perspektif bisnis & ham

Report
Dr. Alexander C. Chandra
Southeast Asia Coordinator of Trade Knowledge
Network
Presented at the IESR’s Dialogue Forum, Jakarta,
29 October 2012
Cakupan
Latar belakang dalam konteks global &
regional
 Bisnis & HAM dalam konteks regional
(kajian tematis AICHR)
 Bisnis & HAM dalam konteks RI
 Kesempatan & tantangan dalam konteks
pengelolaan sumber daya alam

Biz & HAM – latar-belakang
(global)





Bukan isu baru – marak setelah UN Glo bal Compact
(2004) dan kajian UNSRSG berlangsung pada 2005
2005 – ‘identifikasi & klarifikasi standar tanggung
jawab dan akuntabilitas korporasi dalam konteks
HAM’ – survei dugaan pelanggaran HAM oleh bisnis
2008 – Kerangka Kebijakan PBB – mengatur
tantangan dari bisnis & HAM – “tanggung jawab
Negara”, “tanggung jawab korporasi untuk
menghormati”, dan adanya “remedy yang efektif”
2011 – Panduan Prinsip PBB
Pengaruh pada ISO 26000, Panduan OECD & Bank
Dunia, UE, dsb
Cakupan HAM dalam Bisnis
sesuai UNGC

Major classes: Fundamental, Civil & Political, Economy & Social
Rights.

HAM – (Bisnis – HAM dalam arti sempit / tradisional)
○ Penyelesaian konflik secara damai, perlindungan masyarakat lokal, turut
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok miskin
dan rentan.

Labour
○ Kebebasan berserikat
○ Larangan kerja paksa
○ Penghapusan buruh anak
○ Penghapusan diskriminasi dalam lingkungan kerja

Lingkungan
○ Mencegah pencemaran;
○ Berinisiatif mendungan tindakan yang lebih bertanggung jawab atas
kondisi lingkungan; dan
○ Berusaha memakai teknologi ramah ligkungan

Anti-Korupsi
Biz & HAM – latar-belakang
(regional)
Mulai merebak, tetapi dalam batasan
‘tanggung jawab sosial korporasi’
 2009 – Peta Jalan Menuju Komunitas
Sosio-Budaya ASEAN – C.3. – ‘CSR
tergabung dalam agenda korporasi’ ...
Menuju ‘pembangunan sosio-ekonomi
berkelanjutan di ASEAN’
 2011 – AICHR putuskan biz & HR sebagai
salah satu kajian strategis
 2011 – ASEAN CSR Network (didukung
Yayasan ASEAN)

Kajian tematis AICHR - proses
2011 – pernyataan AICHR untuk
melakukan kajian tematis
 Awal 2012 – penentuan tim peneliti &
focal point
 Mei – pertemuan I tim peneliti & focal
point
 Juli – draft awal
 Oktober – perpanjangan tenggat waktu
 Selanjutnya ????????

Kajian tematis AICHR – prinsip
dasar & teknikalitas






Kajian dasar menyeluruh
Tetapi ....
Hanya dalam batasan CSR & HAM
Cenderung lebih pemetaan deskriptif,
daripada analisis & evaluasi
Hasil akhir – gambaran menyeluruh
mengenai isu CSR & HAM di ASEAN, dan
rekomendasi konkrit untuk pelaksanaan
kajian selanjutnya
Peran tim peneliti & focal point
Kajian tematis AICHR - cakupan











Gambaran umum
Kebijakan & peraturan berkenaan dgn CSR
Motivasi & prioritas CSR
Aktor-aktor utama CSR
Tingkat kesadaran masyarakat
Status subyek berkenaan dgn CSR (lingkungan,
tata-kelola, HAM & biz, perburuhan, dan hak
konsumen, dsb.)
Akses ke ‘remedy’ – judisial & non-judisial
Pendidikan mengenai CSR
Tantangan
Contoh praktik terbaik CSR
Literatur di tingkat nasional
Kajian AICHR – konteks RI (1)





