SOSIALISASI PER 35/BC/2013 PERUBAHAN KETIGA PER 57/BC

Report
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014
Dengan diterbitkannya PMK 120/PMK.04/2013 maka
perlu dilakukan penyesuaian PER 57/BC/2011.
Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan
PER 57/BC/2011 perlu dilakukan penyempurnaan
ketentuan mengenai simplifikasi perizinan, delegasi
wewenang, janji layanan, IT Inventory, dan
pemindahtanganan barang.
Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PDJ No. PER-35/BC/2013
Membahas hal-hal/permasalahan yang belum terakomodir dalam PDJ
guna menyamakan keputusan perlakuan kepada pengusaha KB atau
PDKB
Meningkatkan sinergi pelaksanaan regulasi Kawasan Berikat
• Perijinan KB (baru, perpanjangan dan perubahan Izin KB,
simplifikasi syarat dan prosedur, dan pendelegasian wewenang
perubahan izin KB)
• Relaksasi pemenuhan syarat lokasi (perpanjangan izin dan izin KB
dari peralihan KITE)
• Kewajiban KB (pendayagunaan IT Inventory & CCTV)
• Kegiatan Operasional KB (batasan Penjualan Lokal, ketentuan
subkontrak, penggunaan CG, dan perlakuan Barang Modal)
• Pembekuan KB dan Pencabutan KB
• Otomasi
• Penegasan Ketentuan terhadap BKC
PER-57/BC/2011
PER 35/BC/2013
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
melakukan kegiatan menimbun barang
impor dan/atau barang yang berasal dari
TLDDP guna diolah atau digabungkan,
yang hasilnya terutama untuk diekspor.
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
melakukan kegiatan menimbun barang
impor dan/atau barang yang berasal dari
TLDDP guna diolah atau digabungkan
sebelum diekspor atau diimpor untuk
dipakai.
Belum
diatur
perusahaan KB.
mengenai
leveling Perusahaan KB diberikan pelayanan dan
pengawasan
secara
proporsional
berdasarkan
profil
risiko
yang
dikategorikan menjadi:
1. kategori layanan hijau;
2. kategori layanan kuning; atau
3. kategori layanan merah.
LOKASI
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN
BUDIDAYA
PERUNTUKKAN
INDUSTRI
JENIS IZIN
Penyelenggaraan KB:
1. Izin prinsip pendirian KB
2. Izin penyelenggara KB
MASA
BERLAKU
JANJI
LAYANAN
2 tahun
s/d IUI *
15+10 HK
15+10 HK
Pengusahaan KB:
1. Izin penyelenggara KB sekaligus pengusaha KB s/d IUI *
2. Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap s/d IUI *
Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB)
15+10 HK
15+10 HK
Penyelenggaraan KB:
1. Izin penyelenggara KB
5 tahun
Pengusahaan KB:
1. Izin penyelenggara KB sekaligus pengusaha KB 3 tahun
2. Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap 3 tahun **
Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB)
15+10 HK
15+10 HK
15+10 HK
* = berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut.
** = tergantung jangka waktu izin Penyelenggara KB nya.
Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh
kendaraan pengangkut peti kemas
Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau
bangunan lain (minimal 2 meter) *
Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain
Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat
dilalui kendaraan
Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang
hasil produksi
* = dalam hal Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus 
batas-batas dapat berupa pembatas buatan dan/atau pembatas alam yang
mengelilingi atau menyekat KB untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi
batas.
Kawasan pemukiman/
perdagangan
Rencana
Tata Ruang
Kab. Manalagi
Kawasan budidaya
peruntukkan industri
Kawasan Industri
KB harus berlokasi di Kawasan Industri.
Boleh di kawasan budidaya peruntukkan industri hanya untuk perusahaan yang
memiliki luas lokasi minimal 10.000 M2 dalam satu hamparan, yaitu:
1. Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
2. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau
3. di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan
industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling
industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan
oleh perusahaan.
