PKP Beresiko rendah

Report
SEMINAR PERPAJAKAN [ PPN ]
PKP Beresiko Rendah
PKP yang mengalami kelebihan
pembayaran PPN dapat diberikan
pengembalian pendahuluan
 Diatur di UU 42/2009 Pasal 9 ayat (4d)

PKP Beresiko Rendah
PKP yang dapat diberikan pengembalian
pendahuluan :
a. Melakukan kegiatan tertentu
b. Telah ditetapkan sebagai PKP berisiko
rendah
KEGIATAN [PMK-71 Pasal 1]
Ekspor BKP berwujud
2. Penyerahan BKP dan/atau penyerahan
JKP kepada pemungut PPN
3. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang
PPNnya tidak dipungut
4. Ekspor BKP tidak berwujud dan /atau
5. Ekspor JKP
1.
KRITERIA [PMK-71 Pasal 2 (1)]
Untuk dtetapkan sebagai PKP-BR
1. PKP merupakan perusahan terbuka yang paling
sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya
diperdagangkan di BE di Indonesia
2. PKP merupakan perusahaan yang saham
mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemda; atau
3. produsen selain PKP sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan 2 di atas, yang memenuhi persyaratan
tertentu,
yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24
bulan terakhir
SELAIN PKP (a) dan (b)
[PMK-71 Pasal 2 (1)]
Syaratnya :
 Tepat waktu dalam penyampaian SPT
Masa PPN selama 12 bulan terakhir,
 Nilai BKP yang dijual pada tahun
sebelumnya paling sedikit 75% adalah
produksi sendiri; dan
 Laporan Keuangan untuk 2 tahun pajak
sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik
dengan pendapat WTP/WDP
Syarat untuk PKP-BR
[PMK-71 Pasal 3]



Keterangan dari instansi yang berwenang untuk
pemenuhan persyaratan sebagai PKP Perusahaan
Terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham
disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
(selanjutnya diistilahkan sebagai: perusahaan "go
public") atau persyaratan sebagai PKP yang saham
mayoritasnya dimiliki Pemerintah Pusat dan/atau Pemda
(selanjutnya diistilahkan sebagai: Perusahaan
Pemerintah).
Laporan Keuangan yang telah diaudit dengan pendapat
WTP WDP bagi produsen selain Perusahaan "go
public" atau Perusahaan Pemerintah.
Dokumen-dokumen lain yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Penyelesaian Permohonan
[PMK-71 Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7) ]
Dirjen Pajak harus menerbitkan surat
keputusan atas permohonan yang
diajukan oleh PKP ini dalam jangka
waktu 15 hari sejak diterimanya surat
permohonan secara lengkap. SK dari
Dirjen Pajak ini dapat berupa keputusan
penetapan sebagai PKP berisiko rendah
atau surat pemberitahuan bahwa
permohonan tidak dapat diproses.
 Berlaku 24 Masa pajak

Permohonan Kembali
[PMK-71 Pasal 4 ]
Jika masa berlaku habis, PKP bisa
mengajukan permohonan lagi
 Aturan pengajuan sama

Pencabutan Status
[PMK-71 Pasal 5 (1)]
Keputusan penetapan sebagai PKP
berisiko rendah tidak berlaku dalam hal :
 PKP dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan atau penyidikan;
 PKP dilakukan pemeriksaan dan dari
hasil pemeriksaan diketahui bahwa
PKP tidak lagi memenuhi kriteria
sebagai PKP berisiko rendah
Pencabutan Status
[PMK-71 Pasal 5 (2)]
Penetapan Pengusaha Kena Pajak
sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko
rendah dinyatakan tidak berlaku sejak :
 Diterbitkannya Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam
hal dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan
 Ditandatanganinya berita acara hasil
pemeriksaan, dalam hal terhadap Wajib
Pajak dilakukan pemeriksaan
Pencabutan Status
[PMK-71 Pasal 5 (3)]

DJP dapat menerbitkan surat
pemberitahuan pencabutan penetapan
PKP sebagai PKP berisiko rendah.
Tata Cara
[PMK-71 Pasal 6)]
Diatur dalam PER Dirjen
 Maka diterbitkan PER-31/PJ/2010

TATA CARA [PER-31/PJ/2010]
Penelitian
Permohonan
Terbitkan
SK
WAKTU
[PER-31/PJ/2010]
Masa berlaku
habis
- 24 Masa Pajak
- Ada kejadian
pasal 5
Permohonan
15 HK sebelum
masa pajak PKPBR
Terbitkan
SK/Pemberitahuan
15 HK
Diterima
permohonan

similar documents