Juli – Kemlu organisir pertemuan dengan
pemangku kepentingan
Konteks umum:
CSR masih dilihat dalam konteks
‘pembangunan komunitas’ tidak dgn
pendekatan berbasis HAM
CSR sebagai sebuah ‘kewajiban’
Layak diapresiasi, tetapi cakupan CSR
yang diadopsi oleh bisnis patut
dipertanyakan
Kajian AICHR – konteks RI (2)



Kebijakan & peraturan (UUD ’45; UU No.
19/2003 (perusahaan negara); UU 25/2007
(investasi); UU No. 40/2007 (PT); PP No.
47/2012 (Tanggung Jawab Sosial &
Lingkungan Korporasi); Keputusan Kepala
BAPEPAM No. 134/BL/2006 (Obligasi Laporan
Tahunan Perusahaan Negara); dsb.
Motor penggerak – CSO, korporasi
multinasional, publik, agama, dsb.
Aktor (pemerintah, CSO, sektor swasta,
akademia, organisasi profesional, media, dsb.)
Kajian AICHR – konteks RI (3)
Tingkat kesadaran publik – peran media selama ini
(contoh Lapindo, Newmont di Buyat, Mesuji, dsb.), tetapi
perbaikan untuk perluasan diperlukan
 Status subjek berkenaan dgn CSR:
 Praktik usaha - anti korupsi & kompetisi;
 Lingkungan – Program Kemitraan & Bina Lingkungan
(PKBL) Kem BUMN; Panduan CSR atas Lingkungan
 HAM & biz – UU No. 39/1999; RANHAM 2011-2014;
pelaksanaan Voluntary Principles on Security & HR
 Perburuhan – UU No. 14/2003 (Perburuhan); UU No.
20/2000 (Serikat Buruh); UU NO. 2/2004 (industrial
relation), dsb
 Konsumen (badan nasional perlindungan konsumen)
 dsb

Kajian AICHR – konteks RI (4)
Akses ke “remedy” (judisial – pengadilan
tata-usaha negara, pengadilan umum,
dengan proses litigasi dibantu oleh LBH,
YLBHI, dsb; non-judisial – kasus dibawa
oleh lembaga spt. KOMNASHAM/PEREMPUAN, KPA, YLKI, dsb).
 Pendidikan (program studi di pendidikan
tingkat tinggi – universitas)
 Contoh praktik baik – British Petroleum di
Papua (menolak penggunaan militer),
Frisian Flag (isu supply-chain), dsb.

Kesempatan & tantangan kajian
AICHR?






Kesempatan – membuka jalan penyelesaian
isu pelanggaran HAM oleh entitas bisnis
Tantangan:
Fokus hanya pada konteks CSR
Tidak berikan gambaran menyeluruh dalam
konteks ‘biz & HAM’
Cenderung mengarah pada ‘remedy’ daripada
‘pencegahan’
Pengaturan kerjasama ekonomi internasional
yang memfasilitasi kegiatan bisnis transnegara tidak diulas (contoh – kesepakatan
perdagangan & investasi internasional)
Perlindungan HAM dalam konteks
pengelolaan sumber daya alam ASEAN?






Tidak saja harus dilihat dari konteks
pelanggaran HAM tradisional, tetapi juga
konteks ‘keadilan’
Pengembalian keuntungan buat rakyat dari
pelaksanaan kegiatan usaha
‘Regulation Matters!’ – adaptasi bisnis
terhadap lingkungan kegiatan usaha
Lebih penting – ‘enforcement’
Pendekatan menyeluruh – CSR, kesepakatan
perdagangan & investasi, dsb – konsolidasi
input dari pemangku kepentingan
Tantangan umum – kepentingan ekonomi dan
sistem politik-ekonomi AMS yang berbeda
Terima kasih!
[email protected]

similar documents