Ka. DPRD Pekalongan

Report
PERAN DAN BENTUK KOMITMEN DUKUNGAN DPRD
DALAM PELAYANAN SEKTOR AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)
(Dari Millenium Development Goals menuju Sustainable
Development Goals)
Oleh :
Dra. Hj. Hindun, M.H.
(Ketua DPRD Kab.Pekalongan)
PA DA W O R K S H O P A D V O K A S I L E G I S L AT I F DA N E K S E K U T I F
DA L A M R A N G K A P E N I N G K ATA N D U K U N GA N A LO K A S I DA N A
APBD BAGI PEMBANGUNAN AMPL REGIONAL II
YOGYAKARTA, 3 -5 NOVEMBER 2014
 Letak geografis
:
6° – 7 ° 23’ LS
dan 109 ° –
109 ° 78’ BT
 Luas Wilayah
:
± 836,13 km 2
 Batas wilayah
- Di Utara
:
- Di Timur
:
- Di Selatan
- Di Barat
:
:
:
Laut Jawa &
Kota Pekalongan
Kota Pekalongan
& Kab. Batang
Kab.Banjarnegara
Kab. Pemalang
 Wilayah Administrasi : 19 kec, 272 desa,
13 kel
 Jml pend. (2013) : 861.082 jiwa
 Jml pend miskin (2012) : 116.500 jiwa
(13,53 %)
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
UU 17 Tahun 2014 tentang MD3.
UU 7 Tahun 2004 tentang SDA.
PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib
DPRD.
5. Peraturan DPRD Kab. Pekalongan No. 1
Tahun 2014 tentang Tatib DPRD Kab.
Pekalongan
3
FUNGSI DPRD
Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat DPRD mempunyai
fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan .
Berkaitan dengan Kebijakan AMPL fungsi tersebut
dijabarkan melalui :
Legislasi :
Perda tentang Air Tanah, Pengelolaan
Limbah, Pengelolaan Sumber Daya Air
(masih dalam proses pembahasan)
Anggaran :
membahas dan menyetujui perda – perda
APBD: Keberpihakan pada alokasi anggaran
untuk dukungan pelayanan air minum dan
sanitasi
Pengawasan : raker, dengar pendapat, kunker ke lapangan
/ SKPD, melakukan evaluasi kebijakan
secara berkala.
PRODUK PERATURAN DAERAH
DI SEKTOR AMPL
• Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten
Pekalongan Tahun 2011 – 2015
• SK Bupati Pekalongan Nomor : 658 / 228 Tahun 2012
• Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum (RISPAM) pada tahun 2013
5
Proporsi Pendapatan
APBD 2012,2013 dan 2014
Lain-2 Pendapatan yg Sah
Rp. 200.657.745.964,-
Lain-2 Pendapatan yg Sah
Rp. 224.110.551.930,-
PAD
Rp. 108.326.763.424,9,87%
18,28%
71,85%
Dana Perimbangan
Rp.788.721.271.900,-
Total Pendapatan
Rp 1.097.705.781.288,-
2012
Lain-2 Pendapatan yg Sah
Rp 290.540.806.136,PAD
Rp. 213.752.562.969,-
PAD
Rp. 140.593.740.485,18,39%
11,54%
20,40
%
15,01
%
70,08%
Dana Perimbangan
Rp.854.065.106.337,-
64,59%
Dana Perimbangan
Rp.010.896.071.622,-
Total Pendapatan
Rp. 1.218.769.398.752,-
Total Pendapatan
Rp. 1.424.189.440.727,-
2013
2014
Proporsi Belanja
APBD 2012, 2013 dan 2014
Belanja Langsung
Rp.527.309.553.328 ,Belanja Langsung
Rp. 417.928.694.051,-
Belanja Langsung
Rp 612.925.702.330,-
41,16
%
39,81%
58,84 %
60,19%
36,86%
63,14%
Belanja Tidak Langsung
Rp.797.350.592.587,-
Belanja Tidak Langsung
Rp. 715.879.150.888,Total Belanja 2012
Rp 1.133.807.844.939,-
Total Belanja 2013
Rp 1.324.660.145.915 ,-
Belanja Tidak Langsung
Rp 876.349.572.840,Total Belanja 2014
Rp 1.489.275.275.170,-
ALOKASI APBD UNTUK SEKTOR AIR MINUM
(DI LUAR DAK & PAMSIMAS )
TAHUN
JUMLAH (x Rp
1.000,00)
2011
2012
2013
2014
101.930
1.405.690
2.224.384
2.405.000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
Anggaran (x Rp
1.000,00)
1,000,000
500,000
0
2011
2012
2013
2014
ALOKASI APBD UNTUK SEKTOR SANITASI
(DI LUAR DAK)
TAHUN
JUMLAH (x Rp
1.000,00)
2011
2012
2013
2014
105.860
422.700
10.387.979
9.875.306
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
Anggaran (x Rp
1.000,00)
4,000,000
2,000,000
0
2011
2012
2013
2014
HIBAH DARI APBD PADA PROGRAM
PAMSIMAS I DAN II
TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah (x
Rp
1.000,00)
522. 500
650.000
330.000
825.000
935.000
429.840
660.000
660.000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
Anggaran (x Rp
1.000,00)
200,000
0
10
HASIL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AMPL DI
KAB. PEKALONGAN
• Adanya komitmen antara eksekutif dengan legislatif
terkait dengan penganggaran untuk sektor AMPL
• Meningkatnya koordinasi antarpihak di sektor AMPL
• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
AMPL
• Desa Randumuktiwaren Kec. Bojong terpilih sebagai
salah satu desa yang berhasil dalam pengelolaan
Pamsimasnya
• Meningkatnya jumlah capaian penduduk yang telah
terlayani air minum dan sanitasi yang layak
PANDANGAN UMUM DPRD TERHADAP
AMPL
Lembaga DPRD memberikan apresiasi terhadap
kinerja pemerintah daerah dalam mengelola AMPL
dengan model kebijakan bottom – up dan mengacu
pada pemberdayaan masyarakat.
 Dengan model kebijakan tersebut masyarakat
berpartisipasi mulai dari segi finansial maupun hal
lainnya sehingga program ini dapat berjalan dengan
baik dan tidak memberatkan masyarakat karena dari
awal telah di lakukan Sosialisasi kegiatan di tingkat
Kabupaten, Desa / Kelurahan dan adanya pernyataan
kesanggupan dari masyarakat



