H2 - WS 2 R. Komisi Utama - SESI 1

Report
DR. ABDUL MALIK, SE., M.Si.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
Jakarta, 13 November 2014
1
Undang - Undang
1
No. 14 Tahun 2008
Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
2
Informasi
Yang
Wajib
Disediakan Dan Diumumkan
Bab IV
3 Bagian kesatu
pasal 9 ayat 2 (c)
Informasi
yang
Wajib
Disediakan dan Diumumkan
Secara
Berkala
adalah
informasi mengenai laporan
2
keuangan;
2014 (Setelah Perubahan)
TOTAL PENDAPATAN
2015
Rp.
Rp.
2.945.807.576.409,96 2.781.479.182.194,-
2014
27%
2015
11%
24%
65%
62%
PAD
Perimbangan
11%
Lain-lain
3
2014
KEMAMPUAN APBD
2015
(Setelah Perubahan)
(%)
3.144. 424. 358. 577,68 2.910.479. 182. 194,-
2014
8,04
2015
43%
60%
57%
Belanja Langsung
TURUN
40%
Belanja Tidak Langsung
4
Bidang Pendidikan
Rp. 1.205.226.374.459,00
42,97 %
Bidang Kesehatan
Rp.
183.502.855.777,00
6,54 %
Rp.
Bidang Infrastruktur
19,69 %
Rp.
Bidang lainnya
558.041.273.500,00
887.686.746.424,00
30,8 %
5
Bidang Pendidikan
Rp. 1.292.252.756.895
44,4 %
Bidang Kesehatan
Rp.
256.122.168.033
8,8 %
Rp.
509.333.856.883
Bidang Infrastruktur
17,5 %
Rp.
Bidang lainnya
852.770.400.382
29,3 %
6
Masyarakat
memiliki kemudahan
untuk mengetahui serta
memperoleh informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan
aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah
Masyarakat menggunakan haknya untuk menghadiri, memantau
atau memberikan masukan dalam proses perencanaan ,
pembahasan dan pengambilan keputusan , monitoring dan
evaluasi atau proses pertanggungjawaban
Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam
bentuk dokumen atu proses pelaksanaan kegiatan perencanaan
penganggaran
7
Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Anggaran
di Web Site Kabupaten Malang
(www.malangkab.go.id)
Keikutsertaan publik dalam proses penggaran
melalui 1) Musrenbang dari tingkat Desa sampai
Kabupaten , 2) Forum – forum SKPD
Ketersediaan informasi APBD melalui 1) ringkasan
dan cara membaca APBD 2) leaflet.
8
Bidang Akuntabilitas Publik
Otonomi Awards 2010 dan 2012
9
mudah mengetahui dan mengakses informasi
tentang kebijakan, program dan kegiatan yang
dilaksanakan pemerintah daerah
mudah memperoleh dokumen setiap program dan
kegiatan dalam Lampiran APBD
dapat memberikan masukan dalam proses
perencanaan, pengambilan keputusan, dan
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
10
Instrumen Pemerintah pusat & Provinsi dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan di Kabupaten Malang
Memperkuat dan mempermudah DPRD dalam
menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan
Masyarakat dapat memberikan masukan dalam
proses perencanaan, pengambilan keputusan,
dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
11

Dengan BPPT
• Diawali dengan pendampingan penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Teknologi
Informasi
• Selanjutnya beberapa aplikasi e-Government

