Pendidikan Pancasila

Report
Suatu pertimbangan perlunya perkuliahan
Pancasila
+ Pancasila = dasar filsafat negara RI yg scr resmi disahkan oleh PPKI (18
Agst 1945) dan diundangkan dlm berita RI th II No.7 bersamaan dg UUD
1945. Karena itu Pancasila dlm kehidupan bangsa dan negara RI
mempunytai kedudukan dan fungsi yg jelas dan tegas.
Dlm kontek inilah setiap w.n wajib mengetahui, memahami, shg dpt
mengimplementasikan dlm kehidupn berbangsa, bernegara dan
bermasyrakt scr baik dan benar sbgaimana dihendaki oleh nilainya.
+. bahwa perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sbg dasar falsafah negara
mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik karena
kepentingan kekuasaan, shg Pancasila ditafsirkan, direduksi,
dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa (tdk sesuai lagi dg yg
dikehendaki pembentuk negara)
Dg kata lain, kebijakan/ pelaksanaan politik nasional oleh penguasa
berlindung di balik legitimasi Pancasila sbg dasar filsafat ngr. Yg
sebenarnya telah terjadi penyimpangan nilainya.
+ Pancasila sbg dasar filosafat negara juga menjadi
pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu agar Pancasila
benar-benar dpt menjadi pegangan hidup, petunjuk hidup
dan dasar mengatur negara, maka perlu adanya kebulatan
tekad dari setiap w.n Indonesia utk scr sunguh-sungguh
merealisasikan dlm kehidupan konkrit. Utk itulah Pancasila
wajib dipelajari sampai kapanpun.
+ Pancasila sbg dasar filsafat negara juga ideologi nasional.
Seiring dg perkembangan zaman, kehidupan masyarkt
bangsa Indonesia juga berkembang, shg dimungkin
munculnya pemikiran-pemikiran baru oleh warga masyarakt
terhdap kondisi kekinian (zaman). Oleh karena itu agar
Pancasila tetap dpt berfungsi sebagaimana tujuan
dirumuskannya, maka Pancasila harus dinamis sejalan dg
dinamisasi mayarakatnya ( Pancasila = ideologi terbuka).
+ Pancasila berkembang dari nilai-nilai yang
terpelihara dalam masyarakat dengan fungsi yang
bersifat lokal (berlaku dlm lingkungan
masyarakatnya).
Artinya : bhw nilai-nilai Pancasila sebelumnya telah
diterima dan menjadi rujukan masyarakat sbg petunjuk, M
maka diyakini sbg nilai yg benar, baik, luhur.
Kemudian oleh pembentuk negara diangkat
menjadi suatu tatanan dan sistem masyarakat yg
lebih luas dengan fungsinya berskala nasional,
yakni sebagai pengontrol kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka
warga masyarakat Indonesia perlu memahami
tatanan dan sistem masyarakat nasional tersebut.
Tujuan
1. Dari sisi pancasila : membentuk pribadi w.n
yang baik yg mempunyai rasa tanggung jawab
thd masyarakat dan bangsanya dgn ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.
Dgn kata lain, mengarahkan perhatian pada
aspek moral yg terwujud dlm kehidupan seharihari.
2. Dari sisi kewarganegaraan: menumbuhkan
rasa kecintaan pada tanah air, memiliki
wawasan dan kesadaran bernegara utk bela
negara serta menumbuhkembangkan
wawasan kebangsaan, sehingga terbentuknya
daya tangkal sebagai ketahanan nasional.
• Secara implisit, tujuan: mengarahkan perhatian pada
moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan konkrit
(sehari-hari).
Perhatian pd aspek moral : dlm konkritnya tdk hanya
menyangkut perilaku, ttp juga sikap dan cara berpikir yg
berorientasi pada terbentuknya pribadi yg baik,
mempunyai rasa tanggung jawab thd bangsa dan negara
dg bidang keprofesianya (pekerjaan).
• Dlm konteks ini, mahasiswa (subyek didik) dipupuk
kesadarannya akan berbangsa dan bernegara dlm
menerapkan ilmu pngthuan, teknologi dan seni yg
dikuasainya scr bertanggung jawab thd kemanusiaan.
( agar mampu mewujudkan nilai-nilia dasar Pancasila).
Orientasi mempelajari Pancasila dlm hal ini, ialah
mengarahkan perhatiannya pd pendidikan moral yg
diharapkan terwujud dlm khidupan sehari-hari.
Yakni :
- perilaku yg memancarkan iman dan taqwa thd
Tuhan YME
- Perilaku yg bersifat kemanusiaan yg adil dan
beradab
- Perilaku yg mendukung persatuan dan kesatuan
nasional
- Perilaku yg mendukung kerakyatan dg
mengutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan gol/perorangan.
- Perilaku yg mendukung ujpaya teerwujudnya
keadilan sosial.
LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA
Landasan historis.
Secara historis, Pancasila dirumuskan adalah untuk dijadikan Dasar
Negara Indonesia Merdeka.
Oleh karena itu:
1. Nilainya harus bersumber dari kehidupan bangsa sendiri,
2. Telah terpelihara dlm kehidupan masyarakat dan diakui sebagai
sesuatu yang benar, baik, luhur.
Dgn demikian nilai – nilai Pancasila jauh sebelum dirumuskan, telah
dipraktekkan, digunakan sbg petunjuk hidup, pemberi arah dlm
kehidupan sehari-hari masyarakat.
Hal ini berarti, secara historis sila-sila Pancasila sebelum diangkat
sebagai dasar negara, telah dipraktekan, telah hidup, telah terpelihara,
telah difungsikan sebagai petunjuk hidup ( suatu yang dianggap baik)
oleh masyarakat setempat.
Baru kemudian, melalui para pembentuk negara, nilai-nilai tersebut
dirumuskan kedalam suatu sistem filsafat (norma hidup
bernegara,berbangsa dan bermasyarakat) yg diberi nama Pancasila.
Ladasan kultural
Kita sadar bahwa semua bangsa di dunia, senantiasa
berupaya membangun jati diri sbg bangsa.
Jati diri = sifat, watak, faham, semangat, akal, rasa,
kehendak, kesadaran, keyakinan, kekuatan dlm pikiran
dan hati nurani manusia (bangsa) sbg proses hasil belajar
thd nilai-nilai dlm hidupnya, kemudian berkembang dan
muncul dlm sikap, tiundakan/ perilaku manusia sbg
individu/ kelom sosial.
Jati diri dibutuhkan utk mengembangkn bangsa (masykt) agar
menjadi bangsa yg berkualitas
Dlm mengembngkn diri tsb, bangsa Ind mendasarkan pd nilainilai yg diyakini sbg hal yg baik, benar, luhur dan menjadi
pandangan hidup oleh warga masyrkt,
Shg dlm rangka pergaulan antar bangsa tdk akan mudah
terbawa arus (tetap berpegang pada prinsip (bangsa yang
berprinsip).
• Jadi Pancasila itu bukan hasil pemikiran seseorang,
bukan wahyu, bukan hasil perenungan, ttp hasil
penggalian dari nilai-nilai yg hidup dlm masyarakat
bangsa Indonesia sendiri (masyarakat Indonesia = kausa
material Pancasila / asal bahan Pancasila).
Pancasila adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri
• Dg ditetapkannya Pancasila sbg dasar negara
(sebagaimana tertuang dlm alinea ke4 Pembukaan UUD
1945) melalui disahkannya UUD 1945 oleh PPKI 18
Agustus 1945, maka perlu adanya kebulatan tekad dari
setiap warga negara Indonesia utk scr sungguh-sungguh
merealisasikan (mewujudkan) dlm kehidupan konkrit
(kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat).
. Landasan
yuridis
Setelah Pancasila ditetapkan sbg dasar
falsafah negara, maka secara yuridis formal telah
mempunyai kekuatan yg mengikat kpd semua
pihak (kita dituntut utk mewujudkannya dlm
kehidupan sehari-hari).
Artinya : Pancasila mengandung konsekuensi : setiap
aspek dlm penyelenggaraan negara, semua sikap dan
tingkah laku bangsa Indonesia dlm berbangsa, bermasyrkt,
bernegara harus mengacu pd nilai Pancaila.
Untuk dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dlm
kehidupan sehari-hari, maka perlu mempelajari
Pancasila sesuai yg dikehendaki para pembentuk
negara.
Maka dlm penerapan / aktualisasinya akan
bersifat obyektif dan subyektif.
+ Aktualisasi Pancasila scr obyektif = pelaksanaan Pancasila
dlm bentuk realisasi dlm setiap aspek penyelenggaraan
negara (bidang legislatif, eksekutif, yudikatif) dan semua
bidang kenegaraan lainnya.
(terutama berkaitan dg realisasi dlm bentuk peraturan peruu-an RI)
Dg kata lain: pengamalan Pancasila sbg dasar falsafah
negara dlm bentuk peraturan per-UU-an.
