Document

Report
KEADAAN
AWAL
KEMERDEKAAN
INDONESIA
PEREKONOMIAN
KLIK
POLITIK
KLIK
FAKTOR
PENYEBAB
MEMBURUKNY
A
PEREKONOMIA
N
•INFLASI YG TINGGI
•BLOKADE EKONOMI
•KAS NEGARA KOSONG
USAHA
MENEMBUS
BLOKADE
EKONOMI
USAHA
MENGATASI
KESULITN
EKONIMI
•DIPLOMASI BERAS KE INDIA
•MENGADAKAN HUBUNGAN
DAGANG LANGSUNG
DENGAN LUAR NEGERI
•KONFRENSI EKONOMI
•PINJAMAN NASIONAL
•PLANNING BOARD
•REKONTRUKSI DAN
RASIONALISASI
•KASIMO PLAIN
•PTE
•ORI
KLIK
KONTAK
FISIK
• PERANG
Perlawanan terhadap
sekutu dan NICA di
berbagai daerah di
Indonesia.
PEMBENTUKAN
RIS
• NKRI
Belanda
mencoba memecah
belah Indonesia dengan
membentuk negara
bagian (boneka) di
Indonesia
• PERUNDINGAN
Upaya pemerintah untuk
DIPLOMASI
KLIK
menyelesaikan
permasalahan diantaranya
dengan perundingan.
PERLAWANAN TERHADAP SEKUTU
DAN NICA
PERTEMPURAN SURABAYA
KRONOLOGI PERISTIWA
Kedatangan sekutu tanggal 25 Oktber 1945 di Surabaya pada
awalnya disambut baik oleh masyarakat Surabaya karena bertujuan
untuk menciptakan kedamaian indonesia dengan Jepang di
Surabaya, namun pada pelaksanaan mereka tidak menjalankan
tugas dengan baik hingga menimbulkan kemarahan masyarakat
Surabaya. Terbunuhnya Jendral Mallaby pada tanggal 30 Oktober
1945 dalam sebuah insiden di Gedung Bank Internatio yang
memicu kemarahan pihak Sekutu dan memaksa rakyat Surabaya
mengadakan perlawanan terhadap sekutu yang terkenal dengan
pertempuran Surabaya. Konflik tersebut terjadi hingga tanggal 28
November 1945 meskipun masih saja terjadi perlawanan sporadis
di berbagai daerah di Surabaya.
PERTEMPURAN PALAGANG
AMBARAWA
KRONOLOGI
PERISTIWA
Kedatangan pihak Sekutu di Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945
dan pada tanggal 2 Nov1945 berhasil mengadakan perundingan
dengan Indonesia hingga menghasilkan
beberapa kesepakatan.
Namun pada pelaksanaanya
Sekutu mengingkari isi perjanjian
tersebut hingga memicu kemarahan TKR dan Kelaskaran rakyat dan
memaksa untuk mengadakan perlawanan
terhadap sekutu.
Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 20 Nov. 1945 yang meluas
hingga di seluruh daerah di Ambarawa hingga tanggal 12 Desember
1945 dengan hasil TKR dan Kelaskaran berhasil mengusir Sekutu dari
bumi Ambarawa. pintu masuknya sekutu dari sektor laut dan dapat
mengancam 3 kota besar di Jawa Tengah.
PERTEMPURAN MEDAN AREA
KRONOLOGI
PERISTIWA
Kedatangan pasukan NICA di Sumatra Utara padatanggal 9
Oktober
dengan membonceng Sekutu .permasalahan
muncul setelah NICA membebaskan para tawanan perang
dan langsung membentuk pasukan KNIL, hal inilah yang
memicu timbulnya konflik antara pemuda medan dan
KNIL. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 13
Oktober hingga menjalar ke berbagai daerah. Mengetahui
insidentersbut maka Inggris memberi ultimatum kepada
rakyat Medan untuk menyerah dan menyerahkan semua
senjata dan memasang peringatan di setiap penjuru kota
sejak itu maka peristiwa itu dikelnal dengan sebutan
“MedanArea”.
BANDUNG LAUTAN API
KRONOLOGI PERISTIWA
Kedatangan Sekutu yang diboncengi NICA pada tanggal 17 Oktober
1945 langsung memberikan teror kepada masyarakat bandung dan
meminta masyarakat untuk segera mengosongkan wilayah Bandung,
namun hal itu ditolak dan masyarakat meminta diadakan
pmeersetujuan dengan Sekutu untuk membagi Bandung menjadi dua
yaitu Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu dan Bandung Selatan oleh
Indonesia. Namun pada perkembanganya Sekutu mengeluarkan
Ultimatum kepada Indonesia untuk segera mengosogkan seluruh
Bandung. Sedangkan pemerintah Pusat di Yogyakarta memerintahkan
agaar masyarakat Bandung tetap bertahan, namun karena banyaknya
tekanan akhirnya masyarakat meninggalkan kota Bandung untuk
hijrah ke Yogyakarta tetapi sebelum mereka hijrah mereka membakar
semua kota Bandung agar tidak dapat digunakan sebagai markas
Sekutudi Jawa Barat.
