Mekanisme JFU

Report
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI
MEKANISME PENGANGKATAN JFU
DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
OUT LINE
•
•
•
•
Dasar Hukum
Mekanisme Penyelesaian
Kelas Jabatan Untuk JFU
Ketentuan Pembayaran Tunjangan Kinerja
DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara
b. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di
Lingkungan Kementerian Agama
Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai
c. Peraturan Menteri Agama Nomor
Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Di Kementerian Agama
Tahun 2014 Tentang Nilai
d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
Dan Kelas Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian
Agama
Tahun 2014 Tentang
e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
Pemberian, Penambahan, Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Kementerian Agama
PROSES
MEKANISME PENYELESAIAN SK JFU
SATUAN KERJA
BIRO KEPEGAWAIAN
• Memetakan pegawai
• Menetapkan jenis JFU
• Mengetik SK JFU sesuai master
yang dikirim oleh Biro
Kepegawaian
• Mengirim hasil ketikan SK ke
Biro Kepegawaian
• Setelah SK ditandatangani oleh
Biro Kepegawaian kemudian
didistribusikan ke pada yang
bersangkutan
• Softcopy diterima oleh TU Biro
Kepegawaian
• Memberi nomor dan tanggal
SK
• Print out SK
• Paraf Kasubbag TU dan Kabag
Perencanaan dan Penghargaan
Pegawai
• Tanda tangan Kepala Biro
Kepegawaian
• Foto copy rangkap 5 Exp
• SK di stempel
• Diserahkan ke / diambil oleh
petugas dari satuan kerja
KELAS JABATAN
UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KELAS
JABATAN
7
6
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Analis
Apoteker
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
Pengembang
Pengevaluasi
Pentashih Naskah Mushah Alquran
Penyusun
Analis Organisasi
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pemandu Kerukunan Umat Beragama (Vertikal)
Pengawas Keamanan dan Ketertiban
Pengawas Sarana Kantor
Pengelola
Penyusun Bahan Pidato Menteri
Perawat
Sekretaris Pimpinan
Verifikator Keuangan
KELAS
JABATAN
5
4
3
1
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Ajudan Menteri
Pemegang Buku Akuntansi
Pemelihara Koleksi dan Museum
Pengadministrasi
Pengolah Daftar Gaji
Petugas Dokumentasi
Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (kua)
Petugas Protokol
Teknisi Mesin
Penyaji Bahan
Caraka
Pengemudi
Petugas Keamanan
Pramu Kantor
Pramu Saji
KETENTUAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA
TUNJANGAN KINERJA
Tunjangan Kinerja diberikan kepada
Pegawai setiap bulan selain penghasilan
yang berhak diterima menurut
peraturan perundang-undangan, yang
dihitung berdasarkan kehadiran kerja
dan capaian kinerja individu sesuai
dengan kelas jabatannya.
TABEL KETENTUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI KEMENTERIAN AGAMA
No.
BESARAN TUNJANGAN
1 TIDAK DIBERIKAN
TINGKAT KINERJA / KINERJA DAN STATUS PNS
pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan
a. tertentu
b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri dengan hormat atau tidak
c. dengan hormat
pegawai yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada instansi atau
d. lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Agama
pegawai yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti
e. besar, dan cuti diluar tanggungan negara
pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau
dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan
f. Pertimbangan Kepegawaian
g. g. tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah
KETERANGAN
( Pasal 3 )
Pasal 16
ayat (1)
2
TIDAK DIBERIKAN
Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri
karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang
berwajib sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak
(1) ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri
Ayat (2)
Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah,
maka tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali
(2) pada bulan berikutnya
3
DIBERIKAN 80 %
Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang
akan didudukinya
DIBERIKAN 50 %
Dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar
DIBERIKAN SELISIH ANTARA
TUNJANGAN KINERJA DI
KEMENAG DAN INSTANSI INDUK
DIBAYARKAN SETELAH YANG
BERSANGKUTAN MEMENUHI
KEWAJIBAN
Pasal 10
ayat (1)
Ayat (2)
Bagi pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan
status dipekerjakan dan mendapat tunjangan kinerja di instansi induknya
Ayat (3)
Tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional Widyaiswara dibayarkan setelah
yang bersangkutan memenuhi kewajiban mendidik, mengajar, dan melatih
serta kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Ayat (4)
Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% dari selisih tunjangan kinerja
kelas jabatan diatasnya bagi pegawai yang mendapatkan nilai capaian
kinerjanya lebih baik/lebih bagus
Pasal 11
DIKURANGI 0,5 % Perhari
Apabilan Pegawai terlambar antara 1 s.d. 30 Menirt
Pasal 12
DIKURANGI 1 % Perhari
Apabilan Pegawai terlambar antara 31 s.d. 60 Menirt
Lampiran I
DIKURANGI 1,25 % Perhari
Apabilan Pegawai terlambar antara 61 s.d. 90 Menirt
DIKURANGI 1,50 % Perhari
Apabilan Pegawai terlambar lebih dari 90 menit
DIKURANGI 0,5 % Perhari
Apabilan Pegawai Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya
antara 1 s.d. 30 Menirt
DIKURANGI 1 % Perhari
Apabilan Pegawai Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya
31 s.d. 60 Menirt
DIKURANGI 1,25 % Perhari
Apabilan Pegawai Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya
61 s.d. 90 Menirt
DIKURANGI 1,50 % Perhari
Apabilan Pegawai Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya lebih
dari 90 menit
DITAMBAH 50 %
4
5
6
Pasal 12
antara
antara
Lampiran II
7
DIKURANGI 20 %
a. Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan
b. Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis
c. Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
8
DIKURANGI 30 %
Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama
a. 1 (satu) tahun
Pasal 14
Ayat (3)
Ayat (4)
Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1
b. (satu) tahun
Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih
c. rendah selama 1 (satu) tahun
9
10
DIKURANGI 40 %
Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih
a. rendah selama 3 (tiga) tahun, (Selama 12 bulan)
DIKURANGI 50 %
Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan
b. jabatan setingkat lebih rendah, (Selama 12 bulan)
DIKURANGI 60 %
Apabila Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan,
c. (Selama 12 bulan)
DIKURANGI 25 %
Bagi pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai
a. cukup
DIKURANGI 50 %
b. Bagi pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan pada nilai kurang
DIKURANGI 75 %
c. Bagi pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan pada nilai buruk
Ayat (5)
Pasal 15
TERIMA KASIH

similar documents