+ Aktualisasi Pancasila scr subyektif = pelaksanaan Pancasila
dlm setiap pribadi, perseorangan, setiap w.n, individu,
penguasa, setiap penduduk, setiap orang Indonesia.
Aktualisasi scrf subyektif berkaitan dg kesadaran, ketaatan,
maupun kesiapan individu utk mengamalkan Pancasila dlm
kehidupan sehari-hari dlm kehidupan bernegara, berbangsa,
bermasyarakat.
Dg kata lain : pengamalan Pancasila sebagai pandangan
hidup)
Landasan filosofis
Konsekuensi Pancasila sbg dasar negara dan pandangan hidup
bangsa, maka sudah menjadi keharusan moral bagi semua
pihak (mengikat) utk secara konsisten merealisasikannya dlm
setiap aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat
Mengapa menjadi keharusan moral ?
Secara filosofis,
1. sebelum membentuk negara, bangsa Indonesia adalah
bangsa yg berketuhanan, berkemanusiaan. Buktinya:
manusia Indonesia adalah makluk Tuhan YME yg memiliki
harkat dan martabat yg sama.
2. Sebelum membentuk negara, masyarakat Indonesia adalah
masyarakat yang berkerakyatan (hidup dlm suatu ikatan
tertentu dan dlm keadaan kebersamaan yg rukun. Jadi
secara folosofis Indonesia adalah negara berpersatuan dan
berkerakyatan.
• Syarat mutlak suatu negara ialah adanya
persatuan yg berwujud sbg rakyat (unsur
negara). Scr filosofis negara dipersatukan dg
kerakyatan, jadi rakyat adalah dasar ontologis
demokrasi, dlm mana rakyat adalah asal mula
kekuatan negara.
• Oleh karena Pancasila sbg filsafat negara,
konsekuensinya dlm setiap aspek
penyelenggaraan negara harus bersumber pd
nilai-nilai Pancasila termasuk sistem per-uu-an.
(aktualisasi obyektif)
Arti Pancasila Dalam Pandangan Bangsa Indonesia dan
Arti Pentingnya memahami sejarah perumusan Pancasila
Konsep Pancasila dasar negara Indonesia merdeka sebelum
dirumuskan para pembentuk negara, telah ditemukan dlm
kehidupan masyarakat Indonesia, Yakni :
Dlm kitab Negarakertagama oleh Empu Prapanca dari
Majapahit, tertulis :
“Yatnaggegwani pancsyila kertasangkarbhisekaka krama”
(Raja menjalankan dg khidmad kelima pantangan)
Makna Pancyila ini juga dilakukan utk upacara ibadah dan
penobatan.
–
–
–
–
–
tdk boleh berbohong
tdk boleh minum minuman keras (memabukan)
tdk boleh mencuri
tdk boleh melakukan kekerasan
tdk boleh berjiwa dengki
Dlm bhs Sanskerta, istilah Pancasila mengandung 2 arti :
(1) Pancasila = berbatu sendi yang lima, alas , dasar
(2) Pancasiila = peraturan lima tingkah laku yang utama, yang
penting , yg senonoh, yang susila. Dlm pelaksanaan
dikenal dg pancakrama = kesusilaan yg lima).
Dlm ajaran Budha, kata Pancasyiila juga merupakan lima aturan
yg harus ditaati dan dilaksanakan oleh penganutnya , yakni :
- dilarang membunuh
- dilarang mencuri
- dilarang berzina
- dilarang berdusta (berbihong)
- dilarang minum minunman keras (mabok)
Dlm perkembangannya, ajaran moral dlm bhs. Sanskerta tsb
masuk ke dalam bhs Jawa Kuno yg dikenal dg Ma – lima (M-5)
Kelima nilai tsb pd dasarnya berhubungan dng ajaran moral
(ajaran tingkah laku) yg seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan,
belum ada kaitannya dg dasar filsafat negara. Indonesia.
Masih pd zaman Majapahit, dlm buku
Sotasoma oleh Tantular. ditemukan konsep
persatuan nasional “ Bhinneka Tunggal Ika
Tan Hana Dharma Mangrua” (walaupun
berbeda, satu jua adanya, tdk ada agama yg
memiliki Tuhan yg berbeda), yang sekarang
dikenal dg sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam Sumpah Palapa (Mahapatih Gajah
Mada) secara prinsip bercita-cita
mempersatukan seluruh nusantara raya di
bawah kekuasaan negara
Persatuan adalah prisip hidup bersama dalam
suasana kebersaan yg dikembangkan masykt
bangsa Indonesia
Dlm perkembangannya, istilah Pancasila muncul kembali
pada masa menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia.
Sebab: Dlm pandangan bangsa Indonesia, utk membentuk
negara merdeka diperlukan dasar (pijakan) bagi
negara yg dibentuk. Dan bukan dasarnya Indonesia
merdeka.
Artinya : di atas pijakan itu : dibentuk, dirikan negara
Indonesia merdeka yang abadi, kekal.
Maka dasar negara tsb harus betul-betul kuat dan dapat
menampung semua kepentingan.
Menurut pandangan pembentuk negara, utk memenuhi semua
kepentingan itu , nilai-nilai dasar negara harus bersumber /
berakar dari budaya bangsa sendiri.
Artinya : nilainya telah dipraktekan, telah hidup dan terpelihara
sbg pandangan hidup, sbg petunjuk hidup, sbg standardisasi
(pedoman) bagi masyarakat dlm kehidupannya .
Hal ini berarti nilai-nilai tsb telah diyakini sbg nilai yg baik,
benar, luhur, shg dapat diterima oleh seluruh masykt bangsa
Indonesia.
Kemudian nilai-nilai yg dianggap baik tsb, oleh pembentuk
negara dirumuskan, nilai-nilai mana yg cocok dpt
digunakan utk memedomi kehidupan kenegaraan,
kebangsaan Indonesia. Dan utk hal ini dibicarakan dlm
sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI).
(tugas BPUPKI = mempersiapkan dasar negara merdeka
dan merumuskan rancangan hukum dasar negara
(RHDN)
+) Dari sidang-sidang tsb muncul rumusan-rumusan
rancangan dasar Indonesia merdeka; seperti dari:
M.Yamin : peri kebangsaan,peri kemanusiaan, peri
ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteran rakyat.
Bung karno : kebangsaan Indonesia,
internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat
atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yg
berkebudayaan.
Dalam sidang BPUPKI itu Soekarno mengusulkan
nama “Pancasila” (petunjuk seorang teman kita ahli
bahasa) untuk dasar negara Indonesia merdeka.
Pancasila = philosifische grondslag : adalah
pundamen, filsafat, pemikiran yg sedalam-dalamnya ,
jiwa, hasrat, untuk di atasnya didirikan negara
Indonesia merdeka yg kekal dan abadi.
Kemudian Prinsip filsafati Pancasila diusulkan sbg
dasar negara, dan diberi status (kedudkan) yg tegas
dan jelas, yakni dlm alinea ke 4 Pembukaan UUD
1945.
Dg kedudukan ini, mengandung konsekuensi dlm
bidang hukum, bahwa Pancasila = Dasar Hukum,
Dasar Moral, Kaidah Fundamentil bagi peri kehidupan
bernegara di Indonesia dari tingkat pusat – daerah.
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA
Pemahaman sejarah perumusan Pancasila =
agar kita tdk sekedar mengetahui dan berpijak
pd yg tertulis scr formal dg lima rumusan.
Melalui pendekatan sejarah, dpt dipahami:
1. Apa yg tersirat di balik kelima rumusan silasila Pancasila
2. Akan diketahui jiwa, semangat yg melatar
belakangi hakekat perumusan Pancasila
3. Dpt dipahami makna Pancasila scr hakiki
sbagaimana yg dimaksud oleh pendiri negara
4. Dpt dipahami suasana kebatinan yg melatar
belakangi perumusan Pancasila
5. Dpt dipahami scr obyektif rasional dan
komprehensif bagaimana situasi dan kondisi
bangsa Indonesia saat itu
6. Dpt dipahami kekuatan manakah yang
mempengaruhi dan semangat apakah yg
menyelimuti, mendasari saat-saat
dirumuskannya Pancasila.
• Berdasar fakta sejarah, kemerdekaan Indonesia tdk
bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi kekuasaan
Jepang di Asia yg makin terdesak oleh kekuatan
Sekutu.
• Oleh Jepang utk mendptkan dukungan rakyat terjajah,
menerapkan politik merangkul thd rakyat terjajah, a.l
dg memberi kemerdekaan bangsa Philipina dan Birma
• Dg pemberian kemerdekaan Birma dan Philipina tsb,
mendorong bangsa Indonesia medesak Jepang utk
memerdekakan Indonesia
• Atas desakan bangsa Indonesia, Jepang menjajikan
memberi kemerdekaan Indonesia tgl 24 Agusts 1945,
Utk mewujudkan itu, dibentuklah Badan Penyelidik
Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI)
BPUPKI adalah sebuah badan yg bertugas mempersiapkan
segala sesuatu yg berkaitan dg kemerdekaan Indonesia,
(menyelenggarakan pemeriksaan, penyelidikan dasar thd halhal yg penting, rancangan yg berhubungan dg usaha
mendirikan negara.
