- Agun Gunandjar Sudarsa

Report
PRO DAN KONTRA SERTA DINAMIKA
PEMBAHASAN RUU PILKADA DI DPR
AGUN GUNANJAR SUDARSA
Ketua Komisi II DPR RI
RUU Pemerintahan Daerah



Prolegnas Tahun 2010-2014
Diusulkan dari Pemerintah
RUU tentang Perubahan UU N0. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah:
RUU tentang
Perubahan UU
Pemda
Ditangani di DPR
Progress per Nov ‘12
RUU Pemerintahan
Daerah
Pansus
On Progress
(DIM)
RUU Pilkada
Pansus
On Progress
(DIM)
Komisi II DPR RI
On Progress
(Penyampaian dan Masukan)
RUU Desa
Sinkronisasi 3 RUU PENTING!



Agar tidak tumpang tindih.
Sejalan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Tidak membingungkan dalam
penyelenggaraannya.
Mengapa UU Pilkada Perlu?
1.
2.
3.
4.
Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 bahwa
dalam amar putusannya menyebutkan bahwa
Pilkada merupakan rezim Pemilu, bukan rezim
Pemda  konsekuensi logis: pengaturannya
ditarik dari UU Pemda.
Kebutuhan akan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang baik good
governance mempengaruhi format Pilkada yang
diinginkan.
Masyarakat membutuhkan kandidat pimpinan
daerahnya yang kompeten dan berintegritas.
Regulasi yang fair dan bebas politik uang.
Isu Krusial RUU Pilkada






Pemilihan Langsung- Tidak Langsung
Pemilihan satu paket (Kada-Wakada) atau
tidak satu paket
Petahana- ikatan perkawinan, garis keturunan
Calon Kada dari daerah lain
Penyelesaian Sengketa
Pilkada Serentak
1. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah



Konsekuensi fungsi Pemda Provinsi – Pemda
Kabupaten/Kota  terkait pembagian kewenangan
urusan antara tingkatan Pemerintahan.
Berimplikasi pada besar kecilnya derajat elektorasi
kepentingan mekanisme Pilkada.
Menurut Pemerintah:
a. Gubernur sebagai Kada dan Wakil Pemerintah
Prov. Menjalankan fungsi koordinatif dalam ranah
dekosentrasi. Mekanisme diarahkan dipilih DPRD
Prov.
b. Bupati/walikota dilakukan secara langsung oleh
masyarakat karena merupakan jenjang pemerintahan
paling dekat.
2. Pemilihan tidak secara paket


Pemerintah beranggapan posisi wakada yang
tidak sejajar dengan kada dalam realitanya
menunjukkan bahwa tugas tidak berjalan ideal
karena perbedaan dimensi politik.
Wakada dianggap bukan merupakan suatu
jabatan politik, melainkan jabatan karir yang
ditunjuk oleh Kada.
3. Persyaratan Calon



Syarat Calon hanya ditujukan kepada Kada.
Wakada tidak diatur dalam RUU yang diinisiasi
oleh Pemerintah ini.
Juga diatur bagi petahana yang sudah tidak
mencalonkan dirinya karena masa jabatan
berakhir yakni yang terkait ikatan perkawinan,
garis keturunan diatur jangka waktu boleh
mencalonkan.
4. Penyelesaian Sengketa

Adanya penyerahan kewenangan
penyelesaian sengketa dari MK ke MA.
Bagaimana Argumentasi Pro-Kon?



Bila kedudukan gubernur hendak ndiperkuat
sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah;
maka mekanisme yang diperlukan bukan
mekanisme pemilihan Gubernur; namun
pelembagaan kewenangan Gubernur.
Bila dipilih DPRD, maka DPRD menjadi unsur
penyelenggara Pilkada? Padahal rezim Pilkada
merupakan rezim Pemilu.
Peniadaan jabatan wakada yang dipilih langsung?
Mengapa tidak diperkuat saja mekanisme
pencalonannya, mekanisme pembagian tugasnya
sebagai “pembantu” kada.
Bagaimana Argumentasi Pro-Kon? (2)



Kandidat petahana dan keluarganya dapat
dijawab dengan mekanisme kualifikasi
kompetensi calon oleh penyelenggara Pilkada.
MA mengambil alih kembali peradilan Pilkada?
Dalam konteks Pemilukada sebagai bagian
dari Rezim Pemilu maka sengketa Pilkada
dianggap tetap menjadi otoritas MK.
Wacana Pemilukada serentak- model
keserentakan yang diinginkan apakah
keseluruhan Pilkada, eksekutif-legislatif,
nasional-lokal dsb?
Konstelasi DPR RI




Komisi II DPR ini sampai saat pemaparan ini
masih dalam tahapan penyerapan aspirasi dan
masukan dari masyarakat.
Persiapan membuat DIM (Daftar Inventarisir
Masalah) atas RUU Pilkada yang menjadi inisiatif
Pemerintah.
Percepatan pembahasan dilakukan untuk
mengantisipasi penyelenggaraan Pemilukada
yang mendekati masa Pemilu 2014.
Sementara juga terus menerus melakukan
sinkronisasi dengan RUU Pemda dan RUU Desa.
Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua Komisi II DPR RI
Fraksi Partai Golkar
www.agun-gunandjarsudarsa.com
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

similar documents