mandatory - KPPN Padang Sidempuan

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
STRATEGI PENYELESAIAN TERHADAP
ISU IMPLEMENTASI SPAN MENJELANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jakarta, 13 November 2014
Isu Implementasi SPAN yang masih terjadi
menjelang Akhir Tahun Anggaran 2014
Modul DIPA
•
•
Masih terdapat pagu minus yang harus segera diselesaikan
Insufficient Fund/Fund Fail
Modul Manajemen
Komitmen (supplier)
•
•
•
•
•
NPWP tidak Valid
Nama Pemilik Rekening
Data Mandatory tidak diisi
Terdapat Karakter yang tidak dikenali sistem
Dan lainnya
Modul Manajemen
Komitmen (kontrak)
•
•
•
•
•
Nilai kontrak tidak sama dengan nilai per termin
Data Mandatory tidak diisi
Tidak memenuhi validasi terkait tanggal-tanggal dalam kontrak
Penolakan addendum kontrak terkait perubahan struktur kontrak
Dan lainnya
2
Modul DIPA (1/2)
Kendala
Penyelesaian
Inssufficient fund/fund fail:
- DIPA Revisi belum terdapat di SPAN
- Revisi internal satker terhadap alokasi
anggaran yang termuat dalam Hal.IV
DIPA (seringkali perjalanan dinas)
- Alokasi
anggaran
yg
sudah
dikontrakkan dilakukan revisi
- Realisasi lebih besar dari DIPA revisi
Posting DIPA tidak berhasil karena:
- CoA baru: a.l. belum terdapat dalam
referensi nomor register, output kode ,
kode KPPN, dll
- Kanwil/DJA menggunakan aplikasi
CustomWeb untuk persetujuan revisi
DIPA
Koneksi lambat pada saat
tertentu
Sedang dilakukan peningkatan
kapasitas server/bandwith
- Satker
menghubungi
Kanwil
DJPBN/DJA untuk pembatalan revisi
bila diperlukan
3
Catatan Modul DIPA (2/2)
• Mengutamakan revisi menggunakan Aplikasi CW terlebih dahulu,
baru kemudian diselesaikan dengan menggunakan Aplikasi DSW,
guna memastikan tidak terjadi pagu minus (S-1681/PB/2014)
• Menghubungi DJA bila terdapat satker revisi untuk menambah pagu
(S-457/PB.8/2014)
• Menghubungi Tim PDR bila terdapat satker revisi untuk mengubah
referensi seperti ubah Kode KPPN, ubah nomenklatur satker, atau
penambahan
kode
register
baru
sehubungan
dengan
pinjaman/hibah (S-620/PB.8/2014).
• Melakukan cek data realisasi pada Online Monitoring SPAN, bila
terdapat satker yang revisinya terkena validasi pagu minus.
4
Modul Manajemen Komitmen (supplier) (1/4)
Kendala
Penyelesaian
1. NPWP tidak valid
1. Konfirmasi ke KPP terkait NPWP
yang valid. Sistem memvalidasi
NPWP harus 12 digit dan digit ke10 s.d digit ke-12 adalah kode KPP
2. (Nomor rekening yang sama telah
terdaftar dengan nama pemilik
rekening yang berbeda)
2. Untuk mencegah retur dan
penolakan data supplier karena
perbedaan nama pemilik rekening,
satker
harus
memastikan
kebenaran nama pemilik rekening
dengan meminta referensi bank
supplier
dan
melakukan
perekeman pada aplikasi SPM
dengan benar dan tepat sesuai
referensi bank
5
Modul Manajemen Komitmen (supplier) (2/4)
Kendala
Penyelesaian
3. Data-data yang bersifat
mandatory tidak diisi
3. Lihat lampiran perdirjen 58 Tahun
2013 untuk mengetahui data-data
yang wajib diisi pada saat
merekam data supplier.
