- ung repository

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
MEKANISME PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DASAR HUKUM
UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
UU NO. 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA
PAKET UU
KEUANGAN
NEGARA
UU NO. 15 TAHUN 2004
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
DASAR HUKUM PNBP
UU NO. 20 TAHUN 1997
TENTANG PNBP
PP NO. 22 TAHUN 1997
TENTANG JENIS DAN
PENYETORAN PNBP
PP NO. 73 TAHUN 1999
TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN PNBP YANG
BERSUMBER DARI KEGIATAN
TERTENTU
PP TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU
PADA K/L
KMK TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA
PNBP PADA K/L
PP NO. 22 TAHUN 2005
TENTANG PEMERIKSAAN
PNBP
PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG
TATA CARA PENENTUAN JUMLAH,
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
PNBP YANG TERUTANG
PMK 231/PMK.02/2009
TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMERIKSAAN
PMK 3/PMK.02/2013 TENTANG
TATA CARA PENYETORAN PNBP
OLEH BENDAHARA PENERIMA
PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
RENCANA DAN LAPORAN
REALISASI PNBP
PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS
PENETAPAN PNBP YANG
TERUTANG
PERMASALAHAN PNBP
PUNGUTAN
TANPA DASAR
HUKUM
PNBP
TERLAMBAT/BELUM
DISETORKAN KE KAS
NEGARA
HASIL
PEMERIKSAAN
BPK ATAS LKPP
TERKAIT
PENGELOLAAN
PNBP
PNBP TIDAK
DISETORKAN KE KAS
NEGARA
/DIGUNAKAN
LANGSUNG
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN
BIDANG
ADMINISTRASI
BIDANG
REGULASI
MEMINTA K/L UNTUK
MEMBERIKAN SANKSI
KEPADA PENGELOLA PNBP
YANG TIDAK TERTIB
REVISI UU PNBP
MEMINTA K/L UNTUK
MENGOPTIMALKAN FUNGSI
ITJEN DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
REVISI PP TARIF
PNBP
MELAKUKAN SOSIALISASI
PENGELOLAAN PNBP
KEPADA K/L
MEMINTA BPKP UNTUK
MEMERIKSA PENGELOLAAN
PNBP PADA BEBERAPA K/L
PERUMUSAN
MEKANISME
PENYETORAN PNBP
SECARA BERKALA
BIDANG
SISTEM
INFORMASI
PENYEMPURNAAN
APLIKASI TRPNBP
DALAM PENYUSUNAN
RENCANA DAN LAPORAN
REALISASI PNBP
PEMBANGUNAN SISTEM
APLIKASI BILLING PNBP
ONLINE DALAM
PENYETORAN PNBP
6
Gambaran Umum PNBP
Umum
Pengelolaan
PNBP
K/L
Pemanfaatan
BMN
Sewa Tanah dan
Bangunan
Jasa Giro
Denda
Keterlambatan
Sisa Anggaran
TAYL
Hasil penjualan
dokumen lelang
Sesuai Tusi
Migas
BUN
Panas
Bumi
Fungsional
BLU Penuh
BLU
BLU
Bertahap
BUMN
ASAS-ASAS PENGELOLAAN PNBP
JENIS PNBP
DASAR HUKUM
UU
PP
PMK/KMK
PNBP Fungsional
• UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan
Negara
• UU No. 20 Tahun 1997
tentang PNBP
• 6 PP Turunan
PNBP
• PP Tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis PNBP pada
K/L
KMK Tentang
Persetujuan
Penggunaan PNBP
PNBP Badan Layanan
Umum (BLU)
UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara
PP No. 23 Tahun
2005 & PP No. 74
Tahun 2012 tentang
Pengelolaan
Keuangan BLU
• KMK Tentang
Penetapan
Satker BLU
• PMK Tentang
Tarif Layanan
Satker BLU
PNBP Pemanfaatan
Barang Milik Negara
(BMN)
UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara
PP No. 6 Tahun
2006 tentang
Pengelolaan
BMN/BMD
Surat Persetujuan
dan Penetapan
Besaran Tarif
Pemanfaatan BMN
7
ASAS-ASAS PENGELOLAAN PNBP
KARAKTERISTIK PENGELOLAAN PNBP
URAIAN
PNBP
FUNGSIONAL
BLU
PEMANFAATAN
BMN
Dasar Hukum
Pemungutan
(Jenis dan Tarif)
UU atau PP
Peraturan Menteri
Keuangan, yang dapat
didelegasikan kepada
Pimpinan Kementerian
/Lembaga atau
Pimpinan Satker BLU
Surat persetujuan
Menteri Keuangan
(didelegasikan pada
Dirjen Kekayaan
Negara, Kepala Kanwil
DJKN, dan/atau
Kepala KPKNL)
Penerimaan
Disetorkan ke Kas
Negara
Tidak disetorkan ke
Kas Negara
Disetorkan ke Kas
Negara
Penggunaan
Digunakan sebagian
sesuai KMK
Persetujuan
Penggunaan PNBP
Digunakan langsung
Tidak dapat digunakan
Unit in Charge di
Kemenkeu
Ditjen Anggaran (Dit.
PNBP)
Ditjen Perbendaharaan
(Dit. PPK BLU)
Ditjen Kekayaan
Negara
8
PENGERTIAN PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak
adalah
seluruh
penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal
dari perpajakan
(Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 1997)
TARIF PNBP
Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU
atau PP dengan memperhatikan dampak
pengenaan terhadap masyarakat biaya
penyelenggaraan kegiatan pemerintah aspek
keadilan dalam pengenaan beban kepada
masyarakat.
(Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 1997)
Tarif atas Jenis PNBP ditetapkan
