3_aspek hk acara mk

Report
ASPEK HK ACARA MK
CIRI & KARAKTER PERKARA
• Dasar hukum utama : UUD
• Perkara-perkara konstitusional
• Putusan MK berlaku umum & mempengaruhi
hukum & ketatanegaraan
ISI PERMOHONAN
• Tertulis, Bahasa Indonesia, ttd pemohon /
kuasanya, 12 rangkap
• Perkara yg dimohonkan terkait dg wewenang
MK
• Alat bukti
• Nama & alamat pemohon
• Dasar permohonan (petitum)
• Hal yg diminta utk diputus
JENIS & SIFAT PERSIDANGAN
1.
2.
3.
4.
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Persidangan
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
Pengucapan Putusan
1. Pemeriksaan Pendahuluan
• Kelengkapan administrasi
• Kejelasan materi permohonan
• Legal standing : pemohon memiliki kualifikasi
utk mengajukan permohonan
• Wewenang MK
Pemeriksaan Pendahuluan meliputi :
1. Identitas & kualifikasi pemohon, kewenangan
bertindak & surat kuasa
2. Kedudukan hukum pemohon
3. Isi permohonan  penyederhanaan &
penggabungan perkara oleh MK
4. Perubahan permohonan (saran MK,
pemohon)
5. Alat bukti
6. Saksi & ahli, pokok keterangan
7. Jadwal sidang & tertib persidangan
2. Pemeriksaan Persidangan
Memeriksa :
• Permohonan
• Alat bukti
• Keterangan termohon
• Keterangan saksi
• Keterangan ahli
• Keterangan pihak terkait
3. RPH
• Sidang Pleno
• Tertutup
4. Pengucapan Putusan
•
•
•
•
•
Pleno
Pembacaan putusan
Ketetapan MK
Dissenting opinion (pendapat berbeda)
Concurring opinion (alasan berbeda)
AGENDA PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN
• Buatlah skema pemeriksaan pendahuluan !
AGENDA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
• Buatlah skema pemeriksaan persidangan
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
• Panel min 3 hakim MK
• Pleno min 7 hakim MK
1. Mengapa digunakan istilah permohonan dan
bukan gugatan ?
2. Gambarkan alur pengajuan permohonan
perkara MK !
3. Bagaimana kualifikasi perkara yang dapat
digabungkan dalam persidangan MK ?
4. Kepada siapa beban pembuktian diberikan ?
5. Bagaimana kekuatan alat bukti ?
1. Mengapa digunakan istilah
permohonan dan bukan gugatan ?
• Permohonan  seolah-olah bersifat 1 pihak
(ex parte / voluntair)
• Maruarar Siahaan : permohonan  nuansa
kepentingan umum yg dominan (walau
diajukan 1 orang, tapi putusan berlaku umum,
pengaruhi hukum & ketatanegaraan)
• Sebelum UU 24/2003 ttg MK setelah
amandemen IV  Perma 2 / 2002 :
– Permohonan : PUU, SKLN, pendapat DPR
– Gugatan : PHPU, pembubaran parpol
2. ALUR / MEKANISME
PENDAFTARAN PERMOHONAN
7 hari dilengkapi
Pemohon
Belum lengkap
hardcopy & softcopy
Panitera
Pemeriksaan kelengkapan
lengkap
Registrasi di BRPK
14 hari
Penetapan jadwal sidang I
3. PENGGABUNGAN PERKARA
• Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6 Tahun 2005 ttg
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
UU
• Usulan panel hakim
• Perkara yg memiliki :
– Kesamaan pokok permohonan
– Keterkaitan materi permohonan
– Pertimbangan atas permintaan pemohon
Lanjutan No. 3. PENGGABUNGAN
PERKARA
• Dua perkara / lebih yg memiliki obyek /
substansi permohonan yg sama
• Isu hukum / pokok perkara yg sama
• Di tengah proses persidangan ada perkara
baru dg isu konstitusional yg sama
4. BEBAN PEMBUKTIAN
• UU MK : sekurang2nya 2 alat bukti (pemohon,
termohon, pihak terkait)
• Barangsiapa mendalilkan sesuatu  wajib
membuktikan
• Hakim MK : dapat aktif memerintahkan saksi
atau ahli tertentu
• Pembuktian bebas yg terbatas :
– Bebas : hakim dapat menentukan secara bebas ttg
beban pembuktian
– Terbatas : pemohon yg mendalilkan, memiliki
kedudukan hukum, harus membuktikan  tidak
dapat dialihkan
• PUU :
– Pembuktian  Pemohon
– Jika perlu : hakim dapat membebankan 
Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait
– Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait  bukti
sebaliknya (tegen-bewijs)
• SKLN :
– Pembuktian  pemohon
– Alasan cukup kuat pihak termohon
– Pihak terkait (keterangan, alat bukti)
• PHPU : setiap pihak, dapat : KPU (Prop, Kota, Kab)
• Pendapat DPR : DPR, Presiden, Wapres
5. ALAT BUKTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Surat / tulisan
Keterangan saksi
Keterangan ahli
Keterangan para pihak
Petunjuk
Alat bukti lain (informasi diucapkan,
dikirimkan, diterima, disimpan secara
elektronik dgn alat optik atau serupa)
• Perolehan / cara mendapatkan dapat
dipertanggungjawabkan  illegally obtained
evidence tidak dapat disahkan oleh hakim MK
sebagai alat bukti
1. Surat / tulisan
•
•
•
•
Akta di bawah tangan
Akta otentik
PHPU : akta otentik BA penghitungan suara
PUU : salinan UU
2. Keterangan saksi
• Seseorang yg mengetahui, melihat,
merasakan, mengalami sendiri (kebenaran
fakta)
• Keterangan saksi harus didukung alat bukti
lain
• PUU : saksi  membuktikan legal standing
pemohon
• Pendapat DPR : saksi  membuktikan
Presiden, Wapres melakukan pelanggaran
hukum yang menjadi dasar pemakzulan
3. Keterangan ahli
• Seseorang dibawah sumpah, sesuai keahlian,
berdasar pengetahuan & pengalaman
• Lisan, tertulis
• PUU : substansi & argumentasi hukum
4. Keterangan para pihak
• Pihak-pihak dalam perkara (pemohon,
termohon, pihak terkait)
• Keterangan & tanggapan thd isi permohonan,
penegasan dalil, penolakan dalil, dukungan
argumentasi, data, fakta
• Komprehensif, fair trial, audi et alteram
partem
• SKLN, PUU
5. Petunjuk
• Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan
saksi, surat & alat bukti yg saling mendukung /
berkesesuaian
TUGAS SELASA, 16 JULI 2013
1. Berdasarkan proses peradilan, jelaskan
perbedaan Putusan Provisi dan Putusan Akhir
2. Dapatkah larangan ultra petita diterapkan ?
3. Berdasarkan amar & akibat hukumnya,
jelaskan perbedaan putusan declaratoir,
constitutief dan condemnatoir !
4. Setiap putusan MK harus memuat : ...
5. Jelaskan perbedaan dissenting opinion dan
concurent / consenting opinion
TUGAS RABU, 17 JULI 2013
Jelaskan perbedaan penafsiran :
1. Gramatikal
2. Teleologis / sosiologis
3. Sistematis / logis
4. Historis
5. Komparatif / perbandingan
6. Futuristis
7. Tekstual
8. Originalism
9. Doktrinal
10. Prudensial
11. Struktural
12. Etikal

similar documents