Izin
JENIS PERSYARATAN
Prinsip
PKB
PKB SEKALIGUS
PENGUSAHA KB
PDKB
PERPANJANGAN
PKB
Surat permohonan + daftar isian
V
V
V
V
V
Rekomendasi KPPBC + denah + foto
V
V
V
V
V
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) *
V
V
V
V
V
Izin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri
V
V
-
-
-
Izin Usaha Industri
-
-
V
V
V
Izin mendirikan bangunan (IMB)
-
V
-
-
-
Bukti lokasi terletak di Kawasan Industri atau Kawasan Budidaya
peruntukkan industri
V
V
V
-
-
Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau
kawasan dengan batas-batas yang jelas
V
V
V
V
V
Peta + Denah lokasi/tempat
V
V
V
V
-
SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terakhir
V
V
V
V
V
Dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau UKL/UPL
-
V
-
-
-
Surat pernyataan jenis hasil produksi sesuai IUI nya + alur proses produksi
-
-
V
V
-
Paparan IT Inventory
-
-
V
V
-
Rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat
-
-
-
V
V
* = Bukti tanda terima updating data NIK, jika NIK belum terdapat:
• Akta pendirian serta perubahan terakhir
• Keputusan pengesahan dari pejabat yang berwenang
• Identitas penanggungjawab
V
V
V
V
V
KPPBC
15 hari kerja
10 hari kerja
Permohonan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa
hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media
elektronik lainnya
Ka KPPBC melakukan penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan.
Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory,
dan SPI perusahaan
Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah:
1. Softcopy berkas permohonan
2. Softcopy berita acara pemeriksaan lokasi
3. Softcopy rekomendasi sesuai contoh format Lampiran II PER 35/BC/2013
4. Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim
Direktur Fasilitas menerbitkan skep izin KB atau menyampaikan surat penolakan.
KPPBC
7 hari kerja
10 hari kerja
Permohonan perpanjangan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk
hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media
penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya.
Ka KPPBC melakukan penelitian berkas.
Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT
Inventory, dan SPI perusahaan.
Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah:
1. Softcopy berkas permohonan;
2. Softcopy rekomendasi sesuai contoh format Lampiran III PER 35/BC/2013;
3. Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.
Direktur Fasilitas menerbitkan skep perpanjangan izin KB atau menyampaikan surat
penolakan.
PKB
PKB
SEKALIGUS
PENGUSAHA
KB
PDKB
PERPANJANGAN
Izin
JENIS REKOMENDASI
Prinsip
PKB
Kesiapan lokasi yang akan menjadi KB dan
pemenuhannya
terhadap
persyaratan
yang
ditentukan
V
V
V
V
-
Kesiapan sarana dan prasarana KB
-
V
V
V
-
Pendayagunaan IT Inventory
-
-
V
V
-
Pendayagunaan
menggambarkan
kepabeanan
-
-
-
-
V
Pemasangan CCTV yang bisa diakses dari KPPBC
secara realtime dan online serta data rekaman 7
hari sebelumnya
-
-
V
V
V
Kategori layanan KB 6 bulan terakhir
-
-
-
-
V
Tunggakan utang kepabeanan
-
-
-
-
V
IT Inventory yang sudah
keterkaitan
dengan
dok
JENIS PERUBAHAN
PENGAJUAN *
KPPBC
KWBC
DIT FAS
Perubahan nama perusahaan akibat merger atau akuisisi
-
-
V
Perubahan nama perusahaan yang bukan akibat merger
atau akuisisi
-
V
-
Perubahan jenis hasil produksi
-
V
-
Perubahan luas KB yang masih dalam satu hamparan
-
V
-
Perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan
yang berada dalam satu PKB
-
V
-
Perluasan KB berupa tempat penimbunan bahan
baku/hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu
hamparan
-
V
-
Perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
nama dan alamat penanggung jawab, dan/atau tata letak
(layout) bangunan di dalam KB
V
-
-
* = Pengajuan tetap melalui KPPBC yang mengawasi KB
Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus
Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus mengajukan permohonan
pencabutan izin Kawasan Berikat dan sekaligus mengajukan permohonan
izin Kawasan Berikat yang baru dalam hal terjadi merger atau diakuisisi.
