Ms PowerPoint

Report
Masukan PSHK terhadap RUU
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Disampaikan dalam Rapat
Dengar Pendapat Umum
27 September 2011
Pengantar
• Proses perubahan UU 10/2004 menjadi momen
penting dalam melakukan reformasi bidang legislasi
dalam sistem peraturan perundang-undangan
• Selama ini muncul beberapa permasalahan dalam
sistem peraturan perundang-undangan yang
menunjukkan adanya kelemahan dalam UU
10/2004
• PSHK menyampaikan masukan/berbagi informasi
berdasarkan pengalaman dan beberapa riset yang
kami lakukan
Tindaklanjut putusan PUU MK dalam
Pembentukan Undang-undang
• Peraturan perundang-undangan yang terkait
saat ini belum mengatur mengenai tindaklanjut
putusan PUU MK yang membatalkan undangundang atau bagian dari undang-undang
• Perlu diatur mekanisme untuk menindaklanjuti
putusan MK yang membutuhkan revisi atau
pembentukan baru suatu undang-undang
• Mekanisme tindaklanjut ini perlu untuk
membagi peran antara pemerintah dan DPR
• Mekanisme tindaklanjut juga untuk memastikan
pelaksanaan dan perlindungan hak warga
negara
Praktek Tindaklanjut Putusan MK
Mekanisme Pasif. Dalam mekanisme ini DPR maupun pemerintah
menunggu reaksi dari pihak lain (kelompok-kelompok dalam
masyarakat) untuk mengusulkan perubahan terhadap UU tersebut.
Jangka waktu tindak lanjut tidak jelas karena kedua lembaga tidak
menetapkan jadwal yang spesifik untuk memproses perubahan
tersebut.
Mekanisme Reaktif. Dalam mekanisme ini pemerintah atau DPR
menyikapi Putusan MK dengan membentuk Tim yang secara
khusus akan mengkaji dan mengajukan rancangan perubahan
terhadap UU yang harus diubah.
Mekanisme Responsif. Dalam mekanisme ini Pemerintah dan DPR
dengan cepat merespon Putusan MK dengan menyelenggarakan
proses yang cepat dengan memprioritaskan perancangan dan
pembahasan terhadap perubahan UU yang harus diubah.
Tabel Perbandingan Tindaklanjut
Putusan MK
Proses
Jangka waktu
Materi
perubahan
Pasif
Menunggu Tak terbatas/Tak jelas Tidak ada
Reaktif
Lambat
Lama
Sedikit
Responsif
Cepat
Singkat
Substansial
Tindaklanjut Putusan MK terkait
Pengundangan dan Penyebarluasan
• Selama ini muncul kesulitan dalam
mendapatkan naskah undang-undang yang juga
menjelaskan adanya perubahan suatu bagian
dari undang-undang karena putusan PUU MK
• Akibatnya tidak jelas apakah suatu bagian dalam
undang-undang telah dibatalkan oleh MK atau
masih berlaku
• Perlu diatur pemuatan amar putusan
pembatalan atau perubahan bagian dari
undang-undang karena putusan PUU MK ke
dalam suatu naskah undang-undang
• Penyatuan amar putusan dengan naskah UU ini
dapat dilakukan bersamaam ketika
pengundangan putusan MK
Mekanisme Pembatalan Perda
Grafik Pembatalan Perda per Tahun
Periode 2004-2009
(diolah dari data Kementerian Dalam Negeri)
900
800
700
Axis Title
600
500
400
300
200
100
0
Total
2004
234
2005
120
2006
109
2007
169
2008
229
2009
830
Permasalahan dalam Praktek
(executive review)
Permasalahan terkait dengan kewenangan pemerintah (pusat) dalam
mereview (membatalkan) suatu perda
Permasalahan dalam pengaturan pembatalan perda terkait dengan
instrumen hukum yang digunakan dan tidak diterapkannya
pengawasan berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan
Fokus review pemerintah pada perda retribusi dan pajak daerah
Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri dalam pembatalan perda retribusi dan pajak daerah. Tidak
semua perda yang direkomendasikan pembatalan oleh Kementerian
Keuangan dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri
Permasalahan dalam Praktek
(judicial review)
• Proses beracara yang dilakukan secara tertutup
dan hanya pemeriksaan berkas. Tanpa ada
pemeriksaan atau permintaan keterangan para
pihak termasuk ahli, layaknya pemeriksaan
judicial review UU.
• Jangka waktu pengajuan permohonan 180 hari
• Tidak adanya batas waktu yang jelas dalam
memeriksa sampai dengan keluarnya putusan
MA
• Penanganan yang langsung dilakukan oleh MA
Masukan
(executive review)
• Peran pemerintah difokuskan pada pelaksanaan
asistensi, konsultasi dan peningkatan kapasitas
legislator di daerah
• Peran pemerintah hanya memberikan rekomendasi
atas hasil evaluasi terhadap ranperda. Tanpa
memiliki kewenangan untuk membatalkan.
• Pengaturan agar kementerian terkait dapat
bersinergi dan koordinasi lebih baik dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
daerah terutama dalam pembentukan perda
Masukan
(judicial review)
• penghapusan batas waktu pengajuan
permohonan
• pelaksanaan pemeriksaan permohonan terbuka
dengan melibatkan pemohon dan termohon
• pengaturan mengenai pemeriksaan permohonan
judicial review yang dilakukan secara
bertingkat.
Masukan terkait dengan
Materi Muatan
Pasal 8
Pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengaturan secara lebih rinci terhadap materi muatan
peraturan perundang-undangan dapat menghindari
masalah tumpang tindih atau penyimpangan dalam
pengaturan. Oleh karena itu, kami mengusulkan
agar rumusan mengenai materi muatan ini diatur
seperti UU No. 10/2004.
UU No. 10/2004 Pasal 8 butir a
Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang meliputi:
 hak-hak asasi manusia;
 hak dan kewajiban warga negara;
 pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta
pembagian kekuasaan negara;
 wilayah negara dan pembagian daerah;
 kewarganegaraan dan kependudukan;
 keuangan negara.
Masukan terkait Naskah Akademik
• Pasal 30 Ayat 1
Rancangan Undang Undang yang berasal dari
DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.
• Ketentuan ini belum menjelaskan secara pasti
kedudukan naskah akademik dalam pengajuan
RUU.

similar documents