Dengan Pihak Ketiga (Penyedia) lainnya
melalui mekanisme pengadaan barang dan
jasa pada umumnya.
•
•
•
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian,
Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur nomor:
119/351/421.022/2012 dan nomor: 05/KB/BPPTPemkab.Malang/01/2012
Perjanjian Kerja Sama antara Balai IPTEKnet dengan Pemerintah
Kabupaten Malang tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi
Informasi Dalam Rangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 nomor: 90.09/PKS/IPTEKnetBPPT/09/2012 dan nomor: 119/159.1/421.022/2012
Perjanjian Kerja Sama antara Balai IPTEKnet dengan Pemerintah
Kabupaten Malang tentang Pembangunan Aplikasi e-Government
Dalam Rangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang
Tahun 2013-2017 nomor: 90.09/PKS/IPTEKnet-BPPT/09/2013 dan
119/159.1/421.024/2013
•
•
•
•
•
Dokumen Rencana Induk Pengembangan
Teknologi Informasi Dalam Rangka
Mendukung Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Malang Tahun 2013-2017
Sistem Informasi Dashboard Keuangan
Sistem Informasi Peta Desa Tertinggal
Sistem Informasi Dashboard Perizinan
Terpadu
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas

Latar Belakang




Perlunya efisiensi dan efektifitas pengembangan TI
Tuntutan jaman pemanfaatan TI di semua lini dalam
proses bisnis pemda
Instruksi pemerintah untuk peningkatan peran TI dalam
pembangunan daerah
Tujuan

Pembuatan dokumen rencana induk pengembangan
TI sebagai acuan pengembangan TI Kabupaten
Malang 2013 - 2017 dalam rangka mendukung
pembangunan daerah dan sistem inovasi daerah
•
Merupakan sistem informasi eksekutif
bidang keuangan yang menyajikan informasi
bagi pengambil kebijakan sebagai alat
monitoring
dalam
bentuk
tampilan
dashboard yang berbentuk grafikal, yang
meliputi:
• Monitoring Realisasi Penyerapan Anggaran
• Realisasi Pencairan SP2D
• Monitoring Sisa Uang Persediaan pada Bendahara
Pengeluaran
• Monitoring Permintaan Pembayaran yang disetujui
• Realisasi PBB


Sistem monitoring dan evaluasi desa
tertinggal dan sangat tertinggal dibangun
dengan tampilan peta berbasis web yang
interaktif, mudah digunakan dan dipahami;
Para pengambil keputusan di wilayah
Kabupaten Malang memanfaakan Sistem
Informasi Peta Desa Tertinggal di wilayah
Kabupaten Malang, sebagai salah satu
pendukung
keputusan
dan
dalam
pengambilan kebijakan terhadap masalah
desa tertinggal dan sangat tertinggal

Merupakan sistem informasi eksekutif
rekapitulasi perizinan yang dikeluarkan,
seperti: Izin Gangguan, IMB, SIUP.


Menyediakan suatu sistem informasi layanan
Puskesmas yang terintegrasi, mulai dari
registrasi, tindakan, obat-obatan,
pembayaran, dan pelaporan
Tahap Uji Coba di 7 Puskesmas.

Aplikasi yang berhubungan dengan layanan
publik:
• SILADESKEL
• SURAT WARGA
• APLIKASI MANTUNG
SILADESKEL : Sistem Informasi Layanan
Administrasi
Desa/Kelurahan
berbasis
Internet (Online Web)
 Membantu
pekerjaan
perangkat
Desa/Kelurahan dalam melakukan pelayanan
administrasi surat pengantar secara mudah
dan cepat.
 Tahap Uji coba di Kelurahan dan Desa seKecamatan Kepanjen
• Rencana
ke depan terintegrasi dengan
Kecamatan
•
•
•
•
Merupakan fasilitas pada situs web
Pemerintah Kabupaten Malang
http://www.malangkab.go.id
Warga dapat menyampaikan pengaduan,
pertanyaan, masukan kepada Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, dan SKPD terkait
Jawaban akan diberikan langsung oleh yang
dituju secara online. Khusus untuk SKPD
harus diketahui dan disetujui oleh Sekretaris
pada SKPD tersebut



Merupakan aplikasi running-text pada
papan LED ukuran 400 x 30 cm yang
digunakan Pasar Subterminal Agribisnis
Mantung
Running-text berisi daftar harga komoditas
sayur dan buah
Harga komoditas tersebut dipergunakan
oleh para pedagang dan pembeli sebagai
dasar dalam melakukan transaksi

similar documents