Ada dua kondisi:
1. memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147  proses sebagaimana pada
umumnya
2. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147  ada kriteria khusus,
yaitu:
telah mendapatkan izin KB sebelum berlakunya PMK 147;
memiliki kategori layanan hijau/kuning dalam 6 bulan terakhir;
memiliki IT inventory yang dapat diakses secara realtime dan online
serta keterkaitan dokumen pabean;
tidak memiliki tunggakan utang;
memiliki CCTV yang bisa diakses dari kantor pabean secara realtime
dan online serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya.
Ilustrasi syarat profil untuk merger dan akuisisi pada kondisi tidak memenuhi ketentuan
Pasal 4 PMK 147
KB Baru
A
B
KB dapat mengajukan perluasan KB berupa
tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil
produksi yang berlokasi tidak dalam satu
hamparan kepada Ka KPU/Ka Kanwil melalui
KPPBC
Persyaratan:
1. memiliki kategori layanan hijau atau kuning;
2. Kapasitas
tempat
penimbunan
bahan
baku/hasil produksi di KB tidak lagi mencukupi
atau
karakteristik
hasil
produksi
KB
memerlukan tempat penimbunan khusus di
luar lokasi KB;
3. Tempat penimbunan yang diajukan perluasan
harus dimiliki/dikuasai oleh perusahaan KB,
terdapat tempat pengawasan petugas BC,
CCTV, dan sistem IT Inventory.
Perpindahan barang dari lokasi KB ke lokasi
perluasan
menggunakan
dokumen
pemberitahuan perpindahan barang antar tempat
penimbunan dalam satu KB (PPB)
PENGAJUAN
JENIS PERUBAHAN
KPPBC
KWBC
DIT FAS
Penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran
barang di KB (termasuk pipa, saluran transmisi, ban berjalan)
V
-
-
Penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran
orang di KB
V
-
-
PERSYARATAN PINTU BARANG
PERSYARATAN PINTU ORANG
Terpasang CCTV yang bisa diakses dari KPPBC Tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut
secara realtime dan online serta memiliki data barang dan hanya berfungsi sbg pintu
rekaman minimal 7 hari sebelumnya
masuk/keluar orang
Terdapat alat ukur elektronik yang terhubung Terpasang CCTV yang bisa diakses dari KPPBC
dengan IT perusahaan (khusus pintu pipa, secara realtime dan online serta memiliki data
saluran transmisi, ban berjalan)
rekaman minimal 7 hari sebelumnya
Pintu tambahan hanya digunakan pada saat
jam keluar masuk karyawan
KPPBC
IT INVENTORY
Laporan
AKSES:
• Membaca
laporan; dan
• Mengunduh
data laporan
Kriteria:
Pencatatan secara kontinu dan realtime
Mencatat history perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna
Harus bisa diakses online dari KPPBC dan realtime ketika diakses
Pencatatan dilakukan oleh orang dengan akses khusus
Perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang yg berwenang
Menggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan  data
jenis, nomor, dan tanggal dok kepabeanan
Atensi: Batas waktu pemenuhan IT Inventory : 1 Oktober 2014
Realtime/
Online
KPPBC
Ruang Hanggar
IT INVENTORY
Komputer
Perusahaan KB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas BC
untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.
