Sosialisasi Mengenai Peraturan Tentang Pemberantasan Tindak

Report
Selamat Datang
Peserta Sosialisasi Tata Cara Pengisian Formulir
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Bagi Pejabat di Lingkungan
Universitas Sebelas Maret
Disampaikan dalam
Sosialisasi Mengenai Tata Cara Pengisian Formulir
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan
Universitas Sebelas Maret
Dasar Hukum
Undang-Undang
No. 28 Tahun 1999
Tentang
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Keputusan KPK No. KEP.
07/KPK/02/2005
Tentang
TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN
LHKPN
Undang-Undang
Instruksi Presiden
No. 30 Tahun 2002
No. 5 Tahun 2004
Tentang
Tentang
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
SE MenPAN
SE/03/M.PAN/01/2005
Tentang
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN)
Permendiknas No. 48 Tahun 2006
Tentang
Jabatan Wajib Lapor Kekayaan di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
SE MenPAN
SE/05/M.PAN/04/2005
Tentang
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN)
SK Rektor UNS No. 527/UN27/KP/2011
Tentang
Penetapan Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Universitas Sebelas Maret
Kewajiban PN Terkait LHKPN
Bersedia diperiksa kekayaannya
sebelum, selama dan sesudah menjabat
Melaporkan harta kekayaannya pada
saat pertama kali menjabat, mutasi,
promosi dan pensiun
Mengumumkan harta kekayaannya
Ruang Lingkup PN
Penyelenggara Negara (PN) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah :
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam
kaitannya dengan PN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Jabatan Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN
di lingkungan Depdiknas (Kemdikbud)
Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006
mewajibkan jabatan di bawah ini untuk
menyampaikan LHKPN :
1. Pejabat Eselon I di lingkungan Depdiknas
2. Pejabat di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen
Manajemen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Ditjen PLS,
Ditjen PMPTK, Banlitbang
3. Pejabat di lingkungan Kopertis dan PTN
4. Pejabat Perbendaharaan
Pejabat yg wajib menyampaikan LHKPN
di lingkungan instansi (PTN)
 Berdasarkan SE/05/M.PAN/04/2005, MenPAN meminta
kepada masing-masing Pimpinan Instansi untuk
mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan
jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang
diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK
 Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 pejabat di
lingkungan PTN dan Pejabat Perbendaharaan yang wajib
menyampaikan LHKPN adalah Rektor, Pembantu Rektor,
Dekan, Pembantu Dekan, Kuasa Pengguna Anggaran/
Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Atasan Langsung
Bendahara, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara
Penerimaan/ Pengeluaran dan PUMK
 Menindaklanjuti SE/05/M.PAN/04/2005 dan
Permendiknas No. 48 Tahun 2006, maka
diterbitkan
SK
Rektor
UNS
Nomor
527/UN27/KP/2011 tanggal 28 November
2011 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
lingkungan UNS
Pejabat Yang Diwajibkan Menyampaikan
LHKPN di lingkungan UNS
Pejabat wajib menyampaikan LHKPN berdasarkan SK Rektor Nomor
527/UN27/KP/2011 adalah :
No
Jabatan
No
Jabatan
1.
Rektor , Pembantu Rektor
8.
Kasubbag. Pengadaan Barang/ Jasa,
Kasubbag. Inventarisasi & Penghapusan
2.
Dekan, Pembantu Dekan
9.
Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
3.
Ketua & Sekretaris Lembaga
10. Pejabat Penandatanganan SPM
4.
Kepala Biro
11. Pejabat Pembuat Komitmen
5.
Direktur & Asdir pd PPs dan MM
12. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan
6.
Kepala UPT
13. Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran
7.
Kabag. Keuangan, Kabag.
Perlengkapan
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Fakultas & Universitas
Jenis Formulir LHKPN
Model • PN yang pertama kali melaporkan
kekayaannya
KPK-A
Model
KPK-B
• PN yg telah menduduki jabatannya
selama 2 tahun
• PN yg mengalami mutasi atau promosi
jabatan
• PN yg mengakhiri jabatan atau pensiun
• PN tertentu atas permintaan KPK dalam
rangka pemeriksaan LHKPN
Tata Cara Pelaporan LHKPN
Keputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 2 dan 3
Model-A
Belum Mengisi
Dilaporkan : sebelum, selama,
setelah memangku jabatan.
