MATERI KOBID DEPUTI KB KR 2014 edit 220414

Report
KEBIJAKAN OPERASIONAL KB DAN KR
dr. Julianto Witjaksono AS, MGO, Sp.OG (K.Fer)
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Disampaikan pada Konsultasi Bidang Program KKBPK 2014
Banjarmasin, 23 April 2014
OUTLINE PENYAJIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Latar Belakang
Kondisi saat ini
Permasalahan
Kondisi yang diharapkan
Kebijakan Nasional
Strategi Operasional
Kegiatan Strategis 2014
ASPEK LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UU RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)
RPJMN Tahun 2010 – 2014
RENSTRA Program KB Nasional 2010-2014
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Kesehatan Reproduksi
UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN
BAB VI Program Jaminan Sosial
Bagian Kesatu
Jenis Program Jaminan Sosial
Pasal 22
(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa
pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan
PENJELASAN
Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan
penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana,
rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis
lainnya…………..
Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan
BAB V : MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
KESIAPAN PELAYANAN KB MELIPUTI:
Pasal 21:
1. Manfaat pelayanan promotif dan preventif
meliputi pemberian pelayanan:
a. penyuluhan kesehatan perorangan;
•
Fasilitas Pelayanan KB
•
Kompetensi tenaga pelayanan KB
•
Ketersediaan alokon dan sarana
penunjang
•
Sistem Pencatatan dan Pelaporan
•
Faskes KB ter-registrasi
BKKBN/BKKBD
b. imunisasi dasar;
c. keluarga berencana; dan
d. skrining kesehatan.
4. Pelayanan keluarga berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan
tubektomi bekerjasama dengan lembaga
yang membidangi keluarga berencana
Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
BAB II
Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Pasal 2
1) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri
(dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga
terkait).
2) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan.
KONDISI SAAT INI
MIX KONTRASEPSI
(SDKI 1994-2012)
70
60
50
55,4
55,1
23,2
23,5
8,4
6,7
SDKI 2007
SDKI 2012
49,1
40
38,6
32,8
29,2
30
28,2
23,2
19,8
20
14,8
11
10
0
SDKI 1994
SDKI 1997
SDKI 2002-03
-10
PIL
IUD
Suntik
Kondom
Susuk
MOW
MOP
ANGKA KETIDAKLANGSUNGAN
PENGGUNAAN KONTRASEPSI 12 BULAN
(SDKI 2002/03-2012)
26.3%
27.1%
20.7%
2002/03
Catatan : Untuk seluruh jenis alkon modern
2007
2012
ANGKA KETIDAKLANGSUNGAN
12 BULAN SETIAP JENIS ALKON
(SDKI 2002/03-2012)
50
40
38,8
30
31,9
38,3
38,8
40,7
23
31,2
24,7
8,9
2,7
9,9
5,7
7,9
5,7
SDKI 2002
SDKI 2007
SDKI 2012
20
18,4
10
0
PILL
IUD
SUNTIK
SUSUK
KONDOM
PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
1) Pelayanan KB di faskes tingkat pertama dan rujukan tingkat
lanjutan.
• Jumlah fasilitas kesehatan KB didominasi faskes KB sederhana.
• Kesenjangan tenaga kesehatan (bidan dan dokter) yang
terlatih dalam pemberian layanan KB MKJP.
• Tidak dimungkinkannya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan
praktik bidan perorangan kecuali di wilayah tertentu.
PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DI FASKES YANG
BEKERJASAMA
DENGAN BPJS KESEHATAN
a. Di Faskes tingkat pertama: Tarif Kapitasi
 Bagaimana pembiayaan pelayanan KB di Praktik Bidan
Perorangan sebagai jejaring faskes tingkat pertama?
