Bahan DJPK - Copy

Report
Ditjen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Drs. Yusrizal Ilyas, MPA
Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
SOSIALISASI REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN 2013
PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN T.A.2014
JAKARTA, 16 April 2014
Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara
“ Keuangan
Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan. ”
Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2
Aturan Terkait Dana Dekon & TP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang
disempurnakan dengan PP 23 Tahun 2011
PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan PMK 248 Tahun 2010
SEB 3 Menteri No. 0442/MPPN/11/2010, SE-696/MK/2010, 120/4693/SJ tentang
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta
Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
PMK 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari
Dana Dekonsentrasi dan DanaTugas Pembantuan Sebelum TA 2011
3
Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Dana Dekonsentrasi : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di
daerah.

Tugas Pembantuan : penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan

Dana Tugas Pembantuan : dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
4
Prinsip Pendanaan Dekon/TP
1. Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (mengacu PP 38/2007)
2. Pendanaan Dekon hanya diperuntukkan mendukung penguatan dan pemberdayaan
peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik
3. Pendanaan TP hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom
4. Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan
meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing)
5. Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam
rangka mendukung penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, & pro poor)
6. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/ Walikota
sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas
pusat dan daerah
7. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD
perihal rencana Penyelenggaraan Dekon/TP
8. Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna
mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian
5
Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi
•
•
•
Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak
menambah aset tetap
Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk
pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan
barang/jasa dan penunjang lainnya
Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan
masing-masing K/L
Jenis Kegiatan
Akun
Keterangan
Kegiatan Utama (Non Fisik) :
Belanja Barang sesuai Tidak menambah
Sinkronisasi, Evaluasi, Pengedalian, peruntukannya
aset
Supervisi, Penyuluhan, dsb.
Kegiatan Pendukung/ Penunjang:
Pengadaan Barang/ Jasa,
penunjang lainnya
Belanja Barang
Penunjang Kegiatan
Dekon (Kode Akun
521311)
Tidak menambah
aset
* Berdasarkan PMK 156/2008 yang disempurnakan dengan PMK 248/2010
6
Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan
•
•
•
Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset
pemerintah.
Sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas
administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya
Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L
Jenis Kegiatan
Akun
Keterangan
A. Kegiatan Utama TP :
1.
Fisik : Pengadaan tanah, bangunan,
peralatan dan mesin, jalan, irigasi,
dan jaringan, serta dapat berupa
kegiatan yang bersifat fisik lainnya
Belanja Modal sesuai
peruntukannya
Menambah Aset
2.
Fisik Lainnya (Barang Habis Pakai) :
Obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit
dan pupuk yang diserahkan kepada
Pemda
Belanja Barang Fisik
Lainnya TP (521411)
Tidak Menambah Aset
Belanja Barang Penunjang
Kegiatan TP (521321)
Dapat Menambah
Aset Tetap
B. Kegiatan Pendukung/Penunjang :
Pengadaan barang/jasa, penunjang lainnya
7
Proses Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur
Kementerian/Lembaga
Menjabarkan urusan
Pemerintah dalam rincian
Program dan Kegiatan
Memberitahukan indikasi
program dan kegiatan
kepada Daerah Penerima
Menetapkan Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Daerah
memperhatikan
skala prioritas;
alokasi anggaran;
lokasi kegiatan.
pertengahan bulan
Juni dan/atau
setelah pagu
sementara
tentang program dan
kegiatan yang akan
didekon/
di-tp-kan
mengusulkan SKPD yang sesuai
dengan bidang tugas yang ditangani
Menyampaikan usulan SKPD paling
lambat akhir bulan Juni
memberitahukan RKA-KL ke DPRD
Menyampaikan Peraturan
tersebut kepada daerah
penerima
setelah terbitnya
Perpres RABPP
paling lambat
minggu 1 bulan
Desember
(pada saat pembahasan RAPBD)
dalam rangka sinkronisasi dan
sinergisitas program/kegiatan
Hal-Hal yang Diperhatikan dalam
Penganggaran Dana Dekon/TP
1. Pagu dana yang akan dilimpahkan/ditugaskan merupakan pagu dari K/L.
2. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L harus
memperhitungkan kebutuhan anggaran:
a) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
b) Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum dihibahkan;
c) Honorarium pejabat pengelola keuangan;
d) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan.
3. Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja mulai tahun 2011,
maka dalam penyusunan RKA-KL agar diperhatikan hal-hal sbb:
a) Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I
sesuai dengan hasil restrukturisasi;
b) Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenis dan satuan output) dan besarnya
alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD
dituangkan dengan jelas dalam RKA-KL;
c) Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus sudah dilengkapi
pada saat penelaahan RKA-KL.
9
EVALUASI PENDANAAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN 2012
10
Alokasi Dana Dekonsentrasi Th. 2012-2013
Alokasi Dana Tugas Pembantuan Th. 2012-2013
11
A. Terkait dengan Penggunaan Jenis Belanja
1. TA. 2013, proporsi belanja modal merosot sangat signifikan. hal ini
mengindikasikan 2 kemungkinan, yaitu:
• dana TP lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik lainnya
(tidak menambah aset tetap); atau
• dana TP masih ada yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik
2. Proporsi belanja bantuan sosial yang cukup besar dengan tren yang cenderung
meningkat
CATATAN
1. hendaknya dana TP diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan urusan Pusat
yang juga memperhatikan peningkatan alokasi belanja modal yang mempunyai
efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan perekonomian
daerah.
2. Kementerian/lembaga perlu mengkaji kegiatan Dekon-TP yang menggunakan
komponen belanja bantuan sosial, apakah kegiatan tersebut masih tepat untuk
dilaksanakan baik dilihat dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan,
prinsip pendanaan Dekon-TP, maupun dari ketentuan belanja sosial.
12
B. Terkait dengan Pengalihan Dana Dekon-TP yang Sudah
Merupakan Urusan Daerah Menjadi Dana Transfer (DAK)
• 57,14% menyatakan telah mengetahui tentang isu
pengalihan ini, sedangkan lainnya sebesar 42,86%
menyatakan tidak mengetahui.
• Dari SKPD yang menyatakan telah mengetahui tentang
isu pengalihan tersebut, sebanyak 72,50% sudah
mengantisipasi dengan pengusulan program/kegiatan
Dekon-TP yang merupakan urusan pusat, sedangkan
sisanya sebanyak 25% responden belum mengantisipasi
CATATAN
• K/L hendaknya menginformasikan kepada SKPD penerima dana dekon-TP
akan adanya rencana pengalihan tersebut sehingga perencanaan
program/kegiatan yang akan dilimpahkan atau ditugaskan sesuai dengan
kewenangannya
13
C. Terkait dengan Aspek Pelaksanaan
a) Salinan peraturan menteri/pimpinan lembaga tentang Pelimpahan Kegiatan
Dekonsentrasi kepada Gubernur dan/atau Penugasan Kegiatan Tugas Pembantuan
Kepada Gubernur/Bupati/Walikota
• 55,71% menyatakan sudah menerima,
sedangkan 44,29% menyatakan tidak menerima
CATATAN
Ps 4 PMK 156/2008  KL menetapkan dan menyampaikan
Peraturan Menteri/Pimpinan lembaga tsb kepada daerah
penerima dana Dekon-TP, tembusan kepada Menkeu c.q. DJA
dan DJPK, Mendagri dan Menneg PPN.
b) Kendala Penyaluran
dan Pencairan dana
Dekon-TP
14
4. Terkait Aset Hasil Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Dari 44,29 % responden yang menjawab ada aset yang dihasilkan dari kegiatan
dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan TA.2010-2011, sebanyak 90,32 % menyatakan
bahwa aset tersebut dicatat sebagai Barang Milik Negara
15
PROPORSI DAN RATA-RATA ALOKASI DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PER KUADRAN UNTUK WILAYAH PROVINSI
16
PROPORSI DAN RATA-RATA ALOKASI DANA TUGAS
PEMBANTUAN PER KUADRAN UNTUK WILAYAH KABUPATEN/KOTA
17
• Dari 90,32 % responden yang menyatakan bahwa aset tersebut dicatat
sebagai BMN, hanya 10,71% responden saja yang menyebutkan bahwa
terdapat biaya pemeliharaan aset tersebut pada DIPA DekonTP TA 2012
CATATAN :

Sesuai dengan PMK156/2008 ps. 7 (b) sebagaimana telah disempurnakan
dengan PMK 248/2010, K/L harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di
dalam DIPA guna memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil
pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan.