Paling lambat 2 bulan setelah
resmi menduduki jabatan
Model-B
Pernah Mengisi
LHKPN
Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat
Menggunakan
Model-B
2 tahun setelah PN
menduduki jabatan/
sewaktu-2 atas
permintaan KPK
melaporkan
memeriksa
KPK memeriksa Kekayaan
PN ybs sbg pelaksanaan
pasal 5 angka 2
UU No.28 Th. 1999
Tata Cara Pelaporan LHKPN
Paling lambat 2 bulan setelah
serah terima jabatan
Model-B
Diisi oleh
Pelaporan dilaksanakan oleh
PN ybs/ ahli warisnya apabila
PN ybs meninggal dunia
LHKPN
dilaporkan
Dilampiri FC akta/ bukti/
surat kepemilikan harta
kekayaan
Surat Pernyataan & Surat
Kuasa ditandatangani PN ybs
di atas meterai
Rangkap 2
Tata Cara Pelaporan LHKPN
1 berkas asli utk
disampaikan KPK
1 berkas utk arsip
PN ybs
Pengumuman LHKPN
Keputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 5
Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN
diterima KPK dan dilakukan verifikasi
Pengumuman kekayaan dilakukan sebelum, selama dan
setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN
kepada publik melalui Berita Negara RI/ Tambahan Berita
Negara dan atau media lain yang ditetapkan
Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN
ybs dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang
diberikan PN kepada KPK
Pengumuman LHKPN
Media lain yang ditetapkan oleh KPK
Web site KPK dengan format khusus
Papan pengumuman pada kantor KPK
Papan pengumuman pada instansi dimana
PN ybs bekerja
Koran Harian Nasional /lokal ditingkat kabupaten dan
atau Provinsi dimana PN berdomisili
Alur Proses LHKPN
Alur Proses LHKPN
1. PN menyampaikan LHKPN kpd KPK baik secara langsung
maupun lewat pos. Customer Service (CS) LHKPN akan
memberikan bukti tanda terima (TT) terkait penyerahan
LHKPN kepada PN yang datang secara langsung, atau
mengirimkan TT tsb lewat pos
2. KPK melakukan pengecekan thd LHKPN yg diterima. Apabila
formulir tidak tepat pengisiannya/dokumen belum lengkap,
maka KPK akan menyurati PN untuk mengoreksi isian
formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Untuk
melengkapi dokumen dan memberikan koreksi pengisian,
PN dpt menyampaikannya secara langsung ke CS/ lewat pos
Alur Proses LHKPN
3. Dokumen yg sudah lengkap akan diproses dan akan
diumumkan pd Tambahan Berita Negara (TBN) dan
diberi Nomor Harta Kekayaan (NHK). PN wajib
mengingat NHK untuk kebutuhan pelaporan
berikutnya. TBN dan Poster Pengumuman akan
disampaikan kpd PN melalui instansi masing-masing
Penyelenggara
4. PN wajib menempelkan Poster Pengumuman tsb pada
media pengumuman di kantor/instansi PN dan
menyampaikan lembar pemberitahuan pengumuman
LHKPN di instansi ke KPK
Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak
memenuhi
kewajiban
terkait
LHKPN
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal
20 undang-undang yang sama akan dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan perundangundangan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010)
Data Statistik Penyampaian LHKPN
(s/d. 27 Desember 2011)
No
Jumlah
Uraian
1 Jumlah Wajib Lapor LHKPN
LHKPN
Model KPK-A
Pejabat
%
LHKPN
Model KPK-B
Pejabat
%
Pejabat
%
222
100%
111
100%
111
100%
2
Wajib Lapor LHKPN yang telah
menyampaikan LHKPN
128
58%
98
88%
30
27%
3
Wajib Lapor LHKPN yang
belum menyampaikan LHKPN
94
42%
13
12%
81
73%
74
33%
64
58%
10
34%
54
24%
34
31%
20
25%
Wajib Lapor LHKPN yang telah
4 menyampaikan LHKPN dan
telah diumumkan
Wajib Lapor LHKPN yang telah
5 menyampaikan LHKPN tetapi
belum diumumkan
Data Statistik Penyampaian LHKPN Per Unit Kerja
(s/d 27 Desember 2011)
Menyerahkan LHKPN
No
Unit Kerja
Sudah
Belum
Jumlah
Model-A
%
Model-B
%
Model-A
%
Model-B
%
1 Kantor Pusat
29
82,86
7
20,00
6
17,14
28
80,00
35
2 Fak. Sastra & Seni Rupa
9
100,00
2
22,22
0,00
7
77,78
9
3 Fak. K I P
11
100,00
0,00
0,00
11
100,00
11
4 Fak. Hukum
8
100,00
1
12,50
0,00
7
87,50
8
5 Fak. Ekonomi
6
85,71
5
71,43
14,29
2
28,57
7
6 Fak. I S I P
8
100,00
1
12,50
0,00
7
87,50
8
7 Fak. Pertanian
7
100,00
7
100,00
0,00
0
0,00
7
8 Fak. Kedokteran
3
37,50
1
12,50
5
62,50
7
87,50
8
9 Fak. Teknik
10
90,91
4
36,36
1
9,09
7
63,64
11
10 Fak. M I P A
7
100,00
2
28,57
0
0,00
5
71,43
7
Jumlah
98
30
1
13
81
111
Data Statistik Penyampaian LHKPN
Yang Sudah Diumumkan (s/d. 27 Desember 2011)
Diumumkan
No
Unit Kerja
Sudah
Belum
Model-A
%
Model-B
%
Model-A
%
Model-B
%
1 Kantor Pusat
19
65,52
4
57,14
10
34,48
3
42,86
2 Fak. Sastra & Seni Rupa
7
77,78
1
50,00
2
22,22
1
50,00
3 Fak. K I P
7
63,64
0,00
4
36,36
4 Fak. Hukum
7
87,50
0,00
1
12,50
1
100,00
5 Fak. Ekonomi
4
66,67
1
20,00
2
33,33
4
80,00
6 Fak. I S I P
5
62,50
1
100,00
3
37,50
0
0,00
7 Fak. Pertanian
3
42,86
0,00
4
57,14
7
100,00
8 Fak. Kedokteran
1
33,33
0,00
2
66,67
1
100,00
9 Fak. Teknik
6
60,00
1
33,33
4
40,00
3
75,00
10 Fak. M I P A
5
71,43
2
100,00
2
28,57
0
0,00
Jumlah
64
10
34
0,00
20
Laman LHKPN
 Informasi terkait LHKPN dapat diperoleh di
Laman KPK dengan alamat : www.kpk.go.di
pada menu LHKPN
 Form LHKPN Model A dan B beserta panduan
pengisiannya dapat diunduh pada laman dan
menu di atas, pada sub menu UNDUH FORM
DAN JADWAL BIMTEK atau dapat mengkopi
di Bagian Kepegawaian Kantor Pusat UNS
Sekian
Terima Kasih

similar documents