 Berpotensi menjadi barrier pelayanan KB?
b. Diluar Faskes tingkat pertama (Praktik Bidan dan Perawat yang
dapat dikontrak langsung oleh BPJS Kesehatan jika di suatu
kecamatan tidak ada dokter yang ditetapkan oleh Dinkes
setempat): Tarif Non kapitasi, namun:
a. Tanpa biaya pencabutan IUD/implan yang dapat menghambat
pemberian layanan cabut-pasang IUD/implan
b.Belum ada regulasi pembiayaan atas pelayanan KB yang
diberikan oleh Perawat
SURAT EDARAN NOMOR HK/MENKES/31/2014 TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKESTINGKAT PERTAMA
DAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
2. Tarif Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal yang
dilakukan oleh bidan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ANC),
angka 4 (PNC) dan angka 7 (pelayanan KB) dalam lampiran 1
angka II huruf B Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69/2013
hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan kebidanan dan
neonatal di luar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Pelayanan KB di faskes yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
8. Kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang
memenuhi syarat (yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan) guna
memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, sebagaimana dimaksud dalam
Permenkes No. 71/2013 dengan ketentuan sbb:
a. Tarif
1) Kompensasi uang tunai rawat jalan tingkat pertama (RJTP) Rp. 50.000- Rp.
100.000
b. Kompensasi uang tunai diberikan langsung kepada peserta berdasarkan
klaim ybs atas pelayanan yang diberikan oleh faskes yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kes
c. Besaran kompensasi disetarakan dengan tarif faskes di wilayah terdekat
dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenis pelayanan yang
diberikan.
PERMASALAHAN
2) Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi seluruh
peserta JKN
• Belum tersedia mekanisme
ketersediaan Alkon di faskes
distribusi
yang
• Belum optimalnya pelaksanaan manajemen
pergudangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
menjamin
logistik
PERMASALAHAN
3) Pelayanan KB bergerak (mobile) dalam era JKN.
• Pelayanan KB Bergerak di wilayah khusus belum diatur dalam
peraturan BPJS Kesehatan mengenai :
1. Kompensasi uang tunai : masih dalam tahap pembahasan.
2. Kompensasi penyediaan sarana kesehatan tertentu
operasionalisasi Muyan.
• Belum ada pengaturan pembiayaan pelayanan KB bergerak
bagi peserta non JKN dan tanpa jaminan apapun.
RASIO FASKES KB
PER DESA/KELURAHAN DI WILAYAH GALCITAS
(183 KAB/KOTA), 2013
Secara nasional rasio faskes KB per desa di 183
kab/kota wilayah galciltas adalah 0.13 artinya setiap
1 Faskes KB (teregister dalam SIM BKKBN) untuk 10
desa
TOTAL:
Desa/Kel: 32.226
Faskes KB: 4.290
Sumber: Peta Kerja Ditjalsus, 2013
PERMASALAHAN
4) Masih belum optimalnya promosi dan konseling
Kesehatan Reproduksi
5) Belum optimalnya mekanisme operasional internal
antar bidang di BKKBN Provinsi dan eksternal bersama
Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
KONDISI YANG DIINGINKAN
KONDISI YANG DIINGINKAN
1)
Pelayanan KB di faskes tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan
• Penguatan faskes KB sederhana menjadi faskes KB lengkap
(1 Desa  1 Faskes KB Lengkap) khusus di 10 Prov Penyangga Utama
• Penguatan faskes KB sederhana menjadi faskes KB lengkap
(1 Kecamatan  1 Faskes KB Lengkap dan mampu melayani MKJP) di
23 Provinsi lainnya
• Penetapan kriteria tenaga kesehatan yang akan dilatih berbasis pada
keberadaan tenaga kesehatan di faskes KB yang teregistrasi dalam
SIM BKKBN.
• Praktek bidan perorangan termotivasi menjadi jejaring puskesmas.
• Perlunya ketetapan pengaturan pembagian dana kapitasi untuk
pelayanan KB yang dilakukan oleh bidan sebagai jejaring Puskesmas
KONDISI YANG DIINGINKAN
2)
Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi seluruh peserta
JKN
• Tidak ada stock out alkon di fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan.
3)
Pelayanan KB bergerak (mobile) dalam era JKN.
• Pelayanan KB Mobile diharapkan tetap dapat dilaksanakan dan
dimanfaatkan untuk mengisi gap terhadap kebutuhan pelayanan KB
yang belum terlayani oleh faskes KB Statis dan dapat menjadi mitra
sejajar faskes tingkat pertama
• Kegiatan pelayanan KB bergerak dapat disinergikan dengan program
pelayanan kesehatan masyarakat lainnya
• Pembiayaan pelayanan KB bergerak menggunakan sistem pelayanan
JKN dan sumber pembiayaan lain di luar BPJS Kesehatan.
KONDISI YANG DIINGINKAN
4) Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku mengenai
Kesehatan Reproduksi.
