pb5-standar pelayanan minimal

Report
MATERI INTI 2
Pokok Bahasan 5:
Standar Pelayanan Minimal
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
1
Tujuan
• Mampu memahami dan menyusun Standar
Pelayanan Minimal
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
2
Isi
• Definisi Standar Pelayanan Minimal
• SPM Bidang Kesehatan
• Problem Pelaksanaan di Indonesia
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
3
Definisi Standar
• Oxford dictionary:
– Standar adalah tingkat keprimaan, dan digunakan
sebagai dasar perbandingan
– Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai
masyarakat kemungkinan besar akan puas
– Standar dikenal sebagai model untuk dicontoh
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
4
• Donabedian:
– Variasi yang dapat diterima dari suatu norma atau
kriteria
– Kriteriayang ditetapkan dan digunakan untuk
membandingkan aspek-aspek pelayanan; atau
– normayang digunakan untuk menilai kinerja
pelayanan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
5
• Katz & Green:
– Pernyataan tertulis tentang harapan spesifik
– Standar dibedakan dalam tiga domain:
standar tata kelola, standar praktik, dan
standar pelayanan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
6
• Meissenheimer:
– Ukuran baku terhadap kuantitas, kualitas,
nilai/manfaat,
– Tingkat kinerja yang diharapkan atau disepakati
bersama
– Batasan yang dapat diterima akan adanya variasi
terhadap norma atau kriteria
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
7
• WHO:
– Kaji banding (benchmark) terhadap pencapaian
yang didasarkan pada tingkat terbaik yang
diinginkan
– Standar menjadi model untuk dicontoh dan dapat
digunakan sebagai dasar untuk melakukan
pembandingan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
8
Definisi standar(PP 102/2000)
• Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang
dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun
berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait
dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang
akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya.
• Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan,
menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
9
PP 65/2005
• Standar pelayanan minimal yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
10
Makna SPM dalam konteks
Manajemen Pemerintahan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
11
UU No. 32 dan 33
tahun 2004
Kerangka Konsep
RPP: Kewenangan
Provinsi Kewenangan
Kab./Kota
APBD Prov.
Dekonsentra
si
TP
DAK
Pinjaman
SPM (Tolak ukur
Kinerja Pemda)
Indikator dan Nilai
ditetapkan
Departemen
Propeda,
Renstra,
Repetada
(Indikator
+Nilai)
APBD
Berbasis
Angg.
Kinerja
Peran
swasta &
Masy
- Akuntabilitas
- Monev
- Kinerja
- Pemda
- Berbasis SPM
- LAKIP
Fasilitas Capacity
Building untuk
- Survey Kepuasan Masyarakat
mencapai SPM bagi
– Pengawasan Masyarakat
Daerah yang tidak
– Pengawasan DPRD
mampu sesuai tingkat
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
kegagalan
PMPK
FK UGM - Badan PSDM
Kemenkes RI 2011dll
– Pengawasan
Fungsional,
LPJ
12
Penafsiran secara sederhana mengenai
fungsi SPM
• Mengurangi kesenjangan mutu
pelayanan kesehatan antar daerah
• Aspek sumber dana menjadi penting:
Dana desentralisasi dan dana
dekonsentrasi-pembantuan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
13
Tujuan SPM
• Mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan
antar daerah
SPM disusun sebagai alat pemerintah dan
pemerintah daerah untuk menjamin:
• Akses; dan
• mutu pelayanan dasar kepada masyarakat
secara merata dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib (PP no 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapanan Standar Pelayanan Minimal. Pasal 3 ayat 1).
