- Agun Gunandjar Sudarsa

Report
UU NO. 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM DPR,
DPD DAN DPRD; PENYELENGGARAN
PEMILU YANG LUBER – JURDIL
JAKARTA, 8 MARET 2013
DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, BC.IP.MSI
KETUA KOMISI II DPR RI
PENGANTAR
 Secara umum, UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 merupakan UU
penggantian dari UU 10 tahun 2008 karena substansi yang berubah
lebih dari 50% (sesuai UU no. 12/2011 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan).
 Beberapa materi baik teknis penyelenggaraan maupun substansi
mengalami perubahan
 Beberapa diantaranya merupakan penyesuaian (konkordansi)
dengan UU no. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
UU PEMILU
 Inisiatif DPR RI.
 Waktu penyelesaian mulai dari Tahapan Penyusunan sampai
diparpurnakan hampir 1,5 tahun.
 Per 3 Oktober 2011 Rapat Pansus dimulai s/d per 12 April 2012
Paripurna.
 30 orang anggota Pansus.
 Pembahasan disepakati dilakukan per cluster berdasarkan kategori
substansi permasalahan.
PESERTA PEMILU DPR DAN DPRD
 Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi partai
politik untuk menjadi peserta pemilu.
 Persyaratan itu merupakan upaya menseleksi calon peserta
pemilu, sehingga pemilu berlangsung efektif dan efisien
berdasarkan asasluber jurdil
 Dibedakan persyaratan bagi yang mencapai PT pada pemilu
sebelumnya dan parpol yang tidak mencapai PT dan/atau
parpol baru
DAERAH PEMILIHAN
 Secara umum, daerah pemilihan untuk anggota DPR tidak
mengalami perbedaan jumlah yaitu 77 dapil dengan alokasi
kursi 3-10 tiap dapilnya.
 Yang mengalami penyesuaian adalah beberapa dapil yang
daerah nya mengalami pemekaran, maka daerah hasil
pemekaran masuk ke dalam dapil yg bersangkutan.
 Dapil untuk DPR RI tetap masuk ke dalam lampiran uu ini.
DAERAH PEMILIHAN
 Muncul persoalan dlm penentuan dapil ini yakni ketika ada suatu
dapil yang sebenarnya kuotanya sudah melebihi 10 kursi (jml
maksimal) seperti Kab. Bogor.
 Hal tersebut sebenarnya sudah diatasi dalam rumusan pasal 22 ayat
(3) yakni: jika dapil tdk dapat berlaku provinsi, kab/kota, atau gab
kab/kota, maka bisa merupakan bagian kab/kota.
 Namun hal tersebut tidak bisa dieksekusi khususnya dapil untuk
DPR RI karena lampiran dapil sudah menjadi bagian tidak
terpisahkan dari UU ini. Konsekuensinya ada dapil yang under
represented dan ada yang very represented.
DAERAH PEMILIHAN
 Untuk daerah pemilihan DPRD provinsi dan kab/kota menjadi
domain KPU untuk membentuknya dengan alokasi 3-12 kursi.
 Dengan melihat kondisi yang sama, maka dapil untuk provinsi bisa
merupakan bagian kab/kota (pasal 24 ayat [3]) dan untuk kab/kota
dapilnya bisa menggunakan bagian kecamatan (pasal 27 ayat [3]).
 Terhadap kondisi tersebut, KPU bisa memetakan dapil sesuai kondisi
di lapangan berdasarkan jumlah penduduk yang diterima dari
Kementerian Dalam Negeri.
PENCALONAN
 Terdapat sejumlah persyaratan administratif bagi bakal calon
anggota DPR dan DPRD (Pasal 51) yang harus dipenuhi.
 Namun, sebelum parpol mengajukan daftar nama calon kepada
KPU, terdapat sebuah moral obligation bagi parpol untuk
melakukan proses rekrutmen secara transparan dan akuntabel
(Pasal 52)
PENCALONAN
 Selanjutnya secara berjenjang, parpol menyusun daftar calon untuk
diserahkan kepada KPU secara berjenjang.
 Ketentuan Pasal 54, daftar calon harus memuat paling banyak 100%
dari alokasi kursi yg diperebutkan utk suatu dapil disertai
pencantuman 30% bakal calon perempuan untuk setiap dapil.
 Khusus terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (2), meskipun normanya
tetap, tetapi ditambah penjelasan yang berbunyi: “Dalam setiap 3
(tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada
urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada
nomor urut 3, 6, dan seterusnya”. Isi penjelasan tsb bermakna ada
himbauan moral kpd setiap parpol utk menempatkan bakal calon
perempuan di nomor urut dimaksud
PENCALONAN
 Selanjutnya KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas bakal calon
untuk ditetapkan menjadi daftar calon sementara hingga daftar calon tetap.
 Daftar calon sementara disampaikan kpd masyarakat untuk mendapat
tanggapan dlm waktu yg cukup.
 Jika terdapat kekurangan dlm daftar bakal calon yg diajukan parpol, KPU
memberikan kesempatan untuk memperbaikinya.
 Namun jika ditemukan adanya dokumen palsu, maka KPU meminta parpol
untuk mengajukan nama baru
4 MASALAH KRUSIAL
Terdapat 4 (empat) masalah krusial hingga akhir masa
pembahasan yaitu:
Sistem Pemilu
Besaran Parliamentary Threshold
Alokasi Kursi Tiap Dapil
Konversi Suara
SISTEM PEMILU
 Disepakati tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
 Artinya pemilih langsung menentukan wakil rakyat mereka
yang akan duduk mewakili mereka di parlemen.
 Sistem Pemilu ini menyebabkan selain caleg berkompetisi
dengan caleg dari parpol lain; juga akan berkompetisi dengan
sesama caleg dalam lingkaran internal partai.
BESARAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
 Disepakati dalam forum lobby sebesar 3,5% dan berlaku secara
nasional.
 Meskipun mungkin tdk signifikan penambahan besaran ini, namun
setidaknya merupakan salah satu upaya melakukan penyederhanaan
sistem kepartaian.
 Terkait dengan berlaku secara nasional, satu sisi memiliki nilai
bahwa agar tercipta sistem kepartaian yg bersifat nasional, namun di
sisi lain berdampak bagi parpol yg memang memiliki basis terbatas
di beberapa daerah (bahkan menang spt kasus PKNU di Jatim)
ALOKASI KURSI DAN METODE KONVERSI SUARA
Disepakati tetap seperti ketentuan lama di UU No. 10 tahun 2008
yakni:
 3-10 untuk DPR RI.
3-12 untuk DPRD (provinsi dan kab/kota).
 Metode yang digunakan adalah kuota/largest remainder varian hare
(sering disebut metode kuota murni).
 Metode ini sama persis dengan metode yg digunakan pada pemilu
2004 namun habis di dapil, tidak lagi ditarik ke Provinsi.
PENGALAMAN PENANGANAN SENGKETA DAN PELANGGARAN
PEMILU TAHUN 2009
 Untuk pelanggaran administrasi, hanya 513 dari 1083 kasus yang
ditindaklanjuti oleh KPU.
 UU 12/2003 mengatur sengketa; UU 10/2008 tidak mengatur.
 Untuk Tindak Pidana Pemilu  dibentuk Sentra Gakkumdu melalui MoU
(Memorandum of Understanding); namun yang terjadi malah banyak yang
Misunderstanding.
 Contoh: Akibat kertas suara yang tertukar– tidak dapat diteruskan oleh
penyidik; sementara Bawaslu mengakui sudah memiliki bukti yang cukup
banyak
 Perbedaan penafsiran terhadap penanganan pelanggaran antara elemen
yang memiliki kewenangan
PELANGGARAN KODE ETIK DAN ADMINISTRASI PEMILU, SENGKETA
PEMILU, TINDAK PIDANA PEMILU, SENGKETA TUN PEMILU, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
 Oleh karenanya UU ini menambah bab baru yang merupakan
penyempurnaan dari UU sebelumnya yang terkait dengan
pelanggaran, tindak pidana, sengketa, dan perselisihan hasil
pemilu.
PELANGGARAN KODE ETIK
 Terhadap ketentuan pelanggaran kode etik, penyelesaiannya
dilakukan oleh DKPP di mana tata cara penyelesaian kode etik
oleh penyelenggara pemilu dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan UU Tentang Penyelenggara Pemilu.
 UU No. 15 Tahun 2011 mengatur tentang DKPP yang bersifat
permanen dan hanya berada di pusat
 DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu
PELANGGARAN ADMINISTRASI