Kriteria:
1. Ruangan memiliki akses memonitor aktifitas in out barang;
2. Memiliki CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta memiliki data
rekaman paling singkat 7 hari sebelumnya;
3. Sarana dan prasarana lainnya;
4. Adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan IT Inventory sistem dan Internet.
setiap 4 (empat)
bulan sekali paling
lama tanggal 10
bulan berikutnya
Laporan
Pertanggungjawaban
Mutasi Bahan Baku
Dan Bahan Penolong
IT INVENTORY
PERUSAHAAN
KPPBC
Laporan
Pertanggungjawaban
Mutasi Barang Jadi
KANWIL
Laporan
Pertanggungjawaban
Mutasi Barang Sisa
Dan Scrap
Laporan
Pertanggungjawaban
Mutasi Mesin &
Peralatan Perkantoran
KPDJBC
Luar Daerah
Pabean
Luar Daerah
Pabean
MENIMBUN BARANG
GUNA DIOLAH ATAU
DIGABUNGKAN
Kawasan Berikat
Kawasan Berikat
Gudang Berikat
Gudang Berikat
KAWASAN
BERIKAT
TPPB
TPPB
TLB
KITE
Kawasan Bebas
Kawasan Bebas
TLDDP
TLDDP
KEK
KEK
ASAL
JENIS BARANG
IZIN
LDP
barang jadi untuk digabungkan
KPPBC
LDP
reimpor Hasil Produksi KB
KPPBC
LDP
barang contoh
KPPBC
LDP
barang modal
KPPBC
LDP
peralatan perkantoran
KPPBC
JENIS BARANG
TUJUAN
IZIN
LDP
KPPBC
KB LAIN/TLDDP
KWBC
GB
KPPBC
HPKB untuk dipamerkan/dijual
TPPB
KPPBC
HPKB > 50%
TLDDP
DIT FAS
barang dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject)
asal TLDDP yang sama sekali tidak diproses
TLDDP
KPPBC
bahan baku berupa komponen (sparepart) asal LDP
LDP/KB LAIN/KAW
BEBAS/KEK/TLDDP
KPPBC
barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi
dan/atau HPKB
LDP/TLDDP/KB
LAIN
KPPBC
bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP
bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir
(reject) asal GB yang sama sekali tidak diproses
Dapat dilakukan max 50% dari penjumlahan
nilai realisasi tahun sebelumnya.
Nilai realisasi tahun sebelumnya meliputi:
nilai ekspor; nilai penjualan HPKB ke KB lain;
nilai penjualan HPKB ke Kaw Bebas, nilai
penjualan HPKB ke Kawasan Ekonomi
Khusus.
Perubahan penghitungan kuota terhadap KB
yang mendapat fasilitas pemusatan PPN
Perubahan kuota penjualan lokal terhadap perusahaan baru ditahun pertama dan
kedua.
1. Utk tahun pertama  persentase x penjumlahan nilai realisasi tahun berjalan
2. Utk tahun kedua  persentase x (penjumlahan nilai realisasi tahun pertama
+ tahun berjalan)
Mengubah tatacara penghitungan penjualan lokal  Lampiran V
Jika over kuota  persentase kuota tahun berikutnya dikurangi
Jika dua kali over kuota  pembekuan 3 bulan
Dalam periode pembekuan:
1. Tidak boleh jual lokal
2. Harus ekspor + AKB + Kaw bebas + KEK minimal 2 kali over kuota
Jika KB telah mengajukan permohonan persetujuan jual lokal > 50%, Ka KPPBC
dapat menunda pembekuan izin KB
Dapat dilakukan lebih dari 50% dengan
persetujuan Dirjen atas nama Menteri,
dengan menyampaikan data sbb:
1. Data nilai realisasi 2 tahun terakhir
2. Informasi kapasitas produksi
perusahaan
3. Surat rekomendasi dari kementerian
perindustrian yang menyatakan
besaran persentase pengeluaran yg
direkomendasikan
Janji layanan  paling lama 10 HK sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap.
Keputusan penetapan persentase pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50% berlaku
2 tahun.
Setelah masa berlaku keputusan berakhir, perusahaan KB dapat mengajukan
kembali permohonan pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50%
JENIS BARANG
Barang Modal
1.
2.
3.
4.