4. Terdapat karakter yang tidak
dapat dikenali sistem sehingga
mengakibatkan data ditolak
4. Perhatikan pada saat perekaman
data supplier agar operator tidak
menggunakan
karakter-karakter
ASCII dalam perekaman data
supplier.
Karakter-karakter
tersebut biasanya berupa simbol
seperti simbol ©, simbol  , dll
6
Modul Manajemen Komitmen (supplier) (3/4)
Kendala
Penyelesaian
5.
Pembayaran kepada penerima tunggal
untuk tipe supplier banyak penerima
6.
 Kesalahan menentukan tipe supplier,
sebagian data mandatory tidak terisi
Tetap menggunakan tipe supplier ke
banyak
penerima
sesuai
peruntukannya. Tujuan dalam baris
additional bank info diisi hanya 1
penerima.
6.
Pembayaran langsung ke rekening
penerima untuk selain belanja
pegawai (menggunakan supplier tipe 6
untuk beasiswa, honorarium dan
sejenisnya)
6.
Apabila penerima adalah pns/ polri,
informasi
rekening
tujuan
yang
digunakan (untuk pembayaran dengan
tipe supplier 6) tidak boleh sama
dengan
yang
digunakan
untuk
pembayaran gaji (tipe supplier 3).
7.
Pembayaran ke rekening bank di luar
negeri
7.
Dipersyaratkan menggunakan kode
swift. Dapat menggunakan kode swift
dari bank koordinator dari bank tujuan.
7
Modul Manajemen Komitmen (supplier) (4/4)
Kendala
Penyelesaian
8.
Kode Pos
8.
Supplier satker  menggunakan kode pos
satker, sesuai pada data referensi aplikasi
SPM
Supplier rekanan menggunakan kode
pos rekanan
Kode pos untuk supplier yang digunakan
pada data kontrak tertentu harus konsisten
(khususnya apabila
telah terdapat
pembayaran)
9.
Alamat e-mail
9.
Menggunakan alamat email satker (email
untuk vendor belum diaktifkan)
10. Pembayaran ke rekening bank di luar
negeri
10. Dipersyaratkan menggunakan kode swift.
Dapat menggunakan kode swift dari bank
koordinator dari bank tujuan.
8
Poin-poin Khusus terkait Supplier
1.
2.
Gunakan / cantumkan data supplier secara konsisten.
Pastikan memilih tipe supplier yang benar demi kelancaran pendaftaran kontrak dan
pembayaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58 Tahun 2013.
3. Tata cara perekaman data bendahara/supplier pada aplikasi SPM harus sesuai dengan
petunjuk pengisian dari DJPBN.
4. Perhatikan aturan mengenai supplier yang sering mengalami kesalahan pada saat
didaftarkan: supplier yang terkait dengan bantuan sosial, beasiswa, daya dan jasa,
pengesahan (SPM nihil) dan supplier banyak penerima yang didaftarkan sebagai
lampiran.
5. Data yang didapat dari pihak eksternal harus ditulis sama persis dengan yang
diterbitkan pihak eksternal tersebut. Hal yang paling utama adalah “nama rekening”
harus sama dengan nama rekening pada rekening koran/buku tabungan yang
diterbitkan bank.
6. Lakukan konfirmasi jika data yang dimiliki satker dinilai meragukan. Misalnya NPWP
seharusnya 15 digit tetapi data yang diterima hanya 13 digit.
7. Apabila seorang pegawai menerima honor/ allowance beasiswa/ hak selain belanja
pegawai, hendaknya jangan menggunakan rekening yang biasa digunakan untuk
menerima gaji.
8. Tidak ada pembayaran dengan tujuan “terlampir” dalam SPAN.
9
Modul Manajemen Komitmen (kontrak) (1/2)
Kendala
Penyelesaian
1. Data-data yang bersifat mandatory
tidak diisi.
1. Lihat lampiran perdirjen 58 Tahun 2013
untuk mengetahui data-data yang
wajib diisi pada saat merekam data
kontrak.
