Konstitusi yg berlaku di Indonesia, oleh Ibu Wahyu Siswantriyani.

Report
A. Konstitusi – konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
Undang – undang dasar
 Konstitusi
Constituti
on
Hukum dasar
 Menurut Sri Soemantri [1987 ], konstitusi memuat hal – hal pokok :
1Jaminan terhadap HAM dan WN.
2Susunan ketatanegaraan suatu Negara.
3Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Menjadi pegangan dalam penyelenggaraan Negara
 Fungsi Konstitusi.
Sebagai aturan dasar dalam Negara.
 UUD mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang
- undangan di Indonesia.
 Periode berlakunya UUD.
1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 : UUD 1949
2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949
3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
: UUDS 1950
4. 5 Juli 1959 – Sekarang
: UUD 1945 hasil
Perubahan / amandemen
 UUD 1945 [ 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 ]
» Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
» Dimuat dalam berita RI No. 7 tahun II 1946.
» Terdiri atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan.
» Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal AP, 2 ayat AT.
» Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
» kepala Negara dijabat oleh Presiden, diangkat melalui pemilihan.
» MPR adalah lembaga tertinggi Negara.
» presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
» Menteri – menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung
Jawab Kepada presiden bukan kepada DPR.
» Lembaga tinggi Negara : Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA.
 Pereode konstitusi RIS [ 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 ]
1 Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.
2 Membentuk Negara “ Boneka “ seperti Negara Sumatra Timur,
Pasundan Dan jawa timur didalam Negara RI.
3 Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan II tahun 1948.
4 PBB menyelengarakan KMB untuk mengatasi pertikaian Belanda
denganIndonesia tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949 di Belanda.
5 Peerta KMB: Wakil RI, gabungan Negara Boneka [ BFO ] dan komisi
PBB untuk Indonesia.
6 Salah satu isi KMB: didirikanya Negara RIS.
7 Mulai 27 Desember 1949 berlakunya konstitusi RIS.
8 Isi konstitusi RIS: Mukodimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab dan
197 pasal Serta sebuah lampiran.
9 Pasal 1 ayat 1: RIS yang merdeka dan berdaulat adalah Negara
hukum Yang demokratis dan berbentuk federasi.
10. Pada Negara RIS terdapat beberapa Negara bagian.
11. Wilayah Negara bagian beribukota di Yogyakarta.
12. Sistim pemerintahan adalah sistim parlementer.
13. Presiden tidak dapat di ganggu gugat, dimana sebagai kepala
Negara bukan Kepala pemerintahan.
14. Menteri – menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan.
15. Kepala pemerintahan di jabat oleh perdana Menteri.
16. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen [ DPR ]
17. Lembaga Negara terdiri dari : Presiden, Menteri, Senat, DPR,
MA, dan dewan pengawas keuangan.
 Pereode UUDS 1950 [17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 ]
a Muncul kesepakatan antara RIS dengan RI untuk
kembali ke Bentuk Negara kesatuan.
b 15 Agustus 1950 ditetapkan UU Federal
No 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 dan
berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950.
c Terdiri atas Mukodimah, Batang tubuh 6 bab
dan 146 pasal.
d Pasal I ayat I : RI yang merdeka dan berdaulat
ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan
berbentuk kesatuan.
e Sistim pemerintahan adalah sistim parlementer.
f Presiden dan wakil presiden tidak dapat
di gangu gugat.
g Lembaga Negara terdiri dari :
Presiden dan wakil presiden, Menteri
DPR, MA dan dewan pengawas keuangan.
h.Konstituante ( lembaga pembuat UUD ) bersama
pemerintah,selekasnya menetapkan UUD RI
penganti UUDS.
i anggota konstituante di pilih melalui pemilu 1955.
j konstituante belum menghasilkan sebuah
UUD faktor penyebab ;
» pertentengan di antara partai – partai politik di badan
konstitusi Dan di DPR serta badan pemerintahan.
k 22 April 1959 Presiden SOEKARNO menyampaikan
amanat Yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945.
l demi keselamatan bangsa dan Negara, maka pada 5
Juli1959
SOEKARNO mengeluarakan DEKRIT PRESIDEN isinya :
1. Menetapkan pembubaran konstituante.
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
Berlakunya lagi UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
 Pereode UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 )
1 Mengalami terjadinya beberapa penyimpangan, dengan kurun waktu :
a Pereode orde lama ( 1959 -1966 )
b Pereode orse baru ( 1966 - 1999 )
2. Pada masa pemerintahan orde lama :
 sering terjadi penyimpanagan dilakukan oleh presiden dan MPR
 penyimpangan yang bertentangan dengan UUD 1945.
 penyelengaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang
presiden
 lemahnya kontrol DPR terhadap kebijaksanaan presiden.
 munculnya pemberontakan G 30 S PKI 1965.
 Ir. Soekarno memberikan perintah kepada Letjen. Soeharto.
Melalui surat perintah 11 Maret 1966 ( SUPERSEMAR )
 isi Supersemar :
mengambil segala tindakan yang di perlukan bagi terjaminya
Keamanan, ketertipan, ketenangan, dan kesetabilan jalanya
Pemerintah.
3. Pada masa pemerintahan orde baru.
 sebagai orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen.
 dominannya kekuasaan presiden dan lemahnya kontrol DPR
 UUD 1945 yang bersifat luwes ( fleksibel ) memungkinkan
Munculnya berbagai penyimpangan.
 orde baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak
merubah UUD 1945.
