Presentasi Direktur PI Polkamwil Seminar Hukla Surabaya Sept

Report
PENYELESAIAN BATAS MARITIM
DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA SEBAGAI SALAH
SATU UPAYA MEMINIMALISIR KEGIATAN IUU FISHING
I
Surabaya
22 September 2014
Seminar Hukum Laut Nasional 2014
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
1
SISTEMATIKA PEMAPARAN
1.
Pendahuluan
2.
Penetapan Perbatasan
3.
Perkembangan Penetapan Batas Maritim
Indonesia
4.
Pengelolaan Batas Wilayah Maritim
5.
Penutup
2
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
Negara Tetangga Indonesia
BATAS WILAYAH NKRI
(DARAT, LAUT, UDARA DAN FIR*)
PENETAPAN PERBATASAN
5
Aspek penting dalam penanganan isu
perbatasan yang terkait dengan
kebijakan Border Diplomacy
1.
Penetapan Perbatasan
2.
Pengelolaan Perbatasan
6
PENETAPAN PERBATASAN
Penetapan perbatasan adalah upaya dalam menetapkan
wilayah negara yang meliputi wilayah darat, wilayah
perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang
udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya.
7
PENETAPAN PERBATASAN
Penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan hukum internasional dan hukum
nasional.
Dasar Hukum internasional yang mengatur penetapan batas, khususnya
maritim ,adalah UNCLOS 1982, yaitu :
1.
Pasal 15 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Batas Laut
Teritorial)
Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan
satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang
sebaliknya antara mereka, harus menetapkan batas laut teritorialnya melebihi
garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada
garis pangkal dimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.
8
PENETAPAN PERBATASAN
2. Pasal 74 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Batas ZEE)
Penetapan ZEE antar negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan
harus dilakukan dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk
mencapai penyelesaian yang adil.
3. Pasal 83 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Batas Landas
Kontinen)
Penetapan Landas Kontinen antar negara yang pantainya berhadapan dan
berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan berdasarkan hukum
internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah
Internasional, untuk mencapai penyelesaian yang adil.
9
PENETAPAN PERBATASAN
Dasar Hukum nasional yang mengatur keharusan untuk berunding dalam penetapan batas wilayah
negara adalah:
1.
Pasal 5 UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di
atasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat,
batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
2. Pasal 6 UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain Indonesia menetapkan batas
wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
3. Pasal 3 UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara yang pantainya saling berhadapan atau
berdampingan dengan Indonesia maka batas ZEE antar Indonesia dan negara tersebut ditetapkan
dengan persetujuan bilateral.
4. Pasal 3 UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen
Indonesia berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dilakukan dengan
cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.
10
PERKEMBANGAN PENETAPAN BATAS MARITIM INDONESIA
11
RI – MALAYSIA
 Kedua
negara sejak tahun 2005 telah melaksanakan
perundingan penetapan batas maritim di segmen-segmen
yang masih belum disepakati yaitu, batas ZEE di Selat
Malaka, batas Laut Teritorial di Selat Singapura, batas Laut
Teritorial di Selat Malaka Bagian Selatan dan batas Laut
Teritorial di Laut Sulawesi.
 Pertemuan
telah berlangsung selama 26 putaran dan
pertemuan terakhir dilaksanakan di Johor Bahru pada bulan
Oktober 2013.
11
SEGMEN MARITIM RI - MALAYSIA
YANG PERLU DISEPAKATI BATASNYA
1
4
2
1
2
3
4
5
4
5
3
SEGMEN SELAT MALAKA
SEGMEN SELAT MALAKA BAGIAN SELATAN
SEGMEN SELAT SINGAPURA
SEGMEN LAUT CHINA SELATAN
SEGMEN LAUT SULAWESI
ISU BATAS ZEE
ISU BATAS LAUT WILAYAH
ISU BATAS LAUT WILAYAH, LK & ZEE
PERKEMBANGAN PENETAPAN BATAS MARITIM INDONESIA
13
RI – VIETNAM
Kedua negara tengah merundingkan penetapan batas ZEE sejak
tahun 2007 dan Pertemuan Teknis ke-5 telah dilaksanakan di
Hanoi, Vietnam pada 30 Juli 2013.
13
INDONESIA - VIETNAM
14
PERKEMBANGAN PENETAPAN BATAS MARITIM INDONESIA
RI – FILIPINA


Proses perundingan batas maritim RI – Filipina telah dilakukan sejak
tahun 1994 dan secara intensif dilakukan sejak tahun 2011.
Pada tanggal 23 Mei 2014 Menteri Luar Negeri kedua negara
telah menandatangani Persetujuan Batas ZEE antara Pemerintah RI
dan Pemerintah Filipina (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and Government of the Republic of the
Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone
Boundary). Menurut rencana kedua negara juga akan memulai
perundingan batas maritim terkait Landas Kontinen.
15
INDONESIA - FILIPINA
16
PERKEMBANGAN PENETAPAN BATAS MARITIM INDONESIA
17
RI – TIMOR LESTE
Dalam pertemuan antara pimpinan kedua negara pada akhir
Agustus 2014 di Dili, RI dan Timor Leste sepakat untuk
merundingkan penetapan batas maritim dalam
17
Indonesia – Timor-Leste
Kementerian Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN PENETAPAN BATAS MARITIM INDONESIA
19
RI-Australia
Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan Batas ZEE dan BatasBatas Laut Tertentu Tahun 1997 masih belum berlaku. Sehingga
penentuan garis batas ZEE saat ini masih menggunakan rujukan
garis batas sementara berdasarkan Persetujuan 1981 tentang
Implementation of a Provisional Fisheries Surveillence and
Enforcement Arrangement
19
Indonesia – Australia (from south of Java to Arafura)
Kementerian Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
INDONESIA - AUSTRALIA
PENGELOLAAN WILAYAH BATAS MARITIM
22


