Bappenas tentang Pembangunan Indonesia Timur

GoI Planning for development of East Indonesia regions

Report
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR
INDONESIA
Oleh:
Armida S. Alisjahbana
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Disampaikan dalam Acara:
Rapat Koordinasi Bank Indonesia – Pemerintah Pusat dan Daerah
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional
Manado, 11 Agustus 2014
KERANGKA PAPARAN

Lanskap Pembangunan Ekonomi Regional

Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan
Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 2015–2019



Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di
masing-masing Koridor Ekonomi
Percepatan Pembangunan Konektivitas dan SISLOGNAS
Antar Wilayah Pertumbuhan di Koridor Ekonomi
Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman
Slide - 2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LANSKAP PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL
POTRET KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %,
Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96%
Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 %
PDB/kapita: Rp 33,75 juta ;
PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
23,77%
8.21%
30,53
12,07 %
6.177,20
5,66%
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
9,30 %
4,83 %
43,70
6,69 %
932,90
5,30%
Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
4,74 %
8,67%
17,86
13,99 %
2.045,60
5,23 %
0,27 %
7,33 %
6,80
16,42%
427,20
6,37 %
Sumber : BPS 2012 (diolah)
Wilayah Jawa-Bali
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
58,87%
6.58%
27,61
11,36 %
15.983,60
6,65 %
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
1,26 %
1,54 %
8,97
19,79%
828,30
4,06 %
Wilayah Papua
Share PDRB thdp 33 Prov
Pertumb. Ekonomi
PDRB/kapita (Juta Rp)
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran
1,79 %
6,38 %
30,43
30,50%
1.199,60
3,97%
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)
PULAU
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2013
Sumatera
29,3
26,7
23,9
21,5
22,3
22,7
23,8
23,8
Jawa
51,0
56,0
58,2
60,1
59,9
59,0
57,6
58,0
Kalimantan
9,8
8,7
8,9
8,9
8,9
9,4
9,3
8,7
Sulawesi
4,7
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,7
4,8
Bali dan Nusa Tenggara
2,9
3,0
3,1
3,2
2,9
2,7
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,3
1,7
2,0
2,1
1,9
2,1
2,1
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil
atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)
Slide - 5
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)
Pulau
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2013
Jawa dan Sumatera
80,3
82,7
82,1
81,6
82,2
81,8
81,4
81,8
Kalimantan dan
Sulawesi
14,5
12,6
12,8
13,1
13,0
13,4
14,0
13,5
Bali dan Nusa Tenggara
2,9
3,0
3,1
3,2
2,9
2,7
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,3
1,7
2,0
2,1
1,9
2,1
2,1
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Jumlah
Sumber: BPS
Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan,
berkisar antara 80 – 82 %
Slide - 6
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TIMUR INDONESIA, 2015–2019
ARAH KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
Mengingat terbatasnya sumber daya pembangunan, pengurangan kesenjangan
wilayah antar wilayah dilakukan dengan:

Mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan
pembangunan klaster-klaster industri.

Investasi pemerintah dan swata perlu secara bijak dioptimalkan bagi
pembangunan klaster-klaster industri di wilayah ini untuk memicu dampak
pengganda (multiplier effect) pada daerah sekitar, khususnya di daerah
tertinggal.

Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar industri dan spasial, melalui
pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang
didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik.

Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu
difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung
dengan baik, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik laut maupun
udara serta pasokan energi.
Slide - 8
STRATEGI
PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI)
terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua, melalui: pengembangan klaster-klaster industri
pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan
masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan
menciptakan kesempatan kerja;

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah
pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan
pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi,
dan air bersih;

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;

Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat
investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan

Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
pengembangan
Slide - 9
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
DI MASING-MASING KORIDOR EKONOMI
TEMA PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI
Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-Masing Wilayah
"Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil Tambang &
Lumbung Energi Nasional"
Koridor Kalimantan
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Perikanan,
Migas dan Pertambangan Nasional''
Koridor Sulawesi
Koridor Sumatera
"Sentra Produksi
dan Pengolahan Hasil
Bumi dan Lumbung
Energi Nasional"
6 Koridor Papua – Kep. Maluku
“Pusat Pengembangan
Pangan, Perikanan, Energi
dan Pertambangan
Nasional”
Koridor Jawa
"Pendorong Industri
dan Jasa Nasional"
Koridor Bali - Nusa Tenggara
''Pintu Gerbang
Pariwisata dan Pendukung
Pangan Nasional''
6
Slide - 11
DISTRIBUSI 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA DALAM
SETIAP KORIDOR EKONOMI
Sumatera
Kelapa
Sawit
Jawa
Textil
Kalimantan
Kelapa
Sawit
Perkayuan
Migas
Besi Baja
Bauksit
Sulawesi
Pertanian
Pangan
Kakao
Perikanan
Nikel
Migas
Bali - NT
Pariwisata Peternakan Perikanan
Nikel
Migas
Papua – Kep.
Maluku
Karet
Batubara Perkapalan Besi Baja
Makanan- Peralatan
Minuman Transportasi
Pertanian
Perikanan
Pangan
Tembaga
ICT
KSN
Selat
Sunda
Alutsista Perkapalan Jabodetabek Area
Batubara
Slide - 12
RENCANA PENGEMBANGAN
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah KTI
No
Lokasi
Fokus Pengembangan KEK
1
Palu, Sulawesi Tengah
Industri pengolahan pertambangan
mineral, industri agro, industri
manufaktur, dan logistik
2
Bitung, Sulawesi Utara
Industri Agro, Industri Perikanan
(kelautan), dan logistik
3
Mandalika, NTB
Pariwisata
4
Morotai, Maluku Utara
Industri perikanan (kelautan),
pariwisata, dan logistik
5
Papua bagian barat
Industri petrokimia dan pengolahan
pertambangan mineral
Slide - 13
PETA SEBARAN
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
KEK Bitung
KEK Tanjung Api-api
Kota Bitung, Prov. Sulut
Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel
KEK Palu
Kota Palu, Prov. Sulteng
KEK Morotai
Kab. P. Morotai, Maluku Utara
KEK Sei Mangkei
Kab. Simalungun, Prov. Sumut
KEK Tanjung Lesung
Kab. Pandeglang, Prov. Banten
KEK Mandalika
Kab. Lombok Tengah, NTB
Lokasi KEK yang telah
ditetapkan
Lokasi usulan KEK yang akan
ditetapkan Tahun 2014
Industri berbasis hasil tambang
Industri berbasis SDM & Teknologi
Slide - 14
PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(Rp Miliar)
No
KEK
Jalan
Rel KA
Pelabuhan
Listrik
Gas
Air Bersih
1
Sei Mangkei
662
624
679
136
2.010
35
2
Tanjung Lesung
4.804 *)
3
Palu
1.785
250
39
463
2.537
4
Bitung
4.550 *)
1.115 **)
26
15
5.706
5
Morotai
353
204
22
84
6
Mandalika
102
20
2.067
2.189
7
Tanjung Api-api
288
6.375
771
5.182
1.343
13.959
TOTAL
12.544
6.999
3.019
5.424
280
Rata-rata
Investasi
2.010
3.022
Bandara
Total
4.146
2.158
150
2.308
7.242
813
35.326
5.047
*) Termasuk Pembangunan Jalan Tol
**) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub Internasional
Slide - 15
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN
SISLOGNAS ANTAR WILAYAH PERTUMBUHAN
DI KORIDOR EKONOMI
VISI KONEKTIVITAS NASIONAL
Slide - 17
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
DAN SISLOGNAS

Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk
memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan
keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.

Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas
dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya
(hinterland).

Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang
inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan
pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam
rangka pemerataan pembangunan.
Slide - 18
KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL
DAN SISLOGNAS
Slide - 19
STRATEGI PEMBANGUNAN
KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

Percepatan pembangunan konektivitas dan SISLOGNAS:
 meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi,
 menurunkan biaya logistik,
 mengurangi ekonomi biaya tinggi,
 mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan
 mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di Wilayah KTI (Kalimatan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan
wilayah perbatasan, melalui security and prosperity approach.

Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung ketahanan
pangan dan energi.
Slide - 20
OPTIMALISASI (value creation)
DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BARU
(asset creation)
Optimalisasi
(Value Creation)
 Penguatan kerangka kerja konektivitas
nasional melalui sinkronisasi dan integrasi
transportasi, logistik, ICT dan
pengembangan koridor/KEK/Klaster
Industri.
Pembangunan Infrastruktur Baru
(Asset Creation)
 Pengembangan proyek-proyek konektivitas
yang terintegrasi dengan kebutuhan
industri.
 Pembangunan proyek-proyek
debottlenecking.
 Pengembangan upaya-upaya
debottlenecking melalui reformasi
kebijakan dan regulasi.
 Peningkatan produktivitas prasarana yang
sudah tersedia/dibangun (eksisting).
Ensure the support for connectivity needed by the investors
Establish safe, reliable, and efficient goods, people, and services mobilization
Locally integrated, globally connected.
Slide - 21
SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
2015-2019
KEBIJAKAN & STRATEGI
ISU STRATEGIS
PENINGKATAN
KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR
PENGUATAN KONEKTIVITAS
NASIONAL
•
•
•
•
•
•
PENINGKATAN KETAHANAN
AIR, PANGAN DAN ENERGI
•
•
PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS,
SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN
DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
•
•
Peningkatan bauran energi (diversifikasi
energi), konservasi energi dan iklim investasi
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
Peningkatan peran pemerintah daerah dalam
penyediaan rumah baru layak huni dan
meningkatkan kualitas hunian MBR
Penyelenggaraan sinergi air minum dan
sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota,
dan masyarakat
Optimalisasi neraca air domestik
Pembangunan Transportasi Multimoda dan
transportasi yang mendukung Sislognas.
Membangun transportasi yang berorientasi
lokal dan kewilayahan.
Membangun transportasi yang terintegrasi
dengan investasi untuk mendukung Koridor
Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri,
dan pusat-pusat pertumbuhan.
Mendorong pembangunan fixed/wireline
broadband infrastruktur broadband di
daerah perbatasan negara.
Mempercepat implementasi e-government
dengan mengutamakan prinsip keamanan,
interoperabilitas dan cost effective.
Mengembangkan Transportasi Massal
Perkotaan
• Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa
• Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas
layanan air baku
• Pengendalian daya rusak air
• Peningkatan kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam
pengelolaan sumber daya air
SASARAN
RPJMN 2015-2019
 Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4%
pada tahun 2014)
 Akses air minum layak mencapai 100%
(68.5% pada tahun 2014)
 Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada
tahun 2014)
 Akses perumahan layak mencapai 100%
 Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 %
pada tahun 2014)
 Biaya logistik menurun menjadi 20%
terhadap PDB (27% pada tahun 2014)
 Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32%
(23% pada tahun 2014)
 Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6%
(desa) dan mobile broadband 100% populasi
 Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi
20% (11% pada tahun 2014)
 Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik
Slide - 22
PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (1/2)
Slide - 23
PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (2/2)
Membangun Pelabuhan Hub
Internasional

Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat
Indonesia

Bitung untuk Kawasan Timur
Indonesia
Pengembangan Perkeretaapian
Nasional:
 Menyelesaikan Kereta Api Selatan
Pulau Jawa
 Membangun Jalur KA Pulau Sumatera
(Aceh, Riau, dan Lampung)
 Membangun KA Kalimantan dan
Sulawesi.
Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional
• Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017)
• Pelabuhan Bitung
(selesai 2017)
• Pelabuhan Maloy
(selesai 2018)
• Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018)
Pembangunan Jalur Kereta Api
• Sumatera
1.308
• Jawa
2.224
• Sulawesi
213
• Kalimantan
93
km
km
km
km
Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun
Pengembangan short sea shipping
untuk mengurangi beban angkutan
jalan di sisi utara Pulau Jawa
Slide - 24
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH KALIMANTAN, 2015–2019
Slide - 25
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH SULAWESI, 2015–2019
Slide - 26
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2015–2019
Slide - 27
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH MALUKU, 2015–2019
Slide - 28
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH PAPUA, 2015–2019
Slide - 29
PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA ENERGI
Million tCO2
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2010
2012
Hydro Potency for Utilize in Indonesia
2013
Biomass
2014
HSD
2015
2016
2017
2018
2019
MFO
LNG
Gas
Batubara
HEPP development could reduce generation of CO2 emission
Potency for HEPP
development
2020
2021
NO
Energy
1
Hydro Energy
2
Solar Energy
178.099
42,78
63.537
3
Wind Energy
54
1,33
1.483
4
HYBRID
19
0,54
805
179.082
7.616,652
16.935.090
TOTAL
Source::
NO
1
2
3
4
5
6
7
Source::
Unit
Usage for
Housing/Public
Facility
7.572 16.869.266
Capacity
(MW)
910
Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
Island
Sumatra
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali,NTT,NTB
Maluku
Papua
TOTAL
Potency (MW)
15.600
4.200
21.600
10.200
620
430
22.350
75.000
%
20,8%
5,6%
28,8%
13,6%
0,8%
0,6%
29,8%
100,0%
Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
• Sejak 1998 – 2012, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013)
• 239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik.
Slide - 30
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEBIJAKAN
 Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
 Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara
antara lain melalui transformasi USO .
 Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip
keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
 Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI
STRATEGI
 Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional
untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb.
 Transformasi USO .
 Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan
mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah.
 Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK.
Slide - 31
PEMBANGUNAN BROADBAND,
KHUSUSNYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA
1. Aspek Infrastruktur




2. Aspek Adopsi dan Utilisasi
Pembangunan infrastruktur pasif
Proyek Ring Palapa
Penataan ulang spektrum frekuensi
Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan
spektrum (digital dividend)
 Peningkatan literasi TIK
 Fasilitasi dukungan broadband untuk lima
sektor prioritas: e-pemerintah, ependidikan, e-kesehatan, e-logistik, epengadaan
3. Aspek Pendanaan
 Penyusunan ICT Fund
 Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO
 Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional
4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
 Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
Slide - 32
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
Percepatan pembangunan kelautan dengan mengedepankan peran
ekononomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional:

Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional;

Meningkatkan peran transportasi laut sebagai penunjang utama
pengembangan SISLOGNAS dan konektivitas nasional;

Meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut;

Mengembangkan potensi industri kelautan;

Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;

Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan
laut.
Slide - 34
ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM
BERBASIS KEWILAYAHAN (1/2)
Koridor Barat
Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)
Industri perkapalan
perikanan
IORA
Pemberdayaan ALKI I (Selat
Sunda)
Cadangan stok perikanan untuk
era perubahan iklim
Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)
Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan
dan pasar ikan modern)
Kluster perikanan budidaya
Revitalisasi tambak udang
Teknopark budidaya tuna lepas pantai
Tujuan cruise wisata bahari
(semacam Carribean)
Slide - 35
ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM
BERBASIS KEWILAYAHAN (2/2)
Koridor Timur
Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)
Poros baru maritim (Asia
Timur-Pasifik Rim (termasuk
Australia) di ALKI III serta
industri tuna
Cadangan stok perikanan
untuk era perubahan iklim
Industri perkapalan
perikanan
Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)
Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan
dan pasar ikan modern)
Kluster perikanan budidaya
Teknopark budidaya tuna lepas pantai
Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean)
Slide - 36
PRIORITAS WILAYAH PEMBANGUNAN
KELAUTAN TERPADU

Dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan potensi keterkaitan
depan dan belakang dengan sektor-sektor lain, wilayah laut yang dapat
dikembangkan meliputi wilayah pengembangan kelautan : (1) Sumatera
bagian Barat, (2) Malaka, (3) Sunda/Selatan Jawa, (4) Jawa, (5) Natuna,
(6) Makassar-Buton, (7) Banda-Maluku, (8) Sawu, dan (9) PapuaSulawesi.

Membangun pusat pengolahan hasil perikanan tangkap di KTI. Beberapa
pilihan lokasi yang paling strategis adalah di Bitung, Morotai, Ambon atau
Biak. Hal ini perlu segera dilakukan, mengingat saat ini hampir semua
produk perikanan tangkap, baik legal maupun illegal, dibawa ke kota
General Santos di Filipina. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini
adalah membuat magnet baru di KTI.
Slide - 37
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH

similar documents