18
19
REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN
TAHUN 2013
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH
DALAM RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI DAN TUGASPEMBANTUAN T.A. 2014
TUJUAN
1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta
proporsional dalam pengalokasian dana Dekon/TP
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan dana Dekon/TP
3. Mendukung K/L dalam merencanakan lokasi dan
alokasi dana Dekon/TP agar tepat sasaran
20
Prinsip Dasar Perencanaan Lokasi Dan Alokasi
Dana Dekon/TP (1)
PP 7/2008 Pasal 21 Ayat (2) :
Pemerintah (K/L) berwenang menentukan kegiatan, besaran dan lokasi
kegiatan yang telah menjadi urusannya, dengan mempertimbangkan :
 Kemampuan keuangan negara  pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan
APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L
 Keseimbangan pendanaan di daerah  pengalokasian mempertimbangkan
kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan
kemampuan keuangan daerah
 Kebutuhan pembangunan daerah  pengalokasian disesuaikan dengan prioritas
pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah
21
Posisi Menteri Teknis Dan Menkeu Dalam Perencanaan
Lokasi Dan Alokasi Dana Dekon/TP
(Intrepretasi UU 17/2003)
Kementerian/Lembaga Sebagai COO
(Pengguna Anggaran)
Menteri Keuangan Sebagai CFO
(Pengelola Fiskal dan BUN)
Indikator Teknis
Indikator Umum
Alokasi dan lokasi
Dana Dekon/TP
Keseimbangan
Pendanaan di Daerah
Renja - KL
Rekomendasi
Menkeu
www.djpk.depkeu.go.id
22
Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah
Pertimbangan :
• Transparan dan
Akuntabel
• Proporsionalitas
• Tidak terkonsentrasi di
Daerah tertentu
Variabel
Keseimbangan
Pendanaan
di Daerah
Sumber Data :
- KFD dari Pemda (APBD) dan Depkeu
- IPM dari BPS
www.djpk.depkeu.go.id
Variabel
Kemampuan
Fiskal Daerah
(KFD)
Agenda Pembangunan
Nasional :
•Pro-Growth
•Pro-Job
•Pro-Poor
Variabel
Pembangunan
di Daerah
(IPM)
 PAD
 Lain-Lain Pend yg sah
 Transfer ke Daerah (DAU, DAK,
DBH, Otsus, Penyesuaian
 Belanja PNSD
Cut Off :
Data (n-1) untuk Alokasi (n+1)
n = Tahun Proses
Indikator Pembangunan
Masyarakat di Daerah,
mencakup bidang :
 Pendidikan,
 Kesehatan dan
 Kesejahteraan rakyat
23
Transfer ke
Daerah
DBH, DAU, DAK, Dana OTSUS
dan Dana PENYESUAIAN
IPM
KFD
(Fiscal
Spaces)
PAD
LAIN-2
PEND.