Pengelolaan Perbatasan secara umum dapat diartikan sebagai
serangkaian kegiatan berupa pengorganisasian dan
pengawasan untuk mengelola, menjaga dan mengamankan
wilayah suatu negara di wilayah yang berbatasan dengan
negara lain.
Dalam mengelola perbatasan perlu adanya integrasi kegiatan
yang dilakukan oleh instansi terkait di dalam negeri dan
kerjasama di kawasan perbatasan dengan negara yang
berbatasan.
22
PENGELOLAAN WILAYAH BATAS MARITIM
23
•
•
•
Konflik penegakan hukum terkait dengan
batas maritim yang masih dirundingkan
(overlapping claim);
Proses penegakan hukum di lapangan;
Pemanfaatan/perlindungan sumber daya
alam.
23
COMMON GUIDELINES CONCERNING TREATMENT OF FISHERMEN BY
MARITIME LAW ENFORCEMENT AGENCY
RI-MALAYSIA
24
 Insiden Tg. Berakit (DKP Tanjung Balai Karimun), 13
Agustus 2010.
 Lima (5) Kapal ikan berbendera Malaysia melakukan
penangkapan ikan di sekitar Perairan Berakit, di ad-hock
menuju Batam.
 Dihadang oleh Patroli Marine Police Malaysia.
 Kapal Nelayan Malaysia dan tiga orang anggota DKP
dibawa menuju ke Malaysia.
24
COMMON GUIDELINES CONCERNING TREATMENT OF FISHERMEN BY
MARITIME LAW ENFORCEMENT AGENCY
RI-MALAYSIA
25
Ditandatangani di Bali, 27 Januari 2012 oleh Kalakhar
BAKORKAMLA dan Sekretaris MKN di hadapan
Menkopolhukam RI dan Menteri Senior Malaysia.
 Merupakan dasar hukum bilateral kedua negara yang
mengatur mengenai tata cara perlakuan terhadap nelayan di
wilayah maritim kedua negara di overlapping area dengan
mengedepankan kesejahteraan nelayan
 MoU Common Guidelines mendapat apresiasi yang baik
dalam pertemuan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai
suatu contoh mekanisme pengaturan di wilayah overlapping.

25
COMMON GUIDELINES CONCERNING TREATMENT OF FISHERMEN BY
MARITIME LAW ENFORCEMENT AGENCY
RI-MALAYSIA
26
Pokok-Pokok MoU Common Guidelines:
 Berlaku pada unresolved maritime boundary areas antara RI
dan Malaysia. Wilayah pemberlakuan MoU mengikuti
perkembangan penyelesaian batas maritim.
 Perlakuan terhadap nelayan : Diperiksa dan diminta untuk
meninggalkan lokasi kecuali bagi nelayan yang menggunakan
alat tangkap illegal akan diproses;
 Notifikasi dan laporan kepada masing-masing fokal point.
 Setiap tindakan yang diambil aparat harus menghindari
kekerasan dan perlunya perlakuan yang adil terhadap nelayan.
26
MoU Box 1974 RI-AUSTRALIA
27
“Fishermen who have traditionally taken fish and
sedentary organism in Australian waters by methods
which have been the tradition over decades of time”.
Kegiatan yang dibolehkan:
 Menangkap ikan, termasuk jenis sedenter di wilayah
“kotak”;
 Mendarat dan mengambil air tawar di East & Middle
Islands;
 Berlindung (keadaan darurat/badai)
27
Wilayah “kotak” MoU Box 1974
28
28
Larangan di area MoU Box 1974
29
Menangkap jenis ikan yang dilarang CITES, a.l.:
Kima raksasa atau Giant clam (Tridacna gigas);
Akar Bahar atau Black coral (Antipathes spp);
Penyu sisik atau Hawksbill turtle (Eretmochelys
imbricata) maupun telurnya;
• Menangkap biota darat: burung, telur burung,
kayu;
• Mengambil air di bagian Tengah dan Timur
Ashmore Reef.
29
PENUTUP
30
•
•
•
•
Pentingnya penetapan perbatasan dalam rangka pengelolaan
sumber daya alam.
Perlunya mempertimbangkan instrumen hukum internasional
dalam proses penegakan hukum IUU Fishing;
Penguatan kerjasama diantara aparat penegak hukum maupun
kapasitas Pengadilan Perikanan;
Perlunya peningkatan komitmen terhadap instrumen hukum
internasional secara normatif maupun aspek operatif
kerjasamanya.
30
TERIMA KASIH
Hubungi kami:
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Gedung Utama, Lantai 2, 7 dan 11
Jalan Taman Pejambon No. 6
Jakarta Pusat – 10110
Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan
Perjanjian Internasional
Telp. 021-3846633 Fax: 021-3858044
Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan
Kewilayahan
Telp: 021-3849618 Fax: 021-3524154
Direktorat Hukum
Telp. 021-3848648
Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial
Budaya
Telp: 021-3858015 Fax: 021-3523302
Fax: 021-3504663
Website:
http://www.kemlu.go.id
http://naskahperjanjian .deplu.go.id/main.asp
http://pustakahpi.kemlu.go.id

similar documents