 Penguatan promosi dan konseling di Fasilitas Kesehatan KB
5)
Optimalnya mekanisme operasional pada :
 Internal antar bidang di BKKBN Provinsi
 eksternal bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan atau
Kabupaten/Kota
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN NASIONAL
◦ Pemberdayaan seluruh sumber daya sektor pemerintah,
swasta & masyarakat (Sarana fasilitas, SDM, Profesi,
LSOM) untuk mencapai target program KB dalam RPJMN
2014 dan MDGs 2015
◦ Pada masa transisi 2013-2014 :
- fokus penguatan demand-side disertai advokasi
penguatan supply-side
- BKKBN/BKKBD bertanggung jawab atas perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pencatatan
pelaporan alat dan obat kontrasepsi
KEBIJAKAN PENGADAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
BERDASARKAN PERHITUNGAN PERKIRAAN PERMINTAAN
MASYARAKAT (PPM) DENGAN ARAH KEBIJAKAN :
1. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi
seluruh keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
2. Pemenuhan seluruh kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi di 7 provinsi: Aceh, NTT, NTB, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
3. Pemenuhan kebutuhan IUD, implan dan kondom bagi
seluruh PUS
4. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi
seluruh peserta JKN (PUS)
Surat Instruksi Kepala BKKBN
ke seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi & BPMPKB DKI Jakarta
(Nomor 238/KB.103/E1/2014)
1.
Alat dan obat kontrasepsi yang selama ini hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin,
maka dengan berlakunya UU SJSN mulai 1 Januari 2014, alkon diberikan kepada
seluruh peserta JKN baik PBI dan non PBI
2.
Sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi masih menggunakan sistem yang berlaku
dalam Perka Nomor 268/PER/B.3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan,
penyimpanan dan Penyaluran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi Program
KKB Nasional, sambil menunggu perubahan sistem yang sedang disusun.
3.
4.
Dengan mulai berlakunya JKN makas seluruh biaya pelayanan KB bagi peserta JKN
dibayarkab oleh BPJS dan dana penggerakan pelayanan KB tidak boleh lagi
digunakan sebagai pelayanan medis, kecuali bagi PUS yang belun menjadi peserta
JKN
Untuk meningkatkan ketersediaan alkon di fasilitas kesehatan, beberapa alokasi
anggaran yang sudah disiapkan di tahun 2014 (fasilitasi pengembangan dan
penguatan JKK kab/Kota, perawatan dan penatausahaan alkon, TJM dan dukungan
pengiriman alkon ke faskes di Kab/Kota unruk dilaksanakan sesuai peruntukannya
Surat Instruksi Kepala BKKBN
ke seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi & BPMPKB DKI Jakarta
(Nomor 238/KB.103/E1/2014)
5.
Melakukan koordinasi dengan Dinkes dan IBI untuk mendorong Bidan agar dapat
melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga Bidan dapat juga melayani
KB diluar sistem kapitasi
6.
Khusus untuk 10 provinsi akselerasi, telah disiapkan dalam alokasi anggaran tahun
2014, pengadaan sarana dan prasarana (IUD Kit, Implan Removal Kit, BP3K dan
ABPK) untuk didistribusikan ke klinik KB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
serta Klinik KB yang telah terintegrasi dan dipastikan peruntukannya untuk pasca
pelatihan CTU bagi Bidan dan dokter
7.
Sesuai dengan MOU yang ada harus ditindaklanjuti, dalam setiap pelatihan CTU,
agar mengikutsertakan Bidan Praktek Mandiri dari RS/Klinik yang dikelola oleh
berbagai organisasi sosial dan keagamaan
8.
Melakukan sinkronisasi data fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan di wilayah Saudara dan mengintegrasikannya ke dalam sub sistem
pencatatan dan pelaporan BKKBN. Bagi yang belum tercatat data keikutsertaan dan
fasilitas kesehatan dapat dilihat pada website : bkkbn.go.id
Surat Instruksi Kepala BKKBN
ke seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi & BPMPKB DKI Jakarta
(Nomor 238/KB.103/E1/2014)
9.
10.
