Prosedur Pengusulan Pahnas 20115 - DIT. K2KS

Report
MEKANISME DAN PROSEDUR
PENGUSULAN GELAR CALON PAHLAWAN
NASIONAL
DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUN 2015
1
UUD 1945 Bab III, Pasal 15 : “PRESIDEN MEMBERI GELAR, TANDA JASA,
DAN LAIN-LAIN TANDA KEHORMATAN YANG DIATUR DALAM UU”.
Undang-undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
Dan Tanda Kehormatan.
PP. No.35/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan
Gelar Pahlawan Nasional.
2
II. PENGERTIAN (BERDASARKAN UU. NO. 20 TAHUN 2009)
PAHLAWAN
NASIONAL
• Adalah gelar yang diberikan kepada warga Negara Indonesia atau
seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang
sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan
Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan
kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar
biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara
Republik Indonesia.
AHLI WARIS
PAHLAWAN
NASIONAL
• Adalah orang yang berhak menerima warisan atau
harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara
sah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan anak kandung yang sah
• TP2GP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
TIM PENELITI,
Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial
sesuai dengan kewenangannya. TP2GP bersifat independen yang
PENGKAJI GELAR
beranggotakan paling banyak 13 (Tiga belas) orang yang terdiri
PUSAT (TP2GP)
dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.
3
TIM PENELITI,
PENGKAJI
GELAR
DAERAH
(TP2GD)
• TP2GD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Gubernur
atau
Bupati/Walikota
sesuai
dengan
kewenangannya. TP2GD bersifat independen yang
beranggotakan paling banyak 13 (Tiga belas) orang yang
terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi
terkait.
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
NASIONAL
UTAMA (TMPNU)
KALIBATA
• Yang Dimaksud dengan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah
Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota Negara
sedangkan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah Taman Makam
Pahlawan Nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh
wilayah Indonesia (Penjelasan Pasal 33 UU. Nomor 20 Tahun 2009) dan yang
berhak dimakamkan di TMPN Utama adalah yang menerima Gelar (Pahlawan
Nasional), Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra dan Bintang
Gerilya.
GELAR
• Penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada
seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas
perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar
biasa kepada bangsa dan Negara, Gelar merupakan
Pahlawan Nasional (Pasal 4 UU. NO. 20 Tahun 2009)
4
III. PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN CALON PAHLAWAN
NASIONAL
1. Usulan Calon Pahlawan Nasional diajukan tertulis secara hirarki dan berjenjang
2. Surat usulan Calon Pahlawan Nasional dilengkapi lampiran-lampiran antara lain :
A. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Gubernur dan Instansi Sosial Provinsi)
B. Rekomendasi Tim Peneliti,Pengkaji Gelar Daerah disertai dengan resume perjuangan
C. Daftar uraian riwayat hidup Calon Pahlawan Nasional yang ditulis secara ilmiah,
disusun sistematis, berdasarkan data yang akurat (melalui proses seminar, Sarasehan
dan Diskusi).
D. Uraian Perjuangan;
E. Biografi Calon Pahlawan Nasional
F. Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima / diperoleh (Jika ada)
G. Catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang Pahlawan Nasional
yang bersangkutan
H. Foto/gambar dokumentasi yang menjadi perjuangan Calon Pahlawan Nasional yang
bersangkutan
3. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat
4. Buku-buku pendukung calon Pahlawan Nasional.
5
IV. KRITERIA CALON PAHLAWAN NASIONAL
UU. No. 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25
Dan Pasal 26, untuk memperoleh Gelar :
A. SYARAT UMUM :
B. SYARAT KHUSUS :
1. WNI atau seseorang yang berjuang di
wilayah yang sekarang menjadi wilayah
NKRI.
2. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
3. Berjasa terhadap bangsa dan Negara.
4. Berkelakuan baik;
5. Setia dan tidak menghianati bangsa dan
Negara; dan Tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun.
1.
2.
3.
4.
5.
Pernah memimpin dan melakukan perjuangan
bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan
dalam bidang lain untuk mencapai, merebut,
mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
Tidak pernah menyerah pada musuh dalam
perjuangan; Melakukan pengabdian dan perjuangan
yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan
melebihi tugas yang diembannya;
Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar
yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan
negara
Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat luas atau
meningkatkan harkat dan martabat bangsa
Memiliki konsistensi jiwa dan semangat
kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan
perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan
berdampak
nasional;
6
Keberadaan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Sebagai
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang
Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Pasal 54, yaitu :




Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar,
gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh TP2GD.
TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga
belas) orang yang terdiri unsur Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan dan
Instansi Terkait.
Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan
kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan
untuk menerbitkan rekomendasi.
7
VI. TIM PENELITI PENGKAJI GELAR PUSAT (TP2GP)
Keberadaan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Sebagai
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang
Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Pasal 55, yaitu :




Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibantu
oleh TP2GP.
TP2GP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga
belas) orang yang terdiri unsur Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan dan
Instansi Terkait.
Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GP, disampaikan
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.
8
VII. PROSEDUR / TATA CARA PENGUSULAN
1. Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang
bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat.
2. Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional
yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial
Provinsi setempat.
3. Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan
Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti,
Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan
pengkajian (melalui Proses Seminar,Diskusi maupun Sarasehan).
4. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan
TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada
Gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri Sosial
RI.
9
5.
Menteri Sosial RI Cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan / Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial mengadakan verifikasi kelengkapan administrasi.
6.
Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan
administrasi kemudian diusulkan kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat
(TP2GP) untuk dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan.
7.
Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai
memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI diajukan kepada
Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna
mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.
8.
Usulan Calon Pahlawan Nasional yang tidak memenuhi persyaratan dapat
diusulkan kembali 1 (satu) kali dan dapat diusulkan kembali minimal 2 (dua)
tahun kemudian terhitung mulai tanggal penolakan, sedangkan usulan Calon
Pahlawan Nasional yang ditunda dapat diusulkan kembali dengan
melengkapi persyaratan yang diminta dan diajukan kembali kepada Menteri.
9.
Upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh
Presiden RI menjelang Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.
10
VIII. TATA CARA PEMBENTUKAN TP2GD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur
dan/atau Walikota/Bupati.
Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah bersifat Independen yang
beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari praktisi,
akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.
Susunan keanggotaan TP2GD terdiri dari
a. Ketua Merangkap Anggota
b. Wakil Ketua merangkap Anggota
c. Sekretaris merangkap Anggota
d. Anggota
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris TP2GD dipilih dari dan oleh Anggota
TP2GD untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Rapat Pemilihan keanggotaan TP2GD dipimpin oleh anggota yang tertua
usianya.
Gubernur dapat membentuk Tim Teknis untuk mendukung pelaksanaan
Tugas TP2GD
Dalam melaksanakan tugasnya TP2GD dibantu oleh sekretariat yang
dilaksanakan oleh Instansi/Dinas Sosial
Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional
dan administrasi kepada TP2GD
11
IX. KEWAJIBAN TP2GD
1. Menyelenggarakan
sidang-sidang
penelitian
pembahasan atas usulan calon Pahlawan Nasional.
dan
2. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka
usulan penganugerahan calon Pahlawan Nasional.
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur
terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai
kepahlawanan;
4. Menyusun indikator penilaian calon Pahlawan Nasional;
dan
5. Dalam hal diperlukan TP2GD dapat melakukan uji petik
terhadap calon Pahlawan Nasional
12
X. BAGAN TATA CARA PENGUSULAN PAHLAWAN
PRESIDEN RI
DEWAN GELAR,
TANDA JASA DAN
TANDA
KEHORMATAN RI
UPACARA
PENGANUGERAHAN
GELAR
MENTERI SOSIAL RI
TP2GP
DITJEN DAYASOS & PK
DIT. K2KS
GUBERNUR
INSTANSI SOSIAL
PROVINSI
TP2GD
TP2GD
BUPATI / WALIKOTA
Keterangan :
Garis Permohonan (Pengusulan)
Garis Persetujuan / Pengakuan
MASYARAKAT
TP2GP
TP2GD
Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat
Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah
13
XI. Hak Warakawuri/Kel. Pahlawan Nasional :
Bantuan dari Kementerian Sosial RI :
a) Bantuan Bulanan /Bulanan
b) Bantuan Kesehatan
14
= Rp 1.500.000/Bulan
= Rp 3.500.000,- /Tahun
XII. DATA JUMLAH DAN ASAL PAHLAWAN DAN
WARAKAWURI/KEL. PAHLAWAN NASIONAL SAMPAI DENGAN
TAHUN 2014
DAERAH
WARAKAWURI
PAHNAS
ISTRI
ANAK
Yogya
2
5
16
Jakarta
6
55
7
Sumbar
-
1
11
Jateng
2
-
27
Jatim
-
-
23
Sumut
-
1
9
Aceh
-
-
7
Sulut
-
-
6
Kalsel
-
1
3
kalbar
-
-
1
Maluku
-
-
5
Lampung
-
-
1
1
4
-
3
Bali
Riau
-
DAERAH
WK
ISTRI
ANAK
PAHNAS
Surakarta
-
-
1
Jambi
-
-
1
Keppri
-
-
1
NTT
-
-
2
Sulsel
-
4
12
Sumsel
-
1
2
Kalteng
-
-
1
Bengkulu
-
1
2
Gorontalo
-
1
1
Jabar
-
3
14
Papua
-
2
1
Papua Barat
-
-
3
10
76
163
JUMLAH
15
XIII. DATA MAKAM PAHLAWAN NASIONAL SELURUH INDONESIA
MPN di Luar TMP = 99 Buah
96 Buah tersebar di 33 Provinsi
1 Buah di Luar Negeri : MPN
Tuanku Tambusai di Seremban,
Negeri Sembilan, Malaysia
PAHLAWAN NASIONAL
163 ORANG
MPN di Dalam TMP 54 Buah
MPN
153 BUAH
16
Tidak diketahui Makamnya :
a. Supriyadi
b. Dr. Muwardi
c. Laksda TNI Josaphat Soedarso
d. Martha Christina Tijahahu
e. I Gusti Ketut Jelantik
f. Kapitan Patimura
g. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung
h. Slamet Riyadi
i. I Gusti Ketut Pudja
j. Tan Malaka
17

similar documents