2. Terdapat karakter yang tidak dapat
dikenali
sistem
sehingga
mengakibatkan data ditolak.
2. Perhatikan pada saat perekaman data
kontrak
agar
operator
tidak
menggunakan karakter-karakter ASCII
dalam perekaman data kontrak.
Karakter-karakter tersebut biasanya
berupa simbol seperti simbol ±, simbol
permil, dll.
3. Nilai kontrak tidak sama dengan total
nilai termin.
3. Agar dipastikan pada saat merekam
data kontrak total nilai termin yang
direkam sama dengan nilai kontraknya.
10
Modul Manajemen Komitmen (kontrak) (2/2)
Kendala
Penyelesaian
4.
Tidak memenuhi validasi terkait
tanggal-tanggal
dalam
kontrak
(Tanggal kontrak, tanggal mulai dan
selesai kontrak, tanggal kontrak release
dan multiyear).
4.
Agar dipastikan pada saat perekaman
tanggal sesuai dokumen kontrak .
Tanggal mulai kontrak/pekerjaan tidak
boleh lebih awal dari tanggak kontrak,
tanggal.
5.
Informasi Supplier dalam ADK Kontrak
tidak sama dengan data Supplier yang
telah terdaftar di SPAN .
5.
Agar memperhatikan data/ informasi
yang
tercantum
dalam
laporan
informasi supplier yang telah dikirim ke
satker.
6.
Penolakan addendum kontrak terkait
perubahan
struktur
kontrak
(menambah atau mengurangi baris dan
termin pembayaran).
6.
Sesuai Perdirjen 58 tahun 2013,
Perubahan struktur kontrak dilakukan
dengan user kepala KPPN. Satker
mengajukan
surat
permintaan
perubahan data kontrak.
11
Poin-poin Khusus terkait Kontrak (1/2)
1. Tipe data kontrak ada 3, yaitu :
• Data kontrak tahunan
• Data kontrak tahun jamak
• Data komitmen tahunan kontrak tahun jamak (release tahun jamak)
2. Data kontrak yang disampaikan ke KPPN adalah data kontrak yang menurut
ketentuan pada PP 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus
menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian sebagai tanda bukti
perjanjiannya
3. Data kontrak yang disampaikan ke KPPN akan dijadikan sebagai dasar pencadangan
dana dan salah satu dasar perencanaan kas
4. Data kontrak konsorsium disampaikan ke KPPN untuk masing-masing bagian anggota
konsorsium [sesuai ketentuan Perdirjen Perbendaharaan No - 22/PB/2012]
5. Kontrak dengan lebih dari satu mata uang, data kontraknya disampaikan ke KPPN
untuk masing-masing mata uangnya
6. Data kontrak untuk porsi PHLN, nilainya dicantumkan sebesar nilai fisik yang
dialokasikan dalam DIPA (PPN tidak dipungut) sebagaimana diatur dalam ketentuan
terkait penyusunan dan penelaahan RKA-KL
12
Poin-poin Khusus terkait Kontrak (2/2)
7. Nilai termin/angsuran pembayaran dalam data kontrak yang diajukan ke KPPN tidak
boleh nol atau lebih kecil dari nol
8. Addendum/perubahan nilai termin tidak boleh lebih kecil dari nilai yang sudah
direalisasikan pada termin tersebut
9. Addendum/ perubahan data kontrak tidak terbatas pada addendum kontrak sesuai
ketentuan PP 70 Tahun 2012
10. Pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal
penandatangan kontrak
11. Data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
penandatanganan kontrak [PMK 190 Tahun 2012]
12. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif [PP
45 Tahun 2013]
13. Tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak
13
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier/ Penerima)
1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama Cabang Bank 6. Nama
Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN
Informasi rekening
DATA
1
2
3
TYPE SUPPLIER
4
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai
BA 999
5
6
7
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Negara Lokasi Bank
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Kode Bank
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Nama Bank