Melakukan sinkronisasi dan integrasi data SIDIKA dan K/0/KB data Bidan dan Dokter
terlatih CTU dan petugas administrasi untuk pelatihan dan pelaporan pelayanan KB,
yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang sesuai peraturan yang berlaku
Melakukan sinkronisasi data kepesertaan JKN dengan data Pra KS dan KS I
8 Sasaran Pokok Peta Jalan
Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2019
No
SASARAN 1 JANUARI 2014
SASARAN 2019
1. BPJS Kesehatan mulai beroperasi
BPJS kesehatan beroperasi dengan baik
2. BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan
setidaknya bagi 121, 6 juta
Seluruh penduduk tahun 2019 (estimasi 257,5 juta
jiwa) mendapat jaminan kesehatan
3. Paket manfaat medis yang dijamin adalah seluruh
pengobatan penyakit dengan perbedaan kelas
perawatan di RS
4. Rencana aksi Pengembangan fasilitas
kesehatan, nakes, sistem rujukan dan infrastuktur
tersusun dan mulai dilaksanakan
5. Seluruh peraturan telah diundangkan
Paket manfaat medis dan non medis sama
6. Paling sedikit 75% peserta menyatakan puas
Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan
kesehatan sudah memadai
Semua peraturan pelaksanaan telah disesuaikan
secara berkala
Paling sedikit 85% peserta menyatakan puas
7. Paling sedikit 65% tenaga dan fasilitas kesehatan Paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas kesehatan
menyatakan puas
menyatakan puas
8. BPJS dikelola terbuka, efisien dan akuntabel
BPJS dikelola terbuka, efisien dan akuntabel
STRATEGI OPERASIONAL
STRATEGI OPERASIONAL
1.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB statis sampai tingkat desa,
kelurahan baik di sektor pemerintah maupun swasta
a. Penguatan fasilitas pelayanan KB statis di faskes KB pemerintah dan swasta
b.Penguatan kapasitas SDM pemberi layanan KB
c. Fasilitasi alkon mandiri bagi Peserta Non JKN
2.Peningkatan peserta KB baru melalui program KB pasca persalinan dan
pasca keguguran dan pembinaan peserta KB Aktif
a. Peningkatan kepesertaan KB Baru pasca persalinan dan keguguran di setiap
jenjang fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta
b.Peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok unmet need
c. Penguatan pelayanan peserta KB ulangan dan penanganan efek
samping/komplikasi kontrasepsi
STRATEGI OPERASIONAL
3.Peningkatan penggarapan KB MKJP di wilayah khusus
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah khusus
(Galciltas, Kepulauan, Daerah Aliran Sungai, wilayah transmigrasi) dan
di wilayah kumuh miskin perkotaan
b. Peningkatan kesertaan KB Pria
4.Integrasi promosi dan konseling kesehatan reproduksi dlm pelayanan KB
a. Peningkatan promosi dan konseling kespro di semua tingkatan faskes
b. Substansi materi promosi KHIBA, kondom dual protection,
pencegahan KAR, penanggulangan infertilitas sekunder dan pelayanan
IUD plus Papsmear/IVA
5. Peningkatan kompetensi para Kabid dalam penguasaan managemen
lapangan yang berorientasi pada data.
INVENTARISASI KEPESERTAAN JKN
(PBI DAN NON PBI) DAN CAKUPAN JAMINAN
KESEHATAN (JKN/JAMKESDA)
BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KS I
Keluarga
Pengelompokan
Keluarga
Pendataan oleh
PLKB
Pendataan
keluarga
Aplikasi statistik
rutin berbasis web
1.
Keluarga pra Sejahtera
2.
Keluarga Sejahtera I
3.
Keluarga Sejahtera II
4.
