Evaluasi Penempatan Bidan Berdasarkan Surat

Report
EVALUASI PENEMPATAN BIDAN
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR 81/MENKES/SK/I/2004
DI PUSKESMAS WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KAB. CIANJUR
Ns. Nina Hernawati, S.Kep
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) CILOTO
A. PENDAHULUAN
a. Analisis Situasi

AKI pada tahun 2010 di Kab. Cianjur sekitar 76 dan kematian bayi sekitar 213 dari 51.530
kelahiran,

Sedangkan dari Januari s.d. September 2011, jumlah AKI (Bumil, Bulin, dan Bufas) yang
terlaporkan sebanyak 51,dan Jumlah Angka Kematian Bayi & Balita 259 orang.

Terdapat sekitar 69.957 desa di Indonesia dan hanya 30.236 desa yang ada bidan
desanya. Pemerintah dari tahun 1989 telah mengangkat 54.000 bidan PTT untuk
ditempatkan di desa, tapi seiring waktu berjalan keberadaan bidan desa berkurang sampai
hampir setengahnya

Di Kabupaten Cianjur masih terdapat sekitar 60 desa yang belum memiliki bidan

Ada beberapa bidan yang belum lama ditempatkan di satu tempat sudah dimutasi ke tempat
lain

Jumlah Bidan & jumlah desa tahun 2010 dan 2011

Kemitraan antara pemda dengan pemerintah pusat (Kemenkes)

Perekrutan bidan PTT dilakukan oleh provinsi Jabar

Pemberdayaan masyarakat yang masih kurang

Status profesi bidan, sistem reward bagi bidan,
b. Tujuan


Menilai penempatan bidan apakah sesuai dengan
Sasaran Upaya Kesehatan yang Ditetapkan
Mengevaluasi penyediaan dan kebutuhan SDMK
(dalam hal ini tenaga kesehatan Bidan) di institusi
pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas di
wilayah Kab.Cianjur.
c. HAF
B. PERSIAPAN & PERENCANAAN



Kepmenkes Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 004/Menkes/SK/I/2003
tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan,
disebutkan bahwa dalam memantapkan sistem manajemen SDK
Kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan pemantapan
perencanaan, pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan dan
pemberdayaan profesi kesehatan.
Standar kebutuhan tenaga minimal (pada tahun 1980), dasar
perhitungannya adalah standar pelayanan dan upaya pelayanan.


Dalam rancangan SKN, khususnya dalam Sub sistem
SDM Kes., perencanaan SDMK merupakan salah
satu unsur utama dari sub sistem tersebut yang
menekankan pentingnya upaya penetapan jenis,
jumlah, kualifikasi SDMK sehingga sesuai dengan
kebutuhan pembangunan kesehatan.
Peraturan Bupati tentang perekrutan SDM
Kesehatan


Kerjasama lintas sektoral antara Kemenpan, Kemenkes,
BKN, Pemda, Dinkes Provinsi/Kabupaten, IBI


Pendidikan
Pendidikan lanjutan dan diklat bagi bidan secara bergiliran


Financial :
Sumber biaya dari RAPBD dan RAPBN


Kemitraan :
Kepemimpinan :
Pemimpin daerah dan pusat mempunyai komitmen dalam
melaksanakan penempatan SDMK sesuai dengan aturan.
C. AKSI TINDAK IDEAL






Kepmenkes Nomor.81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rumah Sakit dilaksanakan
secara konsisten oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
Sistem manajemen SDMK berbasis kompetensi
Peningkatan kompetensi (soft&hard) melalui pendidikan dan
pelatihan bergiliran
Kemitraan antara Kemenpan, Kemenkes, BKN, Dinkes, BKD, dan
Pemerintah Daerah.
Berjalannya sistem informasi kesehatan baik tentang Analisa
Kebutuhan Pegawai maupun data-data yang lengkap tentang
kebutuhan tenaga kesehatan dari tiap Puskesmas wilayah Kab.
Cianjur
Perekruitan, seleksi dan distribusi Bidan oleh Pemda Kab. Cianjur
dilakukan secara adil dan transparan
D. Aksi Tindak yang Ada





Penempatan SDMK tidak memperhitungkan beban kerja
yang riil dan kapasitas masing-masing kategori tenaga.
Perekrutan dan penempatan Bidan masih dipengaruhi oleh
kebijaksanaan pimpinan
Sistem Informasi Kesehatan belum berjalan dengan optimal
dari tiap-tiap Puskesmas
Belum ada ketetapan mengatur tentang ketentuan
pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan yang terbatas
jumlahnya pada suatu pelayanan kesehatan seperti di
Puskesmas
Monitoring dan evaluasi petugas terkait masih belum
optimal
E. Hasil Evaluasi