Salah satu tugas utama BPUPKI = merumuskan dasar negara
Indonesia merdeka dan merumuskan RHDN
Artinya : sebelum negara dibentuk perlu dibangun pijakan,
dasar, fundamen yg kuat agar negara yg didirikan di
atasnya kekal dan kuat
Dlm sidang-sidang BPUPKI, munculah pandangan, pemikiran dari
tokoh nasional (pembentuk negara) yg tergabung dlm anggota
BPUPKI ( Yamin, Soekarno, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo,
M Hatta).
Perlu dipahami bhw dlm menyampaikan usulan dasar negara,
terdapat perbedaan aspirasi ideologi dari gol. Islam dan
Nasionalisme (kebangsaan)
Gol Islam dan nasionalisme, dlm kenyataannya
tumbuh dlm budaya politik yg berbeda. Islam
dipengaruhi oleh sistem pendidikan pondok
pesantren yg bersifat religius, dan Kebangsaan oleh
sistem pendidikan barat yg bersifat sekularistik,
maka seringkali timbul perbedaan persepsi dan
pendapat dlm menanggapi persoalan yg
menyangkut kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
Mereka mengemukakan aspirasi ideologinya masingmasing.
Gol. Islam mengusulkan agar negara Indonesia
merdeka ditegakkan dengan dasar Islam, alasannya
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam
(Islam dijadikan dasar mengatur negara Indonesia)
(baca pidato Ki Bagus Hadikusuma dalam risalah
sidang BPUPKI)
Gol. Kebangsaan mengusulkan agar negara Indonesia
merdeka ditegakan dgn dasar kebangsaan (paham
kebangsaan).
Alasannya:
1.Fahan kebangsaan, suatu faham yg dpt mengatasi segala
golongan dan segala seseorang (faham perseorangan)/
menampung semua golongan dlm negara, shg tdk berpijak
pada satu golongan tertentu
2. Bhw hubungan antara negara dgn agama harus dipisahkan
secara tegas (urusan agama dipisahkan dengan urusan
negara)
Agama berkaitan dg hubungan manusia dg Tuhan, yg
orientasinya utk kepentingan akhirat
Kebangsaan berkaitan dg hubungan antar manusia dlm
kehidupan bernegara utk mewujudkan kesejahteraan
berasama dg memanfaatkan sumber daya yg dimiliki.
Utk mengatasi perbedaan aspirasi tsb, dibentuklah
team 9 (panitia 9) utk merumuskan hasil sidang dan
mencari kompromi.
Hasil team 9: dirumuskannya rancangan dasar negara
Indonesia merdeka, yg kemudian dituangkan dlm
naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
Dg demikian Piagam Jakarta merupakan tonggak
sejarah dan dokumen politik yang mempunyai nilai
sejarah tinggi.
Sebab:
1. Pd tgl tsb,secara resmi Pancasila mulai dirumuskan
secara bersama-sama (digodog, disistematiskan
urutannya dan disempurnakan isi kandungannya.
Para tokoh bangsa yg terpilih telah sepakat bulat
menetapkan Pancasila sbg dasar dan falsafah
negara Indonesia merdeka.
2. Piagam Jakarta dirumuskan oleh diantara anggota BPUPKI utk
merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar negara.
3. Piagam Jakarta merupakan suatu modus persetujuan antara
gol Islam dan Kebangsaan. Dg kata lain suatu bentuk jalan
keluar dari persoalan masalah agama dan negara yang
diusulkan gol Islam dan kebangsaan. Jadi bukan sekedar
bentuk kesepakatan antara gol Islam dgn kebangsaan.
4. Merupakan bukti kebesaran para pendiri negara,demi
terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dimana masingmasing pihak dapat menahan diri dan tidak ingin mencari
menangnya sendiri (dpt menempatkan permasalahan pokoknya
secara proporsional, menempatkan kepentingan negara /
bangsa di atas kepentingan gol). Oleh Supama persetujuan tsb
disebutnya sbg perjanjian moral yg sangat luhur.
Tercapainya persetujuan tsb karena adanya kekuatan lain, ialah
atas rachmat Tuhan YME.
Hasil persetujuan yg dicapai team 9 tgl 22 Juni 1945
ialah: 1) dicantumkannya tujuh kata yg merupakan
klausa di belakang kata Ketuhnan, 2) dietrimanya
Islam sbg agama negara dan 3) Presiden harus dari
muslim.
Maka rumusan rancangan Pancasila dasar filsafat
negara dlm Piagam Jakarta:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dgn tercapainya persetujuan 22 Juni 1945 tsb,
maka: pihak gol Islam tdk lagi mengajukan
tuntutan dan keinginannya yg maksimal, yakni
menjadikan Islam sbg dasar negara, tetapi
telah mencukupkan dgn menempatkan sila
Ketuhanan pada urutan pertama, sekaligus
diikuti klausa “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya” (lihat rumusan rancangan
Pancasila dlm Piagam Jakarta).
Bagi gol Islam, klausa dibelakang Ketuhanan itu
berarti tugas pelaksanaan syariat Islam secara
konstitusional terbuka utk waktu mendatang.
•Dgn terumuskannya Pancasila sbg rancangan
dasar falsafah negara, berarti tugas BPUPKI yg
begitu prinsip dan fundamental telah selesai.
•Langkah mempersiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan kemerdekaan, dibentuklah
sebuah panitia (PPKI), Tugasnya menerima
kemerdekaan dr pemerintah Jepang ( lebih
ringan).
•Akibat terjadinya perubahan keadaan sbg akibat
kekalahan Jepang secara total oleh sekutu (148-1945) berarti sejak itu telah terjadi kekosongan
kekuasaan di Indonesia.
• Dgn keadaan tsb, diambilah langkah besar oleh
bngsa Ind, ialah proklamasi kemerdekaan (17-81945). Dg Proklamasi bukan berarti proses
pembentukan negara telah selesai, maka perlu
dilakukan tindakan segera, ialah :
• 18-8-1945 PPKI bersidang menentukan langkahlangka bernegara(setelah ada penambahan 6
anggota baru utk menghindari kesan bahwa
kemerdekaan sbg hadiah dari Jepang), sebab
PPKI adalah bentukan Jepang.
• Sebelum sidang terjadi tarik ulur oleh pihak Kristen
(Indonesia Timur) terkait dg unsur Islam. Bila
unsur Islam tetap dipertahankan, pihak Kristen
menarik diri dan tdk mau bergabung dg Indonesia.
• Hasil tarik ulur :
1. menghapus/ menghilangkan 7 kata di belakang kata
Ketuhanan dan memasukkan unsur ketauhidan
ialah kata “Yang Maha Esa”. Shg rumusannya
berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Menghilangkan kesan Islam sebagai agama negara
( menetapkan agama yg hidup di Indonesia diakui
sbg agama negara), bukan Islam semata-mata.
3. Presiden adalah orang Indonesia asli ( tdk terbatas
dari muslim/ Islam).
Hasil tsb dilihat dari pihak Islam bisa sbg bentuk
pengorbanan, ttp dari kepentingan bangsa dan negara
adalah suatu kesepakatan yg bernilai luhur yg bersifat
sangat demokratis, maka dikenal sbg perjanjian luhur
(aspek golongan dikesampingkan).
•
Keputusan penting yang diambil dari PPKI
dlm sidang 18 – 8 - 1945:
1. mengesahkan RHDN yg dirancang BPUPKI
menjadi UUD 1945, dengan menetapkan
Piagam Jakarta yg di dlmnya memuat
rancangan Dasar Negara, menjadi
Pembukaan UUD 1945 setelah diadakan
perubahan (mengganti klausa di belakang
Ketuhanan dengan Yang Maha Esa).
Dengan penetapan tsb, maka Pancasila
secara resmi (formal yuridis) telah
berkedudukan menjadi Dasar Negara
Indonesia merdeka.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
• Dgn ditetapkannya Pancasila sbg Dasar Negara
(tertuang dlm Pembukaan UUD 1945), maka rumusan
sila-sila dan tata urutannya, merupakan rumusan yg
tersusun secara sistematis dan logis serta
mencerminkan rumusan yg bersifat mengikat.
Sedang rumusan sebelum Piagam Jakarta, yakni
rumusan dari Yamin dan Bung Karna) belum
menampakan adanya kaitan yg erat dan saling
kausalitas). Jadi masih merupakan kumpulan
prinsip yg mendasar dlm kehidupan bangsa Ind.