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
14
Logika
SPM
Daerah-daerah
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
15
Harapannya:
Dana dekonsentrasi, DAK dan
Tugas pembantuan
SPM
Daerah-daerah
Fasilitas Capacity
Building untuk
mencapai SPM bagi
Daerah yang tidak
mampu, sesuai dengan
tingkat kegagalan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
16
Isu Operasional tentang SPM
Pelaksanaan SPM dipengaruhi oleh:
• (1) Kemauan dan Kemampuan pemerintah
daerah
• (2) keberadaan sistem informasi dan datanya
(Pasal 7 PP 65), dan
• (3) tersedianya sumber dana pemerintah
pusat sebagai penjamin terakhir (Pasal 7 dan
16 PP 65).
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
17
Pasal 7:
• Ayat 1. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
• Keberadaaan Sistem Informasi, pelaporan dan evaluasi
penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin penerapan
SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara
berkelanjutan
• Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan
kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang
bersangkutan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
18
Pasal 16.
• Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas
pemerintah daerah yang belum mampu mencapai SPM
• Pemerintah dapat melimpahkan tanggung jawab
pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang belum mampu mencapai SPM kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah
• Dukungan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah
berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk tenis,
bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan atau bantuan
teknis lainnya
• Dukungan di atas mempertimbangkan kemampuan
kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan
daerah.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
19
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
20
Batasan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
21
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
22
Pasal 9 Permenkes: tentang monitoring
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
23
SPM merupakan hal yang wajib bagi
Pemda
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
24
Peran Departemen Kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
25
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
26
Pendanaan Pusat
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
27
Pendanaan Daerah
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
28
Bagaimana kemungkinan kendalanya?
1. Penerimaan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
2. Tersedianya data dan sistem informasi
3. Tersedianya dana pemerintah pusat
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
29
Tradisi Sistem Kesehatan
• Sebagian besar dari apa yang ada di SPM didanai
pemerintah pusat
• Pemerintah daerah cenderung menyatakan bahwa
pelayanan kesehatan KIA, TB, Surveilans, dan bahkan
promosi kesehatan merupakan urusan pusat
• Yang lebih menarik untuk urusan daerah adalah
pengobatan gratis
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
30
Kemungkinan
Pemda Mau Mendanai
SPM
Pemda Tidak Mau
Mendanai SPM
Pemda Mampu Mendanai
SPM
Tipe 1
Tipe 2
Pemda Tidak Mampu
Mendanai SPM
Tipe 4
Tipe 3
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
31
Implikasi
Pemda Mampu Mendanai
SPM
Pemda Tidak Mampu
Mendanai SPM
Pemda Mau Mendanai
SPM
Pemda Tidak Mau
Mendanai SPM
Tipe 1.
Dipuji
Tipe 2.
Mendapat Sangsi (Apa?)
Tipe 4.
Terbatas dalam
pengembangan kapasitas
Tipe 3.
Terbatas dalam
pengembangan kapasitas
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
32
Situasi Ekonomi
Kuat
Kemamp
uan
Ekonomi
Masyara
kat
Kuat
Lemah
Lemah
Kemampuan Keuangan
pemerintah Daerah
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
33
250,00
Kabupaten Bengkalis
Propinsi Riau
200,00
150,00
Kabupaten Siak
Kabupaten Rokan Hilir
100,00
Kabupaten Natuna
masyarakat
Kabupaten Kampar
50,00
(0,60)
(0,40)
Kabupaten Karimun
Kota Pekanbaru
Kabupaten Pelalawan
Kota Dumai
Kabupaten Indragiri Hilir
0,00 Kabupaten Kuantan Singingi
Kota Tanjung Pinang
Kabupaten Rokan Hulu
(0,80)
Kabupaten Indragiri Hulu
(0,20)
-
0,20
0,40
Kota Batam
Kabupaten Riau. Kepulauan
0,60
0,80
(50,00)
pemda
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
34
8,00
Bengkulu
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Bengkulu
Selatan
6,00
masyarakat
4,00
2,00
Kota Bengkulu
0,00
(1,80)
(1,60)
(1,40)
(1,20)
(1,00)
(0,80)
(0,60)
(0,40)
(0,20)
(2,00)
(4,00)
Kabupaten Bengkulu Utara
(6,00)
(8,00)
pemda
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
35
60,00
Sulawesi Utara
Kabupaten Minahasa
50,00
40,00
30,00
Kota Manado
20,00
Kabupaten Sangihe
masyarakat
Talaud
10,00
Kabupaten Bolaang
Mangondow
0,00
(0,50)
(0,40)
(0,30)
(0,20)
(0,10)
-
0,10
0,20
(10,00)
0,30
0,40
Kota Bitung
(20,00)
pemda
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
36
Bali
40,00
35,00
Kabupaten Badung
30,00
25,00
Kabupaten Buleleng 20,00
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Tabanan
masyarakat
15,00
(0,40)
Kota Denpasar
10,00
Kabupaten Jembrana
5,00
Kabupaten Karangasem
0,00
(0,30)
(0,20) (0,10)
-
Kabupaten Klungkung
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
(5,00)
(10,00)
Kabupaten Bangli
(15,00)
pemda
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
37
Tantangan: Apa yang disebut sebagai dana untuk
pengembangan kapasitas?
