Anggaran Berbasis Kinerja - Dr. Tjahjanulin Domai, MS

Report
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Dr. Tjahjanulin Domai, MS
1.
2.
3.
4.
Normatif
UU 17 tahun 2003
UU 1 tahun 2004
UU 32 tahun 2004
UU 33 tahun 2004
1.
2.
3.
4.
Teoritik
Old Public Administration
NPM
NPS
Governance
Era
Global
Sistem
Anggaran
Publik
Reformasi
Anggaran
Era
Otonomi
Empirik
A. Kinerja
Sebelum ini kita menerapkan sistem penganggaran
yang bersifat line-item (tradisional) yaitu suatu
sistem penganggaran yang disusun dengan
penekanan terhadap pengendalian atas
pengeluaran.
Penggantinya penganggaran berbasis kinerja,
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan memperkuat dampak dari peningkatan
pelayanan kepada publik
Line-item
Budgeting
OPA
Traditional
Budgeting
Birokratik
Incremental
Budgeting
Anggaran
Sektor
Publik
Performance
Budgeting
New Public
Management
Reget
Zero-based
Budgeting
Planning
Programming
Budgeting
System
Hierarki
• Comprehensive
• Input-output-outcome
oriented
• Integrated
• Rational decision making
process
• Long period oriented
• Scale of priority
• Cost & benefit analysis
• Performance audit
Era
Global
Anggaran
Berbasis
Kinerja
Anggaran
Publik
Era
Otonomi
GOOD
GOVERNANCE
Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang
meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit
moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang
(Suharyanto, 2005).
Era Global adalah suatu era yang menggambarkan hubungan/interaksi
antar negara bangsa tidak ada batas lagi secara nasional.
Era Otonomi adalah : suatu era yang menggambarkan telah terjadi
distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, untuk mengurus,
mengelola daerahnya sendiri berdasarkan UU.
Anggaran Berbasis Kinerja adalah penyusunan penganggaran yang
didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin
dicapai oleh suatu entitas anggaran (Indrawati, 2007)
Anggaran Yang Berorientasi Pada Kinerja adalah suatu sistem
penganggaran yang berorientasi output organisasi dan
berkaitan sangat erat terhadap visi-misi dan rencana strategis
organisasi
Anggaran kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan
pada unit organisasi semata dan memakai ukuran output
sebagai indikator kinerja organisasi
Untuk dapat menerapkan penganggaran berbasis kinerja diperlukan
suatu perencanaan stratejik. Perencanaan stratejik secara formal
mengakaitkan tiga jenis rencana sekaligus (jangka panjang, menengah,
dan pendek).
Inti dari perencanaan stratejik adalah pengidentifikasian berbagai isu stratejik.
Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi isu stratejik dalam proses
perencanaan stratejik sangat penting karena dapat mempengaruhi visi, misi,
tujuan, sasaran, dan nilai-nilai atau manajemen organisasi secara keseluruhan.
Dengan adanya perencanaan stratejik (Renstra) maka penyusunan
anggaran dapat dilakukan atas dasar perencanaan kinerja (Renja)
tahunan (yang merupakan turunan dari perencanaan stratejik instansi
yang bersangkutan) yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas
anggaran (budget entity).
Dengan Renstra dan Renja maka dapat ditentukan dengan jelas
program, sasaran terukur program, penggunaan program, dan
penetapan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung sasaran terukur
program. Pada saat penentuan tujuan dan sasaran organisasi, serta
sasaran program juga dilakukan perkiraan alokasi sumber daya dan
indikator keberhasilannya
Pimpinan organisasi beserta jajarannya berada dalam posisi yang sama
dalam proses penetapan kebijakan dan perencanaan kinerja agar
tumbuh komitmen bersama. Dalam kaitan ini, penyusunan
penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya partisipasi
seluruh stakeholders dalam perumusan, pengesahan, sampai pada
tahap implementasi dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu,
penyusunan penganggaran berbasis kinerja dilakukan melalui proses
simultan dan interaktif dalam proses top-down dan bottom-up.