dalam UU atau PP yang menetapkan
jenis PNBP yang bersangkutan.
(Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 1997)
TARIF PNBP
PENYUSUNAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP
 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP jenis dan tarif atas
jenis PNBP
 Jenis kegiatan atau pelayanan yang menghasilkan PNBP merupakan
kewenangan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diusulkan dalam RPP adalah jenis
PNBP fungsional. Untuk jenis PNBP umum, seperti PNBP dari
pemanfaatan Barang Milik Negara tidak dimasukkan dalam usulan RPP.
 Ketepatan atas besaran tarif dan satuan atas jenis PNBP yang diusulkan.
 Pendekatan Biaya dalam Penentuan Tarif PNBP
 Tarif cost minus  tarif PNBP yang dikenakan lebih rendah dari biaya
layanan.
 Tarif cost recovery  tarif PNBP yang dikenakan sama dengan biaya
layanan.
 Tarif cost plus  tarif PNBP yang dikenakan lebih tinggi dari biaya
layanan
11
TARIF PNBP
12
PENYUSUNAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP
Pendekatan dalam Penentuan Tarif PNBP
 Tarif spesifik  tarif PNBP ditetapkan dalam bentuk
satuan mata uang tertentu.
Contoh: biaya pendaftaran Sekolah Usaha Perikanan
Menengah Rp25.000 per orang
 Tarif advalorem  tarif PNBP ditetapkan dalam bentuk
persentase dari suatu perhitungan tertentu
Contoh: tarif pungutan hasil perikanan 1% x produktifitas
kapal x harga patokan ikan
PROSES PENETAPAN PP TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L
Konsep RPP Hasil
Harmonisasi dan
surat Menkumham
ke MK
11
Presiden
Konsep RPP Hasil
Harmonisasi untuk
ditetapkan
Menteri/
Pimpinan K/L
Pembahasan dengan instansi
terkait :
• K/L bersangkutan
• Biro Hukum, Kemkeu
• DJKN, Kemkeu (jika terdapat
jenis PNBP berupa pemanfaatan
aset negara)
• Kem. Hukum dan HAM
• Sekretariat Negara
4
5
9
Menteri
Keuangan
1
Konsep
RPP
10
2
8
Menteri Hukum
dan HAM
7
Dirjen
Anggaran
3
6
Direktur
PNBP
Konsep RPP Hasil
Pembahasan dan
surat MK ke
Menkumham
14
SIKLUS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010
Jan - Apr
Mei - Jul
Agu - Okt
Pembcran pendhluan :
• PPKF dan KEM;
• RKP;
• Rincian Belanja.
DPR
Pembahasan :
• RUU APBN;
• NK.
Nov – Des
14
Penetapan UU
APBN
6
Kabinet/
Presiden
Kementeria
n
Perencanaa
n
Penetapan
Prioritas
Pembangunan
13
Finalisasi :
• PPKF dan
KEM;
• RKP dan RB;
• Kbijk umum;
• Prtas angg.
Kerpres
Alokasi
Anggaran
K/L
RUU APBN,
Nota Keu
Penetpn
RKA-KL
15
10
1
5
Pagu Indikatif/
Rancangan RKP
7
16b
11
Rekonslsi
RKA-KL
Pembhsan
proposal K/L
12
17
BA Hasil
Pembahasan
2
Kementeria
n Keuangan
Penyusunan :
• PPKF dan KEM;
• Pagu awal
APBN;
• Rincian Belanja.
3
K/L
Pagu
Anggaran
K/L
RUU APBN,
Nota Keu
9
SP RKA-K/L
Himp RKA-KL
4
8
Penlhan
RKA-KL
19
18
16a
New Initiatives
proposal
Renstra KL
Renja KL
RKA-KL
Pengesahan
konsep DIPA
16
Konsep
DIPA
17
DIPA
RENCANA PNBP
Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan
atau memungut PNBP wajib menyampaikan target
(rencana) PNBP secara tertulis kepada Menteri
Keuangan.
(Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)
Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan
penyusunan target (rencana) PNBP dalam lingkungan
instansi pemerintah yang bersangkutan.
(Pasal 2 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2004)
PENYUSUNAN TARGET PNBP
Target PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan PNBP,
yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang
(1 Januari s.d. 31 Desember tahun yang akan datang).
•
Penyusunan target (rencana) PNBP dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan
Keuangan masing – masing K/L.
•
Target (rencana) PNBP disusun se-realistis mungkin dengan menggunakan formula
volume x tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang
ditetapkan Menkeu untuk satker BLU.
•
Dalam penyusunan target, masing – masing jenis PNBP dikelompokkan sesuai Akun
PNBP, dengan mengacu pada PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan
Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Daerah Pada Bagan Akun Standar.
•
Penyusunan target (rencana) PNBP dilakukan secara berjenjang naik sesuai klasifikasi
menurut organisasi, mulai dari Organisasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran tingkat terendah hingga yang tertinggi, yaitu dari tingkat Satker/UPT, Unit
Eselon I s.d. K/L.
PENYUSUNAN TARGET PNBP
OUTLINE PROPOSAL TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP









Latar belakang;
Visi dan misi;
Tugas pokok dan fungsi;
Realisasi PNBP dan penggunaan dana PNBP 3 (tiga) tahun terakhir
dari tahun anggaran berjalan;
Pokok-pokok kebijakan PNBP;
Target PNBP TA yang dianggarkan;
Alasan/justifikasi kenaikan atau penurunan target PNBP TA yang
dianggarkan dari target tahun anggaran sebelumnya;
Besaran pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari dana PNBP dengan
mengacu pada persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang
ditetapkan Menteri Keuangan;
Perkiraan target dan pagu penggunaan PNBP 3 (tiga) tahun yang akan
datang dari tahun yang dianggarkan.
18
PENYUSUNAN TARGET PNBP
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :
a.
Penyusunan Target PNBP yang realistis
Jan - Des
Volume
dalam
satu
tahun
Tarif
(sesuai
PP Tarif)
Target yang
diusulkan
yang disusun
sesuai kode
akun (BAS)
Target diusulkan
secara berjenjang
(bottom-up) satker
s.d. KL
PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015
b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis (realisasi
3 tahun)
Realisasi
2013
Realisasi
2012
Realisasi
2011
Target
PNBP 2014
Target
PNBP
2015
PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015
c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah
diperkirakan sampai tahun X+3)
Perkiraan
2017
Perkiraan
2016
Target
PNBP
2015
Perkiraan
2018
PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015
d. Target disusun dengan pendekatan Bottom Up (dimulai
Satker kemudian berjenjang sampai KL)
Target
Kementerian
Target Unit
Eselon I X
Target PNBP
Satker A
Target PNBP
Satker B
Target Unit
Eselon I Y
Target PNBP
Satker C
PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP
Dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga
selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
(Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
Berdasarkan target (rencana) PNBP dari Kementerian/Lembaga,
Direktorat PNBP menetapkan pagu penggunaan PNBP dengan
formula sebagai berikut :
TARGET
(RENCANA) PNBP
% PERSETUJUAN
PENGGUNAAN PNBP
DARI MENKEU
PAGU
PENGGUNAAN
PNBP
Pengalokasian pagu penggunaan PNBP lebih lanjut ke dalam
program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, dan akun belanja
dilakukan oleh Direktorat Anggaran I, II, III dengan berpedoman
pada juknis penyusunan RKA-KL serta KMK Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana PNBP.
22
PENGGUNAAN PNBP
Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian
dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan
dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
(Pasal 8 UU No 20 Tahun1997 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun1999)
Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh
persetujuan dari Menteri.
(Pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 1999)
Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu
meliputi :
1.
Penelitian dan pengembangan teknologi,
2.
Pelayanan kesehatan,
3.
Pendidikan dan pelatihan,
4.
Penegakan hukum,
5.
Pelayanan yang melibatkan kekayaan intelektual tertentu,
6.
Pelestarian Sumber Daya Alam.
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya
ke kas negara.
(Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997)
Semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam
tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBN.
(Pasal 3 ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003)
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas
Negara tepat pada waktunya.
(Pasal 16 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004)
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN.
(Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997)
Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan
Kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran.
(Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004)
Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih
dan atau memungut PNBP yang Terutang.
(Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
26
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP (PMK No.3 Thn 2013)
 Instansi Pemerintah wajib menagih dan atau memungut PNBP yang terutang dan
wajib menyetor langsung ke Kas Negara
 Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN
 Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara
PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMAAN
 Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja
saat PNBP diterima
 Penyetoran PNBP dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam keadaan:
• PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan
• Layanan Bank/Pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan bendahara
penerimaan tidak tersedia
 Penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala (minimal satu kali seminggu)
berdasarkan pertimbangan:
• Kondisi geografis;
• Jarak tempuh;
• Biaya penyetoran lebih besar dari penerimaan.
MEKANISME PENGELOLAAN PNBP
Permohonan untuk malakukan penyetoran secara berkala
(PMK No.3 Thn 2013)
1.
Kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk
melakukan
penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima kepada kepala
kantor wilayah direktorat jenderal Perendaharaan disertasi dengan
penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secaraberkala
2. Permohonan paling sedikit dilengkapi dengan:

