(1) dan - ElektroIndonesia.Com

Report
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
Seminar Ketenagalistrikan
Percepatan Pembangunan Ketenagalistrikan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, 28 Agustus 2014
Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan
(Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
 Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan
Untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik,
dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 2 ayat
(2)).
 Penguasaan dan Pengusahaan
 Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (pasal 3
ayat (1));
 Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
dilakukan oleh BUMN dan BUMD (pasal 4 ayat (1));
 Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan
usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik
terintegrasi (pasal 11 ayat (3)).
1
1
© DJK – 2014
DASAR HUKUM
UU Ketenagalistrikan
30/2009
PERMEN 42/2012
PERMEN 35/2013
PERMEN 62/2012
Jual Beli Tenaga Listrik Lintas
Negara
Tata Cara Perizinan Usaha
Ketenagalistrikan
Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik
PERPRES 4/2010
Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk
Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas
PERMEN ESDM 010/2005
PERPRES 71/2006 jo 59/2009 jo 47/2011 jo. 45/2014
Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk
Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Batubara
PERMEN ESDM 004/2007
KEPMEN
1122K/30/MEM/2002
Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalitrikan
Untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung
dengan Jaringan Transmisi Nasional
Pedoman Pengusahaan
Pembangkit Tenaga Listrik Skala
Kecil Terbesar
(di bawah 1 MW)
Amendment of PERMEN 001/2006
Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau
Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum
PERMEN ESDM 002/2006
PERMEN ESDM 15/2010 jo. 01/2012
jo. 21/2013
Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga
Energi Terbarukan Skala Menengah (1-10
MW)
PERMEN ESDM 12/2014 jo.
22/2014
Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA ≤10
MW oleh PT PLN (Persero)
PERMEN ESDM 004/2012
Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN
(PERSERO) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan
Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Harga
bawah 10 MW)
© DJK – 2014
Daftar Proyek-Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
yang Menggunakan Energi Terbarukan,
Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait
PERMEN ESDM 28/2012
Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum
PERMEN ESDM 22/2012
Penugasan kepada PT PLN (PERSERO) untuk
Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTPb
dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh
PT PLN (PERSERO) dari PLTPb
2
2
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Berdasarkan UU 30/2009, pasokan listrik masih dikuasai oleh negara, tetapi dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan Daerah melalui PLN dan badan usaha milik daerah.
Pasal 21
• PJPK memberikan izin usaha listrik kepada departemen terkait, provinsi,
kabupaten atau kota tergantung pada lingkup fisik proyek yang ditentukan oleh
jaringan proyek yang sudah terkoneksi.
Pasal 34
(1) dan (2)
• Tarif dasar listrik akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pasal 36
• Pemerintah akan mengumumkan suatu peraturan pemerintah mengenai tata
cara penetapan tarif.
3
3
© DJK – 2014
Mekanisme Investasi Listrik Swasta (IPP)
(Sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012)
RUK dan RUPTL
Pelelangan
Umum
Pemilihan
Langsung
Penunjukan
Langsung
Pada dasarnya
pembelian tenaga listrik
oleh Pemegang izin
usaha penyediaan
tenaga listrik dilakukan
melalui pelelangan
umum, kecuali
memenuhi kondisi untuk
dilakukan pemilihan
langsung atau
penunjukan langsung
- dalam rangka diversifikasi energi
pembangkitan ke non BBM.
- dalam hal pada lokasi pusat
pembangkit tenaga listrik yang
telah beroperasi terdapat lebih
dari 1 (satu) pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.
- pembelian tenaga listrik dari pembangkit yang
menggunakan energi terbarukan, gas marjinal,
batubara di mulut tambang, dan energi setempat
lainnya;
- pembelian kelebihan tenaga listrik;
- sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis
atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
- penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat
pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di
lokasi yang sama.
Mekanisme IUPL, Harga
Jual dan Kontrak
Pengujian Laik Operasi
(Disahkan dengan Sertifikat Laik Operasi
, SLO)
Operasi Komersial
4
4
© DJK – 2014
Skema Partisipasi Swasta
•
Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract
Pemilik proyek adalah PLN. Proyek Engineering Procurement and Construction (EPC)
ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini PLN
menyediakan pembiayaan. Contoh: Program percepatan pembangunan pembangkit
10.000 MW Tahap 1 dan beberapa proyek dalam Program percepatan pembangunan
pembangkit Tahap 2.
•
Independence Power Producer (IPP)
Pemilik proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak swasta. 100% pembiayaan
berasal dari swasta dan ditransformasikan melalui harga jual tenaga listrik. Contoh:
Proyek-proyek IPP dan beberapa proyek dalam program percepatan pembangunan
pembangkit tahap 2.
•
Public Private Partnership (PPP) Project
Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme
tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau jaminan pemerintah.
Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, pemerintah dapat memberikan
kompensasi. Contoh: Proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW.
