Mekanisme Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Report
Sistem Perencanaan dan Anggaran pada
Era Otonomi Daerah
Kondisi di daerah

Pemahaman terhadap elemen organisasi
berbasis fungsi diterjemahkan berbeda-beda
dalam menempatkan program-program pokok
pembangunan.
 Melihat pusat sebagai sumber anggaran saja
dan belum sepenuhnya diikuti dengan
kewajiban fungsional
 Kewajiban administrasi perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan belum
dilaksanakan secara memadai
Kondisi di pusat




Tidak mudah membangun visi dan misi bersama
karena mode of orientation para pengambil keputusan
masih bertumpu pada nostalgia strategi masa lalu
Perubahan strategi perencanaan menjadi sistem
unified budget belum diikuti dengan perubahan pola
pikir piramida yang bertumpu pada hubungan
fungsional atas dasar pembagian kewenangan yang
jelas antara pusat dengan daerah serta antar
stakeholders
Pembagian kewenangan yang mulai dibangun belum
didasarkan kategorisasi jenis pelayanan atau lebih
didasarkan atas pembagian kekuasaan.
Pencapaian kinerja program belum didasarkan sistem
akumulasi data
Analisis Situasi

Perubahan struktural :
Nomenklatur dinas dan elemen organisasi
beragam
 Penggabungan dengan dinas-dinas lain


Perubahan fungsional :
Tugas pokok dan fungsi / kewenangan
beragam
 Hubungan pusat dan daerah tidak
berdasarkan hubungan struktural

Analisis Situasi

Dampak positif:
Aspirasi daerah lebih diakomodasi
 Keberagaman fungsi lebih merespon
keberagaman kebutuhan


Dampak negatif :
Ketidakserasian hubungan antara pusat
dengan dinas
 Mekanisme nasional sulit dibangun secara
hierarkhi

Strategi kontingensi



Mode of orientation pengambil keputusan merupakan
refleksi dari pemahaman terhadap asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan pembantuan
Hubungan antara pusat dengan daerah dibangun
berdasarkan hubungan fungsional, sehingga dapat
mendorong terbangun visi dan misi bersama (misal :
RPJP, RPJM dan Renstra disusun secara terbuka,
demokratis dan partisipatoris)
Merealisasikan kesejahteraan rakyat (tingkat mikro)
dengan kebijakan dan program yang terarah secara
nasional (tingkat makro) dengan kondisi kelembagaan
di daerah yang sinergis (tingkat meso)
Metode







Perubahan peraturan dan perundang-undangan (UU,
PP, Keppres, Kepmen, SK Dirjen)
Perubahan sistem perencanaan dan budgetting
(Rapid Distric Matrix, LFA, PAP, RBB)
Bekerja dalam kerangka stakeholders dan
shareholders
Perubahan pedoman umum dan operasional
Penerapan IT dalam perencanaan dan pelaporan
mendorong untuk terciptanya struktur program yang
memiliki komponen selaras
Man power planning
Pilot project nasional sebagai media bersama
mengadakan perubahan secara sistematis
Rencana Aksi

Gunakan momentum penyusunan RPJP.RPJM,
Renstra untuk mereview strategi
 Merespon UU nomor 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai
landasan perubahan strategi secara sistematis
 Perlu perubahan elemen organisasi pusat berbasis
sasaran program/ masalah pembangunan
 Desentralisasi berbagai kewenangan secara
terencana dan sistematis
 Tugas-tugas pembantuan pemerintah ke pemerintah
provinsi dst-nya sd desa digunakan sebagai media
menyelaraskan visi dan misi.
Rencana Aksi

Membangun mekanisme penyusunan Perda
dan Peratuan Kepala Daerah yang serasi
dengan visi dan misi pembangunan nasional
dan kesejahteraan rakyat
 Distribusi anggaran secara adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan
bertanggungjawab
 Database sasaran dan pertanggungjawaban
dana dekon APBN dan APBD
 Mensinergiskan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dengan RKAKL
Rencana Aksi


Mengkaji implikasi Pasal 13 Ayat (g) urusan wajib
provinsi : Penanggulangan masalah sosial secara
lintas kabupaten/kota; dan Pasal 14 Ayat (g)
urusan wajib kabupaten/kota : penanggulangan
masalah sosial; serta Pasal 22`Ayat (h)
kewajiban daerah mengembangkan sistem
jaminan sosial.
Menyusun dasar pelimpahan wewenang
Pemerintah melalui Kementrian kepada Gubernur
untuk pendanaan dalam rangka dekonsentrasi.
Rencana Aksi

