Hubungan HI dan HN - Blog Rinda Amalia

Report
Hubungan Hukum Internasional dan
Hukum Nasional
Rinda Amalia. SH. MH
@rindaamalia.worldpress.com
1
A. Teori Monisme dan Dualisme
Ada tiga masalah penting yang dibicarakan
dalam pembahasan bab hubungan HI-HN
yaitu:
① Apakah HI-HN merupakan satu kesatuan
hukum/terpisah satu sama lain?
② Mana yg harus diutamakan bila antara
keduanya mengandung konflik?
③ Dapatkan HI menjadi HN dan HN menjadi
HI?

@rindaamalia.worldpress.com
2
Jawaban pertanyaan 1
Terdapat 2 aliran besar yang mencoba
memberikan argumennya.
 Aliran pertama dikenal sebagai aliran
monisme dengan teori monisme.
 Menurut aliran ini antara HI dan HN
merupakan dua kesatuan hukum dari
sistem hkum yang lebih besar yaitu hukum
pada umumnya.

@rindaamalia.worldpress.com
3
Cont..
Aliran Kedua disebut dengan aliran Dualisme
Mengemukakanbahwa HI-HN adalah dua sistem hukum
yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan
yang dimaksud adalah:
① Subjek, subjek HI negara-negara sedangkan subjek
HN adalah individu
② Sumber hukum, HI bersumber pada kehendak
bersama negara adapun HN bersumber pada
kehendak negara
③ HN memiliki integritas yang lbh sempurna dari pada
HI


@rindaamalia.worldpress.com
4
B. Hukum Nasional (HN) di depan
Pengadilan Internasional
Praktek di Pengadilan internasional menunjukan
bahwa:
①
②
③
④
Suatu negara tidak dapat menggunakan HN-nya yang tidak
bertentangan dengan HI dengan HI sebagai alasan untuk
menjustifikasikan pelanggaran HI yang dilakukannya kepada pihak lain
Suatu negara tidak dapat menggunakan alasan ketidaan HN-nya untuk
menjustifikasi pelanggaran HI yang dilakukan pada pihak lain
Tanggung jawab internasional timbul hanya ketika negara gagal untuk
memenuhi kewajiban internasional.
HN hanya dapat diajukan di pengadilan internasional sepanjang tidak
bertentangan dengan HI
@rindaamalia.worldpress.com
5
Cont..
⑤
⑥
⑦
HN dapat diajukan di depan pengadilan internasional sebagai
bukti adanya praktek hukum kebiasaan internasional.
HN dapat digunakan oleh pengadilan internasional dalam kasuskasus ada pilihan hukum oleh pihak-pihak sebelumnya (choice of
law)
Pengadilan internasional dapat memutus bahwa suatu HN tidak
cukup memenuhi kewajiban HI. Namun demikian pengadilan
internasional tidak berhak menyatakan bahwa HN suatu negara
valid or invalid karena hal itu adalah urusan domestik negara yang
besangkutan
@rindaamalia.worldpress.com
6
Cont..
Dari apa yang dipaparkan diatas tampak
bahwa di pengadilan internasional kedudukan
HI lebih superior dibandingkan dengan HN.
Hal ini dikarenakan HN hanya dapat
digunakan di depan pengadilan internasional
apabila tidak bertentangan dengan HI. Hal ini
terkenal dengan teori oposbilitas.
@rindaamalia.worldpress.com
7
Kasus-kasus yang terkait Teori
Oposabilitas:

Indonesia tidak dapat menggunakan Inpres
No. 2 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional
untuk menjustifikasi pelanggaran MFN
dalam Perjanjian WTO yang dilakukan
terhadap Jepang, Eropa, Amerika di depan
DSB WTO
@rindaamalia.worldpress.com
8
Cont..



Akhir 2004 lalu Austalia berniat membangun Maritime
Identification Zone (MIZ).
Tujun utama pembentukan MIZ menurut John
Howard untuk melindungi fasilitas minyak dan gas
lepas pantai dari serangan dari luar wilayah ke
Australia. MIZ luasnya + 1000mil laut.
Pada kawasan ini Dinas Imigrasi Australia (Australian
Custom Services) dan Departemen Pertahanan
(Australian Defence Force) yang dikordinaksikan oleh
JOPC (Joint Offshore Protection Command) dinyatakan
memiliki kewenangan untuk meminta informasi.
@rindaamalia.worldpress.com
9
Cont..
 Informasi yang dimaksud
① Identitas kapal
② Awak kapal
③ Muatan
④ Lokasi
⑤ Tujuan
⑥ Kecepatan
⑦ Dan pelabuhan tujuan
adalah:
Kepada semua kapal dalam radius 100mil yang
menuju pelabuhan-pelabuhan di Australia.
@rindaamalia.worldpress.com
10
Cont..
Ketentuan HN Australia tersebut di atas juga berpotensi
melanggar kedaultan laut wilayah dan/atau laut
pedalaman (internal water) Indoensia, mengingat di
beberapa bagian laut tertentu jarak Indoensia-Australia
kurang dari 1000 mil laut.
 Kewenangan yang diberikan pada JOPC oleh HN
Australia bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut
1982 yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki
kewenangan yuridiksi semacam itu dilaut lepas, kecuali
terhadap kapal bajal laut dan kapal pengakutan budak
sebagaimana diatur dala pasal 99 dan 100 Konvensi 1982

