Pemilukada dan Demokrasi

Report
Dahliah Umar
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta
 Rakyat
bisa menentukan siapa yang
memimpin daerah
 Memperkuat otonomi daerah
 Rakyat bisa mengganti pemimpin
apabila pemimpin sebelumnya tidak
punya prestasi
 Sebagai media penyelesaian konflik
 Membuat rakyat belajar bertatanegara
dan berpolitik
 Biaya
yang tinggi baik untuk
penyelenggaraan maupun biaya calon
 Menimbulkan konflik
 Menimbulkan sengketa hukum, bahkan
ada yang berlarut-larut
 Menimbulkan politik uang
 Agar
masyarakat dapat menentukan
pemimpin daerahnya masing-masing
 Mendukung transparansi dan legitimasi
pemerintah lokal
 Konsekwensi dari konsep otonomi daerah
 Menghindari politik dagang sapi (usaha
untuk mengindahkan aspirasi masyarakat
terhadap pemilihan kepala daerah oleh
DPRD, seperti yang disinyalir telah terjadi
sebelumnya)
No Kab/Kota
1
Laki-Laki
Jakarta Utara
616,880
Kab. Adm. Kep.
2
8,830
Seribu
3 Jakarta Pusat
398,387
4 Jakarta Timur
1,058,356
5 Jakarta Selatan
798,120
6 Jakarta Barat
787,138
DKI Jakarta
3,665,611
Perempuan
Total
559,836 1,175,716
Jumlah
TPS
2,991
7,952
16,782
46
364,869
969,699
719,087
723,472
3,344,915
762,156
2,028,055
1,517,207
1,510,610
7,010,526
1,900
4,737
3,902
3,467
17,048





UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
UU 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI yang
mengatur bahwa Calon Gubernur terpiliha harus memenuhi 50%
ditambah 1 suara dari toral suara sah
UU No 12 /2008 merupakan UU perubahan atas beberapa pasal
pada UU 32 tahun 2004 menyangkut diperbolehkannya Calon dari
unsur perseorangan
UU No 8 tahun 2005 tentang perubahan pertama UU 32 tahun 2004
menyangkut efisiensi biaya dengan menambahkan jumlah TPS
dan mengatur penundaan jadual pemilukada apabila terjadi
bencana alam.
Keputusan MK no 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang
merubah ketentuan UU No 12 2008 yang mewajibkan calon
pemimpin daerah yang sedang menjabat tidak perlu
mengundurkan diri namun harus mengajukan cuti pada saat
kampanye




Calon kepala daerah yang sedang menduduki jabatan harus
melaporkan diri kepada Presiden ketika mencalonkan diri
dan mengajukan cuti pada saat kampanye
Seseorang yang pernah didakwa secara pidana dengan
ancaman hukuman 5 tahun bisa mencalonkan diri dengan
syarat telah menjalankan hukuman hingga tuntas dan
dicalonkan 5 tahun setelah hukuman berakhir serta
memberikan pernyataan pernah di pidana di media massa
nasional
Calon yang telah dinyatakan lolos tidak boleh
mengundurkan diri dari pencalonan, atau terkena denda
Partai politik dilarang menarik dukungan, apabila itu
dilakukan dengan itu syarat dukungan tidak mencapai
sesuai ketentuan, maka pencalonan tetap dinyatakan sah
dan berlanjut.
Peran Pemerintah
 Membiayai pemilukada
 Menyediakan petugas untuk membantu
PPK, PPS dan PPDP
Peran KPU:
 Menyelenggarakan tahapan-tahapan
Pemilukada dan sosialisasi
 Sebagai
agen pendidikan pemilih
dengan mengkampanyekan pentingnya
pemilukada dan bagaimana mengenal
calon pemimpin daerah kepada
masyarakat
 Sebagai pemantau pemilukada
 Sebagai kelompok yang mendukung
calon yang benar-benar memiliki track
record dan komitmen terhadap
kepentingan masyarakat
 Sebagai
wujud kesamaan hak sebagai
warna negara Indonesia untuk dipilih
dalam Pemilu Kepala Daerah
 Untuk memberikan alternatif calon
kepala daerah, tidak terbatas hanya dari
kalangan partai politik
 Agar masyarakat dapat memunculkan
sendiri calon pemimpin daerah yang
akan dipilih
Pemilih baru menyadari dirinya tidak terdaftar
dan mendaftarkan diri setelah DPT ditetapkan
 Persyaratan Pencalonan tidak lengkap
 Tim kampanye terlambat didaftarkan
 Tim pelaporan penggunaan dana kampanye
tidak disiapkan
 Saksi untuk pemungutan dan penghitungan
suara tidak disiapkan, saksi lebih dari satu, saksi
kurang terlatih sehingga menimbulkan
kerancuan, dll
 Tim kampanye tidak memahami aturan main
 Tim Kampanye melakukan politik uang


similar documents