SIfat Hahekat Daya Ikat Pengertian HI

Report
SIFAT HAKEKAT HI DAN
HUBUNGAN HI & HN
Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.
Sub Pokok Bahasan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sifat dan Hakekat Hukum Internasional
Istilah Hukum Internasional
Perbedaan Hukum Internasional dan Hukum
Perdata Internasional
Konsep Hukum Internasional vs Hukum Dunia
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum
Nasional
Pengertian Hukum Internasional
1. Sifat dan hakekat Hukum Internasional
Apakah HI itu benar-benar ada?
1.
2.
3.
4.
Apakah hukum internasional itu memang benar-benar ada, dan
apakah sudah memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut
sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya?
Kalau hukum internasional memang benar-benar ada,
bagaimanakah sebenarnya hakekat dan hukum internasional
itu?
Bagaimanakah sebenarnya daya mengikat hukum internasional
terhadap masyarakat internasional?
Kalau memang hukum internasional benar-benar merupakan
hukum, sedangkan pada lain pihak masyarakat internasional
tidak mengenal badan supra-nasional, mengapa masyarakat
internasional menaati hukum internasional?

1.
2.
3.
4.
Apakah Hukum Internasional memiliki sifat hukum
yaitu:
Apakah HI dibuat oleh lembaga pembuat hukum
(legislatif body)?
Apakah HI dalam pelaksanaannya dijalankan oleh
lembaga pelaksana hukum (lembaga eksekutif)?
Apakah HI ditegakkan oleh lembaga penegak hukum
(judicative body)?
Apakah HI diawasi pelaksanaannya oleh lembaga
yang mengawasi pelaksanaan hukum (polisional)?



Jika berangkat dari 4 pertanyaan tersebut di atas,
seolah-oleh jawabannya adalah TIDAK
Kelsen : Jika ada negara yang melanggar maka
tidak ada negara yang dapat menjatuhkan sanksi
kepada negara tersebut. Oleh karenanya HI tidak
tepat disebut sebagai hukum hanya norma atau adat
istiadat semata.
Kondisi ini tidak relevan pada perkembangan HI
kontemporer, dimana keberadaan lembaga legislatif,
judicative, executive, polisional telah diperankan
oleh organ-organ khusus dalam UN.
(1790-1859)

Hobbes, Spinoza,
Austin. Menurut John
Austin, hukum
internasional itu
bukanlah hukum
melainkan sekadar
aturan-aturan moral
positif (rules of positive
morality).
“Every law or rule (taken with largest signification
with can be given to the term properly) is
command....”
- the laws of honour
- the laws set by fashion
- Rules of positives morality
HI bukan hukum dalam arti yang sebenarnya
:“Properly so called”
HI segolongan dengan : The Laws for honor, The Laws
set by fashion, sebagai Rules of positive morality”


Pendapat John Austin telah mencampuradukan
antara pengertian “sifat hukum” dengan “efektifitas
hukum”
Tidak semua hukum harus dibuat oleh legislative
body, adakalanya hukum dibuat oleh para pihak
melalui kesepakatan atau kebiasaan/ praktek
yang diterima sebagai hukum.
Daya mengikat Hukum Internasional
1.
2.
3.
Teori Hukum Alam (Natural Law Theory)
Teori Hukum Positif (Posivisme Theory)
Teori
1. Teori Hukum Alam (Natural Law Theory)
Tokoh: Hugo de Groots, Vattel dll.
Ajarannya: “Law exist only in society and society
cannot exist without a system of law to regulate
relation between one and others”
Negara terikat dan tunduk pada hukum
internasional dalam hubungan antara mereka satu
sama lain karena hukum internasional tersebut
merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi
yaitu hukum alam itu sendiri.
2. Teori Kehendak Negara
Tokohnya : George Jellineck, Triepel.
Teori kehendak adalah mengembalikan kekuatan
mengikatnya hukum internasional itu pada kehendak
(persetujuan) Negara untuk diikat oleh hukum internasional
ialah bahwa teori-teori ini pada dasarnya memandang hukum
sebagai hukum perjanjian antara Negara-negara.
Kelemahan: menurut prof Mochtar Kusumaatmadja dalam
bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, teori
ini tidak menjawab pertanyaan megapa suatu Negara baru,
sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah
terikat oleh hukum internasional lepas dari mau tidak maunya
ia tunduk padanya.
3. Teori Mazab Wiena
Menurut madzhab ini kekuatan-kekuatan
mengikat suatu kaedah hukum internasional
didasarkan suatu kaedah dasar yang harus
diterima rasa keadilan dan moral.
4. Teori Madzab Perancis
Tokoh: Fauchile, scelle dan Duguit
Kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada faktorfaktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang mereka
namakan fakta-fakta kemasyarakatan yang menjadi dasar.
Menurut mereka persoalannya dapat dikembalikan pada sifat
alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk berabung
dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritas. Kebutuhan
dan naluri sosial manusia sebagai orang seorang menurut mereka
juga dimiliki oleh bangsa-bangsa. Jadi dasar kekuatan mengikat
hukum (internasional) terdapat dalam kenyataan sosial bahwa
mengikatnya hukum itu perlu mutlak bagi dapat terpenuhinya
kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.
1. Istilah Hukum Internasional