Meskipun kebijakan AMPL telah dilakukan melalui
mekanisme bottom – up namun dalam praktek di
lapangan masih banyak ditemui keluhan dari
masyarakat mengingat pelaksanaan kegiatan ini tidak
mudah dipahami (rumit). Hal ini harus menjadi
catatan mengingat SDM di desa / kelurahan belum
mampu menyesuaikan prinsip kerja yang dikelola
secara teknokratis
Selain itu masih dijumpai belum maksimalnya peran
kelompok keswadayaan desa / satuan pelaksana
Tantangan AMPL
Tantangan Pemda ke depan dalam merumuskan
Renstra AMPL akan dihadapkan pada fase bonus
demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk
yang membutuhkan air bersih untuk kelangsungan
hidupnya.
 Persoalan peningkatan jumlah penduduk juga
berdampak pada kerusakan kualitas lingkungan
seperti kerusakan sumber mata air, meningkatnya
limbah cair rumah tangga dan industri serta
minimnya daerah resapan air akibat maraknya
pembangunan perumahan dan pertokoan.

Peran Strategis SDGs

Maka dari itu DPRD mendorong agar sasaran
pembangunan AMPL-BM mulai saat ini harus
mempertimbangkan kelestarian ekologis dan
lingkungan dengan merubah arah strategi kebijakan
dari Millenium Development Goals (MDGs) yang
bertumpu pada penyediaan air bersih, menuju
Sustainable Development Goals (SDGs) yang
bertumpu pada kelestarian sumber – sumber mata air
dengan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi
teknologi ramah lingkungan.
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan
konsep kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
berkenaan dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan
manusia sekarang tanpa perlu mengorbankan
kebutuhan generasi mendatang, sehingga dengan
kebijakn tersebut diharapkan Kualitas SDM
mempunyai kesadaran dalam menjaga dan mengelola
lingkungannya
 Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan
menjadi titik penghubung dari pertumbuhan
penduduk, perubahan iklim, kelangkaan air, dan
keberlangsungan keamanan pangan

REKOMENDASI
1.
2.
3.
4.
Kebijakan Pembangunan AMPL di Kabupaten
Pekalongan harus memperhatikan aspek ekologis dan
kelestarian lingkungan agar tidak mengorbankan
generasi mendatang.
Pemerintah dan Masyarakat harus menggalakkan
program Hemat Air di setiap tempat baik dilingkungan
keluarga, kantor, sekolahan dll karena konsumsi air
yang berlebihan akan menimbulkan permasalahan
limbah yang dapat mengancam lingkungan.
Pemerintah harus giat menjaga dan melindungi daerah
resapan air dari pembangunan yang tidak terkontrol.
Pentingnya peningkatan kapasitas tenaga lapangan
pemerintah (fasilitator) untuk menerjemahkan
pelaksanaan AMPL agar mudah dipahami masyarakat.
18

similar documents