Sumber Dana Alokasi Umum, Dana
Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus,Dana
Hibah, Dana Bagi Hasil, PAD, Dana
Masyarakat dan Dana Darurat merupakan
sumber pendanaan program pembangunan
kesejahteraan rakyat.
 Komitmen bersama antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah : diferensiasi peran
dan hubungan fungsional
adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN,
yg dialokasikan kepada Daerah utk membiayai
kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Perimbangan terdiri dari:
Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, PPh Perseorangan,
dan SDA;
Dana Alokasi Umum;
Dana Alokasi Khusus.
PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN
A. Untuk mengatasi masalah vertical imbalance
 dilakukan melalui Bagian Daerah dengan
pemberian bagi hasil dari penerimaan perpajakan
dan penerimaan SDA;
B. Untuk mengatasi masalah horizontal imbalance
 dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU);
C. Untuk kebutuhan khusus Daerah dan
kepentingan Nasional, termasuk utk kegiatan
reboisasi
 dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus.
BAGIAN DAERAH DARI
BAGI HASIL (%)
Sebelum UU-PKPD
No.
Sesudah UU - PKPD
JENIS PENERIMAAN
Pusat
Dati I
Dati II
Pusat
Prop
Kab/Kota
Pemeratn
Kab/Kota
lainnya
1.
PBB
10
16,2
64,8
-
16,2
64,8(+)
+
2.
BPHTB
20
16
64
-
16
64(+)
+
3.
IHH
55
30
15
20
16
64
-
4.
PSDH/IHPH
55
30
15
20
16
32
32
5.
Landrent/Iuran tetap
20
16
64
20
16
64
-
6.
Royalty Pertamb. Umum
20
16
64
20
16
32
32
7.
Perikanan
100
-
-
20
-
-
80
8.
Minyak
100
-
-
85
3
6
6
9.
Gas Alam
100
-
-
70
6
12
12
10.
Dana Reboisasi
100
-
-
60
-
40
-
11.
PPh Perseorangan
100
-
-
80
8
12
-
Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah, yang
pengunaannya ditetapkan
sepenuhnya oleh Daerah.
Rumus Dasar Perhitungan DAU
Jumlah Dana Alokasi
Umum untuk
Daerah
X
Bobot Daerah yang bersangkutan
Jumlah bobot dari seluruh Daerah
Bobot Daerah ditetapkan Berdasarkan
1. Kebutuhan wilayah Otonomi Daerah
2. Potensi Ekonomi Daerah
Konsepsi Fiscal Gap dalam Rumus DAU dinyatakan sbb:
Kebutuhan DAU Daerah = Kebutuhan – Potensi penerimaan
Kebutuhan DAU suatu Daerah
Bobot DAU suatu Daerah =
Kebutuhan DAU seluruh Daerah
Faktor Penyeimbang :
Adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan
penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban
pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah
KEBIJAKAN DALAM ALOKASI DANA
ALOKASI UMUM
• Dalam alokasinya tidak terlepas dari komponen Dana
Perimbangan lainnya (One Package);
• Formula DAU menggunakan Konsep Fiscal Gap
(Fiscal Needs – Fiscal Capacity);
• Penyempurnaan variabel Fiscal Needs dan
Fiscal Capacity dengan tidak menyimpang dari
UU Nomor 33 Tahun 2004;
• Formula yang simple dan mudah dipahami;
Lanjutan …………….
• menggunakan Faktor Penyeimbang, yaitu Kebutuhan
minimal suatu Daerah;
• Akurasi data yang digunakan dalam perhitungan
DAU menjadi perhatian utama
• Tidak hanya terkait dengan Belanja Pegawai,
dalam pengertian bahwa belanja Pegawai tidak
harus dari DAU tetapi dari APBD (PAD, Dana
Perimbangan diluar DAK, dan penerimaan
lainnya diluar Hibah dan Dana Darurat).
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
A. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK:
 Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan
mengunakan rumus DAU, dan atau
 Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
B. DAK diberikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan Daerah
dg penyediaan Dana Pendamping 10% yg berasal dari penerimaan
umum APBD (kecuali untuk DAK reboisasi).
C. Pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dg perhatikan
pertimbangan Mendagri & Otda, Menteri Teknis terkait & instansi yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional.
KEBIJAKAN DALAM ALOKASI DANA
ALOKASI KHUSUS
Dalam pengalokasiannya dengan memperhatikan :
• Pola penetapan yg digunakan TOP DOWN, dimana
penentuannya berdasarkan usulan Daerah;
• Memegang prinsip spill over effect dan equality;
• Kegiatan yang menjadi prioritas nasional adalah
kebutuhan Daerah yg dpt menyerap lapangan
kerja, meningkatkan ketahanan pangan,
menurunkan tkt kemiskinan, dan memperkuat
stabilitas Daerah;
Lanjutan ……….
Dengan memperhatikan kemampuan APBN , selain untuk
kegiatan reboisasi juga diarahkan untuk kegiatan diluar
reboisasi :
• Sementara diprioritaskan untuk kegiatan dibidang
Kesehatan dan Pendidikan Nasional, mengingat kegiatan
tsb sudah menjadi kewenangan Daerah dan merupakan
salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Trend anggaran daerah, pusat &
pinjaman luar negeri
Rupiah
Daerah
Pusat
Pinjaman Luar Negeri
Tahun
Studi Kasus
Alokasi Anggaran Program
Pemberdayaan Fakir Miskin
 Mekanisme Program
 Sistem Perlindungan Sosial
 Program Kompensasi
 Draft RUU SKSN : Pengelolaan
Pelayanan Kesos