Belanja
PNSD
www.djpk.depkeu.go.id
PETA
KESEIMBANGAN
PENDANAAN
DI DAERAH
Indeks
KFD
Kemampuan
Keuangan
Daerah
Faktor
Pengurang
Indeks KFD =
PAD
KFD
IKK
IPM
=
=
=
=
KFD
Jml. Penduduk x IKK
Pendapatan Asli Daerah
Kemampuan Fiskal Daerah
Indeks Kemahalan Konstruksi
Indeks Pembangunan Manusia
24
Keterangan :
Prioritas 1
www.djpk.depkeu.go.id
Kuadran I
KFD di bawah
rata-rata nasional
namun
IPM di atas
rata-rata nasional
KFD dan IPM
di atas rata-rata
Nasional
Kuadran III
Kuadran IV
KFD dan IPM
di bawah rata-rata
nasional
KFD di atas
rata-rata nasional
namun
IPM di bawah
rata-rata nasional
KFD = Kemampuan
Fiskal Daerah
IPM = Indeks
Pembangunan Manusia
Reindex IPM
Prioritas 2
Kuadran II
Indeks KFD
25
KELOMPOK DAERAH REKOMENDASI MENKEU TAHUN 2013
UNTUK PERENCANAAN ALOKASI T.A.2014
KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH BERDASARKAN INDEKS KFD DAN IPM
No
Provinsi
IKFD re-IPM
1 Sumatera Utara
0,543 1,032
2 Sumatera Barat
0,588 1,026
3 Jambi
0,660 1,013
4 Sumatera Selatan
0,912 1,015
5 Bengkulu
0,771 1,014
6 Jawa Barat
0,421 1,005
7 Jawa Tengah
0,406 1,008
8 DI Yogyakarta
0,568 1,055
9 Kalimantan Tengah 0,941 1,037
10 Sulawesi Utara
0,610 1,058
11 Bali
0,730 1,006
No
Provinsi
IKFD re-IPM
1 Lampung
0,401 0,994
2 Jawa Timur
0,376 0,997
3 Kalimantan Barat 0,531 0,963
4 Sulteng
0,681 0,990
5 Sulsel
0,584 0,997
6 Sultra
0,677 0,975
7 NTB
0,554 0,915
8 NTT
0,509 0,936
9 Maluku
0,737 0,993
10 Papua
0,842 0,903
11 Maluku Utara
0,855 0,960
12 Banten
0,400 0,980
13 Gorontalo
0,737 0,979
www.djpk.depkeu.go.id
14 Sulbar
0,699 0,969
No
Prioritas 2
Kuadran II
KFD <
rata2
Kuadran I
Nasional
&
IPM > rata2 Nasional
11 Provinsi
216 Kab/Kota
KFD &
IPM > rata2 Nasional
Prop
IKFD re-IPM
1 Riau
1,837
1,057
2 DKI Jakarta
2,691
1,077
3 Kaltim
4,838
1,053
4 Bangka Belitung
1,001
1,014
5 Riau Kepulauan
1,555
1,047
No
Prop
1 NAD
2 Papua Barat
3 KALSEL
IKFD
re-IPM
1,660
2,576
1,110
0,997
0,962
0,973
5 Provinsi
67 Kab/Kota
Kuadran III
Kuadran IV
KFD dan
IPM < rata2 Nasional
KFD > rata2 Nasional
dan
IPM < rata2 Nasional
14 Provinsi
143 Kab/Kota
3 Provinsi
65 Kab/Kota
Prioritas 1
Daerah pada kuadran II dan III direkomendasikan untuk
diprioritaskan mendapat alokasi dana Dekon-TP T.A. 2014
PENGALIHAN DANA DEKON DAN DANA TP
KE DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
27
ALASAN STRATEGIS PENGALIHAN
1.
Amanat Hukum (Ps. 108 UU 33/2004 & Ps. 76-77 PP 7/2008)
 Dana DKTP yang merupakan bagian dari anggaran kementerian
negaral/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang
menurut peraturan perundangan menjadi urusan daerah, secara
bertahap dialihkan menjadi DAK
 Jangka waktu pengalihan secara bertahap selama 2 (dua) tahun sejak PP
7/2008 diundangkan telah lewat
2.
Rekomendasi BPK dan Panja DPR
• Rekomendasi & Temuan BPK
Masih ada dana pemerintah pusat yang membiayai urusan daerah
melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
• Tindak Lanjut Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah
Pemerintah menerbitkan Perpres mengenai Road Map rencana
pengalihan dana Dekon TP yang masih membiayai urusan daerah ke
DAK
28
ROAD MAP PENGALIHAN
2011
2012
2013
2014
• Persiapan proses
pengalihan sebagian
kegiatan potensi
urusan daerah di 7 K/L
terbesar
• Koordinasi antara
Bappenas, Kemenkeu
& K/L yang
dikoordinasikan oleh
Bappenas (SEB 3
Menteri).