Dengan demikian, penganggaran berbasis kinerja dapat mengendalikan
dan mengarahkan setiap program/ kegiatan agar senantiasa mengacu
kepada rencana yang telah disusun. Selain itu, dengan penganggaran
berbasis kinerja diharapkan setiap satuan kerja dapat lebih selektif
dalam merencanakan program/ kegiatan berdasarkan skala prioritas,
dan menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan, serta duplikasi
pembiayaan/ tumpang tindih anggaran.
 Penerapan penganggaran berbasis kinerja mempertimbangkan alokasi
keuangan dan hasil yang diharapkan. Hasil-hasil dapat berupa
outcomes dan output yang mendukung pencapaian sasaran, tujuan,
misi, dan visi yang telah ditetapkan.
 Hasil (outcomes) dan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
dijelaskan dalam tujuan dan sasaran yang dicerminkan dalam target
kinerja. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya,
dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi untuk menentukan
efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas capaian kinerja program/
kegiatan yang dilaksanakan.
 Selain itu, dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, setiap
instansi pemerintah harus mengembangkan sistem monitoring dan
pelaporan kinerja yang merupakan instrumen media komunikasi dan
pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
visi dan misi serta menjelaskan kinerja yang dicapai.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang baik dapat memberikan
landasan yang kuat untuk :
(a)
Menghitung biaya yang dibutuhkan, mengkaitkan biaya dengan aktivitas
dan hasil-hasil yang diharapkan
(b)
Pengambilan keputusan kebijakan dan penentuan prioritas anggaran, guna
menajamkan informasi tentang aktivitas, satuan biaya, dan outcomes.
(c)
Pengendalian pengeluaran, guna memastikan keabsahan, validasi,
kewajaran, keakuratan, dan kejujurand alam pengelolaan anggaran;
(d)
Pengelolaan terhadap aktivitas yang sedang berjalan, guna mengevaluasi
sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan.
(e)
Pelaporan pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja, agar tidak
hanya berfokus pada input dan output, tetapi juga pada outcomes.
Selanjutnya,
dalam
konteks
mewujudkan
pemerintahan yang kredible (high performing
government), penerapan penganggaran berbasis kinerja
dapat dikategorikan sebagai bagian atau salah satu
elemen dari “managing for results” atau performance
management. Dalam managing for results (manajemen
kinerja), digunakan informasi kinerja (pengukuran
kinerja) untuk meningkatkan kinerja sektor publik.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk
menilai
keberhasilan/
kegagalan
pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
intansi pemerintah. Dalam hal ini, diperlukan
kejelasan yang optimal tentang hasil (outcomes) yang
ingin dicapai, dan hubungan dengan keluaran
(outputs) dan aktivitas untuk mencapai hasil (outcomes)
tersebut.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam paket managing
for results, berkaitan dengan perencanaan stratejik dan target kinerja, serta
pemberian reward and punishment. Penganggaran berbasis kinerja adalah
proses penyusunan anggaran yang berkelanjutan, termasuk didalamnya
proses umpan balik tentang kinerja yang dicapai. Oleh karena itu,
pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja tidak dapat dilakukan dengan
optimal tanpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai.
Untuk itu, diperlukan mekanisme penilaian, sistem insentif dan rewards and
punishments, yang diterapkan sebagai pengaruh/akibat keberhasilan atau
kegagalan pencapaian kinerja atas penganggaran untuk tahun berikutnya.
Penerapan insentif dilakukan antara lain dengan mengaitkan
antara keberhasilan pencapaian kinerja dengan perolehan atas prioritas
anggaran disertai kepastian atas pembiayaan suatu program dan kegiatan ke
depan. Selain itu, perlu pula didukung dengan mekanisme non keuangan,
terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja, yaitu beberapa
bentuk insentif lain yang secara teori dapat dilakukan, seperti penerapan
sistem pembayaran gaji berdasarkan kinerja, koreksi perencanaan,
mengurangi/ membatasi/ menahan pemberian dana, memotong gaji
pimpinan, memidahkan tanggung jawab organisasi dan penggantian
pimpinan unit yang bertanggungjawab.

similar documents