Alasan Pengalokasian Anggaran Program
Pemberdayaan Fakir Miskin

Jumlah FM
 % FM Secara Nasional
 Kondisi Geografis
 Kelengkapan Administrasi
- Laporan
- TOR dan Usulan
- Profil KUBE
-GIS
JU M LA H P EN D U D U K M ISK IN TA H U N 20 04
PETA - 10
R E P U B LIK IN D O N E S IA
14 1 ° B T
7° LU
7° LU
95 ° B T
U
P. W e
BR U N E I
S
D A R U S S AL A M
NA N GG R OE A C E H
D A RUS S A LA M
S
B
A
P. T a la u d
M A L A Y S I A
e
U
l a
P. S a ng i r
t
P. N a tu n a b e s a r
M
al
a
k
a
M A L A Y S I A
Ke p u la u a n A n a m b a s
SU M A T E R A
U TA R A
S I N G A P U R A
C
i n
S
a
n
a t a
e l
S
u t
L a
K A LI M A N TA N
u
l
w
a
e
L
a
u
t
S
D
E
l u k u
M a
R
A
P
P. M o r o t a i
A
S
I
T IM U R
F
I K
t
K EP U L A U A N
P. N ia s
s
i
P. S im e u lu e
T
M
u
R IA U
a
M A LU K U
L
Ke p u la u a n T e m b e la n
UT ARA
SU L A W E S I
G O R ON T A LO
UT ARA
R IA U
SU M A T E R A
K A L I M A N TA N
Ke p u la u a n R ia u
P. W e i go
BAR AT
ak
ass
a r
B ARAT
Ke p u la u a n L in g g a
P. B a ta n ta
P. N u m f o r
P. P e le n g
P. O b i
t
BAN GKA
B EL I T U N G
S e
la
t
a
el
P. B AN G K A
P. S ip u ra
IR I A N J A Y A B A R A T
P. S a la wa t i
T EN G A H
S
JA M B I
P. B ia k
P. B a ca n
SU L A W E S I
M
P. S ib e ru t
Ke p u la u a n T o ge a n
K A L I M A N TA N
K
P. P a ga i U ta r a
T EN G A H
a
ri
m
at
P. M o n g o le
P. Y ap e n
P. S u la
a
P. M i so l
SU L A W E S I
S E LA T A N
P. S ER A M
K A L I M A N TA N
SU M A T E R A
P. P a ga i S e la ta n
S EL A TA N
S U L A W E SI
SE L A T A N
P. B EL I T U NG
P. B UR U
TE N G G A R A
S
PA PU A
P. L a u t
A
B EN G K U L U
P. W o w o n i
M
LA M P UN G
P. M u n a
U
L a u t
P. B u to n
J a w a
D
L
P. K a ba e n a
P. E n gg a n o
DKI J A KARAT A
t
a u
M A LU K U
B a n d a
Ke p u la u a n K a i
Ke p u la u a n T u ka n g b e s i
E
R
P. S e la ya r
A
B A NT EN
I
P. M A D U RA
Ke p u la u a n A r u
P. K a ng e a n
JAW A
BARAT
N
D
O
L a u t
TE NG G A R A B A R A T
JAW A
DI Y OG Y A K A R T A
Ke p u la u a n B o n e ra t e
N US A
JAW A
TE N G A H
L a u t
F
l o r e s
A r a f u r u
P. W e t a r
B A LI
TI M U R
P. L o m b l en
P. D o la k
Ke p u la u a n T a ni m b a r
N
P. A lo r
P. F L O R E S
E
P. A n ta r
S
I
T I M O R
LO R O S A E
P. L O M BO K
N US A
P. S UM BA W A
TE N G G A R A TI M U R
A
11° LS
11° LS
P. S UM BA
P. R o ti
95 ° B T
14 1 ° B T
Se k ala
0
1
10 0
:
13 .50 0.0 00
20 0
30 0
40 0
K E T E RA N G A N
J u m la h P e n d u d u k M is k in
JU M L A H P E N D U D U K M IS K IN
Le ta k In d o n e sia D i Du n ia
< 2 5 0 .0 0 0 J iw a
2 5 0 .0 0 0 - 5 0 0 .0 0 0 J i w a
5 0 0 .0 0 0 - 1 .0 0 0 .0 0 0 J i w a
1 . 0 0 0 .0 0 0 - 2 . 0 0 0 .0 0 0
> 2 .0 0 0 .0 0 0 J i w a
In f o r m a s i L a i n
B at as N e ga r a
B at a s P r op i ns i
G aris P an t ai
N e g a r a l a in
D a f t a r S in g k a t a n
P . P u la u
50 0
K i l o m e te r
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
PR O V I N S I
N an g gr o e Ac eh D a ru s sa lam
Su m a ter a U t ar a
Su m a ter a B ar at