Rumusan antar sila dlm Pembukaan UUD 1945 yg
sistematis logis dan bersifat mengikat tsb,
menampakan :
sila-sila dan urutannya tersusun secara hierarkis
(tertib tingkat / tertib golongan/ tertib derajad).
Susunan sila-sila Pancasila yg tertib tingkat :
Mengakibatkan, bahwa sila yang satu tidak bisa
dipisahkan dari sila lainnya (dlm arti antar sila saling
berhubungan dan relasi antar sila dlm pancasila
merupakan kesatuan yg bulat, yg padu dan saling
mengikat).
Dgn demikian dilihat dari segi bentuk, Pancasila
menggambarkan bentuk kerucut terbalik, maknanya :
- Sila 1, meliputi, menjiwai dan mendasari sila ke 2,3,4
dan 5
- Sila 2, diliputi, dijiwai dan didasari oleh sila 1, meliputi,
menjiwai dan mendasari sila ke 3,4 dan 5.
- Sila 3, diliputi, dijiwai dan didasari sila ke 1 dqn 2,
meliputi,menjiwai dan mendasari sila ke 4,5.
- Sila 4, diliputi, dijiwai dan didasari sila 1,2 dan 3,
meliputi, menjiwai dan mendasari sila 5
- Sila 5, diliputi, dijiwai dan didasari sila 1,2,3 dan 4.
• Dilihat dari relasi (hubungan) antar sila,
mencerminkan :
- Sila KetuhananYME adalah Ketuhanan yg
berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan
berkeadilan
- Sila Kemanusiaan… adalah kemanusiaan yang
berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan dan
berkeadilan
- Sila persatuan … adalah persatuan yang brkeadilan,
berkemanusiaan, berkerakyatan dan berkeadilan
- Sila kerakyatan … adalah kerakyatan yang
berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan dan
berkeadilan
- Sila keadilan … adalah keadilan yg berketuhanan,
berkemanusian, berpersatuan, berkerakyatanใ
Dgn bentuk dan relasi sila-sila Pancasila tsb,
maka secara keseluruhan, mengandung arti :
- Sila pertama dan seterusnya,- tiap-tiap sila
terhadap sila berikutnya menjadi dasar ( sila 1
mendasari sila 2,3,4,5) dst.
- tiap-tiap sila berikutnya adalah
penjelmaan/pengkususan dari sila yg
mendahuluinya, maka sila ke 5 adalah yg
paling khusus (lingkungnnya terbatas).
Kedudukan Pancasila dlm kenegaraan
dan kebangsaaan Indonesia
• Dilihat dari tujuan dirumuskannya Pancasila,
Pancasila memiliki kedudukan pokok sbg Dasar
Negara dan sbg Pandangan Hidup bangsa.
• Dilihat dari perkembangan pelaksanaan Pancasila di
tengah-tengah khdpn masyakt, ditemukan banyak
fungsi, seperti :sbg jiwa bangsa, sbg kepribadian
bangsa, sbg perjanjijan luhur, sbg tujuan nasional, sbg
alat pemersatu, sbg sumber dari segala sumber
hukum).
Perlu dipahami bahwa fungsi-fungsi di luar kedudukan
pokok itu, hrs dpt dikembalikan kpd fungsi utama
pancasila. Dlm kajian ini diuraikan 2 fungsi
pokok tsb.
• Pancasilan sbg pandangan hidup bangsa Ind.
Dlm terminologi asing, pandangan hidup disamaartikan dng :
way of life, weltanschaung, pandangan dunia.
Secara konsepsi, pandangan hidup menunjuk pada suatu sikap
hidup tertentu yg diperoleh melalui proses kristalisasi
(penggalian) nilai-nilai yg dimiliki bangsa sendiri dan telah
diyakini kebenarannya. (shg nilai-nilai tsb tidak perlu diragukan
dan diperdebatkan, disangsikan lagi)
Karena sbg sikap hidup, mk menimbulkan tekad bagi
bangsanya utk mewujudkan dan memperjuangkannya dlm
hidup.
Artinya: berpegang pd nilai-nilai yg diyakini itu, bangsa Ind
akan mampu memecahkan berbagai persoalan dlm khdpn
berbangsa (ipoleksosbudhankam). (tdk mudah terbawa arus)
Dng demikian pandangan hidup bangsa ind.(Pancasila)
dirumuskan dari nilai-nilai yang diyakini akan kebaikannya,
kebenarannya , serta diangkat dari akar kepribadian bangsa
sendiri dng diilhami oleh gagasan-gagasan / faham besar
dunia.
+ Dlm pandangan hidup itu, terkandung kehidupan yg
dicita-citakan, gagasan mengenai wujud kehidupan
yg dianggap baik.
Maka dg pandangan hidup yg jelas, kita (bangsa)
akan memiliki pegangan dan pedoman, bgmana
bangsa Ind. memecahkan bebagai permasalahan
(poleksosbud) yg timbul dlm gerak bangsa Ind.
(kita punya alat saring, seleksi)
+Dlm kontek dng Pancasila, bahwa Pancasila itu
nilainya sudah dipraktekkan, terpelihara dan sudah
dijadikan petunjuk hidup bagi masyarakat sendiri, baik
dlm hubungannya dng sesama manusia,
lingkungannya, alam maupun dng Tuhannya.
Dgn pandangan hidup(Pancasila), kita tdk mudah
terbawa arus perubahan besar yg timbul.
Contoh : Dlm melaksanakan pembangunan, kita tdk bisa begitu
saja meniru model yg dilakukan bangsa lain. Dlm arti harus
memperhatikan, menyesuaikan dengan kebudayaan,
kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.( model rumah
joglo masarakat Jateng, tdk bisa ditrapkan di masyarakat
Sumatra dg budaya Minangnya).
Jadi pandangan hidup itu memberikan orientasi (makna)
dlm kehidupan manusia (masykt). Pandangan hidup
tumbuh bersama kebudayaan dlm bentuk yg sederhana
dan umum. Misal: mahar dlm perkawinan terkit dg adat.
Masyarakat indonesia sebelum ada Pancasila, sudah
memiliki pandangan hidup (petunjuk hidup), yakni
adanya tatanan bagi segala sesuatu yang berada dlm
kehidupannya yg telah terpelihara diakui dan
diyakini.(seperti musyawarah,upacara keagamaan). Yg
disebut pandangan hidup masyarakat.
• Mengapa pandangan hidup itu penting bagi kehdpn manusia
bermasyarkt.
1. Manusia sbg makluk, utk mencapai kehdupan yg sempurna
senantiasa memerlukan nilai (petunjuk) yg dijunjung tinggi
sekaligus sbg tolok ukur kebaikan.
2. Pandangan hidup bagi masykt (bangsa) = wawasan yg
menyeluruh thd kehidupan itu sendiri, karena itu berfungsi
sbg petunjuk hidup dlm menata kehidupan diri pribadi
maupun dlm interaksinya dg lingkungan sekitar (lingkungan
alam/sosial).
3. Manusia tdk mungkin memenuhi segala kebutuhannya
sendiri (senantiasa memerlukan orang lain), berarti manusia
senantiasa mengembangkan potensi kemanusiaannya.
Dlm hidup bersama itulah manusia memerlukan tekad
kebersaman utk mewujudkan tujuan, semuanya itu
bersumber pd pandangan hidup.
• Pandangan hidup Pancasila, sebelum dirumuskan menjadi
dasar dan ideologi negara, nilai-nilainya telah ada, hidup dan
terpelihara serta dipraktekkan (dilaksanakan) dlm kehidupan
bangsa sendiri, yaitu ada dlm adat-istiadat, ada dlm budaya
dan dlm agama-agama sbg pandangan hidup masyarakat
(masyarakat bangsa Indonesia telah berpancasila dlm
triprakara).
• Pandangan hidup masyarakat tsb kemudian menjelma
menjadi pandangan hidup bangsa (ideologi bangsa). Yakni
melaui proses kristalisasi (penggalian) dan kemudian
dirumuskan oleh para pembentuk negara dlm sidang BPUPKI,
Panitia Sembilan dan PPKI menjadi dasar negara (ideologi
negara).
• Dalam sidang-sidang itu telah disepakati sbg dasar negara
Indonesia merdeka.
• Proses perumusan pandangan hidup mayarakat dituangkan
dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan
selanjutnya dituangkan dan dilembagakan menjadi
pandangan hidup negara.
• Proses penjabaran dlm kehidpn modern antara pandangan
hdp masykt dg pandangan hidup bangsa memiliki hubungan
timbal balik.
Artinya : pandangan hidup bangsa (nasional)
diproyeksikan kembali kpd pandangan hidup masykt yg
tercermin dlm sikap hidup pribadi warga masykt.
Dlm negara Pancasila, pandangan hidup masykt tercermin
dlm kehidupan negara, yakni pemerintah terikat oleh
kewajiban konstitusional, yaitu : pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara utk memelihara budi pekerti
kemanusiaan yg luhur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yg luhur.