SPM
Daerah-daerah
Apakah Fasilitas
Capacity Building
dapat berupa
pengiriman orang,
dana, obat, dll?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
38
Kendala tersedianya data:
• Catatan: Data SPM seharusnya mempunyai
unit analisis Kabupaten/Kota. Tidak mungkin
apabila datanya mempunyai unit analisis
perorangan.
• Data sebaiknya berasal dari data rutin, bukan
survei.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
39
Data ini tersedia
Data ini sulit definisi dan pengumpulannya
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
40
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015
4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahun 2015;
5. Cakupan neonatis dengan komplikasi yang ditangani 80%
pada tahun 2010.
6. Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010;
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
41
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
42
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
43
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
44
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
45
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
46
Kendala sistem informasi:
• Tersedianya sistem
informasi yang sampai
ke pusat.
• Sampai saat ini belum
ada sistem yang jelas
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
47
Tersedianya dana pemerintah pusat:
• Intinya adalah bahwa SPM yang terpilih harus
mempunyai implikasi peningkatan capacity
building bagi pemerintah Kabupaten/Kota
yang tidak mampu memenuhi SPM. Program
capacity building ini membutuhkan dana
pemerintah pusat.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
48
Kendala:
• Tersedianya Unit-Cost sesuai dengan kondisi
daerah
• Apakah ada Aturan yang memaksa daerah
untuk menjalankan dan mendeklarasikan
ketidak mampuannya
• Bagaimana kemampuan pusat?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
49
•Kebijakan yang
diusulkan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
50
Meningkatkan sosialisasi SPM
• Dilakukan sosialisasi secara intensif khususnya
dalam hal kewajiban Pemerintah Daerah.
• Dalam sosialisasi harus ada definisi
operasional dan gambaran menghitung dana
untuk SPM
• Menyiapkan aturan untuk sangsi.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
51
Kebijakan Memperbaiki teknik alokasi oleh
pemerintah pusat dan propinsi
• Melakukan alokasi anggaran berdasarkan
formula dengan mempertimbangkan SPM
• Daerah yang fiskalnya kuat dipicu untuk
menyediakan dana sendiri
• Daerah yang lemah diberi lebih
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
52
Kebijakan untuk menggunakan data
proksi
• Ada beberapa data yang akan sulit
dikumpulkan
• Dianjurkan menggunakan data proksi.
• Misal untuk penanganan komplikasi
kebidanan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
53
• 3. Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan 90% pada
tahun 2015
Sementara diubah
menjadi
• Jumlah Bidan
• Spesialis Obgin
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
54
Kebijakan Memperkuat Sistem
Informasi
• Memperkuat Pusdatin (Pusat)
• Memperkuat Unit Data, Surveilans, dan
Informasi Kesehatan di daerah
• Memberlakukan kebijakan no data, no/less
money
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
55
Bacaan Lebih Lanjut
• _____. (2011). Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal. Mata Kuliah Blok III Master Plan dan
Rencana Strategis. Yogyakarta : Program
Pasca Sarjana KMPK IKM FK UGM.
• _____. (2008). Permenkes No. 741 tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota.
• _____. (2008). Kepmenkes No 828 tahun 2008
tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
56

similar documents