Ria u
Ja m b i
Su m a ter a S ela ta n
Ben g ku lu
La m pu n g
Kep u la u an Ba n gk a Be litu n g
Kep u la u an Ria u
D KI Ja ka rt a
Ja w a Ba r at
Ja w a T en g ah
D .I Y og ya ka rta
Ja w a T im u r
Ban t en
JU M L A H
( J iw a )
NO
1.1 5 6 .1 3 8
1.7 9 9 .9 1 8
4 7 3 .8 7 8
6 5 9 .0 3 8
3 2 5 .5 9 9
1.3 9 7 .1 0 6
3 4 6 .1 8 9
1.5 6 7 .9 3 1
9 1 .6 7 0
8 6 .1 1 1
2 7 4 .5 2 5
4.6 5 4 .1 3 1
6.8 4 2 .9 3 2
6 1 5 .7 8 8
7.3 1 5 .6 0 0
7 7 8 .3 2 5
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
PR O V I N S I
Bal i
N us a T en g g ar a Ba r at
N us a T en g g ar a T im u r
Ka lim a n tan B ar at
Ka lim a n tan T en g ah
Ka lim a n tan S ela tan
Ka lim a n tan T im u r
Su law e si U ta ra
Su law e si T en g ah
Su law e si S ela tan
Su law e si T en g g ar a
Gor on t alo
M alu ku
M alu ku U ta ra
Pa pu a
Iri an Jay a Ba ra t
JU M L A H
( J iw a )
2 3 1 .8 9 1
1.0 3 0 .9 2 5
1.1 5 2 .5 4 2
5 5 7 .6 6 0
1 9 4 .2 6 9
2 2 9 .5 7 0
3 1 8 .7 2 2
1 8 9 .0 6 3
4 8 6 .5 7 7
1.2 4 1 .0 7 6
4 1 8 .4 6 2
2 5 8 .8 2 4
3 9 6 .1 9 8
1 0 8 .2 1 1
7 0 7 .5 5 8
2 5 9 .9 1 2
Su m b e r : K a ta lo g B P S ; 1 5 0 8 , P e n d u d u k Fa k i r M i sk in 2 0 0 4
B a d a n P u sa t S ta ti sti k - D e p a rt em en So s ia l R .I
60 ° L U
K e rj a s a m a :
60 ° L U
30 ° L U
30 ° L U
D IR EK T O R A T
B A N T U A N S O S IA L F A K I R M I S K I N
0°
0°
D E P A R T E M E N S O S IA L R E P U B L IK IN D O N E S IA
de ngan
30 ° L S
30 ° L S
60 ° L S
12 0 ° B B
60 ° B B
0°
60 ° B T
12 0 ° B T
60 ° L S
P T . I NE R S I A , A E
PE R SE N TA S E PE N D U D U K M ISK IN TA H U N 20 04
PETA - 11
R E P U B LIK IN D O N E S IA
14 1 ° B T
7° LU
7° LU
95 ° B T
U
P. W e
BR U N E I
S
D A R U S S AL A M
NA N GG R OE A C E H
D A RUS S A LA M
S
B
A
P. T a la u d
M A L A Y S I A
e
U
l a
P. S a ng i r
t
P. N a tu n a b e s a r
M
al
a
k
a
M A L A Y S I A
Ke p u la u a n A n a m b a s
SU M A T E R A
U TA R A
S I N G A P U R A
C
i n
S
a
n
a t a
e l
S
u t
L a
K A LI M A N TA N
u
l
w
a
e
L
a
u
t
S
D
E
l u k u
M a
R
A
P
P. M o r o t a i
A
S
I
T IM U R
F
I K
t
K EP U L A U A N
P. N ia s
s
i
P. S im e u lu e
T
M
u
R IA U
a
M A LU K U
L
Ke p u la u a n T e m b e la n
UT ARA
SU L A W E S I
G O R ON T A LO
UT ARA
R IA U
SU M A T E R A
K A L I M A N TA N
Ke p u la u a n R ia u
P. W e i go
BAR AT
ak
ass
a r
B ARAT
Ke p u la u a n L in g g a
P. B a ta n ta
P. N u m f o r
P. P e le n g
P. O b i
t
BAN GKA
B EL I T U N G
S e
la
t
a
el
P. B AN G K A
P. S ip u ra
IR I A N J A Y A B A R A T
P. S a la wa t i
T EN G A H
S
JA M B I
P. B ia k
P. B a ca n
SU L A W E S I
M
P. S ib e ru t
Ke p u la u a n T o ge a n
K A L I M A N TA N
K
P. P a ga i U ta r a
T EN G A H
a
ri
m
at
P. M o n g o le
P. Y ap e n
P. S u la
a
P. M i so l
SU L A W E S I
S E LA T A N
P. S ER A M
K A L I M A N TA N
SU M A T E R A
P. P a ga i S e la ta n
S EL A TA N
S U L A W E SI
SE L A T A N
P. B EL I T U NG
P. B UR U
TE N G G A R A
S
PA PU A
P. L a u t
A
B EN G K U L U
P. W o w o n i
