Menguatkan langkah - BAPSI UNDIP

Report
Memantapkan Langkah Undip
sebagai PTN-BH
(PP no 81/ 17 Oktober 2014)
PR4
Rakerta 10 Desember 2014
Menuju PTN-BH: Kriteria Kinerja
•
•
•
•
1.Akademik
– Publikasi pada jurnal terindex Scopus
– Kwalitas dan kwantitas Riset/ Riset Hilir utk masyarakat
– Akreditasi Universitas dan Prodi; Akreditasi International
– Pengembangan Jurnal terakreditasi/ terindex scopus
– Kerja sama Industri; Kerja sama Riset Internasional
– Exchange student / DD/ CTS
– QS ranking 500 besar dunia (dalam transisi 2 tahun)
2. Tata Kelola
– Taat terhadap peraturan; Tidak ada masalah hukum; PNBP >100M
– BPTN-BH (Biaya Pendidikan Tinggi Negri), revisi PP58 2013, block grant
– Dana non PNBP (damas,biaya pendidikan;dana abadi;pendapatan satuan
usaha Undip;kerjasama Tridharma;Pemanfaatan Aset/ RGA/
3. Afirmasi Masyarakat Miskin
– Bidik Misi
– UKT
– Afirmasi
4. Prestasi Mahasiswa: Nasional/ Internasional
Key Performance Indicator PTNBH
KPI
PRESTASI MAHASISWA
UNDIP RANKING HISTORY
QS World University Rankings® 2014/15
Indonesia
University
Rankings
No.4
QS World
University
Rankings
Ranking
QS World
University
Rankings
Jumlah Publikasi Undip Terindeks Scopus
Undip terus meningkat, harus
dipertahankan
Bulan April 2014: 651
Bulan Juli 2014: 683
s
Scopus indexed publication by September 2014
No
University
1
2
3
4
5
Total
document
Institut Teknologi Bandung
3912
Universitas Indonesia
3319
Universitas Gajah Mada
1897
Institut Pertanian Bogor
1470
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
1030
6
7
8
9
10
Universitas Diponegoro
Universitas Padjadjaran
Universitas Brawijaya
Universitas Airlangga
Universitas Hasanuddin
709
632
623
616
426
Publikasi
terindeks
Scopus per
Desember
2014= 734
pada posisi no
6 urutan
universitas
Bukan univ
Bukan univ
Statuta
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84
• Rektor terpilih yang dipilih berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro tetap
sah untuk dilantik sebagai rektor baru dan untuk pertama kalinya akan
melaksanakan peraturan ini
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Senat Universitas yang
masih ada membentuk SA dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku;
Pasal 87
• Undip harus menyesuaikan pengelolaan dalam bidang manajemen
organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku;
BAB III. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PENDIDIKAN (Pasal 17)
• Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang
dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan program
studi, jati diri Undip, kompetensi lulusan, tantangan lokal,
regional dan global serta sekurang-kurangnya memenuhi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI).
PENELITIAN (Pasal 24)
1.
2.
3.
4.
5.
8
Undip menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu
menghasilkan INOVASi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan daya saing bangsa.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik
secara mandiri oleh Undip maupun melalui kerja sama dengan lembaga,
badan usaha dan/atau organisasi lain baik nasional dan/atau
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan penelitian Undip dapat berupa penelitian monodisiplin,
multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan orientasi dan ciri Undip, kompetensi keilmuan
dan sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada
masyarakat.
Pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai dan pesisir secara
berkelanjutan merupakan orientasi dan ciri Undip sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
Pasal 24
8. Undip memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian
Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal
internasional yang diakui Kementerian, memperoleh hak
kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri,
inovasi, teknologi tepat guna dan/atau buku yang
digunakan sebagai sumber belajar.
Pasal 25
2. Undip wajib mengalokasikan dana paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari biaya operasional Undip untuk
kegiatan penelitian.
3. Undip berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh
dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian
untuk pengembangan Undip.
Pengabdian kepada Masyarakat
(Pasal 26)
1. Undip menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan dan/atau kerja
sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi
akademik yang dimiliki.