• Hubungan timbal balik antara pandangan hidup
masyarakat dg pandangan hidup bangsa
pandangan hidup masyarakat
pandangan hidup bangsa
(nasional)
Idologi
negara
(Pancasila)
Pancasila mrpkn cita-cita moral bangsa yg memberikan
pedoman dan kekuatan rohaniah utk berperilaku luhur dlm
kehidupan konkrit bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sbg Dasar Negara.
Merujuk pada sejarah perumusan Pancasila, bahwa
tujuan dirumuskannya Pancasila oleh pendiri negara, ialah
sbg staatsidee, sbg Philosofische gronslag, sbg dasar
falsafah negara dari negara yg dibentuk.
Hal itu dikemukakan oleh para pembentuk negara pd sidangsidang BPUPKI (29 Mei s/d 1 Juni 1945), karena itu fungsi
pokok Pancasila adalah sbg Dasar Negara Indonesia
merdeka (sejak semula dimaksudkan utk sbg dasar negara)
Dlm fungsi ini Pancasila menjadi satu-satunya sumber
pembuatan segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di negara yg dibentuk ( sumber dari
segala sumber hukum di negara Indonesia).
• Dlm kedudukan Pancasila sbg dasar negara:
1. mrpk dasar nilai, norma utk mengatur pemerintahan negara
(penyelenggaraan negara)
Konsekuensinya : seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara
terutama segala peraturan per-UU-an dijabarkan dari nilai-nilai
Pancasila. (sbg sumber dr segala sumber hukum, sumber kaidah
hukum negara yg scr konstitusional mengatur negara beserta seluruh
unsur-unsurnya : pemerintahan ; rakyat dan wilayah).
2. asas kerohanian yg meliputi suasana kebatinan (cita-cita
hukum = keinginan yg ada dlm hati), karena itu Pancasila
menjadi sumber nilai, norma, kaidah baik moral maupun
hukum negara serta menguasai (mewujudkan) hukum
dasar baik yg tertulis/ yg tdk tertulis, maka mempunyai
kekuatan yg mengikat scr hukum.
3. tercantum dlm ketentuan tertinggi, yakni dlm pembukaan
UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dlm pokok-pokok
pikiran yg kemudian dikonkritkan dlm pasal-pasal UUD
1945.
• Dasar formal Pancasila sbg dasar negara adalah tersimpul
dlm Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “.....dengan berdasar
kepada.....”.
• Kata dengan berdasar kepada, scr yuridis bermakna sbg
dasar negara, meskipun dlm kalimat Pembukaan UUD 1945
tdk tercantum kata Pancasila. Hal ini adalah berdasar
interpretasi historis yg ditentukan BPUPKI bhw dasar negara
RI dimaksud ialah Pancasila (lima rumusan nilai yg berakar
dr budaya bangsa).
• Dlm pemerintahan RI dasar negara bagi Pancasila
dikukuhkan dg ketepanan No. XX/MPRS/1966, TAP MPR
No.V/MPR/1973 dan TAP No. IX/MPR/1978.
• Dlm sistem pemerintahan negara sejak Proklamasi sampai
sekarang Pancasila tetap berkedudukan sbg dasar negara,
meskipun terjadi perubahan. Seperti dlm naskah UUD 1945,
dlm naskah Konstitusi RIS, dlm naskah UUDS 1950, dlm
naskah UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959.
• Mengapa pandangan hidup,kesadaran,cita
moral dan cita hukum sbg tertib hukum ?
Sebab: Pandangan hidup dikristalisasi dari nilai-nilai
yg dianggap baik dan luhur oleh masyarakat
Ind. Kemudian oleh BPUPKI dirumuskan dan
oleh PPKI dipadatkan , ditetapkan menjadi
dasar negara yg di beri nama Pancasila.
Dgn demikian Pancasila itu satu rumusan yg
padu,padat. kelima sila itu hakikatnya adalah
kristalisasi dari banyak nilai, yg oleh bangsa Indonesia
nilai-nilai tsb dipilih secara cermat, teliti, bijaksana,
penuh pertimbangan atas dasar kemaslahatan dan
persatuan serta kesatuan bangsa.
Jadi unsur-unsur yg terhimpun dlm Pancasila (silasila) itu, diyakini sbg sesuatu yg mengandung nilai
kebenaran, hakiki, kebaikan dan kebagusan, mk oleh
bangsa Ind. dpt diterima oleh seluruh rakyat
Ind.(disinilah letak kekuatan Pancasila sbg pandangan
hidup). Karena mampu berperan sbg pemersatu
bangsa Ind. yg majemuk itu.
Pancasila diangkat dari akar budaya bangsa, dlm
mana nilai-nilainya telah diyakini sbg sesuatu yg baik/
benar, telah hidup, telah terpelihara dan telah
dipraktekkan dan bahkan sebagai petunjuk hidup dlm
kehidupan bermasyarakat, maka dpt diterima oleh
semua lapisan bangsa Indonesia.
• Pancasila sbg dasar negara, secara implisit tersurat
dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, maka
Pancasila bersifat yuridis konstitusional.
Artinya : nilai Pancasila sbg norma dasar negara, kaidah
negara yg fundamentil bersifat imperatif, yaitu
mengikat dan memaksa kpd semua yg ada dlm
wilayah kekuasaan hukum negara RI. Dlm mana
semua pihak dituntut utk setia melaksanakan,
mewariskan, melestarikan dan mengembangkan.
(warga negara,pejabat/pimpinan, lembaga negara),
bahkan hukum per-undang2an wajib bersumber dan
sesuai dgn nilai Pancasila.
Dgn demikian kedudukan Pancasila sbg dasar
negara, berarti pula sbg norma obyektif dan norma
tertinggi dlm negara, sumber dari segala sumber
hukum yg berlaku.
Kedudukan Pancasila sbg dasar negara scr formal termuat dlm
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, maka secara yuridis
konstitusional, nilai-nilai filosifis dan ideologis Pancasila itu
menjelma kedlm Batang Tubuh UUD 1945, yakni dlm pasalpasalnya.
Karena itu nilai Pancasila-UUD 1945 adalah kesatuan tunggal yg
organis (hub. jiwa-raga).
Artinya : nilai filosofis-ideologis Pancasila menjiwai dan
melandasi norma-norma yuridis konstitusional dlm Batang
Tubuh UUD 1945 (pasal-pasal UUD 1945 = penjabaran silasila Pancasila.
Dng demikian tata nilai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia :
1. Pancasila adalah dasar negara, filsafat negara dan ideologi
nasional sbg landasan idiil kenegaraan dan kebangsaan.
2. UUD 1945 sbg konstitusi negara, hukum dasar tertulis
negara, adalah landasan strukturil dan konstitusionil
kenegaraan dan kebangsaan.
Hubungan Pancasila & Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 yang terumuskan dlm 4 alinea, secara
implisit menyatakan:
1. Adanya hak kemerdekaan sbg hak kodrat. Hak tsb semestinya
hurus dinikmati,ttp dikuasai bangsa lain (penjajah). Karena itu penjajah ada
kewajiban kodrat dan kewajiban moril utk memberikan kemerdekaan kpd
bangsa yg dijajah. Maka penjajahan itu bertentangan dgn nilai kemanusiaan
dan keadilan (peri - kemnusiaan dan peri - keadilan).
2. Adanya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini dilakukan
karena penjajah tdk memenuhi kewajiban kodrat dan kewajiban moril, maka
hrs berjuang utk mencapai (mendapatkan) hak kodrat , yakni merdeka, shg
kita berjuang (perang) bukan mencerminkan sbg bangsa yg agresif, ttp utk
menuntut hak kodrat sbg bangsa.
3. Kemerdekaan rakyat Indonesia. Bhw kemerdekaan itu dicapai
atas kekuatannya sendiri yg didukung oleh seluruh rakyat. Hal itu mrpakan
tindakan yg luhur dan cuci, karena melaksanakan dan merealisasikan hak
kodrat dan hak moril. Semua itu hanya mungkin terwujud karena atas
karuniaTuhan YME.
4. Asas pokok pembentukan pemerintahan negara. Hal ini sbg
konsekuensi logis atas kemerdekaan bangsa Indoinesia, yakni membentuk
pemerintahan negara.
Asas pokok pembentukan pemerintahan negara meliputi 4
prinsip negara, yaitu :
1.Tujuan negara (nasional): mencakup: (1)melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Ind; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3)
mencerdasakan kehidupan bangsa; (4) ikut serta mewujudkan perdamaian
dunia. Dari 4 7-an tsb dpt diklasifikasi 7-an khusus (ke dalam) dg
pendekatan kesejahteraan dan keamanan, serta 7-an umum (ke luar).