Kode Swift
Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Optional
Optional
Mandatory
Optional
Nama Cabang Bank
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Mandatory
Nama Pemilik Rekening Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nomor Rekening
IBAN
Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Optional
Optional
Mandatory
Optional
Mata Uang
Detail Nama Cabang
Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Optional
Optional
Optional
Optional
Mandatory
Optional
14
Struktur Data Supplier
•
Informasi Pokok (Header): Memuat informasi utama berupa Nama Supplier dan
NPWP. Untuk setiap kombinasi unik dari dua elemen tersebut yang didaftarkan
ke SPAN akan memperoleh Nomor Register Supplier
Nama Supplier
•
NRS
Informasi Lokasi (Site Address): Memuat kode tipe supplier, kode pos dan
alamat supplier
Kode Tipe Supplier
•
NPWP
Kode Pos
Alamat
Informasi Bank (Site Bank): Memuat primary key atas informasi bank yang
kombinasinya secara unik terkait dengan “nama pemilik rekening” tertentu
Nama Bank
Kode Bank
Nama Cabang
No. Rek
Nama Pemilik Rekening
15
Penggunaan Bank Account Management pada EBS
Untuk penggunaan informasi rekening dimaksud, digunakan aturan
best practice dalam Bank Account Management (BAM) EBS, bahwa:
• Satu rekening dimiliki oleh satu pemilik rekening;
• Entitas (pemilik rekening) dapat memiliki beberapa rekening,
meskipun dalam bank yang sama
Contoh ilustrasinya adalah sebagai berikut:
Nama Bank
Kode Bank
Nama Cabang
Nomor Rekening
Nama Pemilik
Rekening
BANK MANDIRI
520008000990
INDONESIA
1230045601
SANTI RAHAYU
BANK MANDIRI
520008000990
INDONESIA
1230045601
SINTA RAHAYU
BANK MANDIRI
520008000990
INDONESIA
1230045602
SANTI RAHAYU
BANK BUKOPIN
523441000990
INDONESIA
1230045601
SANTI RAHAYU
16
Solusi atas Referensi Nama Pemilik Rekening yang Tidak Tepat
Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Transformasi
Perbendaharaan DJPBN Nomor S- 232/PB.8/2014:
1. Apabila nama pemilik rekening yang dibawa satker
adalah data yang benar/semestinya, satker diwajibkan
menyampaikan surat permintaan perubahan data
supplier untuk selanjutnya dilakukan perubahan oleh
user Kepala KPPN.
2. Apabila nama pemilik rekening terkait dengan supplier
yang telah terdaftar di KPPN lain maka surat
permintaan tersebut diteruskan kepada tim PDR.
17
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2014 DALAM IMPLEMENTASI SPAN
Dasar : S-7638/PB/2014 Tanggal 11-11-2014
disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jakarta, 13 November 2014
18
Penerimaan Negara (1/2)
1.
2.
Penerimaan negara tanggal 19 s/d 31 Des. 2014 (setelah pukul 15.00 hari
sebelumnya s/d pukul 15.00 hari berkenaan):
a. pelimpahan ke SubRKUN: paling lambat pukul 17.30
b. pengiriman LHP: paling lambat pukul 18.00 (setiap hari)
c. Interface: paling lambat pukul 21.00 (setiap hari)
d. Rekonsiliasi: paling lambat pukul 10.00 (hari berikut)
Penerimaan negara tanggal 31 Des. 2014 (setelah pukul 15.00 s/d pukul
24.00):
a. Dibukukan: sebagai penerimaan tanggal 31 Des’14
b. pelimpahan ke SubRKUN: paling lambat pukul 09.00 tanggal 2 Jan’15
c. pengiriman LHP: paling lambat pukul 10.00 tanggal 2 Jan’15
d. Interface: paling lambat pukul 13.00 tanggal 2 Jan’15
e. Rekonsiliasi: paling lambat pukul 15.00 tanggal 3 Jan’15
19
Penerimaan Negara (2/2)
Pengaturan terkait penerimaan negara secara elektronik (MPN G-2)
3. Penerimaan negara tanggal 19 s/d 31 Des. 2014 yang diterima secara
elektronik (MPN G-2), Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP Elektronik ke
KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan mengenai Sistem Penerimaan
Negara secara elektronik.