Alamat satuan kerja dan alamat bank prespsi/pos presepsi tempat
penyetoran PNBP satker yang bersangkutan;

Penjelasan mengenai jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang
dibutuhkan untuk penyetoran;

Data jumlah realisasi PNBP, tanggal penerimaan, dan tanggal
penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan

Usulan periode penyetoran PNBP secara berkala yang akan dilakukan
oleh satuan kerja.
PELAPORAN PNBP
Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih
dan atau memungut PNBP yang terutang wajib
menyampaikan laporan dan rencana realisasi
PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri
Keuangan.
(Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1997)
Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan
secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah
kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
(Pasal 5 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2004)
MEKANISME PELAPORAN PNBP
UPT/
SATKER
DITJEN X
UPT/
SATKER
SEKJEN/
SESTAMA/
SEKUM
MENTERI
KEUANGAN
UPT/
SATKER
UPT/
SATKER
UPT/
SATKER
BADAN Y
 Laporan
realisasi
triwulanan
PNBP
disampaikan oleh Sekjen atau jabatan
setingkat pada K/L yang bersangkutan
kepada Menteri Keuangan
 Laporan realisasi triwulanan PNBP terdiri
dari laporan realisasi penerimaan dan
penggunaan dana PNBP
SEKILAS PNBP BARANG MILIK
NEGARA
Mekanisme Pengelolaan PNBP yang Berasal dari Penggunaan dan
Pemanfaatan BMN
BARANG MILIK NEGARA (BMN) ADALAH SEMUA BARANG
YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBN ATAU
BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH
PENGGUNAAN ADALAH
KEGIATAN YANG
DILAKUKAN OLEH
PENGGUNA BARANG DALAM
MENGELOLA DAN
MENATAUSAHAKAN BMN /
BMD YANG SESUAI
DENGAN TUPOKSI INSTANSI
PEMANFAATAN ADALAH
KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN BMN /
BMD YANG TIDAK
DIGUNAKAN SESUAI
TUPOKSI INSTANSI DALAM
BERBAGAI BENTUK
PEMANFAATAN
SEKILAS PNBP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TA 2010
TARGET
PAGU
TA 2011
TARGET
PAGU
TA 2012
TARGET
PAGU
TA 2013
TARGET
PAGU
TA 2014
TARGET
PAGU
a. PNBP
Lainnya
b. Pend. BLU
3.548,36
3.177,78
3.320,83
3.095,30
3.148,07
7.642,99
3.116,94
7.639,95
1.852,28
10.031,00
1.813,39
10.031,00
1.975,24
10.549,65
1.953,23
10.549,65
2.062,24
10.461,04
2.041,24
10.461,04
Kemdikbud
6.726,14
6.416,13
10.791,06
10.756,89
11.883,27
11.844,39
12.524,89
12.502,88
12.523,28
12.502,28
(dalam milyar rupiah)
32
REALISASI PENERIMAAN PNBP PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TA 2009
a. PNBP Lainnya
b. Pendapatan BLU
TA 2010
TA 2011
TA 2012
3.024,47
2.756,20
2.739,11
3.617,61
2.685,77
10.620,47
2.092,54
9.843,75
5.780,67
6.356,72
13.306,23
11.936,29
(dalam milyar rupiah)
33
Terkait Penyusunan Target dan
Pagu PNBP TA 2015, dimohon untuk
disusun secara rasional dan terukur
DIREKTORAT PNBP, DITJEN ANGGARAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
GED. SUTIKNO SLAMET LT. 16, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA
TELP: (021) 34357759, FAKS: (021) 3811379, SITUS: www.anggaran.depkeu.go.id

similar documents