2. Ketentuan diadakannya UUD negara. (pada kalimat “maka
disusunlah kemerdekaan kebangsan Indonesia itu dalam suatu UUD negara
Indonesia”. Ketentuan ini menegaskan bhw. Indonesia adalah negara yg
berdasarkan atas hukum, ngr yg bersifat konstitusional (mengharuskan bagi
negara Ind. utk diadakannya UUD negara). Salah satu unsur berdirinya
negara
3. Tentang bentuk dan asas politik negara, yaitu “republik” “yg
berkedaulatan rakyat”. Mrpk suatu norma dasar, bhw kekuasaan berada di
tangan rakyat.
4. Tentang dasar kerohanian (filsafat) negara ialah Pancasila,
pada kalimat :”dengan berdasarkan kepada” …..(Pancasila)
• Inti dari Pembukaan UUD 1945 hakikatnya terdpt dlm
alinea 4, dlmana segala aspek penyelenggaraan
pemerintahan negara yg berdasarkan Pancasila tdpt
dlm Pembukaan UUD 1945.
Karena itu sifat hubungannya, ialah secara formal
dan secara material.
1. Secara formal.
Ditetapkannya Pancasila sbg dasar falsafah negara, maka
Pancasila memperoleh kedudukan sbg norma hukum positif.
Oleh karena itu tata kehidupan bernegara tdk hanya bertopang
pada asas sosial, ekonomi dan politik, ttp keseluruhan asas yg
melekat pada Pancasila, yakni kulturil, religius dan asas
kenegaraan.
a.
b.
c.
d.
Bila dirinci, hubungan secara formal:
Pancasila sbg dasar negara seperti tercantum dlm
Pembukaan UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 dlm arti hukum merupakan
Pokok Kaidah Negara yg fundamentil, maka
Pancasila sbg dasarnya dan sbg tertib hukum
tertinggi.
Hakikat kedudukan hukumnya berbeda dgn pasalpasal UUDN, dan tdk tergantung pd batang tubuh
UUD 1945, tetapi malah sbg sumbernya.
Pancasila menjelmakan dirinya sbg dasar
kelangsungan hidup negara RI yg di proklamasikan
pd 17-8-1945.
e. Pancasila sbg inti Pembukaan UUD 1945, mempunyai
kedudukan yg kuat, tetap dan tdk dpt diubah oleh siapapun
dan dg cara apapun serta terlekat pd kelangsungan hidup
negara RI (merubah Pancasila sama artinya dg
membubarkan negara proklamasi)
2. Hubungan secara materiil, adalah menyangkut masalah
materi pembahasan PBUPKI pd saat menjelang pembentukan
negara Indonesia merdeka (dlm sidang 29 Mei – Juni 1945).
Materi pembahasan itu :
- dasar falsafah negara
- pembukaan hukum dasar negara
- rancangan hukum dasar negara
- pembentukan pemerintahan negara
Dgn urutan tsb, menunjukan bhw Pancasila sbg sumber tertib
hukum Indonesia. Artinya, secara materiil, tertib hukum
Indonesia, dijabarkan dari nilai-nilai yg terkandung dlm
pancasila.
Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945
1.Pembukaan UUD 1945 yg memuat asas kerohanian(dasar)
negara, tujuan,bentuk dan asas politik negara tsb, menjadi
dasar bagi penyusunan UUD negara, shg mempunyai
kedudukan hukum yg sangat kuat. Berada pd tingkatan tertib
hukum tertinggi (memberikan faktor mutlak bagi tertib hukum di
Ind.)
Secara sistematis berfungsi sbg dasar, rangka dan suasana
bagi negara yg dibentuk:
a. fungsi sebagai dasar. Pancasila sbg pandangan hidup
bangsa, merupakan dasar filsafat, asas kerohanian, dasar
negara Indonesia.
Di atas dasar tsb, berdiri negara Indonesia merdeka yg
berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
b. fungsi sebagai rangka. Negara yg dibentuk di atas Pancasila
itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara tercantum
dalam peraturan pokok hukum positif Indonesia, ialah UUD
1945 sbg UUD negara Republik Indonesia.
c. fungsi sebagai suasana. Pancasila sbg
dasar (landasan ideal) dan UUD 1945 sbg
rangka (landasan operasional), semuanya itu
adalah utk mewujudkan tujuan bersama
bangsa Ind. ialah kesejahteraan dan keadilan
sosial (kebahagiaan) baik jasmaniah maupun
rohaniah (utk mewujudkan 7-an nasional).
Dengan ketiga fungsi itu, maka Pembukaan
UUD 1945 memiliki sifat yg sangat menentukan
bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
Adapun kedudukan Pembukaan UUD 1945, ialah
sebagai pernyataan kemerdekaan atas negara yang
dibentuk, ialah sbb.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sbg pernyataan
kemerdekaan
Bhw proklamasi kemerdekaan 17-8-1945 itu, meskipun hanya sbg pernyataan,
baik kpd diri sendiri maupun kpd dunia luar, bhw bangsa Ind. telah merdeka.
Ttp dilihat dari maknanya, terkandung 2 hal penting, ialah:
1. sbg pernyataan ttg kemerdekaan bangsa Ind.
2. tindakan yg harus segera dilaksanakan berkaitan dng proklamasi.
Dlm Pembukaan UUD 1945, pernyataan kemerdekaan pd alinea 3,
sedangkan tindakan yg segera harus dilakukan dtuangkan pd alinea 4 dgn
kalimat “…kemudian dari pada itu…”. Kalimat ini menunjukkan bhw sejak
itu negara Ind. telah terbentuk, maka dibentuklah suatu pemerintahan
negara, yg rinciannya:
a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Ind.
b. memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan khdupan bangsa
c. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarekanj peramaian abadi dan
keadilan sosial.
d. disusunlah suatu Undang-undang Dasar Negara Ind.
e. susunan negara Ind, yg berbentuk republik dan yg berkedaulatan rakyat
f. negara Ind. yang berkedaulatan rakyat dgn berdasar pd Pancasila.
Jadi dgn Pembukaan UUD 1945, proklamasi mndptkan makna yg
selengkapnya, yaitu : dinyatakan dan adanya tindakan yg segera harus di
lakukan.
Pembukaan dan Proklamasi
• Proklamasi 17-8-1945 itu adalah titik kulminasi perjuangan
bangsa Ind. Maka tgl tsb adalah hari proklamasi.
• Sehari kemudian (18-8-1945) PPKI mengesahkan UUD 1945
(termasuk Pembukaan UUD 1945) yg di dlmnya memuat
prinsip-prinsip dasar negara merdeka (7-an,bentuk, asas politik
dan dasar negara). Dgn demikian antara 17-8 dan 18-8-1945,
terdapat kaitan yg integral dan tak terpisahkan.
Artinya: tgl 17-8-1945 adalah hari proklamasi sbg pernyataan
kemerdekaan. Kemudian jiwa proklamasi tsb dituangkan dlm
uraian yg konkrit dan terperinci, ialah dlm Pembukaan UUD
1945 (alinea 1,2,3 dan 4) yg disahkan oleh PPKI pd 18-8-1945.
Dgn demikian 18-8-1945 dpt dikatakan sbg hari pengumunan
kemerdekaan dan sbg hari konstitusi.
Jadi Proklamasi kemerdekaaan itu melahirkan Pembukaaan
UUD 1945, shg Pembukaan itu sendiri merupakan anak
kandung proklamasi.
• Pembukaan sbg anak kandung proklamasi, maka tdk
dapat diubah oleh siapapun.
sebab : mengubah pembukaan, berarti sama halnya dengan
mengubah isi dan cita-cita proklamasi, yg berarti pula
membubarkan negara proklamasi itu sendiri.
Proklamasi adalah sumber hukum bagi berdirinya
negara dan sbg konsekuensi dari proklamasi, maka
dibentuklah pemerintahan negara Ind. yg dlm
pelaksanaannya diatur dengan UUD negara (UUD
1945).
Dilihat dari isi, Proklamasi dan Pembukaan itu adalah
sama, ialah sbg pernyataan dan sbg pengukuhan.
Proklamasi lebih singkat kata-katanya, dan Pembukaan
lebih terperinci (dlm 4 alinea), merupakan penjelasan
lebih lanjut dari pada proklamasi, mengandung cita-cita
luhur dan memuat dasar negara.
Pancasila dlm konteks ketatanegaraan
• Pancasila sbg faktor utama ketatanegaraan.
Dgn ditetapkannya Pancasila dlm Pembukaan UUD
1945, mk Pancasila mempunyai kedudukan dan
fungsi sbg dasar negara, sbg pokok kaidah negara
yg fundamentil dari negara.
Dgn kedudukan itu, berarti pancasila mrpk faktor
utama dlm sistem ketatanegaraan Ind. ( sumber dari
semua ketentuan hukum dlm negara).
Sebab : di samping Pancasila, masih ada faktor lain,
ialah UUD 1945. Oleh karena itu Pancasila dan UUD
1945 tdk dpt dipisahkan dlm teori/ praktek
ketatanegaraan.