4. Atas penerimaan negara secara elektronik tanggal 31 Des’14, KPPN Khusus
Penerimaan:
a. melakukan rekonsiliasi paling lambat pukul 21.00 WIB.
b. membuat BA atas penerimaan yang tidak punya NTP s/d tanggal 31
Des’14 pukul 21.00 WIB.
c. pembukuan/ interface paling lambat tanggal 2 Januari 2015 pukul
13.00 WIB, atas penerimaan yang tidak punya NTP s/d tanggal 31
Des’14 pukul 21.00 WIB.
20
Penerimaan PBB (1/2)
1.
2.
Penerimaan PBB tanggal 19 s/d 31 Des. 2014 (setelah pukul 15.00 Hari
sebelumnya s/d pukul 15.00 Hari Berkenaan):
a. Pelimpahan ke BO III PBB: paling lambat pukul 16.30 (tiap hr)
c. pengiriman Laporan: paling lambat pukul 18.00 (tiap hr);
d. Interface: paling lambat pukul 21.00 (setiap hari);
e. Rekonsiliasi: paling lambat pukul 10.00 (hari berikutnya);
f. pelimpahan ke SubRKUN:
 tanggal 29 Des’14 paling lambat pukul 17.30 (PBB tanggal 19-29);
 tanggal 30 Des’14 paling lambat pukul 17.30 (PBB tanggal 30);
 tanggal 31 Des’14 paling lambat pukul 17.30 (PBB tanggal 31).
Atas pelimpahan ke SubRKUN:
a. Rekonsiliasi: tanggal 30 Des’14 paling lambat pukul 15.00
b. Rekonsiliasi: tanggal 31 Des’14 paling lambat pukul 15.00
c. Rekonsiliasi: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 15.00
21
Penerimaan PBB (2/2)
3.
4.
Penerimaan PBB tanggal 31 Des. 2014 (setelah pukul 15.00 s/d pukul
24.00):
a. dibukukan: sebagai penerimaan tanggal 31 Des’14.
b. pelimpahan ke BO III PBB: tanggal. 2 Jan’15 paling lambat pukul 09.00.
c. pengiriman Laporan: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 10.00.
d. Interface: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 13.00;
e. Rekonsiliasi: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 15.00;
f. pelimpahan ke SubRKUN:
Tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 10.00.
Atas pelimpahan ke SubRKUN:
Rekonsiliasi: Tanggal 3 Jan’15 paling lambat pukul 15.00
22
Pengeluaran Negara (1/2)
Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D:
16
23
Pengeluaran Negara (2/2)
Pengajuan SPP-APD untuk PHLN atas PL/PP ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah:
24
Penyelesaian Uang Persediaan
1. Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil dilakukan paling
lambat tanggal 8 Januari 2015.
2. Penerbitan SP2D atas SPM-PTUP/GUP Nihil dilakukan
paling lambat tanggal 12 Januari 2015.
3. Sisa dana UP/TUP harus disetorkan ke Kas Negara
paling lambat tanggal 31 Desember 2014
25
Pengesahan SP23 BLU, SP2HL/SP4HL,
dan MPHL-BJS
26
Akuntansi dan Pelaporan
27
Lain-lain
1.
2.
3.
4.
Honorarium & vakasi bulan Desember 2014 dapat dibayarkan
bulan berkenaan melalui mekanisme LS dengan dilampiri SPTJM.
