Mekanisme Pelaksanaan APBN

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
MEKANISME PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI
KESEMPURNAAN
PELAYANAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH NO 45
TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN APBN
20 Juni 2013
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Alur Pelaksanaan Belanja
PelaksanaanK
omitmen
KPA
Pengad
aan
barang
/jasa
Perjan
jian
Prestasi
kerja
Penagih
an
SPP
Doelmatigheid
Pembebanan
dan Perintah
Bayar
Perintah
Bayar
Pembeban
Pengujian
tagihan
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
Kuasa
BUN
Pencairan
Pencairan
Dana
Dana
Pengujian
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
Pencairan Dana
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Jenis-jenis pembuatan komitmen
PEMBUATAN
KOMITMEN
SURAT
KEPUTUSAN
PERORANGAN
PERJANJIAN
BERSAMA
KONTRAK/SPK
BUKTI
PEMBELIAN/
PEMBAYARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
Pelaksanaan
komitmen
• Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat
digunakan untuk kebutuhan lain (Psl.57)
• Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran
dimulai setelah RKA disetujui oleh DPR (Psl.59)
• Izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang membebani
anggaran lebih dari satu tahun anggaran (Psl.61)
• Perjanjian menggunakan valas dapat membebani DIPA rupiah
murni dengan nilai ekuivalen valas (Psl.63)
• Kewajiban menyetorkan uang hak negara yg berasal dr komisi,
rabat, potongan, dan penerimaan lain (Psl.64)
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Penyelesaian tagihan
PRINSIP
LANGSUNG (LS)
PIHAK
KETIGA
SEKUEN 1
LANGSUNG (LS)
Segera
PIHAK
KETIGA
SEKUEN 2
UP
Pembayaran
PIHAK
KETIGA
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
Penyelesaian
tagihan
• Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti
yg sah untuk memperoleh pembayaran (Psl.65)
• Kewenangan bendahara pengeluaran utk melakukan pembayaran atau
menolak perintah bayar dr KPA (Psl.66)
• Kewajiban PPK utk mengesahkan bukti pembelian/pembayaran sebagai hak
tagih kepada negara (Psl.67)
• Penyampaian SPM oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan kebenaran
perhitungan dan tagihan dan/atau data perjajian (Psl.67)
• Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa dengan menyampaikan
jaminan atas pembayaran (Psl.68)
• Kewajiban memperhitungkan kewajiban apabila pihak ketiga masih
mempunyai utang kepada negara (Psl.69)
• Tanggung jawab PPK menatausahakan komitmen dan kewajiban
menyampaikan data komitmen kepada kuasa BUN (Psl.71)
• Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUN melakukan pengujian SPM yg diajukan
oleh KPA (Psl.73)
• Hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat 30 hari kalender (Psl.75)
PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN LS
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPM
PENERBITAN SP2D
• UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional seharihari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan
melalui mekanisme Pembayaran LS.
• UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara
Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
• Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa
paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali
untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
• Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada
pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
•



•
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
Belanja Barang;
Belanja Modal; dan
Belanja Lain-lain.
Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang
telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP
masih tersedia dalam DIPA.
• Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila
UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
• Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara
Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling
sedikit 50% (lima puluh persen).
Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan
kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan
belum dilakukan pengajuan penggantian UP.
1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan,
belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala
KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima
persen).
1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan
pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong
UP sebesar 50% (lima puluh persen).
Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara:
memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau
menyetorkan ke Kas Negara.
Ilustrasi :
UP: 100 Juta
10 Januari
S.D 10 Maret belum
ajukan GUP
Kepala KPPN
menyampaikan
Surat
S.D 10 April belum
ajukan GUP UP
dipotong 25%
Pemotongan
pada SPM GUP
atau disetor
Setelah
dipotong/disetor
UP, pengajuan
GUP berikutnya
diawasi
S.D 10 Mei
belum ajukan
GUP UP
dipotong 50%
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional
Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui
UP
Pemberian UP diberikan paling banyak:
•
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
b.
Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
c.
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
d.
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
•


•
Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai:
– Rincian Rencana Pengguna TUP; dan
– Surat Pernyataan dari KPA bahwa TUP:
digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan; dan
tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:
– pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan
pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
– pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya
dalam DIPA;
– TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan
– TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.
– KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1
(satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan
memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
•
TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat
dilakukan secara bertahap.
•
Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan
pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN
menyampaikan surat teguran TP kepada KPA.
•
Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan
pertanggungjawaban TUP. (SPM-PTUP)
•
Kepala
KPPN
dapat
menyetujui
permohonan
perpanjangan
pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan:
– KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan
– KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan
berikutnya.
Dengan diberlakukannya
PMK 190/PMK.05/2012
PMK 134/PMK.06/2005 berserta petunjuk
pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor:
1PER-66/PB/2005
2PER-57/PB/2010
3PER-11/PB/2011 dan
4PER-41/PB/2012
Dinyatakan tidak berlaku lagi
Ditjen
Perbendaharaan
Tahun 2012

similar documents