5
5
© DJK – 2014
RINGKASAN PILIHAN PENGADAAN LISTRIK SWASTA
Jaminan mengikat secara hukum diberikan oleh
Menteri Keuangan kepada perusahaan IPP (atau
pemberi pinjaman) untuk menutup risiko terutama
standar PLN
PLN - EPC
Jenis
Pembangkit
Listrik
FTP
PPP
1
Jaminan
KEMENKEU
(BVGL)
Tender Terbuka
Tender konvensional di bawah
peraturan Kementerian ESDM, dengan
minimal 3 penawar di babak pertama *
Jaminan
IIGF
Tender Terbuka
Jaminan mengikat secara hukum
diberikan kepada perusahaan proyek,
untuk menutupi pelanggaran risiko
kontrak PLN
Swasta
2
IPP
Tidak Ada
Jaminan
Tender Terbuka
3
Penunjukan Langsung
Tidak ada jaminan yang diberikan
baik perusahaan IPP atau pemberi
pinjaman
(termasuk FIT)
PLN mengusulkan untuk menunjuk
langsung pemain swasta (atau
konsorsium) tanpa tender **
Surat mengikat non-hukum
(catatan konfirmasi) diberikan
kepada pemberi pinjaman
IPP
Note:
FTP
PPP
BVGL/JKU
IIGF/PII
Comfort
letter***
: Fast Track Program
: Public Private Partnership
: Business Viability Guarantee Letter/Jaminan Kelayakan Usaha
: Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Tender Terbuka
3
Penunjukan Langsung
(termasuk FIT)
6
6
© DJK – 2014
IPP
MENURUT
PERATURAN
KPS
(1)
Ada dua peraturan utama dalam IPP menurut kategori KPS:
Topik
Peraturan
1. Peraturan Presiden Nomor 67
Peraturan
Tahun 2005 tentang Kerja
Umum dalam
Sama Pemerintah dan Badan
KPS
Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur;
2. Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun
2005 tentang Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan
Infrastruktur.
Poin Utama
Peraturan ini mengatur proyek-proyek infrastruktur KPS tertentu.
Ini termasuk: bandara, pelabuhan, kereta api, jalan, sistem
penyediaan air/irigasi, air minum, air limbah, limbah padat,
informasi & teknologi komunikasi, listrik, dan minyak & gas.
Proyek dapat dikembangkan secara solicited atau unsolicited,
tetapi dalam semua kasus pemilihan Badan Usaha harus
dilakukan melalui proses tender terbuka. “solicited" proyek
diidentifikasi dan disiapkan oleh Pemerintah, sedangkan proyek
“unsolicited" diidentifikasi dan diusulkan kepada Pemerintah
dengan Badan Usaha.
Badan Persetujuan Pemerintah mungkin di tingkat regional atau
nasional. Sebuah proyek KPS mungkin didasarkan pada baik
lisensi pemerintah atau Perjanjian Kerjasama (CA). Pemerintah
dapat memberikan dukungan fiskal dan / atau non-fiskal untuk
meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur. Proyek harus
terstruktur untuk mengalokasikan resiko kepada pihak yang
paling mampu mengelola risiko.
7
7
© DJK – 2014
IPP MENURUT PERATURAN KPS (2)
Topik
Prosedur
untuk
Memberikan
Dukungan
Pemerintah
Kontinjensi
Peraturan
Poin Utama
1. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 38 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengendalian dan Pengelolaan
Risiko atas Penyediaan
Infrastruktur;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 menjelaskan
kondisi dan proses untuk memberikan dukungan pemerintah
kontingen, yaitu jaminan. Berdasarkan peraturan ini Departemen
Keuangan dapat memperpanjang jaminan yang terkait dengan
tiga jenis risiko: Risiko Politik, Risiko Kinerja Proyek, dan Risiko
Demand.
2. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Peraturan Nomor 4 Tahun
2006 tentang Metodologi
Evaluasi untuk Proyek
Infrastruktur KPS yang Perlu
Dukungan Pemerintah;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan
Nomor 4 Tahun 2006 mensyaratkan bahwa permintaan untuk
dukungan kontingen harus dilakukan setidaknya sebagian
berdasarkan studi kelayakan. Ini adalah persyaratan ketat
daripada studi pra-kelayakan diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 38 Tahun 2006.
3. Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2009 tentang
Partisipasi Negara untuk
Pendirian Perseroan Terbatas
untuk Jaminan Infrastruktur
Pemerintah telah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (PII) untuk mengelola jaminan tersebut. Hal ini
diharapkan dapat mengurangi biaya pendanaan proyek
infrastruktur KPS dengan meningkatkan kualitas proyek KPS dan
kelayakan kredit mereka, dan untuk membantu pemerintah
mengelola risiko fiskal lebih baik dengan kewajiban / jaminan
Pemerintah.