• Target : 7 K/L terbesar
pengelola Dana
Dekon/TP yaitu:
Diknas, Kesehatan, PU,
Pertanian, DKP, PDT,
dan UKM
• Identifikasi/Persiapan
proses pengalihan 16
KL
• Pelaksanaan
pengalihan seluruh
Kegiatan Dekon/TP
yang merupakan
urusan daerah ke
DAK di semua K/L
• Evaluasi
pelaksanaan
pengalihan
* Mengingat koordinasi
dilakukan menjelang akhir
triwulan IV (pembahasan APBN
TA 2012 sudah mencapai hasil
akhir) maka target tersebut
belum tercapai.
• Pelaksanaan
pengalihan seluruh
Keg. Dekon/TP yang
merupakan urusan
daerah ke keg. DAK di
16 K/L
• Evaluasi
pelaksanaan
pengalihan
• Penyusunan Perpres
Pengalihan
• Penerapan Perpres
Pengalihan
• Persiapan proses
pengalihan sebagian
prog/keg potensi
urusan daerah di
seluruh K/L lainnya
• Target : Seluruh
program/keg di
semua K/L yang
merupakan urusan
daerah dialihkan ke
• Target : Semua
prog/kegiatan di 16
K/L yang merupakan
urusan daerah
dialihkan ke DAK TA
2013
• Dlm pelaksanaannya, hanya
1 K/L yg kegiatannya dapat
dialihkan yaitu Kementan
DAK TA 2014
• Tahun terakhir
semua kegiatan
Dekon/TP yang
merupakan
urusan daerah
dialihkan ke
Kegiatan DAK
• Target: Tidak ada
lagi Kegiatan
Dekon/TP yang
merupakan
urusan daerah
didanai dari APBN
29
TIGA PENDEKATAN ANALISIS DALAM IDENTIFIKASI
PROGRAM/KEGIATAN DEKON/TP
YANG MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH
Analisis kesamaan
nama dan/atau jenis
kegiatan dan/atau
output dan/atau
komponen yang
tercantum di RKA-K/L
dengan lingkup
bidang kegiatan yang
tercantum dalam
DAK sesuai PMK
Nomor
209/PMK.07/2011
Analisis kegiatan
dan/atau output
dan/atau komponen
yang tercantum dalam
RKA-K/L berdasarkan
pemetaan pembagian
urusan pemerintahan
sebagaimana termuat
dalam lampiran PP
Nomor 38 Tahun 2007
Analisis sifat kegiatan
dan/atau output
dan/atau komponen
yang tercantum dalam
RKA-K/L berdasarkan
keterkaitan manfaat
yang bersentuhan
langsung dengan
masyarakat (direct
delivery public
service).
30
KONSEP MEKANISME PENGALIHAN
Periode
K/L
Rancangan
Renja K/L
Bappenas
Kemenkeu
Kemendagri
Rancangan
Renja K/L
Identifikasi Kewenangan
dan Penentuan kriteria
Teknis
Rancangan
Renja K/L
Rancangan
Renja K/L
Identifikasi dan Pemilahan Kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah
Januari
s/d Maret
Hasil
Identifikasi
Analisis dan Evaluasi
Perencanaan serta
Capaian Kinerja
Proses
Penyusunan
RKA-KL
Analisis dan Evaluasi
Kewenangan/Urusan serta
kesiapan implementasi di
daerah
Usulan
Pengalihan
Usulan
Pengalihan
Renja K/L
Analisis dan Evaluasi
Penganggaran
Rancangan
Akhir RKP
Proses
penetapan
Perpres RKP
Penetapan besaran
Pengalihan
31
PROSES PENGALIHAN DANA DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN YANG MELAKSANAKAN URUSAN
DAERAH KE DAK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013
32
Hasil Rakor Pengalihan 2012 (Dipimpin oleh
Wamenkeu dan WamenPPN/Bappenas
Diperlukan tata kelola yang baik dan menyeluruh sehingga tidak menyisakan
permasalahan di masa datang. Permasalahan yang akan datang mungkin terjadi
adalah dari sisi legalitas dan sisi teknis di lapangan.