M
LA M P UN G
P. M u n a
U
L a u t
P. B u to n
J a w a
D
L
P. K a ba e n a
P. E n gg a n o
DKI J A KARAT A
t
a u
M A LU K U
B a n d a
Ke p u la u a n K a i
Ke p u la u a n T u ka n g b e s i
E
R
P. S e la ya r
A
B A NT EN
I
P. M A D U RA
Ke p u la u a n A r u
P. K a ng e a n
JAW A
BARAT
N
D
O
L a u t
TE NG G A R A B A R A T
JAW A
DI Y OG Y A K A R T A
Ke p u la u a n B o n e ra t e
N US A
JAW A
TE N G A H
L a u t
F
l o r e s
A r a f u r u
P. W e t a r
B A LI
TI M U R
P. L o m b l en
P. D o la k
Ke p u la u a n T a ni m b a r
N
P. A lo r
P. F L O R E S
E
P. A n ta r
S
I
T I M O R
LO R O S A E
P. L O M BO K
N US A
P. S UM BA W A
TE N G G A R A TI M U R
A
11° LS
11° LS
P. S UM BA
P. R o ti
95 ° B T
14 1 ° B T
Se k ala
0
1
10 0
:
13 .50 0.0 00
20 0
30 0
40 0
K E T E RA N G A N
P e r s e n t a s e P e n d u d u k M is k in
PE RS E N T A SE P E N D U D U K M IS K I N
Le ta k In d o n e sia D i Du n ia
< 10 %
10 - 2 0 %
20 - 3 0 %
30 - 4 0 %
> 40 %
In f o r m a s i L a i n
B at as N e ga r a
B at a s P r op i ns i
G aris P an t ai
N e g a r a l a in
D a f t a r S in g k a t a n
P . P u la u
50 0
K i l o m e te r
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
PR O V I N S I
N an g gr o e Ac eh D a ru s sa lam
Su m a ter a U t ar a
Su m a ter a B ar at
Ria u
Ja m b i
Su m a ter a S ela ta n
Ben g ku lu
La m pu n g
Kep u la u an Ba n gk a Be litu n g
Kep u la u an Ria u
D KI Ja ka rt a
Ja w a Ba r at
Ja w a T en g ah
D .I Y og ya ka rta
Ja w a T im u r
Ban t en
JU M L A H
( % )
NO
28 ,3 7
14 ,9 1
10 ,4 6
14 ,6 7
12 ,4 3
21 ,1 8
22 ,4 6
22 ,3 1
9 ,0 5
7 ,2 5
3 ,1 5
12 ,1 0
21 ,1 2
19 ,1 2
20 ,1 0
8 ,5 7
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
PR O V I N S I
Bal i
N us a T en g g ar a Ba r at
N us a T en g g ar a T im u r
Ka lim a n tan B ar at
Ka lim a n tan T en g ah
Ka lim a n tan S ela tan
Ka lim a n tan T im u r
Su law e si U ta ra
Su law e si T en g ah
Su law e si S ela tan
Su law e si T en g g ar a
Gor on t alo
M alu ku
M alu ku U ta ra
Pa pu a
Iri an Jay a Ba ra t
JU M L A H
( % )
6 ,8 3
25 ,2 9
27 ,8 4
13 ,9 1
10 ,4 0
7 ,1 3
11 ,5 4
8 ,7 8
21 ,6 7
14 ,8 8
21 ,9 0
28 ,8 9
31 ,9 8
12 ,4 5
37 ,9 9
40 ,6 3
Su m b e r : K a ta lo g B P S ; 1 5 0 8 , P e n d u d u k Fa k i r M i sk in 2 0 0 4
B a d a n P u sa t S ta ti sti k - D e p a rt em en So s ia l R .I
60 ° L U
K e rj a s a m a :
60 ° L U
30 ° L U
30 ° L U
D IR EK T O R A T
B A N T U A N S O S IA L F A K I R M I S K I N
0°
0°
D E P A R T E M E N S O S IA L R E P U B L IK IN D O N E S IA
de ngan
30 ° L S
30 ° L S
60 ° L S
12 0 ° B B
60 ° B B
0°
60 ° B T
12 0 ° B T
60 ° L S
P T . I NE R S I A , A E
D A N A P EM B E R D A Y A A N FA K IR M IS K IN - B IA Y A TA H U N 2 00 5
PETA - 16
R E P U B LIK IN D O N E S IA
14 1 ° B T
7° LU
7° LU
95 ° B T
U
P. W e
BR U N E I
S
D A R U S S AL A M
NA N GG R OE A C E H
D A RUS S A LA M
S
B
A
P. T a la u d
M A L A Y S I A
e
U
l a
P. S a ng i r
t
P. N a tu n a b e s a r
M
al
a
k
a
M A L A Y S I A