Romawi
: Ius Gentium, Ius Inter Gentes
Indonesia : Hukum Antar Bangsa/Hk. Antar Negara/
Hukum Internasional
Inggris
: Common Law/ Law of Mankind,
Law of Nation/Transnational Law/ International Law
Perancis
: Droit de gens
Belanda
: Voelkenrecht.
Jerman
: Voelkrrecht.
2. Perbedaan Hukum Internasional dan
Hukum Perdata Internasional


HI Publik (HI) : “keseluruhan kaidah-kaidah dan
asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas- batas negara yang bukan
bersifat perdata”.
H Perdata Internasional: “keseluruhan kaidahkaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas- batas negara
yang berfat perdata”
Diskusi-1:
Konsep Hukum Internasional dan Hukum
Dunia, samakah?
a. Konsep Pembentukan: HI dan HD, keduanya
menunjuk pada konsep mengenai tertib hukum
masyarakat dunia, yang berlainan dan bertolak
belakang.
b. Konsep Pembentukkan HI didasarkan pada: “
adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri
atas sejumlah negara-negara yang berdaulat dan
merdeka. Dalam arti masing-masing negara berdiri
sendiri, hal mana yang satu tidak berada di bawah
kekeuasaan yang lain.
c. HI merupakan suatu tertib hukum dimana hubungan
antara anggota-anggota bersifat koordinatif dan
sederajat.
d. Konsep HD merupakan negara federasi dimana
hubungan antara anggota-anggotanya bersifat
subordinatif (heirarkis), negara dunia berdiri diatas
negara nasional dan tidak sederajat.
Hubungan Antara HI dan HN


Aliran Dualisme, menurut aliran atau teori ini bahwa
daya ikat hukum internasional bersumber pada
kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum
nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum
yang terpisah satu dan yang lainnya (berbeda antara
HI dan HN)
Faham Monisme, faham monisme didasarkan atas
pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang
mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini
hukum internasional dan hukum nasional merupakan
dua bagian yang dari satu kesatuan yang lebih besar
yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia (HI =
HN)
Perbedaan antara HI dan HN?



Menurut Teori Dualisme:
Tirepel (1899): perbedaan dari sumbernya (HI
bersumber kehendak bersama negara-negara –
HN: kehendak negara tersebut, subyek HI: negara,
subyek HN: individu dalam negara)
Anzilotti (1928): perbedaan dari azas fundamental
(HN: ketaatan UU Nasional, HI: pacta sunt
servanda)
Primat hukum internasional menurut praktek internasional

Praktek hukum internasional memberikan cukup
bahan atau contoh bagi kesimpuIan bahwa pada
masa dan tingkat perkembangan masyarakat
internasional dewasa ini hukum internasional cukup
memiliki kewibawaan terhadap hukum nasional
untuk mengatakan bahwa pada umumnya hukum
internasional itu ditaati dan hukum nasional pada
hakekatnya tunduk pada hukum internasional.
5. Definisi Hukum Internasional Menurut
Pakar



Pandangan klasik
: “system
Hk. yang mengatur hubungan
negara-negara.”
b. Prof. Hyde
:
“sekumpulan hukum, yang
sebagaian besar terdiri dari
asas-asas dan peraturanperaturan tingkah laku yang
mengikat negara-negara,
karena itu biasanya ditaati
dalam hubungan negara-negara
satu sama lain.”
c. J.L. Brierly
: “
himpunan kaidah-kaidah dan
asas-asas tindakan yang
mengikat bagi negara-negara
beradab dalam hubungan
mereka satu sama liannya.”



d. Oppenheim
:
“International law is the name of the
body of customary and treaty rules
which are of considered legally
binding by states in their intercourse
which each other”.
e. Max Rosense
:”International law is a strict
term of art, connoting that system of
law whose primary function it is to
regulate the relation of states whit
one another “.
G. Schwarzenberger
:“
International law is the body of legal
rules binding upon sovereign state
and such other entities as have been
granted International personality”.
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M. :

“keseluruhan kaidah-kaidah dan asasasas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas- batas
negara antara:
NEGARA dengan NEGARA;
NEGARA dengan SUBYEK HUKUM LAIN
BUKAN NEGARA;
SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA satu
dengan YANG LAIN.

similar documents