(pengajuan SPM-LS paling lambat tgl 12 Desember 2014)
Uang Makan & Uang Lembur bulan Desember 2014 dapat
dibayarkan bulan berkenaan melalui mekanisme UP/TUP.
Tagihan kontraktual yang BAPP-nya baru bisa dibuat tanggal 16 s/d
31 Desember 2014, harus dilampiri Jaminan/Garansi Bank.
Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak
berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat
menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.
28
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REVISI ANGGARAN DI KANWIL DJPB
MELALUI APLIKASI CUSTOM WEB
disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jakarta, 13 November 2014
29
Agenda
1. Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil DJPB
2. Penggunaan Aplikasi Custom Web dalam Revisi
Anggaran TA 2014
3. SOP Pelaksanaan Revisi DIPA Menggunakan
Aplikasi Custom Web
30
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Revisi Anggaran
Kewenangan Kanwil DJPB
31
REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL DJPB
1. Pagu Berubah
1. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang
bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
dananya
2. Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
3. Lanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); dan/atau
Nasional
4. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU.
32
REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL DJPB
2. Pagu Tetap
1.
Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu)
Satker;
2.
Pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
3.
Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan
antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
4.
Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
5.
Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; dan/atau
6.
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah
kerja Kanwil DJPBN.
33
REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL DJPB
3. Administrasi
1.
Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran
yang sama;
2.
Ralat kode KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
3.
Perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
4.
Ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
5.
Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
6.
Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda dan lokasi KPPN
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
7.
Ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
8.
Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
9.
Ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA; dan/atau
10. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
34
BATAS WAKTU REVISI ANGGARAN TA 2014
35
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Penggunaan Aplikasi Custom Web
dalam Revisi Anggaran TA 2014
36
36
PERSYARATAN APLIKASI CUSTOM WEB
•
Jaringan dan Komputer :
– Menggunakan jaringan dan Komputer Eksisting, yang sudah disesuaikan dengan
kebutuhan SPAN
•
Internet Browser :
– Internet Explorer versi 8 sd 10.
– Setting Proxy agar dikosongkan semua
– Mozilla/Chrome/dll tidak support untuk Custom Web
•
Aplikasi Java Applet :
– Install Java Versi 7.0 update 45
– Dapat didownload di \\10.242.42.53\installer\SPAN-CW
•
Operating sistem (OS) :
– Windows 8
– Windows 7
– Windows XP (servicepack 3)
•
Aplikasi RKAKL DIPA :
– RKAKL DIPA versi terbaru
37
USER APLIKASI CUSTOM WEB
User minimal yang sudah disediakan oleh DJA sebanyak delapan user, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kepala Kanwil
Kepala Bidang PPA I
Kepala Seksi PPA I A
Staff 1 Seksi PPA I A
Staff 2 Seksi PPA I A
Kepala Seksi PPA I B
Staff 1 Seksi PPA I B
Staff 2 Seksi PPA I B
- KWL(kodekanwil)
- KWL(kodekanwil)PP1
- KWL(kodekanwil)PP1_41
- KWL(kodekanwil)PP1_41staf1
- KWL(kodekanwil)PP1_41staf2
- KWL(kodekanwil)PP1_42
- KWL(kodekanwil)PP1_42staf1
- KWL(kodekanwil)PP1_42staf2
User dapat ditambah sesuai dengan Jumlah Seksi pada Bidang PPA I.