Ke p u la u a n A n a m b a s
SU M A T E R A
U TA R A
S I N G A P U R A
C
i n
S
a
n
a t a
e l
S
u t
L a
K A LI M A N TA N
u
l
w
a
e
L
a
u
t
S
D
E
l u k u
M a
R
A
P
P. M o r o t a i
A
S
I
T IM U R
F
I K
t
K EP U L A U A N
P. N ia s
s
i
P. S im e u lu e
T
M
u
R IA U
a
M A LU K U
L
Ke p u la u a n T e m b e la n
UT ARA
SU L A W E S I
G O R ON T A LO
UT ARA
R IA U
SU M A T E R A
K A L I M A N TA N
Ke p u la u a n R ia u
P. W e i go
BAR AT
ak
ass
a r
B ARAT
Ke p u la u a n L in g g a
P. B a ta n ta
P. N u m f o r
P. P e le n g
P. O b i
t
BAN GKA
B EL I T U N G
S e
la
t
a
el
P. B AN G K A
P. S ip u ra
IR I A N J A Y A B A R A T
P. S a la wa t i
T EN G A H
S
JA M B I
P. B ia k
P. B a ca n
SU L A W E S I
M
P. S ib e ru t
Ke p u la u a n T o ge a n
K A L I M A N TA N
K
P. P a ga i U ta r a
T EN G A H
a
ri
m
at
P. M o n g o le
P. Y ap e n
P. S u la
a
P. M i so l
SU L A W E S I
S E LA T A N
P. S ER A M
K A L I M A N TA N
SU M A T E R A
P. P a ga i S e la ta n
S EL A TA N
S U L A W E SI
SE L A T A N
P. B EL I T U NG
P. B UR U
TE N G G A R A
S
PA PU A
P. L a u t
A
B EN G K U L U
P. W o w o n i
M
LA M P UN G
P. M u n a
U
L a u t
P. B u to n
J a w a
D
L
P. K a ba e n a
P. E n gg a n o
DKI J A KARAT A
t
a u
M A LU K U
B a n d a
Ke p u la u a n K a i
Ke p u la u a n T u ka n g b e s i
E
R
P. S e la ya r
A
B A NT EN
I
P. M A D U RA
Ke p u la u a n A r u
P. K a ng e a n
JAW A
BARAT
N
D
O
L a u t
TE NG G A R A B A R A T
JAW A
DI Y OG Y A K A R T A
Ke p u la u a n B o n e ra t e
N US A
JAW A
TE N G A H
L a u t
F
l o r e s
A r a f u r u
P. W e t a r
B A LI
TI M U R
P. L o m b l en
P. D o la k
Ke p u la u a n T a ni m b a r
N
P. A lo r
P. F L O R E S
E
P. A n ta r
S
I
T I M O R
LO R O S A E
P. L O M BO K
N US A
P. S UM BA W A
TE N G G A R A TI M U R
A
11° LS
11° LS
P. S UM BA
P. R o ti
95 ° B T
14 1 ° B T
Se k ala
0
1
10 0
:
13 .50 0.0 00
20 0
30 0
40 0
K E T E RA N G A N
Bi a y a T a h u n 2 0 0 5
< Rp
7 ,5 - 1 0 M i ly a r
Rp
1 0 - 1 2 ,5 M i ly a r
Rp
1 2 ,5 - 1 5 M i ly a r
> Rp
1 5 M i ly a r
In f o r m a s i L a i n
B at as N e ga r a
B at a s P r op i ns i
G aris P an t ai
N e g a r a l a in
D a f t a r S in g k a t a n
P . P u la u
B IA Y A P E M B E R D A Y A A N F A K IR M IS K I N T A H U N 2 00 5
Le ta k In d o n e sia D i Du n ia
7 , 5 M il y a r
Rp
50 0
K i l o m e te r
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
PR O V I N S I
N an g gr o e Ac eh D a ru s sa lam
Su m a ter a U t ar a
Su m a ter a B ar at
Ria u
Ja m b i
Su m a ter a S ela ta n
Ben g ku lu
La m pu n g
Kep u la u an Ba n gk a Be litu n g
Kep u la u an Ria u
D KI Ja ka rt a
Ja w a Ba r at
Ja w a T en g ah
D .I Y og ya ka rta
Ja w a T im u r
Ban t en
J U M L AH
( J u ta R up iah )
NO
13 .1 0 0
9 .6 0 0
10 .1 0 0
9 .3 0 0
10 .0 0 0
10 .1 0 0
11 .1 0 0
11 .8 0 0
9 .6 0 0
4 .1 0 0
10 .6 0 0
12 .1 0 0
8 .6 0 0
11 .8 0 0
7 .6 0 0
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
PR O V I N S I
Bal i
N us a T en g g ar a Ba r at