Dalam masa transisi diperlukan asistensi dan pendampingan dari
kementerian/lembaga agar pelaksanaan urusan yang dialihkan dapat memenuhi
target kinerja yang dibebankan kepada kementerian/lembaga.
Untuk efektifitas pengalihan ke daerah, agar kontrak kinerja yang dibebankan pada
daerah dapat berjalan sesuai target maka perlu adanya reward and punishment
mechanism.
Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengalihan yang berbasis output dan outcome
sehingga diharapkan menjadi momentum dalam rangka perbaikan desain DAK.
Diperlukan pemantuan dan evaluasi sehingga dalam pelaksanaan pengalihan dapat
segera diidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi serta upaya perbaikan
yang perlu dilakukan.
Perlu disusun Peraturan Presiden yang dapat menjadi acuan dalam proses
pengalihan dan pelaksanaannya di masa yang akan datang.
TIGA PENDEKATAN ANALISIS DALAM IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN
DEKON TP YANG MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH
Analisis atas rencana kegiatan dan/atau output dan/atau
komponen berdasarkan pemetaan pembagian urusan
pemerintahan sebagaimana termuat dalam lampiran PP
Nomor 38 Tahun 2007
Analisis atas kesamaan nama dan/atau jenis kegiatan
dan/atau output dan/atau komponen yang direncanakan
dengan lingkup bidang kegiatan yang tercantum dalam DAK
Analisis atas sifat kegiatan dan/atau output dan/atau
komponen yang direncanakan berdasarkan keterkaitan
manfaat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
(direct delivery public service).
34
HASIL PENGALIHAN UNTUK TA 2013
Dalam pertemuan trilateral meeting (Kemenneg
PPN/Bappenas, Kemenkeu cq. Ditjen Anggaran dan K/L)
yang dilaksanakan di Bappenas setelah adanya hasil
identifikasi tersebut, hanya Kementerian Pertanian yang
memberikan persetujuan untuk mengalihkan
kegiatan/anggaran mereka sebesar Rp. 417 M
35
PENGALIHAN UNTUK T.A. 2013
KE T.A. 2014
• Surat Menteri Keuangan Nomor: S77/MK.07/2013 tanggal 5 Februari 2013
perihal Identifikasi Kegiatan Dekon/TP
pada Kementerian/Lembaga yang
membiayai Urusan Daerah dikirimkan
ke 33 K/L
36
Substansi RPerpres Pengalihan
• Judul Perpres: Pengalihan Kegiatan Dekon/TP yang merupakan Urusan Daerah ke
Kegiatan DAK
• Ruang Lingkup Kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah dilalihkan ke
Kegiatan DAK (Pasal :
– merupakan bagian dari prioritas nasional yang termuat dalam RKP;
– bersifat fisik;
– paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
• Prinsip Pengalihan:
– K/L tidak diperbolehkan untuk menganggarkan kegiatan yang merupakan urusan
daerah.
– K/L dapat melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan daerah sepanjang telah
ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
– Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diidentifikasi sebagai urusan
daerah namun tidak dapat dialihkan ke kegiatan DAK, maka daerah dapat mendanai
kegiatan dimaksud melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37
Substansi RPerpres Pengalihan
• Mekanisme Pengalihan: Melalui Identifikasi Bersama (Kemenneg
PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L) disepakati dalam trilateral meeting dan
kemudian diputuskan di sidang kabinet dan/atau dicantumkan dalam RKP.
• Sumber Pendanaan: dari alokasi dana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan K/L yang dialihkan
• Pengalokasian dan Penyaluran: Mengikuti aturan pengalokasian dan
penyaluran DAK
• Supervisi dan Bimbingan Teknis:
– K/L melakukan supervisi dan bimbingan teknis terhadap DAK dengan
tujuan agar tercapainya target prioritas nasional yang menjadi
tanggungjawab K/L
– Supervisi dan Bimbingan Teknis merupakan bagian dari Laporan kegiatan
DAK oleh K/L untuk menjadi pertimbangan pemberian penghargaan dan
sanksi
38
www.djpk.depkeu.go.id

similar documents