ISU STRATEGIS LINTAS AREA

Report
ISU STRATEGIS LINTAS AREA
1.
2.
3.
4.
5.
Tenurial
Tata Hubungan Kerja
Instrumen Tata Kepengurusan
Gender
Manajemen Proyek
Tenurial
• Isu --> ada di tingkat tapak n nasional ??
• Historis:
– pada rancang bangun KPH, proses pengukuhan terjadi
konflik penguasaan, penggunaan dan alih fungsi lahan
– Klaim dari masyarakat adat
– orientasi keberpihakan, dan sekarang ada MK 35 n 45
– Adanya kedigdayaan kemenhut dalam proses penunjukan
kawasan
– Bukan hanya karena MK35 tapi konflik lama karena klaim
sepihak oleh negara
– Masyarakat punya sistem tata ruang sendiri tapi dibatasi
aksesnya karena klaim sepihak negara
– Isu tenurial naik kembali setelah reformasi (masy.
Memperoleh akses info), sehingga lebih maju dalam
menggugat kembali hak2nya
• Isu terkait batas kawasan:
– mandat KPH untuk mempercepat penetapan
status kawasan
– Partisipasi masyarakat dalam penentuan tata
batas
• Isu Informasi
- Kurangnya informasi ttg KPH dan stakeholdernya di masy.
Lokal
- Konsep nilai2 yang harus dibangun di masyarakat
tenurial
Solusi dari KPH
– Isu2 tenurial diselesaikan di tingkat tapak (KPH)
– Dari KPH muncul pembelajaran untuk
mereformasi kebijakan nasional
– KPH dimandatkan untuk partisipatif
– FIP untuk membantu penguatan KPH
– Prinsip PADIATAPA
Isu tenurial lain
– E.g. Papua, peran masyarakat sangat minim dalam
penetapan tata batas
– Identifikasi mekanisme penyelesaian masalah tenurial
– Perlu ada jaminan info yg mudah diakses n
dimengerti.
– Keputusan MK langkah maju, apakah aturan2 lain
dapat menyesuaikan, tidak resisten
– Putusan MK harus jd perhatian d tk. Tapak
– RP KPH adalah Public Document
– Ada 3 hal:
• Prinsip pembagian tapak
• Peningkatan Kapasitas di tapak (SDM KPH)
• Perbaikan Kebijakan daerah  Nasional
Isu...
- Banyak kerjasama antara militer dalam kegiatan kehutanan di
tk tapak dalam penyelesaian konflik
- Pembentukan mindset nasional: hutan loguang
- Ubah mindset bahwa hasil hutan tidak hanya logekonomi,
tapi dr HHBK, Jasa Lingkungan, Biodiversity
+ KKPH mampu menyelesaikan isu tenurial terutama dalam
wilayah tertentu yang belum dibebani izin bahkan tanpa
adanya MK.
Tata Hubungan Kerja
• KPH harus mandiri dan dikelola oleh
profesional
• KKPH perlu memaintain hubungan dengan
stakeholder2 terkait
• Kebanyakan KPH masih sebagai UPTD
• KPH harus menjamin pelayanan kepentingan
publik, mmpertahankan areal NKT
• KPH harus memaksimumkan juga keuntungan
• Masih belum ada pemahaman di KPH ttg isu
gender
Tahubja...
• Ada keterpisahan antara PNS(pemerintah) dan bukan
pemerintah
• Daerah memiliki wewenang kelola HL n HP, sedangkan
HK dikelola pusat
• Embel2 model agar pembangunan KPH dapat bantuan
awal dari pusat berupa sarpras
• Perlu rancangan ulang peran2 KPH untuk peran regulasi
n fasilitasi saja.
• KKPH harus memfasilitasi pendataan areal kelola yg
partisipatif dengan masyarakat
• Jabatan KKPH harus orang2 terpilih
• KPH bukan hanya mendapatkan untung tapi yg penting
dengan adanya KPH hutan dapat lestari
• Harus optimistis terhadap pembangunan KPH
• KPH harus dipimpin oleh orang profesional yg bersertifikat
dan diklat (tapi kurang adanya leadership KKPH)
• Ruang rakyat di KPH dimana (buat daftarnya nanti akan di
akomodasi)
• Masyarakat perlu dapat dilibatkan dalam pengambilan
keputusan KPH
• Gender bukan hanya ttg perbedaan laki2 n perempuan
yang menjabat KKPH
• Ada reformasi kurikulum yang akan dibantu oleh RAKI
(salah satunya ada tools mengenai pemahaman gender)
• Jangan sampai KPH disibukan dalam masalah administrasi
(e.g. Pengajuan ijin, laporan dll)
Gender
• Perlu langkah2 khusus (regulasi) mengenai kestaraan
substantif gender. Gender harus dimulai dr perempuan
karena saat ini kurang adanya kesetaraan gender terutama
di sektor kehutanan.
• Perlu adanya kebijakan anggaran dengan perspektif
kestaraan gender.
• Safeguard bukan hanya Env n soc tapi juga gender
safeguard
• Ada anggapan jika perempuan mangambil keputusan dalam
pemanfaatan hutan akan lbh bijak karena akan
memanfaatkan sesuai kebutuhan sehari2
• Materi peningkatan kapasitas bagi kaum marjinal
• Mekanisme yg menjamin adanya kestaraan gender
• Entry poin: pelibatan KPPA (pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak)
• Kesetraan : siapa yg lebih terkena dampak
• (e.g) di papua diklat u/laki2 tapi kenyataannya
yg bekerja perempuan
• Prinsip gender, kesetaraan akses dan kontrol
• Pemetaan partisipatif diperlukan
• KPH harus dibekali panduan resolusi konflik
tenurial
• Ekspektasi apa yang diinginkan dalam
perspektif gender di KPH
• Masyarakat sejahtera, hutan lestari
• Tantangan FIP: SFM dalam rangka REDD.
• Masih banyak hasil yg dapat dimanfaatkan
dari hutan selain Kayu
• Integrasi perspektif gender dalam KPH dapat
dibantu dengan KPPA, gender safeguard bisa
didapat dari Solidaritas permpuan
• Mindset pemanfaatan hutan yg sedikit
bermasalah pada KPHK yg terlalu berfokus
pada jasling n ekowisata.
• Capacity building dalam KPH
• Ubah mindset nasional dari melayani HPH 
KPH
• Yg masih jadi masalah dlm tahubja adalah
pemda, masalah merasa memiliki
kewenangan. Sedangkan KPH sendiri punya
mandat kelola di tk tapak.
• KPH: pelayanan publik n memperoleh profit
• FIP mengakomodasikan apa isu lintas areal di
KPH.
Kesimpulan fasilitator
• Prinsip2 pemahaman yg harus disepakati oleh
multipihak
• Kapasitas KPH masih menjadi PR.

similar documents