Bahan baku
Barang setengah jadi
Pengemas
Alat bantu pengemas
TUJUAN
KB satu
manajemen
IZIN
KPPBC
KB satu
manajemen
KB lain dalam
1 PKB
KPPBC
KB lain
KWBC
KPPBC
KONDISI BARANG MODAL
TUJUAN
IZIN
LDP
KPPBC
• asal impor
• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
• sebelum jangka waktu 2 tahun, sejak diimpor dan telah
dipergunakan di KB yang bersangkutan
KB Lain
KWBC
• asal impor
• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
• setelah jangka waktu 2 tahun, sejak diimpor dan telah
dipergunakan di KB yang bersangkutan
KB Lain
KPPBC
• asal impor
• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
• sebelum jangka waktu 4 tahun, sejak diimpor atau sejak
dimasukkan untuk digunakan di KB asal (dihitung dari tanggal BC
2.3)
• telah dipergunakan di KB paling singkat selama 2 tahun (total
waktu penggunaan barang modal di KB)
TLDDP
KWBC
• asal impor
• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
KONDISI BARANG MODAL
•
•
•
•
asal impor
belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
setelah jangka waktu 4 tahun, sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk
digunakan di KB asal (dihitung dari tanggal BC 2.3)
telah dipergunakan di KB paling singkat selama 2 tahun (total waktu
penggunaan barang modal di KB)
TUJUAN
IZIN
TLDDP
KWBC *
•
telah diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk + PDRI
LDP/KB
Lain/ TLDDP
KPPBC
•
asal TLDDP
LDP/KB
Lain/ TLDDP
KPPBC
•
diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan
Cukai, dan tidak dipungut PDRI
Importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012)
tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor untuk ditimbun di KB
-
DIT
FAS
diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan
Cukai, dan tidak dipungut PDRI
Importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012)
telah melebihi 4 tahun sejak diimpor untuk ditimbun di KB
-
KWBC
•
•
•
•
•
* = dengan mendapat pembebasan BM, dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran PDRI
namun berkewajiban memungut PPN yang terutang atas penyerahan tersebut.
KONDISI PERALATAN PERKANTORAN
TUJUAN
IZIN
•
•
asal impor
belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
LDP
KPPBC
•
•
•
asal impor
belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
setelah dipergunakan di KB yang bersangkutan
KB lain
KPPBC
•
•
•
asal impor
belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
sebelum jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan
untuk digunakan di KB
telah dipergunakan di KB yang bersangkutan
TLDDP
KWBC
TLDDP
KWBC
•
asal impor
belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
setelah jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan
untuk digunakan di KB
telah dipergunakan di KB yang bersangkutan
•
telah diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk + PDRI
LDP/ KB
Lain/
TLDDP
KPPBC
•
•
•
•
Luar Daerah
Pabean
KB Lain
TLDDP
KB MEREPARASIKAN BARANG MODAL
Perusahaan KB harus mengajukan permohonan
ke KPPBC.
Jangka waktu reparasi 3 bulan dan dapat
diperpanjang untuk paling lama 3 bulan
dengan
mengajukan
permohonan
perpanjangan jangka waktu reparasi ke KPPBC.
Pengeluaran barang modal dalam rangka
reparasi ke TLDDP, perusahaan KB harus
mempertaruhkan jaminan.
Kawasan Berikat
KB MENERIMA REPARASI
BARANG
KB dapat menerima pekerjaan reparasi barang
dari:
1. KB lain; atau
2. TLDDP (after sales services)
Perusahaan KB harus mengajukan permohonan
ke KPPBC.
Perusahaan KB dapat menambahkan bahan
atau barang dalam rangka reparasi.
Penambahan barang dalam rangka reparasi
dari TLDDP  harus melunasi BM + PDRI
Untuk subkontrak dengan jangka waktu
< 60 hari  izin KPPBC
KB Lain
Untuk subkontrak dengan jangka waktu
> 60 hari  izin KWBC
TLDDP
Perusahaan KB atau badan usaha di
TLDDP yang menerima subkontrak
KB MEMBERIKAN PERKERJAAN SUBKONTRAK
dapat menambahkan barang untuk
SEBAGIAN KEGIATAN PENGOLAHAN
pekerjaan subkontrak.