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam
penerapan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian untuk
membangun bangsa, dan berperan serta memberdayakan
dan memajukan masyarakat.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai
proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan
pematangan Sivitas Akademika.
SISTEM PENGELOLAAN: ORGAN UNDIP (Pasal 28-67)
• Organ Undip terdiri atas: a. MWA; b. Rektor; c. SA; (Pasal 28)
• Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal
dari unsur: Menteri; Gubermur Jawa Tengah; Rektor; Ketua SA;
Tokoh Masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang; Alumni Undip
berjumlah 1 (satu) orang; Guru Besar Undip berjumlah 4 (empat)
orang di luar Ketua SA; Dosen Undip bukan Guru Besar berjumlah
3 (tiga) orang; Tenaga Kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
Mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang. (Pasal 32)
Pasal 33
• Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
berdasarkan usulan dari SA.
Pasal 37: Dalam melaksanakan tugasnya MWA dibantu oleh KA.
Rektor dan Wakil Rektor (Pasal 39)
1. Rektor merupakan pemimpin dalam mengelola dan
menyelenggarakan tugas dan fungsi Undip yang dibantu oleh
Wakil Rektor.
2. Dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dan fungsi
Undip, Rektor dibantu oleh paling banyak 4 (empat) Wakil
Rektor.
3. Selain Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Rektor dapat dibantu oleh Sekretaris Universitas.
4. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil
Rektor dan Sekretaris Universitas sekurang-kurangnya terdiri
atas bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian dan inovasi,
pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan kerja
sama, serta keuangan dan administrasi umum
Pasal 40
• Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA
untuk memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.
• Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor dengan persetujuan MWA untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Senat Akademik (Pasal 47)
• SA terdiri dari: anggota ex-officio yang terdiri dari Rektor, Wakil
Rektor; Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah; wakil Dosen yang
mewakili bidang ilmu pengetahuan; dan/atau teknologi atau
kelompok bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
• Wakil Dosen yang mewakili bidang ilmu sebanyak 3 (tiga) kali
jumlah anggota SA ex-officio
Pasal 50
1. SA dapat membentuk DGB untuk memberikan masukan
kepada organ Undip.
3. Anggota DGB merupakan wakil Guru Besar dari setiap Fakultas
paling banyak 5 (lima) orang.
4. Guru Besar anggota SA tidak dapat dipilih sebagai anggota DGB.
ORGANISASI FAKULTAS (Pasal 51)
1. Fakultas terdiri atas Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas dan Departemen;
a. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh paling banyak 4
(empat) orang Wakil Dekan;
– Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
– Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
b. Senat Fakultas selanjutnya disingkat SF dipimpin oleh seorang ketua dan
dibantu oleh seorang sekretaris;
c. Departemen dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang
sekretaris
2. Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Senat dan Sekretaris Senat Fakultas,
serta Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen diangkat untuk
masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan
yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
ORGANISASI SEKOLAH (Pasal 52)
• Selain Fakultas, Undip dapat membentuk
Sekolah sebagai unsur pelaksana akademik
sesuai dengan kebutuhan.
• Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa Sekolah Pascasarjana, Sekolah
Vokasi atau Sekolah Profesi.
• Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan dan
dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang
Wakil Dekan.
KETENAGAAN (Pasal 55)
1. Pegawai Undip terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a) aparatur sipil negara;
b) pegawai tetap Undip; dan
c) pegawai tidak tetap Undip.
3. Gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Undip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam
suatu sistem manajemen kepegawaian.
Pasal 56
1. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus aparatur sipil
negara dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Undip yang
dilandasi dengan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja dalam
suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
2. Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan
yang berstatus aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dosen aparatur sipil negara yang berasal dari kementerian/lembaga lain
dapat diangkat sebagai Dosen Undip berdasarkan usulan dari Fakultas
dan kebutuhan Undip.
9. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga
Kependidikan Undip berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan
kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
10. Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan
penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen
atau Tenaga Kependidikan Undip diatur dengan Peraturan Rektor.
Rencana Induk Pengembangan
(Pasal 71)
1. Sistem perencanaan Undip dituangkan dalam bentuk
dokumen perencanaan Undip.
3. Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
5. Dokumen perencanaan Undip mencakup:
a. Rencana Induk Pengembangan merupakan rencana jangka panjang yang disusun
oleh Rektor dan disahkan oleh MWA dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi
organ Undip dalam pencapaian tujuan jangka panjang Undip;
b. Rencana Strategis merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan Undip
berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor pada masa awal
jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan
jangka menengah Undip; dan
c. RKA merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program
kerja tahunan Undip yang merupakan penjabaran dari Renstra Undip.
PENDANAAN DAN KEKAYAAN (bab 9 pasal 73)
2. Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan
pendidikan tinggi juga dapat berasal dari:
a) masyarakat;
b) biaya pendidikan;
c) pengelolaan dana abadi;
d) pendapatan dari badan/satuan usaha Undip;
e) kerjasama Tridharma;
f) pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan
tinggi; dan/atau
g) sumber lain yang sah.
3. Penerimaan Undip dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan penghasilan Undip yang dikelola secara otonom.
4. Penerimaan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan
penerimaan negara bukan pajak.
BAB X: KETENTUAN PERALIHAN ps 84
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a) semua organ dan unsur pelaksana organisasi Undip yang telah
dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan ditetapkannya organ
yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
b) semua personalia keanggotaan dari organ Undip dan pejabat di
lingkungan Undip baik struktural maupun tugas tambahan pada unsur
pelaksana organisasi Undip sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
belum berakhir masa tugasnya atau masih menjabat, masih tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan
yang ditentukan dalam keputusan pengangkatannya;
c) Rektor terpilih yang dipilih berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro
tetap sah untuk dilantik sebagai rektor baru dan untuk pertama
kalinya akan melaksanakan peraturan ini
d. pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
tetap diterapkan sampai dengan akhir tahun
anggaran paling lambat tanggal 31 Desember
2016 dan sekaligus menetapkan neraca awal; dan
e. perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh
Undip sebelum ditetapkan sebagai perguruan
tinggi negeri badan hukum dengan pihak lain
tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian
tersebut
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Senat Universitas yang masih ada membentuk SA
dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku;
Pasal 87
• Undip harus menyesuaikan pengelolaan dalam bidang
manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan,
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku;
Revisi PP 58: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
58 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM
• Telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan dengan
merevisi PP No 58 Tahun 2013 bahwa PTN BH diberi
otonomi keuangan berupa block grant.
• Besarnya block grant sangat tergantung dari KPI
masing-masing PT untuk menuju WCU
• BOPTN akan diubah menjadi BPTN (Biaya Pendidikan
Tinggi Negeri) sehingga bisa dipakai untuk melakukan
belanja Modal
• Setelah 2 tahun PTN BH harus bisa masuk ke rangking
500 besar dunia. Untuk itu, maka dana penelitian akan
ditambah terutama untuk meningkatkan kwalitas
penelitian (publikasi internasional) termasuk
pendanaan penulisan artikel.