Keluarga Sejahtera III
plus
Kepemilikan
Jaminan
Kesehatan
Peseta JKN
Peserta Jamkesda
Tanpa jaminan
Kepesertaan JKN
Persebaran PBI
No
Data : BPJS-Kesehatan, 7 Maret 2014
Provinsi
1
11 ACEH
2
12 SUMATERA UTARA
3
13 SUMATERA BARAT
4
14 RIAU
5
15 JAMBI
6
16 SUMATERA SELATAN
7
17 BENGKULU
8
18 LAMPUNG
9
19 KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
Sumber: Kemensos
Jumlah
2,170,963
4,192,294
1,533,170
1,304,716
821,557
2,433,669
628,605
3,087,541
No
Provinsi
11
31 DKI JAKARTA
12
32 JAWA BARAT
13
33 JAWA TENGAH
14
34 DI YOGYAKARTA
15
35 JAWA TIMUR
16
36 BANTEN
17
51 BALI
18
52 NUSA TENGGARA BARAT
19
212,827
10
21 KEPULAUAN RIAU
21
62 KALIMANTAN TENGAH
449,376
22
63 KALIMANTAN SELATAN
23
64 KALIMANTAN TIMUR
24
71 SULAWESI UTARA
25
72 SULAWESI UTARA
26
73 SULAWESI SELATAN
2,944,924 32
33
94 PAPUA
2,815,014
53 NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah
1,271,291
14,758,324
14,151,037
1,572,154
14,001,870
3,221,967
904,863
2,259,557
2,671,319
20
61 KALIMANTAN BARAT
27
74 SULAWESI TENGGARA
984,912
753,526 28
75 GORONTALO
504,293
784,013 29
790,859 30
75SULAWESI BARAT
504,423
31
82 MALUKU UTARA
333,633
1,131,065
81 MALUKU
91 PAPUA BARAT
TOTAL
1,343,859
754,627
328,965
778,787
86,400,000
Proses Rembug Desa
Sumber: Kemensos, 2013
ROADMAP PENGUATAN SISTEM DISTRIBUSI
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PROGRAM KB NASIONAL
2013
2014
Semester I
Semester II
Kajian existing
sub- sistem
distribusi alat
dan obat
kontrasepsi oleh
konsultan dan
Tim BKKBN
Pengembangan
model rantai
suplai alat dan
obat kontrasepsi
oleh konsultan
dan TWG BKKBN
REKOMENDASI:
Penguatan sistem kendali
ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi dari kab/kota ke
Faskes
MODEL RANTAI SUPLAI
ALKON
Triwulan III
Pengembangan
model rantai suplai
alkon
PEDOMAN MODEL RANTAI SUPLAI
ALKON
Klasifikasi Faskes KB
1.
2.
Faskes
tingkat
pertama
(PPK 1)
Faskes
tingkat
rujukan
(PPK 2
dan 3)
a. Faskes KB
Sederhana
Konseling
Pemberian pil, suntik dan kondom
Penanggulangan efek samping & komplikasi
sesuai dengan kemampuan
Upaya rujukan
b. Faskes KB
Lengkap
Plus pemasangan IUD/implan
Dan atau vasektomi
c. Faskes KB
Sempurna
Plus pemberian layanan tubektomi
d. Faskes KB
Paripurna
Plus pemberian layanan rekanalisasi dan
penanggulangan infertilitas
PELATIHAN BIDAN DALAM PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA
2014
KONDISI SAAT INI
Yang belum terlatih:
49,22%
56.3%
59.3 %
732.6%
82.1 %
6,600
Base line
Sumber: BKKBN, Ditlaptik, 2013
PELATIHAN DOKTER DALAM
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Kondisi Saat Ini (2011-2013)
2014
Yang belum terlatih:
64.5%
68%
87.9%
89.5%
Yang belum terlatih:
77.9%
52.03%
55,52% 86.69%
88.48%
2,971
2,971
288
261
Sumber: BKKBN, Ditlaptik, 2013
PELAYANAN KB
PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN DI RS
Persalinan
Pelayanan KB
PP/PK
Pembiayaan KB
IUD
SUNTIK
IMPLANT
Kapitasi melalui
mekanisme rujuk balik
ke faskes tingkat
pertama.
Tidak ada perbedaan
antara pelayanan
persalinan/keguguran
dengan atau tanpa
pelayanan tubektomi
dari tarif INA CBG
Pelayanan KB di Rumah Sakit tidak dapat dilayani segera setelah melahirkan tetapi
harus dirujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan sistem pembiayaan
kapitasi sebagai upaya kendali biaya. Dari sisi perluasan akses pelayanan KB
berimplikasi pada missed opportunities.