Artinya : Pancasila sbg sistem dasar dan mrpk
landasan ideal, sedang UUD 1945 adalah sub sistem
dari Pancasila dan sbg landasan Strukturil, berfungsi
sbg rangka.
Konsekuensi dari Pancasila sbg dasar dlm sistem
ketatanegaraan, maka mekanisme penyelenggaraan negara
harus didasarkan dan diukur dng nilai-nilai Pancasila.
artinya: Pancasila menjadi dasar seluruh peraturan per-uu-an
yg mengatur segala segi khdp dlm negara Ind. Inilah makna
Pancasila sbg sumber dari segala sumber hukum, sbg
pedoman tertinggi dan sbg kaidah dasar hukum nasional.
Sumber hukum adalah segala apa saja yg menimbulkan
aturan-aturan yg bila dilanggar mengakibatkan sanksi yg
tegas dan nyata.
Sumber hukum itu dibagi dalam:
1. Dalam arti material, ialah keyakinan dan perasaan hukum
individu dan pendapat umum yg menentukan isi dari hukum
(sbg penyebab adanya hukum)
2. Dalam arti formal, ialah dalam arti bentuk perumusan.
Karena bentuknya itu, maka hukum berlaku umum,
diketahui dan ditaati. Dan disinilah hukum itu memperoleh
kualitas sbg norma hukum, dan oleh yg berwenang hukum
tsb sebg petunjuk hidup yg harus diberi perlindungan.
•Dalam negara, utk menetapkan suatu kaidah hukum
yg berlaku, diperlukan suatu badan yg berwenang (
badan yg membuat dan yg menetapkan) a.l:
UUD
Tap MPR
Undang-Undang
PP
Perda
: ditetapkan oleh MPR
: MPR
: Pemerintah dan DPR
: Presiden
: Kepala Darah dan DPRD
Sumber hukum tsb mrpk sumber hukum formal
menurut tingkat kewenangannya.
Sesuai dgn prinsip negara hukum yg dianut dlm sistem
UUD 1945, maka setiap peraturan hukum yg berlaku,
senantiasa bersumber pd peraturan hukum yg lebih
tinggi tingkatannya.
Bagi Pancasila, merpk sumber hukum dlm arti material,
dimana Pancasila sbg dasar falsafah negara, tdk saja
menjiwai (melandasi) semua bentuk hukum, ttp
menuntut harus dilaksanakannya oleh setiap
peraturan hukum. (Pancasila itu menjelma ke dalam
pasal-pasal UUD 1945)
Maka Pancasila menjadi alat penguji untuk setiap
peraturan hukum yg berlaku, bertentangan atau tidak.
Bila bertentangan dng pancasila, maka hukum itu tidak
boleh berlaku.
Sedang sumber hukum formal dlm tata negara Ind. Tdk
hanya terbatas pada sumber hukum yg tertulis saja, ttp
juga sumber hukum yg tidak tertulis (sesuai penjelasan
UUD 1945): bhw UUD negara hanya sebagian dari
hukum dasar, disampingnya UUD itu, berlaku juga
hukum dasar yg tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar
yg timbul dan terpelihara dlm praktek penyelenggaraan
negara meskipun tdk tertulis), ialah kebiasaan dlm
praktek penyelenggaraan negara. Disebut konvensi.
• Hukum dasar yg tdk tertulis itu adalah kebiasaan
ketatanegaraan (konvensi).
Meskipun tdk tertulis, konvensi itu mempunyai
kekuatan yg sama dgn UUD.
Kebiasaan ketatanegaraan tidak lain perbuatan dlm
kehidupan ketatanegaraaan yg dilakukan berulang
kali, shg diterima dan ditaati dlm praktek
ketatanegaraan, walaupun demikian ia bukan hukm.
Artinya :walaupun pentingnya kebiasaan itu dlm
ketatanegaraaan, ia tetap kebiasaan saja.
Contoh :
1. Pidato kenegaraan Presiden setiap tgl 16 Agustus
dlm sidang DPR
2. Pidato Presiden dlm mengantar nota keuangan
(RAPBN) pd bulan Januari minggu pertma setiap
tahun.
• Kebiasaan ketatanegaraan tsb akan terus
berkembang sesuai tuntutan dan dinamika kehidupan
masyarakat dan negara Indonesia.
Hal tsb sudah dipikirkan oleh perancang UUD
(BPUPKI), dimana masyarakat dan negara tumbuh,
zaman berubah, maka harus hidup secara dinamis.
Contoh : dlm kehidupan lembaga DPR pernah
tumbuh suatu konvensi bhw semua golongan yg
diwakili dlm DPR, berusaha utk tdk melakukan voting
dlm mengambil keputusan bila musyawarah utk
mufakat gagal. Sekarang voting dlm lembaga DPR
sudah menjadi cara dlm mengambil keputusan, dan
dianggap sbg langkah yg cukup demokratis.
Pancasila dlm konteks dg tertib hukum
Dlm negara hukum, bentuk dan sifat hukum yg berlaku,
dibuat secara bertingkat.
(a). Dilihat dari segi sifatnya,
1.ada hukum yg dibuat utk mengatur segi-segi kehidupan
bernegara atau bermasyaraakat yg bersifat prinsip dan
2.ada hukum yg dibuat utk mengatur hal-hal yg lebih
bersifat teknis
(b). Dilihat dari segi bentuk
1.Ada hukum atau aturan yg memiliki keluasan mengatur
dlm ruang lingkup yg luas (menjangkau seluruh wilayah
negara
2.Ada hukum yg hanya berlaku utk mengatur suatu daerah
yg terbatas.
Keseluruhan hukum tsb, akan menampakkan suatu urutan
hukum yg berjenjang, yg bertingkat. Disebut dg tertib hukum.
• Sutu tertib hukum, harus memenuhi kreteria :
1. Ada kesatuan subyek, yaitu pelaksana atau penguasa yg
mengadakan peraturan-peraturan hukum. Bagi Pancasila
telah terpenuhi, ialah pemerintahan negara RI (pembukaan
UUD 1945 al.4)
2. Ada kesatuan asas kerohanian yg meliputi keseluruhan
peraturan hukum. Dlm hal ini menjadi dasar dari
keseluruhan peraturan hukum (sumber dari segala sumber
hukum). Bagi Pancasila terpenuhi dgn adanya dasar
filsafat Pancasila (al.4)
3. Ada kesatuan waktu, yaitu dalam halmana peraturan
hukum itu berlaku. Dlm Pembukaan UUD 1945 telah
dinyatakan
… maka disusunmlah kemerdekaan kebangsaan
Indonersia itu dalam suatu UUD RI.
Kalimat ini menunjukkan bhw berlakunya Pancasila, sejak
berdirinya negara RI sampai seterusnya selama
kelangsungan hidup negara RI.
Pancasila dlm konteks Sejarah Perjuangan
Bangsa
• Orientasi materi ini berkaitan dg pendekatan
perjuangan bangsa Indonesia dlm mencapai
kemerdekaan itu disemangati oleh jiwa Pancasila.
Sehingga dgn demikian kemerdekaan 17 Agustus
1945 merpkn titik kulminasi perjuangan bangsa
Indonesia.
• Uraian materi ini diperinci :
1. Sejarah perjuangan bangsa
2. Sejarah perumusan Pancasila Dasar Negara
• Perjuangan bangsa thd penjajah dibedakan dlm 2 masa,
perjuangan sebelum th 1900 dan perjuangan abad 20.
Perjuangan sebelum th 19-an, merpkn akibat dari makin
buruknya kondisi sosial politik masykt Indonesia oleh penjjh,
terutama dg diterapkannya culturstelsel (tanam paksa).
- kekayaan masyarakt Ind dikuras utk kepentingan penjajah
(penderitaan meluas).
- Kekuasaan raja-raja berkurang dan sangat tergantung
pada penjajah.
Tujuan politik tsb adalah utk memperlemah kekuatan masykt
terjajah dan utk memenuhi kepentingan ngr penjajah..
Dominasi penjajah tsb menimbulkan perubahan sosial, a.l :
timbulnya perlawanan raja-raja utk melakukan perubahan
status.
Meskipun perlawanan masykat Indonesia (oleh raja-raja yg
berkuasa) berlangsung scr sporadis dan meluas hampir di
seluruh wilayah jajahan
Perlawanan raja-raja waktu itu masih berjalan sendiri-sendiri
dan belum ada koordinasi / kerja sama melalui orgnss yg
teratur, masih mengandalkan kekuatan pisik. Shg mudah
diatasi oleh penjajah.
Satu hal yg perlu dipahami, ialah terbangunnya semangat
nasionalisme lokal, shg mendorong timbulnya perjuangan
masykt (raja) utk mengusir penjajah (merdeka)
Perjuangan abad 20, ditandai terbukanya kesadaran
bangsa Indonesia, bhw utk mengusir penjjh (mewujudkan
negara merdeka) tdk cukup mengandalkan kekuatan
pisik dan gerakan yg bersifat lokal, ttp dg cara yg
terkoordinasi, terpadu dan teratur. Artinya perlu wadah
dg tujuan yg jelas/ terarah.