SOTK
Majelis Wali Amanat
Membawahi :
1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
2. Komite Audit
MWA dan Rektor melakukan koordinasi dengan:
• Senat Akademik
• Dewan Guru Besar
Pimpinan Universitas
•
•
•
•
•
Rektor
WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
WR Bidang Sumber daya dan Organisasi
WR Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama
WR Bidang Komunikasi, Informasi dan Bisnis
Pimpinan Universitas
Membawahi:
• Sekretaris Universitas, Pelaksana Administrasi
– Biro Keuangan
– Biro Umum Kepegawaian dan Aset
– Biro Hukum, Promosi dan Humas
– Biro Pendidikan dan Kemahasiswaan
• Kantor Manajemen Mutu
• Kantor Audit Internal dan Manajemen Resiko
WR (1) Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan (Ketua LP2MP)
Pengembang dan Pelaksana Strategis
• Direktorat Pengembangan Pembelajaran
• Direktorat Pengembangan Program Akademik
• Direktorat Kemahasiswaan dan Karir
WR (2)Bidang Sumber daya dan
Organisasi
Pengembang dan Pelaksana Strategis
• Direktorat SDM
• Direktorat anggaran dan keuangan
• Direktorat Pengembangan Sarana dan
Prasarana
WR (3) Bidang Riset, Inovasi dan
Kerjasama (Ketua LPPM)
Pengembang dan Pelaksana Strategis
• Direktorat Riset dan Pengabdian kepada
Masyarakat
• Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil
Riset
• Direktorat Kerjasama dan Program
Internasional
WR (4) Bidang Komunikasi, Informasi
dan Bisnis
Pengembang dan Pelaksana Strategis
• Direktorat Komunikasi dan Hubungan Alumni
• Direktorat Pengembangan Bisnis dan Usaha
Komersial
• Direktorat Data dan Sistem Informasi
Pelaksana Akademik
1. Fakultas Hukum
1. Departemen
2. Fakultas Pertanian dan
Peternakan
1. Departemen
3. Fakultas Kesehatan
Masyarakat
1. Departemen
7. Fakultas Teknik
1. Departemen
8. Fakultas Ekonomika dan
Bisnis
1. Departemen
9. Fakultas Ilmu Budaya
1. Departemen
10.Fakultas Psikologi
1. Departemen
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
11.Sekolah pascasarjana
Politik
1. Departemen
5. Fakultas Kedokteran
1. Departemen
1. Program Studi
12.Sekolah Vokasi
1. Program Studi
6. Fakultas Perikanan dan Ilmu 13.LPPM
14.LP2MP
Kelautan
1. Departemen
Penunjang Akademik dan Non
Akademik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Perpustakaan
Unit Pelatihan Bahasa
Laboratorium Terpadu
Rusunawa
Unit Olah Raga dan Seni
Unit Keamanan Kampus
Unit Layanan Pengadaan
Unit Arsip
RS Nasional Diponegoro
Pembahasan IKU
• Evaluasi tahun 2014
• Review tahun 2015
• Target tahun 2016
Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Idris
Dalam rangka mencapai Visi Undip menjadi
Universitas Riset yang unggul pada tahun 2020
• Dirumuskan Arah Kebijakan Universitas (AKU): suatu strategi dan
perencanaan kegiatan yang komprehensif, terprogram, dan terarah sebagai
penjabaran Rencana Strategis (Renstra)
• Menjadi pedoman bagi setiap Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit
Lain di Undip dalam :
– Menyusun program kegiatan Tahun Anggaran 2014 2015?
– Penjabaran Renstra (tak menyimpang dari Renstra)
– Mengkaitkan dengan RBA dan Lakip yang dievaluasi setiap akhir tahun.
• Pelaksanaan kegiatan evaluasi :
– Setiap Unit diwajibkan menetapkan target capaian Indikator Kinerja
Undip (IKU) tahun 2014 di awal Tahun Anggaran, 2015?
– Penetapan target capaian IKU harus mendasarkan pada capaian IKU tahun
2013, dst capaian th 2014
Strategi 1:2014-2015?
Peningkatan kualitas PENDIDIKAN dan PEMBELAJARAN
• Persentase dosen
- yang membuat buku ajar
- yang melakukan pengembangan materi perkuliahan
- berkualifikasi minimal S-2/Sp 1
- berkualifikasi S-3 / Sp 2
- bersertifikat pendidik
• Persentase Profesor
• Persentase mata kuliah yang menerapkan sistem SCL
(student center learning), kuliah online, menggunakan
Bahasa Inggris, dll.
• Persentase kelulusan mahasiswa berdasarkan masa
studi.
• Persentase kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK
• Jumlah mahasiswa berprestasi (di bidang ilmu pegetahuan,
teknologi, seni, olahraga, dll) tingkat nasional dan
internasional
• Tersedianya peraturan atau dokumen untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran
kurikulum
• Jumlah Program Pascasarjana (diharapkan S2 = S1, dan S3
=1/2 S2)
• Persentase mahasiswa pascasarjana
• Jumlah kerjasama pendidikan (double degree, joint degree,
joint supervision, joint research/ publication, academic
mobility) dengan PT lain DN/LN
•
•
•
•
Angka Partisipasi Kasar (19-23 tahun)
Rasio mahasiswa L/P
Rasio mahasiswa berasal dari Jawa/Luar Jawa
Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya
pendidikan/bidik misi/ afirmasi
• Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat
dan dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal (misal.
perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, internet,
pusat komputer, self access learning, dll.)
• Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran
yang teratur dan berkelanjutan (misal. peralatan pendidikan,
buku, laboratorium pendidikan dan perlatan/bahan pendukung,
ruang kelas, ruang pimpinan, dll.) dan memenuhi rasio minimal
yang disyaratkan.
Strategi 2:
Peningkatan kualitas dan kuantitas PENELITIAN dan KARYA
ILMIAH/ TEKNOLOGI/ SENI
• Jumlah Riset yang dibiayai oleh pendanaan nasional/internasional
• Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan
nasional/internasional
• Jumlah publikasi di jurnal internasional
• Persentase dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi
• Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
• Persentase dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi
• Persentase dosen terlibat dalam karya HKI
• Jumlah penelitian mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.
• Jumlah penelitian yang dibiayai dengan dana PNBP
• Persentase dosen/peneliti yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai
dengan dana PNBP
• Jumlah karya ilmiah/teknologi/seni yang dibiayai dengan dana PNBP
•
•
•
•
Jumlah layanan Laboratorium penunjang penelitian
Jumlah laboratorium yang terakreditasi
Jumlah buku yang dimiliki
Jumlah jurnal:
- yang dilanggan.
- yang terakreditasi DIKTI
- terindek Scopus
- yang terindek Thomson-ISI
• Jumlah kerjasama dalam penelitian
• Persentase dosen/peneliti yang terlibat dalam
kerjasama penelitian
• Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian
Strategi 3:
Peningkatan kualitas dan kuantitas PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
•
•
•
•
Jumlah IPTEKS hasil penelitian yang diaplikasikan.
Jumlah UMKM yang diberdayakan.
Jumlah desa binaan.
Jumlah kerjasama industri/jasa/kegiatan pemberdayaan
masyarakatJumlah IPTEKS hasil penelitian yang diaplikasikan.
• Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
• Jumlah kegiatan pengabdian yang dibiayai dengan pendanaan
nasional.
• Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang
dibiayai dengan dana PNBP
• Persentase dosen yang mengikuti kegiatan
pengabdian dengan dana PNBP
• Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
• Terbentuknya inkubator bisnis/ RGA
• Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang
dibiayai dengan pendanaan nasional/PNBP/pihak
lain
Strategi 4:
Peningkatan Kapasitas SDM, TATA KELOLA dan
KEMANDIRIAN PERGURUAN TINGGI
• Masuk dalam ranking universitas di dunia dan asia
berdasarkan pemeringkatan yang terkualifikasi seperti QS,
QS star, Web Webometrics, Repository Webometrics.
• Jumlah prodi terakreditasi A
• Jumlah prodi terakreditasi B
• Jumlah prodi terakreditasi internasional
• Tersedianya dokumen pengembangan SDM dan analisis
jabatan
• Jumlah tenaga kependidikan yang megikuti diklat teknis/
studi lanjut
• Mendapatkan predikat/opini laporan keuangan WTP dari
KAP
• Persentase serapan anggaran
• Persentase aset yang berfungsi dan dapat diakses
dengan baik/ tersedianya sistem informasi aset
• Persentase aset yang digunakan dengan SOP
(kecukupan dan mutu)
• Memiliki unit-unit RGA yang dapat membantu
operasional Undip dari spin of hasil riset
(PTNBH?)
• Persentase peningkatan kontribusi finansial hasil
kerjasama institusi (non Tuition fee/PNBP)
• Persentase peningkatan kontribusi finansial hasil
unit usaha terhadap institusi (PTNBH >100M)
Kebutuhan data kinerja Undip
•
•
•
•
Indikator kinerja Utama (IKU) kementrian
Indikator kinerja kegiatan (IKK) kementrian
Out put Dikti
Indikator Kinerja Universitas:
–
–
–
–
–
–
Nama indikator (deskripsi rumusan)
Uraian Kinerja
Jumlah capaian hasil kinerja
Waktu realisasi capaian
Biaya
Unit kerja
Terimakasih
Maturnuwun

similar documents