Penghentian Kekerasan Fisik dalam Rangka Penanganan Konflik

Report
SOSIALISASI MoU DAN PEDOMAN
KERJA
1
PESERTA MoU
•
•
•
•
POLDA DIY NOMOR : B/2988/VI/2013
KOREM 072/PAMUNGKAS NOMOR : SPER/4/VI/2013B
KEJATI DIY NOMOR : B-1786/0.4/Dsp.2/6/2013
BADAN INTELIJEN DAERAH DIY NOMOR : 01/BINDA
DIY/VI/2013
• PEMDA DIY NOMOR : 6/KSP/VI/2013
2
DASAR DIBUATNYA MoU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UU RI NO 39 TH 1999 TTG HAM
UU RI NO 2 TH 2002 TTG KEPOLISIAN RI
UU RI NO 16 TH 2004 TTG KEJAKSAAN RI
UU RI NO 32 TH 2004 TTG PEMDA
UU RI NO 34 TH 2004 TTG TNI
UU RI NO 14 TH 2008 TTG KIP (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UU RI NO 39 TH 2008 TTG KEMENTRIAN NEGARA
UU RI NO 11 TH 2009 TTG KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU RI NO 36 TH 2009 TTG KESEHATAN
UU RI NO 44 TH 2009 TTG RUMAH SAKIT
UU RI NO 17 TH 2011 TTG INTELIJEN NEGARA
UU RI NO 7 TH 2012 TTG PKS
UU RI NO 13 TH 2012 TTG KEISTIMEWAAN DIY
PP NO 50 TH 2007 TTG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
PERPRES NO 47 TH 2009 TTG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTRIAN NEGARA
INPRES NO 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GANGGUAN DALAM NEGERI TH 2013
PERATURAN PANGLIMA tni NO PERPANG/71/VIII/2011 TTG BUJUKLAK PERBANTUAN TNI KPD POLRI
DLM RANGKA KTM
KEP MENKOPOLHUKKAM RI NO 12N TH 2013 TTG PEMBENTUKAN TIM TERPADU TINGKAT PUSAT
PENANGANAN GANGGUAN DALAM NEGERI TH 2013
PERAT KAPOLRI NO 10 TH 2006 TTG PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN
PERKAPOLRI NO 9 TH 2011 TTG MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN
PERMENDAGRI NO 22 TH 2009 TTG PETUNJUK TAHNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH.
3
PARA PIHAK
•
PIHAK POLDA DIY merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
•
PIHAK KOREM 072/PMK merupakan alat negara yang berperan dalam menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
•
PIHAK KEJATI DIY merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara
merdeka, terutama pelaksanaan tugas di bidang penuntutan dan kewenangan di bidang penyidikan,
penuntutan perkara pidana, pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain yang berdasarkan
Undang-Undang.
•
PIHAK BINDA DIY merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang intelejen.
•
PIHAK PEMDA DIY merupakan pemerintah yang ada di daerah dengan keistimewaan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya
4
MENGAPA???
• AMANAH UNDANG-UNDANG
• TINJUT DR INPRES NO 2 TH 2013
ISI INPRES
NO 2 TH 2013
5
BAB I. KETENTUAN UMUM
• Kesepakatan bersama penghentian kekerasan fisik dalam rangka
penanganan konflik sosial, merupakan implementasi dari rencana aksi
Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan
Dalam Negeri Tahun 2013.
• Dalam penghentian kekerasan fisik PARA PIHAK berdasarkan tugas
pokoknya mengerahkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki atas
permintaan dan dikoordinasikan serta dikendalikan oleh PIHAK POLDA
DIY.
• Dalam penghentian kekerasan fisik, PARA PIHAK agar melakukan
pengawasan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia guna memelihara
kondisi damai dalam kemasyarakatan.
• Dalam pelaksanaan penghentian kekerasan fisik dalam rangka
penanganan konflik sosial, PARA PIHAK menjunjung tinggi dan mentaati
hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM).
• Tindakan yang dilakukan oleh PARA PIHAK adalah tindakan polisional yang
dikoordinasikan dan dikendalikan oleh PIHAK POLDA DIY.
6
BAB II. MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud kesepakatan bersama ini sebagai
pedoman untuk menyamakan pola pikir dan pola
tindak dalam melaksanakan kerjasama
penghentian kekerasan fisik dalam rangka
penanganan konflik sosial.