Penambahan barang dilakukan dg ketentuan sbb:
1. Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan diberitahukan pada saat
pengajuan permohonan subkontrak
2. Data jenis dan jumlah barang tercantum dalam perjanjian subkontrak
3. Data jenis dan jumlah barang diberitahukan dalam lampiran dok BC 2.6.2 atau
BC 2.7
TLDDP
Kawasan Berikat
KB MENERIMA PEKERJAAN
SUBKONTRAK
Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC.
Perusahaan KB yang menerima pekerjaan subkontrak dari TLDDP tidak
diperbolehkan menambahkan barang untuk kepentingan subkontrak.
Syarat:
1. Pekerjaan utama produksi yang ditujukan untuk ekspor, diimpor untuk dipakai,
KB lainnya dan/atau KEK tetap dilakukan;
2. Tidak sedang memberikan subkontrak atas jenis pekerjaan yang sama/identik
ke perusahaan lain di TLDDP dan/atau KB lain;
3. Tidak dalam proses pidana kepabeanan, tidak memiliki tunggakan utang
kepabeanan, dan tidak dalam proses pailit.
KB
KB D
KB C
KB A
KB B
Syarat:
1. Perusahaan KB pemberi dan penerima  kategori layanan hijau atau
kuning
2. Dilakukan sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan dan tercantum
dalam perjanjian subkontrak.
Dalam hal KB dibawah pengawasan KPPBC yang berbeda, KPPBC yang
mengawasi KB pemberi subkontrak melakukan konfirmasi untuk mengetahui
kategori layanan KB penerima subkontrak.
Pengeluaran barang subkontrak kepada badan
usaha di TLDDP,  jaminan diserahkan paling
sedikit sebesar pungutan BM, cukai, dan PDRI
yang masih terutang.
Ka KPPBC melakukan penelitian terhadap
besarnya jaminan yang dipertaruhkan dan
mencantumkan besarnya perkiraan nilai jaminan
pada surat persetujuan.
Setiap pengeluaran barang  mengurangi nilai
jaminan yang dipertaruhkan.
Jika sisa nilai jaminan yang dipertaruhkan < dari nilai pungutan yang terutang
 perusahaan KB harus menambahkan nilai jaminan yang dipertaruhkan.
Jika corporate guarantee, tidak perlu dilakukan pengurangan nilai jaminan.
Bentuk dan tatacara penyerahan jaminan dilakukan sesuai ketentuan
perundangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
Hal-hal yang dapat menyebabkan pencabutan izin:
1. tidak melakukan kegiatan 12 bulan secara terus menerus;
2. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;
3. dinyatakan pailit;
4. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain
menyalahgunakan fasilitas KB dan melakukan tindak pidana
di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
5. mengajukan permohonan pencabutan; atau
6. tidak memenuhi ketentuan subkontrak
Pencabutan izin dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri.
Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan izin 
harus melunasi semua BM dan/atau Cukai, dan PDRI yang
terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan
audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang
dari KB ke TLDDP
Berdasarkan manajemen risiko dapat dilakukan audit kepabeanan
dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana.
Barang asal impor (LDP) yang masih terutang atau masih menjadi
tanggung jawab KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30
hari sejak tanggal pencabutan harus:
1. diekspor kembali;
2. dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar BM dan/atau Cukai,
dan PDRI;
3. dipindahtangankan ke KB lainnya,
Pelaksanaan ekspor kembali, pengeluaran ke TLDDP,
pemindahtanganan ke KB lainnya, menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean atas nama perusahaan KB yang telah
dicabut izinnya.
Barang asal TLDDP yang masih tersisa pada KB yang telah dicabut
izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus:
1. diekspor;
2. dipindahtangankan ke KB lainnya;
3. dikeluarkan ke TLDDP,
Permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang
modal asal LDP yang masih ada di KB sebelum izin KB
dicabut diajukan kepada:
1. KWBC dalam hal barang modal telah melebihi 4 tahun
sejak diimpor;
2. Direktur Fasilitas dalam hal barang modal telah melebihi
2 tahun dan tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor dan
diimpor sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012)
Atensi  Perusahaan KB yang telah dicabut izinnya tidak
dapat mengajukan permohonan pembebasan BM untuk
penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB.