8
8
© DJK – 2014
PLTU Batang
9
9
© DJK – 2014
10
10
© DJK – 2014
Pengelolaan Proyek
11
11
© DJK – 2014
Roadmap Clean Coal Technology (CCT) di Indonesia
SC, = 35-40%
USC, 43%
Bekasi
(USC 2x600 MW)
Cirebon
(SC 1x660 MW)
2011
2015
2020
Paiton 3
(SC 1x815 MW)
Indramayu #1
(USC 1000 MW)
2025
2000–3000 MW
per year
Indramayu #2
(USC 1000 MW)
IGCC 1000 MW Class
SC
: Super Critical
USC : Ultra Super Critical
IGCC : Integrated Gasification Combined Cycle
Sumber: The Project for Promotion of CCT in Indonesia, Interim Report, October 2011, Jakarta, JICA Study Team.
© DJK – 2014
IGCC
45-48%
12
12
PLTU Batang dalam Sistem Kelistrikan Jawa Bali
PLTGU Muara Karang
450 MW (2016)
PLTGU Muara Tawar Add-on Blok 2,3,4
650 MW (2018)
PLTU Banten
625 MW (2016)
SRLYA
BANTEN
~ PLTU
~SURALAYA
~
PRIOK
MKRNG
DKSBI
BKASI
KMBNG
~
CWANG
TMBUN
BRAJA
CBTUBRU
CSKAN PS
PLTU Jawa-1
1.000 MW (2018)
PLTU 2x1.000 MW
TJATI B
CRATA
~ SGLNG
~
BDSLN
PLTU Jawa-7
2x1.000 MW (2021)
JATENG IPP
PLTU 2x660 MW
~
UNGAR
UJBRG
~
TASIK
PLTA Jatigede
2x55 MW (2017)
PLTA Rajamandala
47 MW (2017)
Upper Cisokan PS
4x260 MW (2017)
PLTU Tj. Awar-awar
2x350 MW (2014)
PLTGU Jawa-1
800 MW (2017)
NGBNG
RWALO
GRATI
PLTGU Grati
450 MW (2015/16)
SBSLN
PITON
PEDAN
KDIRI
BANGIL
~
PLTU Pacitan
2x315 MW (2013)
PLTU Jawa Tengah
2x1.000 MW (2018/19)
PLTU Clk. Bawang
380 MW (2014/15)
NEW ANTOSARI
~
PLTU Cilacap
614 MW (2016)
Matenggeng PS
4x225 MW (2020/21)
PLTU Madura
2x200 MW (2022)
TANDES
SOLO
PLTU Adipala
660 MW (2014)
~
GRSIK
SBBRT
CLCAP IPP ADIPALA
PLTU Pelabuhan Ratu
3x350 MW (2013/14)
SUTET 500 kV
Rencana SUTET 500 kV
PLTU 1x1.000 MW
~MDCAN
PMLNG
CGRLNG
PLTU Jawa-3
2x660 MW (2019/20)
PLTU Jawa-4
2x1.000 MW (2019/20)
IDRMYU
CBATU
GNDUL
CIBNG
DEPOK
XBOGOR
Pembangkit
Rencana Pembangkit
GITET 500 kV
Rencana GITET 500 kV
PLTU Indramayu
2x1.000 MW (2022)
MTWAR
PLTU 4x1.000 MW
2x1.000 MW
CLGON
~
PLTU Jawa-5
2x1.000 MW (2019/20)
PLTU Jawa-6
2x1.000 MW (2021)
PLTU Lontar Exp #4
315 MW (2017)
Keterangan :
PLTGU Jawa-2
800 MW (2018)
~
PLTMG Pesanggaran
200 MW (2015)
13
13
© DJK – 2014
Status PLTU Batang
•
Progress pembebasan lahan untuk area power block s.d. Maret 2014 mencapai
87,41% (197,56 ha) dari total kebutuhan lahan seluas 226 ha
•
Pemerintah akan menjalankan proses pembebasan lahan sesuai Undang –
Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi
Kepentingan Umum. Dengan demikian, pemerintah akan mengambil kebijakan
khusus dalam proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang
•
Pembebasan lahan akan dikoordinasikan atau diambil alih PLN, BUMN yang
merupakan representasi dari pemerintah. PLN juga yang nantinya akan
melanjutkan PLTU Batang bila proses kontrak BOT (Build, Operation, Transfer)
dengan BPI telah selesai 25 tahun mendatang. Sehingga, PLN berkepentingan
dalam proyek ini.
14
14
© DJK – 2014
Risiko Keterlambatan PLTU Batang
• Reserve Margin di bawah Normal yaitu 18% (batas normal : 25 – 30%) :
 Proyek CJPP 2x1.000 MW diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2018/2019
 Proyeksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- Prakiraan beban puncak= 34.605 MW
- Prakiraan daya mampu netto= 43.239 MW berkurang menjadi 42.239 MW (asumsi jika proyek CJPP
delay 1 tahun).
 Reserve Margin sebesar 18% sangat tergantung keberhasilan penyelesaian proyek :
• Mismatch antara Supply vs Demand.
• Reputasi Pemerintah dan PLN atas delay Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pertama yang
berdampak kepada tingkat kepercayaan Investor.
15
15
© DJK – 2014
Terima kasih
16
16
© DJK – 2014

similar documents