Hukum Islam tentang Waqaf, Zakat dan Haji

Report
BAB XI
Hukum Islam Tentang
Zakat, Haji dan
Wakaf
SK
KD

Memahami hukum
Islam Tentang
Zakat, Haji dan
Wakaf


Menjelaskan
perundang-undangan
tentang pengelolaan
Zakat, haji dan Wakaf
Menyebutkan contohcontoh pengelolaan
zakat, haji dan wakaf
Menerapkan ketentuan
perundang-undangan
tentang pengelolaan
zakat, haji dan wakag
Perundang-Undangan Tentang Zakat
UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat
 Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun
2003 tentang Pelaksanaan UU RI No.38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat
 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat dan Urusan Haji No.D/291/Tahun
2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Zakat

Contoh Pengelolaan Zakat
BAZ/LAZ
(Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat)
----------------seperti :
 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
- Pusat
 BAZDA ( Badan Amil Zakat Daerah)
- Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
 UPZ ( Unit Pengumpul Zakat)
- Pengelolaan : Masjid/Langgar, RT, Sekolah, dll

Penerapan Ketentuan PerundangUndangan Tentang Zakat
Muzaki
BAZ/LAZ
Terima
kasih ya!
MUSTAHIK
Perundang-Undangan Tentang Haji

UU RI No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Perpres RI No.3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji


Keppres RI No. 112 Tahun 1964 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara
Interdepartemental
Keppres RI No.22 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dan
Pemerintah

Keppres RI No.53 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Keppres RI No.63 Tahun 1983 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Keppres RI No. 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Keppres RI No.57 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah


Keputusan Menteri Agama No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah
Keputusan Dirjen Binmas Dan Penyelengaraan Haji No. D/377 Tahun 2002 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Contoh Pengelolaan/Penyelenggaraan
Ibadah Haji







Pemerintah menunjuk Bank untuk ONH
Masyarakat memiliki rekening ONH dan menyetornya
Melengkapi persyaratan seperti : Fc KTP, Surket dari
Lurah/desa,Fc Surat Nikah,Pas Photo, Surkehat
Mendaftarkan diri ke Kemenag Kab/Kota
Menunggu daftar list
Biaya yg disetorkan akan digunakan oleh
penyelenggara
Bila kelebihan dana, maka mnejadi kas DAU
Perundang-Undangan Tentang Wakaf





PP RI No.28 Tahun 1977 Ttg Perwakafan Tanah Milik
Permen Dalam Negeri RI No.6 Tahun 1977 Ttg Tata
Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafaan Tanah Milik
Permen Agama RI No.1 Tahun 1978 Ttg Peraturan
Pelaksanaan PP No.28/1977 Ttg Perwakafan Tanah Milik
Instruksi Menteri Agama RI No.3 Tahun 1987 Ttg
Bimbingan dan Pembinaan Kepada Badab Hukum
Keagamaan sebagai Nadzir dan Badan Hukum
Keagamaan yang Memiliki Tanah
Surat Edaran Dirjen Lembaga Islam dan Urusan Haji
No.DII/5/Ed./07/1961 Ttg Pedfataran Perwakafan
Tanah Milik
Contoh Pengelolaan Wakaf
Mendaftarkan diri ke Pejabat PPAIW
- membawa sertifikat Tanah
Orang yang menerima wakaf (nadzir) harus :
- Mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta
hasilnya
- Membuat laporan secara berkala
- Berhak mendapatkan penghasilan atau fasilitas
dari kekayaan tersebut


similar documents