Document

Report
Langkah-Langkah Dalam
Menghadapi Akhir Tahun
Anggaran 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 212/PMK.05/2014
PENGELUARAN
NEGARA
2
BATAS WAKTU
Batas Pengajuan ke
KPPN (paling
lambat)
Batas penyelesaian
di KPPN (paling
lambat)
No
Jenis Dokumen
1
Data kontrak yang di tandatangani s/d
tgl 5 Desember 2014
8 Desember 2014
10 Desember 2014
2
Perubahan data kontrak yg telah
memiliki NRK
12 Desember 2014
16 Desember 2014
3
Surat ralat/SPPK atas retur SP2D
23 Desember 2014
29 Desember 2014
Keterangan:
Pekerjaan kontraktual atas kontrak yg di tandatangani setelah tgl 5 Des 2014
dapat ditagihkan secara non kontraktual dlm satu SPM dg dilampiri SPTJM
yang di tanda tangani oleh PPK (format terlampir).
3
BATAS WAKTU
NO
JENIS SPM
SPM PALING LAMBAT
DISAMPAIKAN
SP2D PALING LAMBAT
DITERBITKAN
5 Desember 2014
UP/TUP 10 Des 2014
GUP 15 Des 2014
21 November 2014
8 Des 2014
1
SPM-UP/GUP/TUP
2
SPM-LS Kontraktual, BAPP
OKT 2014
3
SPM-LS kontraktual, BAPP Nov
2014
16 Des 2014
29 Des 2014
4
SPM-LS kontraktual, BAPP Des
2014
23 Des 2014
29 Des 2014
5
SPM-LS non kontraktual
16 Des 2014
29 Des 2014
6
SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB/PP
12 Des 2014
29 Des 2014
7
SPM gaji Januari 2015 (di beri tgl 2
Januari 2015)
10 Des 2014
29 Des 2014
8
SPM DAU bln Januari 2015 (di beri
tgl 2 Januari 2015)
23 Des 2014
31 Des 2014 ( di beri tgl 2
Januari 2015
23 Des 2014
30 Des 2014 ( di beri tgl 2
4
Januari 2015
9
SPM belanja Pensiun bln Januari
2015 (di beri tgl 2 Januari 2015)
LANJUTAN :
NO
JENIS SPM
SPM PALING
LAMBAT
DISAMPAIKAN
SP2D PALING
LAMBAT
DITERBITKAN
10
SPM –BA BUN (psl 33 ayat
2)
31 Des 2014 jam
15.00 WIB
31 Des 2014
11
SPM-TUP/GUP Nihil (di
beri tgl 31 Des 2014)
8 Januari 2015
12 Januari 2015
Dalam hal KPPN melakukan penolakan atas pengajuan
SPM, satker dapat mengajukan kembali perbaikan
SPM/data kontrak/data suplier paling lambat tgl 29 Des
2014 pada jam kerja.
Tambahan :
Revisi DIPA ke DJA
Paling lambat tgl 31 Oktober 2014
Revisi DIPA ke Kanwil
Paling lambat tgl 12 Desember 2014
Rekonsiliasi UAKPA dg KPPN
Paling lambat tgl 16 Januari 2015
5
PENGESAHAN SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, DAN MPHL-BJS
NO
Jenis Dokumen
1
SP3B BLU triwulan IV (untuk
realisasi s/d tgl 31 Des 2014)
2
SP2HL/SP4HL triwulan IV
(untuk realisasi s/d tgl 31 Des
2014)
3
MPHL-BJS triwulan IV (untuk
realisasi s/d tgl 31 Des 2014)
Batas pengajuan
ke KPPN (paling
lambat)
Batas penyelesaian
di KPPN (paling
lambat)
8 Januari 2015
12 Januari 2015
8 Januari 2015
12 Januari 2015
8 Januari 2015
12 Januari 2015
6
Pembayaran honorarium dan vakasi bulan
Desember Tahun Anggaran 2014, Dapat
dibayar mulai tgl 1 Desember 2014 s/d 12 Des
2014 melalui mekanisme SPM-LS, dilampiri
SPTJM (sesuai lampiran I) Sepanjang tidak
melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam
DIPA;
Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur
PNS bulan Desember 2014 dapat dibayarkan
dengan UP/TUP.
7
PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA
PEMELIHARAAN 5% (RETENSI)
a. Pekerjaan harus sudah selesai 100%
b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun
Anggaran 2014 maupun yang melampaui tahun anggaran
2014, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun
anggaran 2014 :
 dilampiri copy jaminan pemeliharaan yang diterbitkan
oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian/surety bond
yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar jumlah
tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan
dengan masa pemeliharaan.
 mencantumkan
tanggal
dan
nomor
jaminan
bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau
disatukan dengan pembayaran angsuran/termin atas
prestasi pekerjaan fisik.
8
Syarat-syarat pembayaran untuk
pekerjaan
yang bersifat kontraktual
Khusus untuk yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
dibuat mulai tanggal 23 s/d 31 Desember 2014, SPM-LS
diajukan ke KPPN dengan dilampiri :
a. Surat Perjanjian Pembayaran (lampiran II);
b. Asli Jaminan/Garansi Bank (lampiran III);
c. Jaminan Bank diterbitkan oleh Bank sejenis dg Bank penerima
pembayaran yg berlokasi dlm wil kerja KPPN bersangkutan;
d. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank (lampiran IV);
e. Asli Surat Kuasa bermaterai (lampiran V);
f. Surat Pernyataan Kesanggupan (lampiran VII).
 Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai persentase
pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan
atau di bawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi
bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari
PPK (lampiran VI).
9
KETENTUAN JAMINAN/GARANSI BANK
1. Masa berlakunya berakhir sampai berakhirnya kontrak.
2. Nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar presentase
pekerjaan yang belum diselesaikan.
3. Masa pengajuan klaim 30 hari kalender sejak berakhirnya
jaminan /garansi bank.
4. Jaminan bank diterbitkan oleh bank yg sejenis dg rek bank
penerima dan berlokasi dalam wilayah
kerja KPPN
bersangkutan.
5. Jaminan Bank bersifat transferable (dipindahtangankan).
6. Jika terjadi wan prestasi KPPN mengajukan klaim kepada
bank penerbit.
7. Tanggungjawab PPK untuk mengganti uang jaminan jika
jaminan tidak dapat dicairkan.
8. KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi
atau dalam segala bentuk jaminan dari bank umum untuk
tahun berikutnya jika bank yang bersangkutan tidak bersedia
10
mencairkan klaim.
KETENTUAN DALAM HAL PEKERJAAN
DAPAT DISELESAIKAN 100% S/D BERAKHIRNYA
MASA KONTRAK
 KPA wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa
kontrak berakhir.
 KPPN mengembalikan asli
kepada satker bersangkutan.
jaminan/garansi
bank
 PPSPM menyerahkan copy Jaminan pemeliharaan 5%
11
KETENTUAN DALAM HAL SETELAH 5 (LIMA) HARI KERJA
SEJAK BERAKHIRNYA MASA KONTRAK TETAPI TIDAK ADA
KEJELASAN DARI KPA ATAS PENYELESAIAN PEKERJAAN
Dalam hal BAPP/BAST yang dipersyaratkan tidak disampaikan
kepada KPPN paling lambat 10 hari kerja, maka Kepala KPPN
membuat surat pernyataan tidak menerima BAPP/BAST dan
mengajukan klaim pencairan jaminan bank, serta melaporkan
PPK berkenaan ke Unit Pemeriksa Internal Kementerian
Negara/Lembaga terkait dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
Dalam hal Bank Tidak bersedia mencairkan Jaminan/garansi
Bank , PPK Wajib mengembalikan uang jaminan bank tsb dan
menyetorkan ke Kas Negara.
Untuk tahun berikutnya KPPN tidak diperkenankan menerima
penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank
bersangkutan.
12
CONTOH URAIAN SPM-LS
YANG BERGARANSI BANK