Kesadaran ini dipelopori para kaum terpelajar hasil
pendidikan barat, ialah perlunya wadah berupa orgnss yg
teratur, terkoordinasi dg baik dan bersifat nasional.
bentuknya gerakan nasional.
Gerakan nasional tdk semata-mata berupa perlawanan
pisik (angkat senjata), ttp memberikan pendidikan dan
kesadaran akan pentingnya bernegara bagi suatu
bangsa.
• Kesadaran membentuk gerakan dlm wadah orgnss
dilhami oleh situasi dan kondisi politik internasional, ialah
kebangkitan Dunia Timur dg suatu kesadaran akan
kekuatan sendiri.
- kemenangan Jepang atas Rusia th 1905
- gerakan republik China oleh Sun Yast Sen (1911)
- gerakan Philipina oleh Joze Rizal (1898)
- Partai Konggres India oleh Tilak dan Gandhi
Di Indonesia bergolaklah kebangkitan dan kesadaran
berbangsa oleh Wahidin Sudirohusodo (1908) dg Budi
Utomo utk mewujudkan suatu bangsa yg memiliki
kehormatan akan kemerdekaan dg kekuatan sendiri.
(dikenal dg kebangkitan nasional I)
•Budi Utomo awal munculnya besifat kedaerahan dan
lokal (Jawa), ttp dlm perkembangannya menjadi orgnss
yg menjadi wadah perjuangan bangsa. (pelopor
pergerakan nasional)
Dlm mana : dari Budi Utomo muncul orgnss pergerakan
lainnya. Seperti : SDI (1909) yg semula orgnns yg
bergerak di bidang ekonomi, berubah menjadi gerakan
politik bernama Serikat Islam (SI)(1911) oleh HOS
Cokroaminoto; Indische Partij (1913) oleh Douwes
Dekker,Suwrdi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantoro) dan
Ciptomangunkusumo; PNI (1927) oleh Soekarno dkk;
harus dicapai Partindo (19131); PNI Baru (1933) oleh M.
Hatta dkk. Dg semboyan “kemerdekaan Indonesia harus
dicapai dg kekuatan sendiri”.
• Melalui orgnss sosial politik itu , perjuangan nasional
Indonesia dititikberatkan pd kesatuan nasional
Indonesia dg tujuan yg jelas dan tegas, yaitu “Indonesia
merdeka”.
• Dlm perkembangannya, gerakan tsb dismbut tokoh2
pemuda (Yamin,Kuncoro, Wongsonegoro dkk) dlm
bentuk rintisan kesatuan nasional, yg kemudian
melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktb 1928. Dlm
Sumpah Pemuda itu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
dikumandangkan dan sekaligus sbg pergerakan
kebangkitan kesadaran bernegara.
• Dg Sumpah Pemuda, maka tuntutan Indonesia merdeka
makin tegas, dan kesatuan nasional menjadi inti
perjuangan bangsa, shg mempunyai pengaruh besar dlm
alam pikiran bangsa Indonesia.
• Akibat jatuhnya Belanda oleh Nazi (1940), Jepang masuk
di Indonesia dg propaganda :Jepang pemimpin Asia,
Jepang saudara tua bangsa Indonesia”.
• Propaganda itu tujuannya utk menarik simpati bangsa
Indonesia thd Jepang dlm perang Pasific. Maka dlm kondisi
kekuatan Jepang menurun (terdesaknya Jepang oleh
Sekutu), terjadi perubahan sikap politik Jepang, ialah
bermurah hati dg menjanjikan kemerdekaan bagi
Indonesia.
• Utk kepentingan kemerdekaan, dibentuklan Panitia utk
mempersiapkan segala sesuatu yg berkaitan dg Indonesia
merdeka, ialah BPUPKI yg dilantik 25 Mei 1945.
• BPUPKI bekerja scr efektif (2 bulan) sudah menyelesaikan
tugas pokoknya, ialah merumkuskan dasar negara
indonesia merdeka dan RHDN.
• Tindak lanjut hasil kerja BPUPKI, dibentuklah PPKI utk
menerima kemerdekaan dari Jepang, namun karena
perubahan situasi dg kalahnya Jepang,
diproklamasikanlah Indonesia 17 Agst 1945, yg
kemudian diikuti dg pengesahan UUD negara termasuk
pembukaan UUD 1945 yg di dlmnya memuat Pancasila
dasar negara dan dipilihnya Presiden dan Wakil
Presiden pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI.
• Dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945(dari
Piagam jakarta), maka scr legal formal, resmi Pancasila
berkedudukan sebagai dasar negara seerta dg dipilhnya
Presiden / Wakil Presiden maka pemerintahan
terbentuk.
• Kelahiran Pancasila Dasar Negara Indonesia merdeka
diawali dari perubahan sikap politik Jepang dlm rangka
mendapat dukungan bangsa Indonesia dlm perang
pasifik, ialah menjanjikan kemerdekaan Indonesia.
Janji tsb sbgaimana diberikan Jepang kpd negeri2 yg
diduduki (Birma, Philipina) dan atas desakan tokoh2
bangsa Indonesia.
Menmurut kajian historis, janji itu diberikan :
1. harapan Jepang adanya simpati bangsa Inonesia
utk mau membantu.
2. utk menyalurkan gejolak bangsa Indonesia yg ingin
merdeka agar janji Jepang segera diwujudkan.
Utk mewujudkan janji tsb, oleh Jepang dibentuklah
BPUPKI. (terus berlanjut sampai Piagam Jakarta)
• Memahami sejarah perumusan Pancasila Dasar
Negara.
Pemahaman ini penting :utk mengetahui latar belakang
perumusan Pancasila ; utk mengetahui jiwa, semangat
yang mengilhami perumusan pancasila dan utk
mengetahui apa yg tersirat di balik rumusan sila-sila
Pancasila.
Melalui kajian historis akan dpt dipahami makna
Pancasila yg paling hakiki sbgaimana yg dimaksud para
pendiri negara.
Penjelasan UUD 1945 menegaskan :”UUD manapun tdk dpt
dipahamkan, kalau hanya dibaca teksnya saja. Utk dpt mengerti
sungguh-sungguh maksudnya UUD dari suatu negara, kita hrs
mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui
keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dlm suasana
apa teks itu dibikin”.
• Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tdk bisa dipisahkan dg
sejarah perumusan Pancasila, sebab pd Piagam jakarta
itu Pancasila secara resmi dirumuskan secara kolektif,
dan disistematiskan susunannya dlm sila-sila.
• Tata urutan sila-sila disempurnakan makna
kandungannya shg tdk bisa di bolak-balik/ digeser. (30)
• Tokoh bangsa yg terlibat dlm perumusan pancasila telah
sepakat bulat utk menetapkan Pancasila sbg dasar dan
falsafah negara Indonesia merdeka (bentuk konsensus)
• Piagam Jakarta merpkn dokumen politik yg bernilai luhur
(tinggi) dlm konteks sejarah bangsa dan negara
Indonesia, dlm mana rumusan Pancasila tsb bukan
sekedar bentuk kesepakatan (konsensus), ttp lebh
merpkn modus satu persetujuan antara pihak Islam
dan kebangsaan.
• Piagam jakarta sbg modus : karena terjadi
kebuntuan dlm menetapkan norma dasar utk
mengatur negara, maka team 9 dibentuk utk mencari
modus vivendi (jalan keluar) dari persoalan yg timbul
scr mencolok selama sidang BPUPKI mengenai
masalah agama dan negara. (utk memenehi
kebutuhan segera)
• Satu hal yg perlu direnungkan, bhw keberhasilan
bangsa indonesia mengatasi kebuntuan tsb adalah
adanya kekuatan yg berpengaruh besar, ialah
kekuatan batin, kekuatan spiritual yg bersumber dari
Tuhan YME. (Maka dpt dikatakan “Piagam Jakarta
tdk lepas sama sekali dari berkat rahmat Tuhan
YME)..
Pancasila dlm konteks ketatanegaraan
• Pancasila sbg faktor utama ketatanegaraan.
Dgn ditetapkannya Pancasila dlm Pembukaan UUD
1945, mk Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsi
sbg dasar negara, sbg pokok kaidah negara yg
fundamentil dari negara
Dgn kedudukan itu, berarti pancasila mrpk faktor
utama dlm sistem ketatanegaraan ind ( sumber dari
semua ketentuan hukum dlm negara).
Sebab : di samping Pancasila, masih ada faktor lain,
ialah UUD 1945. Oleh karena itu Pancasila dan UUD
1945 tdk dpt dipisahkan dlm teori/ praktek
ketatanegaraan.
Artinya : Pancasila sbg sistem dasar dan mrpk landasan
ideal, sedang UUD 1945 adalah sub sistem dari
Pancasila dan sbg landasan Strukturil.

similar documents