Masih ada beberapa Puskesmas tidak memberikan
data yang lengkap tentang kebutuhan tenaga
kesehatan per kategori tenaga termasuk bidan.
Perekrutan dan penempatan Bidan belum fair dan
transparan
Belum adanya komitmen para pengambil
keputusan/pimpinan untuk melaksanakan peraturan
yang ada
Cakupan pelayanan kebidanan belum mencapai target
Pada satu Puskesmas masih banyak Bidan yang
melanjutkan pendidikan secara bersamaan
F. FAKTOR KRITIS HAMBATAN & DUKUNGAN





a. Hambatan
Sulitnya memperoleh data akurat yang diperlukan untuk
menghitung beban kerja dari masing-masing jenis kategori
tenaga pada formula ISN.
Sistem manajemen SDMK merupakan kebijakan nasional
namun seringkali terhambat oleh hal-hal yang bersifat
politis
Hasil kompilasi dan analisis penghitungan kebutuhan tenaga
yang diadakan sepanjang tahun, tidak ditindak-lanjuti
sehingga menimbulkan kekecewaan dan menurunnya
motivasi para perencana ketenagaan di lapangan
Terbatasnya SDM yang mengerti tentang analisa kebutuhan
pegawai, sehingga menghambat proses perencanaan
kepegawaian.
b. Dukungan







b. Dukungan
Kepmenkes Nomor.81/MENKES/SK/I/2004 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDMK)
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Desentralisasi Bidang Kesehatan
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan dalam
rangka penurunan AKI
Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur tentang perekruitan,
seleksi dan penempatan SDM
Kebijakan Kepala Puskesmas untuk mengangkat tenaga
Bidan honorer untuk memenuhi kebutuhan
Sistem Informasi Kesehatan
G. AKAR PENYEBAB MASALAH





Belum adanya komitmen dari pengambil keputusan/pimpinan untuk
melaksanakan peraturan yang ada
Penentuan pendekatan dan cara penyusunan kebutuhan tenaga
kesehatan sering hanya berdasarkan pada suatu model saja,
bahkan tidak menggunakan metode yang telah ditetapkan
Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Kepmenkes no 81 tahun 2004 dan
Belum adanya ketetapan yang mengatur pendidikan lanjutan bagi
bidan yang bertugas di desa
Masalah financial menjadi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan







Penentuan pendekatan dan cara penyusunan kebutuhan tenaga
kesehatan sering hanya mendasarkan pada suatu model saja, dan
kurang mendasarkan pada sintesa bermacam model yang ada
sehingga dapat dihimpun berbagai segi positifnya dan dihindari
segi-segi kekurangannya.
Identifikasi Stake Holder
Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Kepmenkes no 81 tahun 2004 dan
Masih terbatasnya pemahaman tentang pentingnya perencanaan
SDM Kesehatan dari berbagai segi pendekatan, metode dan
prosedur penyusunannya.
Renstra pemda Cianjur
Untuk penghitungan kebutuhan bidan, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi, dpt dengan beberapa cara :
-simulasi penghitungan workload
H. USULAN CARA PERBAIKAN




Review berkelanjutan terhadap kesesuaian peraturan
dan pelaksanaan
Pembinaan dan pengawasan sistem kepegawaian yang
terintegrasi baik di tiap Puskesmas maupun di dinkes
kabupaten dan BKD (misalnya pelatihan analisis
kepegawaian)
Perlu dilakukan pembicaraan multilateral (antar
lembaga) terkait kebijakan yang diterapkan serta
jalinan kemitraan (kerjasama lintas rogram dan lintas
sektoral)
Komitmen nyata untuk mematuhi dan melaksanakan
aturan yang berlaku baik oleh pengambil kebijakan
dan bidan itu sendiri







Penyusunan pedoman yang mengatur pendidikan lanjutan bagi
Bidan Desa
Ketersedian sistem teknologi informasi kepegawaian di tiap
Puskesmas
Hasil kompilasi dan analisis penghitungan kebutuhan tenaga yang
diadakan sepanjang tahun, ditindak-lanjuti oleh pemerintah daerah.
Puskesmas menyusun analisis kebutuhan bidan dan tenaga lainnya
secara berkala
Peningkatan Kompetensi bidan dalam hal leadership, pemetaan,
Jasa konsultasi yang dilakukan bidan
Kompetensi tenaga kesehatan dalam SK menkes belum
Metode penilaian dilakukan dengan melakukan


Evaluasi terhadap kesesuain antara kebutuhan bidan dengan keberadaan
bidan di Puskesmas
Evaluasi terhadap metode penghitungan kebutuhan bidan berdasarkan beban
kerja atau Workload Indicator Staff Needs (WISN)
Adapun langkah perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan WISN
ini meliputi 5 langkah, yaitu :
1. Menetapkan waktu kerja tersedia;
2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM;
3. Menyusun standar beban kerja;
4. Menyusun standar kelonggaran;
5. Perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja.

Evaluasi terhadap jumlah bidan yang melanjutkan sekolah pada tiap puskesmas
di wilayah Kab. Cianjur
I. METODE MENILAI
Metode Pengumpulan Data
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner,
dan studi dokumentasi.
Metode Pengolahan Data
 Data yang ada diidentifikasi dan dianalisa dengan metode
Persentase
Metode Penafsiran Hasil Pengolahan Data
 Hasil dari pengolahan data ini akan diinformasikan dan
didiskusikan dengan Puskesmas yang menjadi sampel dengan
mengundang pihak-pihak terkait seperti Dinkes, BKKBN, IBI, dan
BKD Kab. Cianjur, dan kesimpulan akhir diserahkan kepada Pemda
Kab. Cianjur
J. RENCANA PELAKSANAAN PENILAIAN
No
Minggu ke
Kegiatan
I
1
Pengumpulan Data
2
Pengolahan Data
3
Penafsiran hasil pengolahan data
4
Perencanaan Tindakan
5
Pelaksanaan Tindakan
II
III
IV
V
VI

similar documents