“Pembayaran pengadaan/pekerjaan…. sesuai dengan
Kontrak/SPK no…. tgl…. dan garansi bank no…. tgl….”

“Pembayaran
retensi
pekerjaan….
sesuai
dengan
Kontrak/SPK no…. tgl…. dan garansi pemeliharaan no….
tgl….”
13
PENYELESAIAN
UANG
PERSEDIAAN
14
SPM/SP2D GUP/TUP NIHIL
Pada
SPM-GUP/TUP
Nihil
mencantumkan uraian tambahan:
“…..sebagai
pengesahan
pertanggungjawaban
UP/TUP
anggaran 2014”
agar
atas
tahun
15
PENYETORAN SISA DANA UP/TUP
a. Sisa dana UP/TUP tahun anggaran 2014 yang masih berada
pada kas bendahara (tunai maupun dalam rekening
bank/pos) wajib disetorkan ke Kas Negara melalui Bank/Pos
Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta II dengan menggunakan
SSBP, paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
b. Untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP/TUP yang
harus disetor, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan
pencocokan data dengan KPPN Jakarta II.
c. Dalam hal s.d. 31 Des 2014 tidak/belum menyetorkan
sisa UP :
1) Tidak dapat diberikan UP/TUP dalam T.A berikutnya;
2) Diperhitungkan dengan UP TA 2015
d. Atas
penyetoran
sisa
dana
UP/TUP,
Bendahara
Pengeluaran harus menyampaikan SSBP yg sudah di
16
konfirmasi kepada KPPN .
LAMPIRAN
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TERIMA KASIH
SEMOGA
BERMANFAAT
29

similar documents