Penambahan user dapat disampaikan melalui email ke DJA
38
ALAMAT AKSES CUSTOM WEB
•
Aplikasi Custom Web dapat diakses melalui jaringan dan komputer eksisting
yang sudah disesuaikan di alamat
http://anggaran.span.depkeu.go.id:8180/
39
APLIKASI PENDUKUNG
•
Aplikasi Pendukung Aplikasi Custom Web berupa Aplikasi Berbasis Web Online
Monitoring SPAN
http://10.100.93.56
40
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SOP Pelaksanaan Revisi DIPA
Menggunakan Aplikasi
Custom Web
41
41
SOP PELAKSANAAN APLIKASI CUSTOM WEB
• Revisi Menggunakan Aplikasi Custom Web
• Revisi Menambah Pagu
• Revisi Perubahan Nomenklatur, Kode KPPN, &
Penambahan Kombinasi Kode Register
• Penyelesaian Pagu Minus ketika Upload Ulang Revisi
• Penyesuaian Sisa Pagu Karena Setoran Pengembalian
Belanja
• Revisi DIPA oleh KPA
42
PROSES BISNIS REVISI MELALUI CUSTOM WEB
Dasar Hukum
• Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-1681/PB/2014
tanggal 12 Maret 2014 tentang SOP Revisi DIPA
Kewenangan Kanwil DJPB Melalui Aplikasi Custom Web.
• Dilaksanakan secara paralel, dimana diupload dulu ke
Aplikasi DSW sampai dengan status 3, selanjutnya di
proses melalui Aplikasi CW sampai dengan Approve
eselon II, dan diselesaikan dengan menggunakan
Aplikasi DSW supaya dapat dicetak DIPA Petikannya dan
diterima oleh Satker.
43
PROSES BISNIS REVISI MELALUI CUSTOM WEB
44
PROSES BISNIS REVISI NOMENKLATUR SATKER,
KODE KPPN DAN GANTI KOMBINASI KODE REGISTER
Dasar :
1. Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-1681/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang SOP Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPB
Melalui Aplikasi Custom Web
2. Surat Direktur TP nomor S-620/PB.8/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Pemuktahiran Referensi SPAN
pada Kanwil dan KPPN
45
PROSES BISNIS KARENA PENAMBAHAN PAGU
Dasar :
1. Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-1681/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang SOP Revisi DIPA
Kewenangan Kanwil DJPB Melalui Aplikasi Custom Web
2. Surat Direktur TP nomor S-457/PB.8/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Mekanisme Revisi Anggaran
Karena Penambahan Pagu
46
PENYELESAIAN PAGU MINUS
47
PENYELESAIAN PAGU MINUS DENGAN PENYESUAIAN SISA PAGU
Dasar :
1. Perdirjen Perbendaharaan No PER-01/PB/2013 tentang Tatacara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pd KPPN dan Satuan Kerja atas Setoran
Pengembalian Belanja
2. Surat Direktur TP nomor S-5646/PB.8/2014 tentang Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN Non SPAN Pada KPPN SPAN
3. Perdirjen Perbendaharaan No PER-21/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja
pd SPAN
4. Surat Direktur TP no S-4935/PB.8/2014 ttg Juknis Penyesuaian Pagu
48
PENYELESAIAN PAGU MINUS DENGAN PEMBATALAN REVISI
Dasar :
1. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-393/PB.8/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberitahuan satker
Gagal Upload Revisi Karena Pagu Minus dan Mekanisme Penyelesaiannya
2. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan tentang Pembatalan Pengesahan Revisi Anggaran Karena Pagu Minus
3. Surat Direktur Sistem Penganggaran tentang Pembatalan Revisi Satker di Database Aplikasi Revisi
49
REVISI DIPA OLEH KPA
Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Revisi Anggaran TA 2014
2. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-475/PB.8/2014 tanggal 24 April
2014 tentang Revisi Anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran
3. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-455/PB.8/2014 tanggal 22 April
2014 tentang Petunjuk Teknis, Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi
Eksternal Tingkat KPPN pada Masa Transisi Implementasi SPAN
Dasar :
1. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-393/PB.8/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberitahuan satker Gagal Upload
Revisi Karena Pagu Minus dan Mekanisme Penyelesaiannya
2. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan tentang Pembatalan Pengesahan Revisi Anggaran Karena Pagu Minus
3. Surat Direktur Sistem Penganggaran tentang Pembatalan Revisi Satker di Database Aplikasi Revisi
50
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Terima kasih
51

similar documents