• Tujuan kesepakatan bersama ini guna
mewujudkan penghentian kekerasan fisik dalam
rangka penanganan konflik sosial yang
komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien
dengan mengikutsertakan berbagai unsur terkait.
7
RUANG LINGKUP
a. penghentian kekerasan fisik;
b. penyelamatan dan perlindungan terhadap
korban;
c. membatasi perluasan area dan mencegah
terulangnya konflik;
d. administrasi dan sarana prasarana;
e. koordinasi dan evaluasi.
8
BAB V. KOMANDO DAN
PENGENDALIAN
• Komando dan pengendalian penghentian
kekerasan fisik dalam rangka penanganan
konflik sosial dikoordinasikan dan dikendalikan
oleh PIHAK POLDA DIY.
• Sistem pelaporan dilaksanakan secara
berjenjang oleh PARA PIHAK setelah dilakukan
evaluasi guna mendapatkan hasil yang
maksimal.
9
MONITORING DAN EVALUASI
PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatankegiatan yang termasuk dalam kesepakatan
bersama ini, dibiayai oleh APBN dan/atau APBD
10
JANGKA WAKTU
• Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan.
• Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dengan ketentuan PARA PIHAK yang
bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan
bersama memberitahukan secara tertulis
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.
11
PEDOMAN KERJA
MoU
12
PENGERTIAN
• Penegakan hukum adalah kegiatan operasional yang diarahkan untuk
menindak setiap gangguan Kamtibmas berupa kejahatan atau
pelanggaran hukum yang terjadi.
• Penindakan adalah tindakan hukum setelah terjadinya kasus tindak
pidana.
• Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya
proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya
keamanan ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbina ketentraman
yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan
potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
• Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang
dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku
untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku
kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa
raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib
dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.
13
PENGERTIAN
• Konflik adalah sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih
(bisa kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak
lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
• Konflik sosial adalah perseteruaan dan/ atau benturan fisik dengan
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas
nasional dan menghambat pembangunan nasional.
• Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum,
pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan
konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
• Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri
kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi
konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian
harta benda.
14
PENGERTIAN
• Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul,
menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau
cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian.
• Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak
ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai
penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
• Negosiasi adalah cara yang bermatabat dari manusia untuk
mencapai kepentingannya tanpa konflik, untuk menghindarkan
konflik, serta untuk menyelesaikan konflik.
• Tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan kepolisian
yang dilakukan oleh anggota Polri, baik perorangan maupun dalam
ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa raguragu serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Tindakan polisional adalah serangkaian tindakan yang terkait
15
dengan penggunaan kewenangan dan tanggung jawab kepolisian.
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
POLDA
DIY
Mediasi dgn melibatkan pranata adat/sosial, menegosiasikan, menghimbau pr
pihak untuk menahan diri (lisan/tertulis), mengeluarkan maklumat, menggelar
kekuatan personel dengan berpedoman peraturan yg ada, mealkukan tindakan
tegas terukur, meminimalkan korban akibat tindakan kepolisian, melakukan
penegakan hukum
KOREM Menyiapkan personel bantuan, mengintegrasikan personel TNI di Posko,
072/P mengamankan aset negara, pemerintah dan masyarakat dari aksi penjarahan,
MK
perampasan, pengrusakan, pembakaran, penugasannya berupa bawah kendali
operasi/bawah komando operasi
KEJATI
DIY
Katkan kesadaran hukum masy, berperan dalam mediasi, melakukan
penuntutan.
BINDA
DIY
Membantu penyelidikan dan pemetaan konflik, membuat perkiraan
perkembangan konflik, penggalangan, memberi saran langkah tindak lanjut
16
Lanjutan penghentian kekerasan fisik
PEMDA
DIY
• kesbang linmas : mealkukan dialog, mengoptimalkan peran dan fungsi
ormas sbg agen perubahan.
• bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat DIY: aktif
memberikan perlindungan thd perempuan dan anak
• pamong praja : membantu menyelesaikan perselisihan antar warga,
dlm hal ada TP melaporkan ke pihak Polda, membantu mealkukan
mediasi,
• bidang sosial : mendirikan tenda pengungsi, membantu evakuasi,
membantu pemenuhan kebutuhan dasar, identifikasi korban
• Bidang kesehatan: koordinasi dan mobilisasi sumber daya kesehatan
untuk penanganan korban kekerasan fisik, memberikan pertolongan
pertama thd korban kekerasan fisik
• bidang hubkominfo: sosialisasi, melaks forum dialog publik, sosialisasi
dan diseminasi publik
17
PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN
POLDA
DIY
• memberikan pertolongan dan evakuasi korban konflik secara cepat dan tepat
• melakukan identifikasi thd korban konflik
•Membentuk posko pengaduan orang hilang
•Membantu pemda/instansi lain
KOREM • mengevakuasi korban ketempat yang aman dan memberikan pertolongan pertama dan
072/P perawatan medis kepada korban luka;
• memberikan bantuan makanan, minuman dan penampungan sementara di tempat
MK
yang aman
• mengamankan aset-aset milik negara, pemerintah dan masyarakat dari aksi penjarahan,
perampasan, pengrusakan dan pembakaran
KEJATI
DIY
• melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan
pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
BINDA
DIY
• memberikan informasi terkait kondisi korban, daerah/area rawan dan aman dalam
upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
• membuat perkiraan perkembangan situasi terkait konflik yang terjadi;
• melakukan penggalangan untuk menghentian tindakan kekerasan dan mengoptimalkan
upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
18
• memberikan saran langkah tindak lanjut yang dilakukan
Lanjutan penyelamatan dan perlindungan
terhadap korban
PEMDA • kesbanglinmas : melibatykan berbagai forum daerah, pemberdayaan SAR
DIY
, melibatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan di daerah
• Bid pemberdayaan perempuan dan masyarakat : menggerakkan unit
pelayanan terpadu untuk melakukan pelayanan pengaduan, pelayanan
kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, pendampingan bantuan hukum bagi
perempuan dan anak, pemulangan dan reintegrasi sosial thp perempuan
dan anak korban kekerasan.
• pamong praja : melakukan pertolongan pertama pada korban, melakukan
identifikasi korban dan koordinasi dgn pihak keluarga, pemerintah
terdekat, membantu para pihak dalam rangka evakuasi korban
• bidang sosial : penegrahan tagana, pelopor perdamaian, pendamping
psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar korban, perlindungan kelompook
rentan, membantu evakuasi, mendirikan shelter, pemulihan psikososial
•Bidang kesehatan : memobilisasi sumber daya kesehatan, evakuasi korban
luka, triase korban luka, memberikan yan kes pd kelomppok rentan,
deteksi dini faktor resiko tjdny KDRT, penanganan psikologis dlm daerah
konflik, penyiapan fasyankes dalam penaganan korban, penyediaan MP
19
ASI dan PMT didaerah konflik
MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN MENCEGAH
TERULANGNYA KONFLIK
POLDA
DIY
• melakukan isolasi untuk menghambat penyebaran konflik massa;
• melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk
masuknya massa ke lokasi/daerah konflik;
• mencegah terjadinya konflik susulan.
KOREM • membuat zona aman untuk memisahkan pihak-pihak yang melakukan tindak
072/P kekerasan
MK
• menutup jalur-jalur pergerakan masa yang memungkinkan adanya pelebaran
kekerasan fisik
• mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda
untuk bermusyawarah mufakat dalam rangka mengakhiri kekerasan fisik dan
tidak terulang kembali di masa yang akan datang;
• membantu Polri dalam penyelidikan dan penyidikan paska tindak kekerasan.
20
Lanjutan membatasi perluasan area dan mencegah
terulangnya konflik
KEJATI DIY
• peningkatan kesadaran hukum masyarakat
• pengawasan kebijakan penegakan hukum;
• membuat perkiraan keadaan situasi terkait konflik
• penggalangan terhadap tokoh yang terlibat/berpengaruh untuk
mencegah meluas dan terulangnya konflik
• memberi saran langkah tindak lanjut
BINDA DIY
• memberikan dukungan informasi tentang daerah/area rawan dan
daerah/area aman;
• membuat perkiraan perkembangan situasi terkait konflik yang
terjadi;
• melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh yang
teribat/berpengaruh untuk mencegah meluas dan terulangnya
konflik;
• memberikan saran langkah tindak lanjut yang dilakukan.
21
Lanjutan membatasi perluasan area dan mencegah
terulangnya konflik
PEM • Kesbang linmas : mengkoordinasikan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
DA
untuk melakukan deteksi dini guna mencegah perluasan area konflik;
DIY memberdayakan peran FKDM, FKUB, FPK melalui berbagai program/kegiatan di
daerah; mengintensifkan berbagai program/kegiatan forum dialog kebangsaan,
khususnya di daerah rawan konflik dan pascakonflik dengan melibatkan
pemerintah daerah dan unsur masyarakat; mengintensifkan program/kegiatan
kerjasama Ormas/LSM/LNL khususnya di daerah rawan konflik dan pascakonflik.