 Pereode UUD 1945 ( 19 Oktober 1999 – sekarang )
a Muncul adanya reformasi setelah lengsernya presiden
Soeharto sebagai Penguasa orde baru.
b UUD 1945 telah mengalami 4 tahab perubahan ( AMANDEMEN )
Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
c. peruban tersebut menyangkut :
 Kelembagaan Negara.
 Pemilu.
 Pembatasan kekuasaan
Presiden dan wakil presiden
 Memperkuat kedudukan DPR
 Pemda.
 HAM.
d. Setelah adanya perubahan, ada beberapa praktek
ketatanegaraan
yang melibatkan rakyat secara langsung seperti :
 Pemilihan presiden dan wakil presiden.
 Pemilihan kepala daerah ( gubernur, walikota dan bupati )
e. Lembaga Negara setelah Amandemen :
1 Presiden.
2 MPR.
3 DPR.
4 DPD.
5. BPK
6. MA
7. MK
8. KY
B. Penyimpangn – penyimpangan terhadap konstitusi.
1Penyimpangan terhadapUUD 1945 pada awal kemerdekaan :
a Keluarnya maklumat presiden No X pada tanggal 16 Oktober 1965
» Mengubah KNIP dengan kekuasaanya legislative dengan ikut
Menetapkan GBHN.
b Keluarnya maklumat presiden tanggal 14 November 1945
» Mengubah presidensial menjadi Parlementer.
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama.
a. Presiden mengeluarakan peraturan penetapan presiden.
b. Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS / 1960 menetapkan pidato presiden
17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang tetap’
c. Pimpinan lembaga Negara kedudukanya sama dengan menteri.
d. Hak Budget tidak berjalan.
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
f. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa prde baru :
a. MPR berketapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan
perubahan terhadap UUD 1945 dan melaksanakan secara murni
dan konsekuen.
b. MPR mengeluarkan tap MPR No. IV / MPR / 1983 tentang
REFERENDUM.
C. Hasil – hasil perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945
Pencabutan
AMANDEMEN (agenda Reformasi)
Penambahan
1 Latar belakang dasar pemikiran perubahan UUD 1945 :
1 Presiden diberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif
khususnya Membentuk UU.
2 Pasal – pasal terlalu fleksibel ( luwes )
3 Kedudukan penjelasan mempunyai kekuatan hukum
seperti pasal – pasal.
Perbaikan
Menyempurnakan aturan dasar tatanan
Kenegaraan.
Menyempurnakan aturan dasar jaminan
Pelaksanaan kedaulatan.
Menyempurnakan aturan dasar jaminan
Perlindungan HAM.
2. Tujuan
Amandemen
UUD 1945
Menyempurnakan aturan dasar
penyelenggaraAn Negara secara
demokrasi dan modern.
Melengkapi aturan dasar dalam
Pengaturan Wilayah dan pemilu.
Menyempurnakan aturan dasar
kehidupan ber Bangsa dan bernegara
sesuai perkembanganJaman.
Kesepakatan dasar yang penting
Dalam amandemen UUD 1945
Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
Tetap mempertahankan NKRI.
Mempertegas sistim pemerintahan
Presidensial.
Penjelasan UUD 1945 yang memuat
Hal normatif masuk ke batang tubuh
SU MPR 1999 (14-12 Oktober 1999)
3. Sidang MPR
Dlm Amandemen
UUD 1945.
ST MPR 2000 (7-18 Agustus 2000)
ST MPR 2001 (1-9 November 2001)
ST MPR 2002 (1-11 Agustus 2002)
 Hasil
perubahan
Amandemen
UUD 1945
» Perubahan I
» Perubahan II
» Perubahan III
» perubahan IV
:
:
:
:
9 pasal 16 ayat
27 pasal dalam 7 bab
23 pasal dalam 7 bab
19 pasal ;
 31 butir ketentuan
 1 butir di hapuskan
Sebelum
Perubahan yang
Terjadi
Sesudah
Bab
16
21
Pasal
37
73
Ayat
49
170
Aturan peralihan
4 pasal
3 pasal
Aturan
tambahan
2 ayat
2 pasal
D. Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan.
Garis besar
Amandemen
 Presiden dalam memberikan amnesti dan
Rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan
 MPR lembaga Negara yang sejajar dengan
Lembaga Negara yang lain
 DPR sebagai pembentuk UU
 Presiden dan wakil presiden dapilih langsung
Oleh rakyat dalam satu pasangan.
 Masa jabatan Presiden dan wakil Presiden
Maksimal 2 kali masa jabatan.
 Mahkamah konstitusi terbungkus di lembaga
Penguji UU terhadap UUD
 Presiden dalam mengangkat dan menerima duta
Dari Negara lain harus mendapat pertimbangan
DPR.
 Sikap positif
WN dalam
Amandemen
UUD 1945
 Menghargai upaya para mahasiswa dan politisi
Dalam perjuangan reformasi tatanan kehidupan
Bernegara.
 Menghargai upaya MPR yang telah melakukan
Perubahan UUD 1945.
 Menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945.
 Mengkritisi penyelengaraan Negara bila tidak
Sesuai amandemen UUD 1945
 Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD
1945
 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung
Jawab dalam melaksanakan perubahan UUD
1945.

similar documents