Persetujuan pembebasan BM yang terbit sebelum izin KB
dicabut dapat dipergunakan untuk penyelesaian barang asal
LDP yang masih terutang atau masih menjadi
tanggungjawab KB yang telah dicabut izinnya.
Perusahaan KB yang telah mendapatkan penetapan
HPKB sebagai intermediate goods, tetap dapat
melakukan pengeluaran HPKB ke TLDDP dengan
batasan pengeluaran HPKB sesuai penetapan
dimaksud.
Perusahaan KB kategori layanan hijau dapat menggunakan corporate guarantee
sebagai jaminan yang diserahkan dalam rangka sbb:
1. pengeluaran Barang Modal ke TLDDP untuk keperluan perbaikan/reparasi;
2. pengeluaran barang contoh/sampel ke TLDDP;
3. pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak ke perusahaan/badan
usaha di TLDDP;
4. pengeluaran mesin produksi dan cetakan (moulding) untuk dipinjamkan kepada
perusahaan/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak; dan/atau
5. peminjaman Barang Modal berupa mesin produksi dan cetakan (moulding)
selain dalam rangka subkontrak, ke perusahaan/badan usaha TLDDP
Perusahaan KB mengajukan permohonan kepada Menteri up Direktur
Fasilitas Kepabeanan , dilampiri dengan Surat Jaminan Perusahaan (corporate
guarantee).
Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri memberikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu maksimal 10 HK sejak permohonan
lengkap.
Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama
Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau
corporate guarantee.
Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat
surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan.
KB yang lokasinya tidak memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147) dapat
diberikan Perpanjangan izin KB dengan kriteria:
1. Izin KB terbit sebelum PMK 147 berlaku;
2. termasuk dalam kategori layanan hijau atau kuning dalam 6 bulan
terakhir;
3. memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara real time dan online
ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen
kepabeanan;
4. tidak memiliki tunggakan hutang kepabeanan; dan
5. memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime,
online, dan arsip rekamannya, yang dapat memberikan gambaran
mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
• Perusahaan KITE dapat beralih status menjadi perusahaan KB.
• Ada dua kondisi:
1. Memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147)  proses sebagaimana umumnya
2. Tidak memenuhi syarat lokasi  dengan kriteria khusus, yaitu:
a. memiliki NIPER dalam status aktif pada saat berlakunya PMK 147.
b. Permohonan diajukan paling lambat 6 bulan sejak berlakunya PMK 120
(max 26 Februari 2014).
c. mempunyai reputasi baik atau sangat baik;
d. memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara realtime dan online
serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;
e. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan; dan
f. memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime dan
online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari
sebelumnya
• Realisasi ekspor dan penyerahan ke KB dapat diperhitungkan dalam
penentuan batasan penjualan hasil produksi KB ke TLDDP.
• Pengeluaran
hasil
produksi
KB
ke
perusahaan
KITE
Pembebasan/Pengembalian:
1. dapat diberikan pembebasan BM dan/atau PPN/PPN dan PPnBM tidak
dipungut jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pembebasan, atau
dapat dimintakan pengembalian BM jika dikeluarkan ke perusahaan
fasilitas Pengembalian;
2. tetap diberlakukan batasan penjualan hasil produksi ke TLDDP.
Hal-hal yang bisa disampaikan melalui media
elektronik atau email:
1. Rekomendasi atau konfirmasi antar unit di DJBC;
2. Persetujuan atau penolakan perizinan KB;
3. Laporan bulanan.
Pemasukan dan pengeluaran Barang
Kena Cukai ke dan dari KB berlaku
ketentuan perundangan cukai di bidang
pemasukan,
pengeluaran,
dan
pengangkutan Barang Kena Cukai.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014

similar documents