N us a T en g g ar a T im u r
Ka lim a n tan B ar at
Ka lim a n tan T en g ah
Ka lim a n tan S ela tan
Ka lim a n tan T im u r
Su law e si U ta ra
Su law e si T en g ah
Su law e si S ela tan
Su law e si T en g g ar a
Gor on t alo
M alu ku
M alu ku U ta ra
Pa pu a
Iri an Jay a Ba ra t
J U M L AH
( J u ta R up ia h )
7 .3 0 0
14 .4 0 0
15 .6 0 0
10 .1 0 0
11 .6 0 0
9 .2 0 0
9 .2 0 0
9 .2 0 0
13 .1 0 0
11 .1 0 0
12 .1 0 0
10 .6 0 0
16 .8 0 0
12 .1 0 0
12 .1 0 0
5 .1 0 0
Su m b e r : D I RE KT O R A T BA N T U A N S O S IA L FA K IR M IS K IN
D E P AR T E M E N S O S IA L R E P U B L IK IN D O N E SI A
60 ° L U
K e rj a s a m a :
60 ° L U
30 ° L U
30 ° L U
D IR EK T O R A T
B A N T U A N S O S IA L F A K I R M I S K I N
0°
0°
D E P A R T E M E N S O S IA L R E P U B L IK IN D O N E S IA
de ngan
30 ° L S
30 ° L S
60 ° L S
12 0 ° B B
60 ° B B
0°
60 ° B T
12 0 ° B T
60 ° L S
P T . I NE R S I A , A E
KPKN
D e p a rte m e n
S o s ia l & te k n is
la in n y a
M itra U sah a
N asio n al
Bank
d i p u sat
O rn o p /
L P S M /P T
D e k o n se n tra si
A siste n si &
p e n in g k a ta n
k a p a sita s
J a lu r
b a n tu a n
Pem da &
In s ta n s i S o s ia l
P ro v in s i
P e la p o ra n
P e m b a n tu a n
S u p e rv isi &
M onev
P e n d a m p in g a n
U sa h a E k o n o m i
K elem b a g a a n L o ka l &
M; a sya ra ka t
Ko
KUBE
L em b ag a
P en d am p in g /
L S M / O rso s/P T
M itra U sah a
L o k al
P em d a & In stan si
S o sial K ab /K o ta
B an k
C ab an g
P e n d a m p in g a n
S o sia l
LK M
KUBE
KUBE
K e lu a rga Fa k ir M isk in
KUBE
KUBE
Responsive
Reliable
Resilient
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
S
O
C
I
A
L
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
State
obligation
Social Protection
Social
Security
Social Insurance
Modifikasi skema Perlindungan
Sosial
(Chu, Ke-yong & Sanjeev G. 1998.
Social Safety nets: Issues and
Recent Experiences (IMF,
Washingtton)
Public or Social Assistance
I
C
L
U
S
I
O
N
Community
Traditional or Informal
Private or Community
Based Schemes
Formal public Schemes
Consumer
Subsidies
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Social Capital
E
M
P
O
W
E
R
M
E
N
T
Program Kompensasi
Tanpa Syarat
Dengan Syarat
(Unconditional)
(Conditional)
Subsidi Langsung Tunai
(cash transfer)
Keterangan :
Diskon
Harga
Sudah dilaksanakan
Belum dilaksanakan
Pemerintah
Perusahaan
Kupon/
Voucer
Insentif
Tabungan
Pelayanan
air bersih
pendidikan
kesehatan
perumahan
BAGAN MEKANISME
PENYALURAN SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT)
KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
MENKO KESRA
BAPPENAS
DEPKEU/
KPPN
DEPSOS
BRI PUSAT
Data RT KIN
BPS
PT POS IND
ID
KANCA BRI
JL. VETERAN
KANCA BRI / KCP
BRI UNIT
BPS
KAB/KOTA
KPRK
POSINDO
KANCA BRI /KCP
BRI UNIT
KANCA
POSINDO
Ket:
= Alur Dana
= Alur Adminstrasi.
= Pengawasan Pemda
PEMDA / DINAS SOS
PROP/KAB/KOTA
RUMAH TANGGA
MISKIN
ID
Draft RUU SKSN : PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL



pengelolaan sistem kesejahteraan sosial
nasional merupakan tanggung jawab
menteri sosial;
pemerintah menentukan kebijakan nasional
dan standar nasional pelayanan
kesejahteraan sosial untuk menjamin mutu
pelayanan kesejahteraan sosial;
pemerintah dan / atau pemerintah daerah
wajib mendirikan instansi yang menangani
masalah sosial dan dilengkapi dengan
unit pelaksana teknis pelayanan
kesejahteraan sosial;
Draft RUU SKSN : PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL



pemerintah daerah provinsi melakukan
koordinasi atas penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial lintas
daerah kabupaten/ kota;
pemerintah kabupaten/kota mengelola
pelayanan kesejahteraan sosial yang
sesuai dengan karakteristik permasalahan
sosial lokal;
pemerintah dan pemerintah daerah wajib
melakukan koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan kesejahteraan sosial;
Kepustakaan











Brinckerboff, P.C. 1996. Financial Empowerment: More Money for More Mission,
An Essential Financial Guide for Not-For-Profit Organizations. Colorado: Alpine
Guild, Inc.
Brown, Tony. 1998. Empower the People. New York: Quill William Morrow.
Covey, S.R., Merrill, A.R. and Merrill, R.R. 1994. First Things First. New York:
Simon & Schuster.
Craig, G & Mayo, M. (ed.) 1995. Community Empowerment: A Reader in
Participation and Development. London : Zed Books
Dubois and K. K. Miley. 1996. Social Work, An Empowering Profession, Allyn and
Bacon, Boston.
ESCAP. 1999. HRD Course for Poverty Alleviation. Bangkok : HRD Division.
Friedmann, John.1992. Empowerment : The Politics of Alternative Development,
Cambridge: Blacwell.
Harry Hikmat. 2003. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : HUP
Harry Hikmat dan Kusnaka Admiharja. 2003. Participatory Reseach Appraisal.
Bandung : HUP
Harry Hikmat (ed.) 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Jakarta: Departemen Sosial
Hanna, M. G and Robinson, B. 1994. Strategies for Communiy Empowerment:
Direct-Action and Transformative Approaches to Social Change Practice. New
York : The edwin Mellen Press.

similar documents