3. Perpajakan BOS 2014

Report
Penggunaan dana BOS dikelompokkan
menjadi dua :
 Belanja
barang / jasa
Honorarium
Kewajiban Perpajakan
Dana BOS
• Pemotongan PPh
• Pemungutan PPN
• Pengenaan BEA MATERAI
Unit Penerima BOS
• SEKOLAH NEGERI
• SEKOLAH SWASTA
 Penanggung jawab /
 Penanggung jawab /
bendaharawan BOS
bendaharawan BOS
merupakan Pemungut
bukan merupakan
PPN
Pemungut PPN
 Harus terdaftar
sebagai WP
1. Pembelian
ATK/bahan/penggandaan/komputer/lain-lain :
Bendaharawan tidak perlu memungut PPh
Pasal 22 sebesar 1,5 % (PMK No.
154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010)
Bagi Sekolah Negeri:
 Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai
pembelian lebih dari Rp 1 juta atas penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP)
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan
Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah
PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1 juta dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN
yang terutang dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan
Pemerintah. Bendaharawan pemerintah tidak perlu
memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa
yang dilakukan oleh bukan PKP (berapapun harga
barang atau jasa yang dibeli)
Bagi Sekolah bukan Negeri
Tidak mempunyai kewajiban memungut PPN
tetapi kalau membeli di Pengusaha Kena
Pajak (PKP) maka membayar PPN kepada
pihak penjual bersangkutan (yang melakukan
penyetoran PPN tersebut adalah PKP
tersebut).
2.Pengadaan buku teks pelajaran
Bagi Sekolah Negeri
 Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (PMK
No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010)
 Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan
buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang
dibebaskan.
3. Pemberian honor pada kegiatan di sekolah
(bukan honor bulanan). Semua
bendaharawan/penanggung jawab dana BOS
baik pada sekolah negeri maupun sekolah
bukan negeri :
 Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta
kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan
menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 %
dari jumlah bruto honor
 Golongan I dan II dengan tarif 0 % (nol persen).
 Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari
penghasilan bruto.
 Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen)
dari penghasilan bruto.
4. Membayar honorarium Guru tidak tetap (GTT),
Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak
Tetap (PTT) yang dibayarkan bulanan
 untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp
2.025.000,- tidak dipungut PPh Pasal 21.
 Untuk honorariumnya lebih dari Rp
2.025.000 maka diperhitungkan terlebih
dulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP).
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) Tahun 2013, adalah:
 Status sendiri Rp 24,30 juta
 Tambahan status kawin Rp 2,025
juta
 Tambahan tanggungan keluarga,
maksimal 3 orang @
Rp 2,025
juta
Pedoman Pembayaran Honorarium
Tenaga Lepas Sekolah Negeri/Swasta
No
Besarnya Upah Harian
Tidak lebih
dari
1
Rp.200.000
2
Rp.200.000
Lebih dari
Besarnya Upah Bulan
Berjalan
Tidak lebih
dari
Lebih dari
Rp.1.320.000
Tdk
dikenakan
Rp.1.320.000
3
Rp.200.000
4
Rp.200.000
%PPh
Rp.1.320.000
5%
5%
Rp.1.320.000
5%
Dokumen yang dikenakan Bea
Materai
Dokumen yang dikenakan
Bea Materai tarif
Rp.6.000,00
 Surat yang memuat
jumlah uang yang
mempunyai harga
nominal lebih dari
Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah)
Dokumen yang dikenakan
Bea Materai dengan tarif
Rp.3.000,00
 Surat yang memuat
jumlah uang yang
mempunyai harga
nominal lebih dari
Rp.250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah)
sampai dengan Rp.
1.000.000,00 (satu juta
rupiah)
PEMUNGUTAN PAJAK
-PEMBAYARAN PEMBELIAN KONSUMSI
DIPUNGUT PPh PASAL 23 SEBESAR 2%, BAGI
YANG TIDAK PUNYA NPWP DIPUNGUT 4%.
- HONOR KEGIATAN GURU UNTUK GOL II TIDAK
DIKENAKAN PAJAK.
- PEMBAYARAN HONOR KEGIATAN GURU GOL III
DAN GTT DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 5%
, BAGI YANG TIDAK PUNYA NPWP 6%.
- PEMBAYARAN HONOR KEGIATAN GURU GOL IV
DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 15% , BAGI
YANG TIDAK PUNYA NPWP 18%.
TERIMA KASIH…
SEMOGA BERMANFAAT…

similar documents