@rindaamalia.worldpress.com
11
Cont…
Australia adalah negara yang menandatangai
Hukum Laut tersebut.
 Dengan demikian bilamana MIZ diberlakuan,
Indonesia juga negara kapal/negara bendera
berhak memiliki dasar untuk menuntut
Australia ke pengadilan internasional karena
apa yang dilakukannya melanggar kedaulatan
Indonesia, juga merugikan kapal asing.

@rindaamalia.worldpress.com
12
Cont..

Berdasarkan teori oposabilitas Australia tidak
dapat menggunakan HN-nya terhadap MIZ
untuk
menjustifikasi
pelanggaran
yang
dilakukannya terhadap Konvensi Hukum Laut
1982 yang berakibt kerugian pada Indonesia
maupun negara-negara kapal/bendera asing
@rindaamalia.worldpress.com
13
C. Hukum Internasional di depan
Pengadilan Nasional



Status dan perlakuan terhadap HI berbeda-beda
dalam praktek antara satu engara dengan yang lain.
Mayoritas negara memiliki konstitusi tertulis atau
dokumen
sebagai
ketentuan
fundamental
bagaimana HI di depan pengadilan nasional
mereka.
Dalam praktik ada dua doktrin yang banyak dikuti
negara-negara.
@rindaamalia.worldpress.com
14
Doktrin Pertama





Adalah doktrin inkoporasi (doctrine of incorporation)
Yang menyatakan bahwa HI akan berlaku secara
otomatis menjadi bagian dari HN tanpa adopsi
sebelumnya.
Adopsi diperlukan hanya ketika ada kebijakan yang
mentukan lain.
Dengan
demikian,
perjanjian
yang
sudah
ditandatangi/diratifikasi akan mengikat langsung pada
warga negara setempat tanpa harus dibentuk HN nya
terlebih dulu.
Doktrin ini menyatakan bahwa HI dan HN merupakan
bagian dari sautu sistem hukum yang
lebih besar.
@rindaamalia.worldpress.com
15
Doktrin Kedua






Adalah doktrin transformasi (doctrine of transformation)
Menyatakan bahwa HI tidak menjadi HN kecuali atau sampai
diimplementaikan dalam HN terlebih dahulu.
Setelah HI yang dimaksudkan ditransformasikan dalam HN
maka statusnya menjadi HN.
Pengadilan dapat menggunakan sebagai sumber hukum dalam
memutus suatu kasus
Doktrin transformasi ini pada dasarnya merupakan
konsekuensi logis dari teori dualisme yang memandang HI
dan HN sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan
terpisah satu sama lain
HI tidak dapat diterapkan di lingkungan domestik kecuali jika
sudah ditransformasikan dalam sistem@rindaamalia.worldpress.com
HN
16
Praktik di Inggris
Praktik di Inggris berkaitan dengan hukum
kebiasaan menunjukan bahwa:
①
②
③
Hukum kebiasaan internasional akan diterapkan sebagai
bagian dari hukum nasional
Hukum kebiasaan tersebut haruslah diformulasikan
dengan kehati-hatian dan didukung bukti-bukti
Hukum kebiasaan tidak akan diterapkan bila bertentangan
dengan HN yang fundamental, baik HN itu lahir lebih dulu
atau belakang daripada hukum kebiasaan internasional
tersebut.
@rindaamalia.worldpress.com
17
Cont..
Adapun berkaitan dengan sumber HI yang berasal dari
perjanjian, praktik Inggris membedakan perjanjian
tersebut ke dalam dua golongan, yaoti perjanjian yang
membutuhkan persetujuan parlemen untuk bisa
diterima menjadi bagian HI Inggris dan perjanjian yang
tidak memerlukan persetujuan parlemen.
 Perjanjian yang membutuhkan persetujuan parlemen
adalah perjanjian yang materinya diaggap cukup penting
dan prinsip seperti masalah batas-batas wilayah HAM,
hak-hak dan kewajiban warga negara, serta keuangan.

@rindaamalia.worldpress.com
18
Cont..
Perjanjian-perjanjian ini tidak memberikan
akibat hukum di depan pengadilan Inggris
sebulum diimplementasikan dalam HN.
 Perjanjian-perjanjian ini disebut unincorporated
traties
 Adapun perjanjian yang bersifat teknis yang
tidak begitu prinsip dapat otomatis menjadi
bagian dari HN Inggris dan disebut incorporated
treaties

@rindaamalia.worldpress.com
19
Praktik di Amerika Serikat

Praktek AS tidak jauh berbeda dengan Inggris.
Dalam kasus The Paquette Habana 1990
Pengadilan AS menegaskan bahwa:
International law is a part of our law, and must be ascertained and
administered by he court of justice of appropriate jurisdiction, as often
as questions of right depending upon it are duly presented for their
determination. For this purpose, where there is no treaty and no
controlling executive or legislative act or judicial decision, resort must
be had the customs and usage of civilised nations.
@rindaamalia.worldpress.com
20
Cont..


Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa
HI menjadi bagian dari HN AS, dan bahwa hukum
kebiasaan menepati kedudukan penting di
pengadilan nasional AS.
Berkaitan dengan perjanian interasional, praktek
AS membedakan perjanjian internasional menjadi
dua yaitu perjanian yang berlaku dengan sendirinya
sebagai bagian dari HN (self executing treaties) dan
perjanjian yang tidak berlaku dengan sendirinya
(non self executing treaties)
@rindaamalia.worldpress.com
21
Self Executing Treaties
Tidak memerlukan persetujuan parlemen
(Kongres) AS untuk menjadi bagian dari HN AS.
 Contoh perjanjian tipe ini adalah yang berkaitan
dengan soal-soal teknis administratif seperti
kerja sama teknik juga sosial budaya

@rindaamalia.worldpress.com
22
Non self executing treaties
Perjanjian yang membutuhkan persetujuan
kongkres.
 Contoh perjanjian tipe ini adalah perjanjian
soal kewarganegaraan, HAM, garis batas
wilayah, politik luar negeri dan hal-hal lain yang
dianggap prinsip oleh AS

@rindaamalia.worldpress.com
23
Praktik di Indonesia
Dengan ditetapkannya UU No 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri maka dinyatakan
bahwa Indonesia menghormati HI.
 Hubungan LN menurut UU ini adalah setiap
kegiatan yang menyangkut aspek regional dan
internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat
pusat, dan daerah atau lembaga-lembaganya,
lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,
organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat,
atau warga negara Indonesia

@rindaamalia.worldpress.com
24
Cont…


Dalam
pelaksanaan
hubungan
luar
negeri/hubungan internasionalnya Indonesia juga
sudah meratifikasi Konvensi Wina mengenai
Hubungan Diplomatik tahun 1961, Konvensi Wina
mengenai Hubunhan Konsuler tahun 1963 serta
Konvensi Wina mengenai Misi Khusus. Konvensikonvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum
kebiasaan Internasional.
Dalam membuat HN, Indonesia senatiasa
memperhatikan HI yang sudah ada baik yang
bersumberkan
pada
hukum
kebiasaan
internasional maupun perjanjian internasional.
@rindaamalia.worldpress.com
25
Sebagai Contoh dapat dikemukakan:
①
②
③
④
⑤
UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE mengadopsi ketentuan ZEE
dalam Konvensi Hukum Laut 1982
UU No. 6 Tahun 1996 yang menggantikan UU No. 4 prp tahun
1960 tentang Perairan Indonesia merupakan implementasinya
dari Konvensi Hukum Laut 1982, mengingat banyak hal yang
diatur oleh UU No. 4 prp Tahun 1960 tidak sesuai dengan
Konvensi tahun 1982
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM banyak
mengadopsi ketentuan dalam Statuta Roma 1998
UU No. 10 Tahun 1998 yang menggantikan UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan banyak mengadopsi ketetuan
GATS/WTO
Dan banyak yang lain
@rindaamalia.worldpress.com
26
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 menyebutkan
perjanjian internasional menyangkut:
Masalah politik, perdamaian dan hankam
 Perubahan wilayah/penerapan batas wilayah RI
 Kedaulatan/hak berdaultan negara
 HAM dan lingkungan hidup
 Pembentukan kaidah hukum baru
 Pinjaman dan atau hibah luar negeri.

@rindaamalia.worldpress.com
27
Adapun berkaitan dengan hukum kebiasaan
internasional Indonesia tercatat pernah dua kali
melanggar hukum kebiasaan internasional:
①
②
Penetapan batas laut teritorial 12 mill dalam Deklarasi Juanda
1957 juga UU No. 4 Prp 1960
Kasus nasionaliasi perkembunan-perkebunan tembakau milik
Belanda tahun 1958 dimana Indonesia tidak memberikan
ganti rugi.
@rindaamalia.worldpress.com
28
①
②
③
④
⑤
D. HI dan HN saling Memperngaruhi
dan Membutuhkan Satu Sama Lain
HI akan lebih efektif bila telah ditransformasikan ke
dalam HN.
HI akan menjebatani ketika HN tidak dapat diterapkan
diwilayah negara lain
HI akan mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan
dalam HN.
HI banyak tumbuh dari praktik HN negara-negara
Meskipun negara punya kewenangan untuk membuat
aturan perundang-undangan dalam HN, namun dalam
praktik negara tiak bisa membuat aturan perundangudangan itu seenaknya sendiri tanpa melihat pada aturan
hukum internasional yang sudah ada
@rindaamalia.worldpress.com
29

similar documents