P
E
R
T
E
M
P
U
R
A
N
M
A
R
G
A
R
A
N
A
KRONOLOGI PERISTIWA
Hasil perundingan Linggajati yang memutuskan secara de facto
wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatra dan Madura
mengakibatkan rasa kurang puas dari masyarakat Bali karena
tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia. Sementara itu
rencana Belanda untuk mendirikan negara boneka Indonesia
Timur di Bali ditolak oleh I Gusti Ngurahrai sebagai pimpinan
angkatan perang di Bali. Untuk menunjukan sikap menentang
pada tanggal 18 Novembar 1946 I Gusti Ngurahrai mengadakan
penyerangan di daerah utara Tabanan, pada awalnya berhasil
namun Belanda membalas dengan mengerahkan kekuatan
pasukan penuh dan akhirnya karena kurangnya persenjataan dan
jumlah pasukan maka I Gusti Ngurahrai beserta pasukanya dan
sebagian masyarakat Bali gugur dalam pertempuran itu , sejak
saat itu masyarakat bali menyebut pertempuran itu dengan
“Puputan Margarana”.
Kronologi serangan
Puncak serangan umum terhadap kota yogyakarta terjadi
pada tanggal 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letnan Kolonel
Sueharto, Komandan Brigade 10 Daerah wehrkreise III yang
membawahi daerah Yogyakarta. Pos komando saat itu di
tempatkan di desa MUTO. Untuk memudahkan penyerangan
dibentuk sektor-sektor, sektor Barat dipimpin oleh Mayor
Vintje Sumual, Sektor selatan dan Timur dipimpin oleh
Mayor Sardjono, sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno.
Untuk sektor Kota ditunjuk Letnal Amir Murtono dan Letnan
Masduki.
PERMULAAN PERUNDINGAN
INDONESIA
BELANDA ( 10 Februari 1946)
PERUNDINGAN LINGGARJATI
RESULUSI DEWAN KEAMANAN PBB
SERANGAN UMUM 1 MARET 1949
PERSETUJUAN ROEM ROYEN ( 7 MEI 1949)
PERMULAAN PERUNDINGAN INDONESIA
BELANDA ( 10 Februari 1946)
Inggris Mendesak Belanda untuk
mengadakan perundingan dengan
Indonesia, karena Belanda sangat
tergantung kepada Inggris maka
belanda terpaksa memenuhi anjuran
Inggris, sehingga dimulailah
perundingan pendahuluan dengan
seorang Pengenah Inggris, yaitu
Arcibald Clerk Kerr dan kemudian
Killearn
Perundingan di mulai tanggal
10 Februari 1946 . Awalnya Van
HJ. Van Mook menyampaikan
Pernyataan Politik Pem. Belanda
Yang terdiri dari 6 pasal , yang isinya
Pidato Ratu Belanda tanggal
7 Deember 1942
ISI POKOKNYA ADALAH
Indonesia akan dijadikan
Negara commonwealth
berbentuk federasi yang
memiliki pemerintahan sendiri
( self –governance) di dalam
lingkungan kerajaan
Masalah dalam negeri diurus
oleh Indonesia , sedangkan
urusan Luar negeri diurus
oleh Pemerintah Belanda
Sebelum dibentuk
commonwealth akan dibentuk
pemerintah peralihan selama
10 Tahun
Atas Pernyataan tersebut Pemerintah RI
menyampaikan usul balasan pada tanggal 12
Maret 1946 yang berisi
RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh
atas wilayah bekas Hindia Belanda
Federasai Indonesia – Belanda akan dilaksanakan dalam
masa tertentu dan urusan luar negeri dan pertahanan
diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri
atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
Tentara Belanda segera ditarik dari Indoensia dan jika
perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia
Selama perundingan berlangsung semua aksi militer
harus dihentikan dan Pihak RI akan melakukan
pengawasan tenaga kerja penggungsian Tawanan
Belanda dan interniran lainnya
PERUNDINGGAN
LINGGARJATI
Sebagai kelanjutan
Perundingan –perundingan
sebelumnya , maka pada
tanggal 10 November 1946 di
Linggarjati (dekat Cirebon ),
dilangsungkan perundingan
antara Pemerintahan RI
dengan Komisi Umum
Belanda. Perundingan
dipimpin Oleh Lord Killearn
dan menghasilkan
persetujuan, Pokok-Pokok isi
Perjanjian tersebut adl :
Belanda mengakui secara de-facto RI
dengan wilayah kekuasaan meliputi
Sumatra, Jawa dan madura, dan harus
meninggalkan wilayah de-facto plg
lmbt 1 januari 1949
RI dan Belanda akan bekerja sama dalam
Membentuk negara indonesia serikat, dengan
Nama Republik Indonesia Serikat , yang
salah satu negara bagianya adalah Republik
Indonesia
Republik Indonesia Serikat dan Belanda
akan Membentuk Uni Indonesia Belanda
dengan Ratu Belanda selaku ketuanya
RESOLUSI
DEWAN
KEAMANAN PBB
Tanggal 28 Januari
1949 Dewan
Keamanan PBB
mengeluarkan
sebuah Resolusi
yang berisi sebagai
berikut
Penghentian operasi militer dengan
segera oleh Belanda dan penghentian
semua aktivitas oleh Republik; kedua
belah pihak harus bekerja sama untuk
mengadakan perdamaian abadi
Pembebasan dengan segera dan dengan
tidak bersyarat semua tahanan politik
daerah Republik dan Belanja semenjak 19
Januari 1948
Belanda harus memberikan kesempatan
kepada pembesar2 Pemerintah republik
untuk kembali ke Yogyakrta dengan
segera agar mereka dapat melaksanakan
pasal 1 tersebut diatas dan supaya
pembesar2 dapat melakukan kewajiban
mereka dengan bebas.
Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu
yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan
linggarjati, persetujuan renville, dan terutama berdasarkan
pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling
lambat tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan
Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat
selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.
Mulai Sekarang Komisi Jasa-jasa Baik ( Komisi Tiga
Negara) ditukar namanya menjadai Komisi Perserikatan
Bangsa-bangsa untuk Indonesia ( United Nations
Commissions for Indonesia atau UNCI) yang tuganya
adalah membantu melancarkan perundingan2 untuk
mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah
Republik untuk mengamat-amati pemilihan dan berhak
memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat
membantu tercapainya penyelesaian
PERJANJIAN
ROEM -ROYEN
Perlawanan di jawa dan Sumatra semakin meluas,
maka untuk membantu penyelesaiannya UNCI
mengadakan Kontak2 dengan pemimpin2 RI di
Bangka. Begitu pula BFO mengirimkan utusan ke
Bangka dan mengadakan perundingan dengan wakil
presiden Moh. Hhatta serta pemimpin2 Republik
lainnya dalam usaha mempertemukan pandangan
politik.
Dalam melaksanakan Resolusi tersebut UNCI akhirnya berhasil
Membawa Indonesia dan Belanda ke meja Perundingan. Delegasi
indonesia diketuai oleh Mr. Moh Roem, sedangkan pihak
Belanda di ketuai oleh Merle Cochran wakil Amerika Serikat
Dalam UNCI. Dalam perundungan2 selanjutnya
Indonesia diperkuat oleh Drs. Mohh Hatta dan
Sri Sultas Hamengkubuwono IX
Delegasi Indonesia menyatakan Kesediaan Pemerintah RI untuk
Mengeluarkan perintah Kepada
“ Pengikut Republik Yang bersenjata”
untuk Menghentikan Perang Gerilya
Bekerjasama dalam mengembalikan
Perdamaian dan menjaga ketertiban
dan keamanan
Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar
Di Den Hag , dengan maksud Untuk
mempercepat kedaulata Yang sungguh dan
lengkap keppada Negara Indonesia Serikat
dengan tidak bersyarat
ISI
PERSETUJUAN
ROEM-ROYEN
KONFERENSI
MEJA BUNDAR
Tanggal 23 Agustus , 1949 Konferensi Meja Bundar dibuka di
Denhag. Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen
sedangkan UNCI oleh Chritchley.
Masalah yang sulit dipecahkan dalam konferensi ini adalah :
1. Uni Indonesia- Belanda. Indonesia Menginginkan agar sifatnya
hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi
permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang
luas dengan organisasi permanen.
2. Soal Hutang ; Indonesia hanya mengakui soal hutang-hutang
Hindia Belanda sampai menyerahkan Belanda kepada Jepang,
sebaliknya Belanda menginginkan Indonesia harus mengambil
alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai
saat ini, termasuk biaya perang Kolonial Belanda.
Akhirnya setelah melewati perundingan yang
berlarut-larut pada tanggal 2 November 1949
tercapailah persetujuan dari KMB.
HASIL UTAMA :
Bahwa Belanda akan menyerahkan Kedaulatan republik
Indonesia Serikat pada akhir Bulan Desember 1949. Juga
diputuskan beberapa persetujuan pokok mengenai masalah
keuangan, ekonomi, budaya dll. Mengenai Irian Barat
penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Khusus dalam Bidang
Militer persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan
mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya,
pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke
dalam APRIS, adanya satu misi militer Belanda di Indonesia
untuk membantu melatif APRIS dan pemulangan anggota KL
dan KM ke Negeri Belanda

similar documents