• pamong praja : melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan
terdekat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana tertib;
melakukan dialog/sarasehan bersama tokoh masyarakat setempat dalam rangka
menciptakan tramtibum; melakukan patroli bersama aparat terkait dan
masyarakat.
• bid pemberdayaan perempuan dan masyarakat: Mengoptimalkan Forum
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak; menyusun rencana aksi
daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
• bid sosial : program harmonisasi keserasian sosial di lokasi konflik; program
keserasian sosial daerah sekitar lokasi konflik ; program pemulihan sosial;
pengembangan kearifan lokal.
22
Lanjutan membatasi perluasan area dan mencegah
terulangnya konflik
PEM •bid kesehatan : sosialisasi program-program bidang kesehatan (SJSN,
DA
Jamkesmas; menilai kerusakan, kerugian dan merencanakan kebutuhan
DIY kesehatan; pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan.
• hubkominfo: sosialisasi dan diseminasi informasi publik ; membantu
penyusunan agenda setting; mendukung kegiatan melalui Mobile Community
Access Point.
23
1.
MENINGKATKAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI SCR TERPADU SESUAI TUGAS, FUNGSI &
KEWENANGAN MASING-2 BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN
2. PELAKSANAAN KEGIATAN TSB DILAKUKAN DGN :
a.
MEMBENTUK TIM TERPADU TK PUSAT & TK DAERAH DG IKUTSERTAKAN UNSUR TERKAIT
b.
MENGAMBIL LANGKAH2 CEPAT, TEPAT & TEGAS SERTA PROPORSIONAL UTK MENGHENTIKAN SGL BENTUK
TINDAK KEKERASAN AKIBAT KONFLIK SOS & TERRORISME
c.
MELAKUKAN UPY PEMULIHAN PASKA KONFLIK YG MELIPUTI : PENANGANAN PENGUNGSI, REKONSILIASI,
REHABILITAS & REKONSTRUKSI
d.
MERESPON DG CEPAT & MENYELESAIKAN SCR DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DL MASY
BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL
YG
3. DL RANGKA PENGHENTIAN TINDAK KEKERASAN :
1.
SESUAI KETENTUAN UU, POLRI SBG UNSUR PENINDAK DIBANTU UNSUR TNI, KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
2.
MENYIAPKAN POSKO DG MEMANFAATKAN FASILITAS INSTANSI PEM TERDEKAT, GUNA DUKUNG KELANCARAN DAL,
GIAT ADMIN, LOGISTIK DAN PUSAT INFORMASI
3.
MENGIKUTSERTAKAN LEMBAGA PEM LAINNYA, MASY, PARA TOKOH & ORMAS
4. ANGGARAN UTK PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DIBEBANKAN PD APBN DAN/ATAU
APBD
5. MENUGASKAN MENKOPOLHUKAM SBG KETUA TIM TERPADU TK PUSAT UTK :
a. MENYUSUN RAN PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI
b. MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN & MENGAWASI PELAKS PENINGKATAN EFFEKTIFITAS
PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI
c. MEMBERIKAN PENJELASAN KPD PUBLIK SECEPATNYA TTG TERJADINYA GANGGUAN KAMDAGRI SBG AKB KONFLIK
SOS DAN TERRORISME SERTA PERKEMB PENANGANANNYA
d. MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KPD PRESIDEN
6. MENUGASKAN PR GUBERNUR, BUPATI & WALIKOTA SBG KETUA TIM TERPADU TK DAERAH :
a. MENYUSUN RENC AKSI TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DI DAERAHNYA
b. MENGKOORDINASIKAN PELAKS PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DI
DAERAHNYA
c. SEGERA BERI PENJELASAN KPD PUBLIK MENGENAI TERJADINYA GUAN KAMDAGRI DIDAERAHNYA SBG AKB
KONFLIK SOS & TERORISME SERTA PERKEMB PENANGANANNYA
d. MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KPD MENKOPOLHUKAM
7. PR MENTERI KIB II & PR KEPALA LPNK YG TERKAIT AGAR MEMBERIKAN DUKUNGAN SESUAI KEBUTUHAN DL
PENYELESAIAN GANGGUAN KAM SESUAI DG AKAR PERMASALAHAN

similar documents