Persentase wanita usia 15-49 tahun yang tidak ber-KB Pasca Persalinan
atau Pasca Keguguran berdasarkan karakteristik sosial & demografi
Karakteristik
Persentase
Karakteristik
Persentase
Kelompok umur
Tempat tinggal
Kota
74.8
15-24
80.9
Desa
82.2
25-34
80.5
35+
73.8
Pendidikan
Tidak sekolah
82.4
Paritas
SD
80.3
0-2
80.2
SMP
78.5
3-4
76.2
SMA
75.3
5+
77.0
Kesejahteraan
Sangat miskin
82.9
Miskin
81.4
Menengah
78
Kaya
75.8
Sangat kaya
72.4
Distribusi persentase wanita usia 15-49 tahun yang
tidak ber-KB setelah melahirkan/keguguran
menunjukkan distribusi yang hampir seragam
berdasarkan karakteristik tertentu
bahwa >70% dari mereka tidak ber-KB
Sumber: Data diolah dari SDKI 2012
GAMBARAN MEKANISME OPERASIONAL
PROGRAM KKB LINI LAPANGAN
RAKOR KKB
TK KEC
BP/PPKS
LOKMIN
PPLKB/KA
UPT KB
PERT
TOP
KKB TK KEC
KONSOLIDASI
INTERNAL
PKB/PLKB
YAN KB
TK KEC DI
PUSKESMAS
RAKOR KKB TK
DES/KEL
PPKBD
KIE OLEH
TOP KKB
TK DES/KEL
PERT LENGKAP
PLKB, IMP, &
POKTAN
YAN KB
TK DES DI
POSKESDES
PPKBD
KIE OLEH
KADER
PELY KS
(POKTAN
TRIBINA)
KELUARGA
POSYANDU
KEGIATAN STRATEGIS
KEGIATAN STRATEGIS
1. Inventarisasi dan pelaporan peserta JKN (PBI dan non
PBI dan pemetaan cakupan perlindungan jaminan
kesehatan (JKN/jamkesda) bagi keluarga pra sejahtera
dan keluarga sejahtera I
2. Mendorong tersedianya peta pus sebagai bahan
koordinasi pemenuhan kebutuhan pelayanan KB di
sektor kesehatan dan intervensi program KKBPK
3. Penyediaan alkon dan sarana penunjang di faskes KB.
4. Peningkatan kualitas pelayanan KB di rumah sakit dan
klinik pemerintah.
PENDATAAN & REGISTRASI FASKES KB YANG BEKERJASAMA
DENGAN BPJS KES
Fasilitas
Kesehatan
Pendataan oleh
SKPD-KB
K/0/KB
Aplikasi statistik rutin
berbasis web
Pengelompokan jenis
faskes KB
Pemenuhan
Alokon
1.
Faskes KB
Sederhana
Pil, suntik,
kondom
2.
Faskes KB Lengkap
Plus IUD &
implan
3.
Faskes KB
Sempurna
=Faskes KB
Lengkap
4.
Faskes KB
Paripurna
=Faskes KB
Lengkap
KEGIATAN STRATEGIS
5. Pengembangan Model Pelayanan KB melalui :
 Praktik Bidan Perorangan Murni (berdiri sendiri
tidak terkait BPJS Kesehatan) terkait dengan sistem
R/R,
 Praktik Bidan Perorangan
 Perusahaan PT Astra Agro Lestari
6. Lomba Bidan Praktik Perorangan dan Lomba KB
Perusahaan
7. Dukungan Terhadap beberapa MOU yang terkait
program KB KR
KEGIATAN STRATEGIS
8. Penyerasian Kebijakan Penggarapan KB di Wilayah dan
Sasaran Khusus
9. Penggarapan KB Daerah Aliran Sungai (DAS), Pesisir,
transmigrasi, wilayah kumuh perkotaan bersama mitra
kerja
10. Integrasi Pelayanan KB di daerah terpencil dan pulaupulau kecil terluar dalam Sail Indonesia
11. Operasional Bhaksos Integrasi Pelayanan KB bersama
mitra kerja
12. Penggarapan KB Pria
KEGIATAN STRATEGIS
13. Intensifikasi klinik KB dalam program Kesehatan
Reproduksi di 10 Provinsi Penyangga Utama
14. Pemantapan KB PP dan PK dalam Peningkatan KB MKJP
15. Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di
Rumah Sakit Tipe B, C dan D atau setara
16. Promosi Kesehatan Reproduksi melalui Persi Award dan
media KIE dan KIP/Konseling di di Faskes KB (Poster,
Lembar Balik, Leaflet, CD, Video)
TERIMA KASIH

similar documents