Terhadap ketentuan pelanggaran administrasi,
penyempurnaan definisi pelanggaran administrasi pemilu
menjadi pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu.
SKEMA PENANGANAN PENGADUAN YANG MASUK KE BAWASLU
TEMUAN
WNI YANG
PUNYA HAK
PILIIH
PEMANTAU
PEMILU
LAPORAN
PELANGGARAN
PEMILU
PESERTA
PEMILU
PESERTA PEMILU
P
E
N
G
A
W
A
S
PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU
PENGKAJIAN
LAPORAN
P
E
M
I
L
U
SENGKETA HASIL
KPU
PELANGGARAN KODE
ETIK
DKPP
PELANGGARAN
PIDANA
PERADILAN
UMUM
MAHKAMAH
KONSTITUSI
TINDAK PIDANA PEMILU
 Terkait dengan penyelesaian tindak pidana Pemilu, disepakati
dibentuknya majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang
merupakan hakim karir pada pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara pidana pemilu.
 Disepakati pula dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu.
Namun demikian, secara detil pengaturannya berdasarkan
kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa
Agung RI, dan Ketua Bawaslu.
SENGKETA PEMILU

Terhadap ketentuan sengketa pemilu, penyempurnaan definisi yang
dimaksud dengan sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi
antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.

Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, diawali dengan adanya
gugatan terhadap keputusan KPU terhadap dua hal yaitu: (a) hasil
verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu; dan (b) hasil keputusan
kpu tentang daftar calon tetap bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Upaya hukum tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya
administratif di Bawaslu telah digunakan dan diajukan kepada PTTUN.
Selanjutnya atas putusan PTTUN hanya dapat dilakukan kasasi kepada
mahkamah agung. Selanjutnya putusan MA bersifat terakhir dan
mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
SKEMA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI
BAWASLU DAN PT TUN
KEPUTUSAN KPU:
1. Verifikasi Parpol
2. Penetapan DCT
TIDAK
MELENGKAPI
BELUM
LENGKAP
PERBAIKAN
OLEH
PENGGUGAT
PELAKSANAAN
PUTUSAN OLEH
KPU
GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA
SELESAI
LENGKAP
GUGATAN KE
BAWASLU
LENGKAP
DIPROSES
DIMEDIASI
ALTERNATIF
PENYELESAIAN
OLEH BAWASLU
TIDAK SELESAI
PELAKSANAAN
PUTUSAN OLEH KPU
PUTUSAN MA
Final dan Mengikat
Paling lama 30 hari
kerja sejak diterima
PUTUSAN PT TUN
BANDING KE PT PTUN
(diperiksa dan diputus paling
lama 21 hari kerja sejak
gugatan dinyatakan lengkap)
MAJELIS KHUSUS TATA USAHA NEGARA PEMILU

Dibentuk Majelis Khusus, tdd hakim khusus yang merupakan
hakim karier di lingkungan pengadilan tinggi usaha negara dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Kep.
Ketua MA RI.

Hakim khusus= melaksanakan tugas hakim min. 3 tahun, kecuali
apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa
kerjanya telah mencapai 3 tahun; mengerti Pemilu.

Selama menangani kasus sengketa tata usaha negara Pemilu
dibebastugas dari memeriksa, mengadili dan memutus perkara
lain.
Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua Komisi II DPR RI
Fraksi Partai Golkar
www.agun-gunandjarsudarsa.com

similar documents