EVALUASI-PROGRAM-PMPTK-PAUDNI-TAHUN

Report
EVALUASI PROGRAM PMPTK
PAUDNI TAHUN 2014
PENYALURAN TUNJANGAN
ASPEK YANG DI EVALUASI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PENDATAAN
PENERBITAN SK
PENYALURAN
PENGENDALIAN
PELAPORAN
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI (MANAJEMEN
TUNJANGAN)
ASPEK PENDATAAN
Permasalahan
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
REKRUTMEN
PETUGAS
• Dinas dalam merekrut petugas pendataan kurang
memperhatikan kompetensi yang menjadi
persyaratan utama yaitu kemampuan komputer dan
IT
• Sering berganti-ganti petugas dan
bagian/bidang/seksi sehingga menghambat
kelancaran proses pemberkasan dan pendataan
• Tim pendataan Kab/Kota tidak semuanya
memahami dan menguasai secara teknis operasional
komputer maupun aturan NSPK yang terkait dengan
tunjangan
• Belum ada acuan yang jelas tentang
persyaratan/kriteria petugas pengelola tunjangan
Ketekunan dan
ketelitian
• Petugas seringkali kurang teliti dalam memverifikasi
data sehingga banyak terjadi kesalahan
ASPEK PENDATAAN
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
Pembekalan Petugas • Tidak ada pembekalan /bintek /ortek khusus bagi tim
pengelola tunjangan
Reward/insentif
• Minimnya jumlah insentif yang diberikan kepada
petugas pendataan/pengelola tunjangan, bahkan ada
yang tidak diberikan karena yang diusulkan dalam SK
tim pengelola tunjangan bukan para operator tetapi
para pejabatnya
• Belum ada insentif tambahan yang diberikan kepada
operator tunjangan dari dana APBD
Komunikasi
• Komunikasi melalui email seringkali kurang efektif
karena tim pendataan pusat lambat dalam merespon
email dari daerah dan sebaliknya, dan kendala IT (dana
penunjang operasional)
• Petugas jarang membuka email, sehingga terlambat
mendapatkan informasi
• Belum ada layanan khusus pengaduan/konsultasi bagi
tim pendataan tunjangan
ASPEK PENERBITAN SK
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
Kesesuaian antara
usulan dengan SK
• SK yang diterbitkan seringkali masih ada yang tidak
sesuai dengan usulan
Pengiriman SK
• Pengiriman SK yang dilakukan melalui email
seringkali tidak sampai kepada sasaran akibat dari
email yang digunakan adalah email pribadi sehingga
ketika yang bersangkkutan dipindah tugas maka SK
tidak disampaikan
• SK Penetapan penerimaan tunjangan tidak bisa
diberikan langsung kepada masing-masing guru
• Terdapat kesalahan NUPTK yang tertuang dalam SK
dan sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman
SK ke dinas Kab/kota sehingga bermasalah ketika
guru akan mencairkan tunjangan atau insentif
ASPEK PENYALURAN TUNJANGAN MELALUI
VIRTUAL ACCOUNT
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
DATA
• Data rekening virtual (NUPTK) masih banyak yang
salah, sehingga ketika diinput melalui sistem di BRI
tidak bisa muncul datanya dan bahkan ada yang
tertukar serta NUPTK Ganda
BRI
• Tidak ada sosialisasi dari BRI Pusat kepada BRI
Cabang maupun Unit sehingga pada saat pencairan
banyak cabang dan unit tidak tau
• BRI Pusat tidak memberikan acuan/panduan
tentang pencairan tunjangan guru TK melalui virtual
acount
• Petugas BRI banyak yang belum menguasai program
virtual khusunya yang ada di unit.
• Belum semua BRI dapat mencairkan tunjangan
sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi
sehingga mempersulit guru-guru yang berada di
daerah khsusus
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
BRI
• Ada beberapa petugas BRI yang memaksa guru
untuk membuka rekening BRI, dan jika guru tidak
membuka maka dana tidak cair
• Ada beberapa petugas BRI yang meminta dokumen
yang tidak dibutuhkan/tidak dipersyaratkan dalam
pencairan seperti: Sertifikat Pendidik, Surat
keterangan mengajar 24 jam, pengantar kepala
Dinas
• Pelayanan petugas BRI tidak ramah karena dianggap
kerjasama ini tidak memberikan keuntungan apa apa
bagi unit sehingga guru dilayani setelah semua
nasabah selesai dilayani
• Jaringan BRI sering off dan nomor
hotline/pengaduan yang diberikan tidak bisa
dihubungi, sehingga tidak bisa mencairkan
• Ketika diinput rekening virtual dananya tidak ada
ASPEK PENGENDALIAN
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
MONITORING
• Belum ada monitoring yang dilaksanakan sampai dengan
akan dicairkannya tunjangan pada tri wulan 2
• Minimnya dana monitoring yang disiapkan untuk mengawal
program tunjangan
• Belum adanya partisipasi anggaran yang dialokasikan
melalui dana APBD I maupun APBD II
• Belum dibuatnya mekanisme /sistem monitoring secara tak
langsung yang bisa dilakukan secara on line
• Belum adanya pemberdayaan terhadap pengawas dan
penilik untuk ikut serta dalam melakukan pemantauan atau
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru (mengajar 24
jam tatap muka) baik guru PNS maupun non PNS
• Penjadwalan antara pusat, provinsi dan kab/kota masih
belum ada kejelasan
PELAPORAN
SUB ASPEK
PERMASALAHAN
Laporan Guru
• Guru-guru yang telah mencairkan tunjangan tidak
memberikan laporan bukti penerimaan/pencairan
tunjangan kepada Dinas Pendidikan/Kab/Kota
Laporan pelaksanaan
Tugas Tim Pendataan
• Belum adanya laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas verifikasi kepada Dinas
Pendidikan Propinsi
• Belum adanya format pelaporan yang baku dari
pusat
PEMANFAATAN DANA DEKONSENTRASI
SUB ASPEK
Struktur Anggaran
dalam RKAKAL
PERMASALAHAN
Rekomendasi
Workshop Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pembinaan PTK
PAUDNI
Rekomendasi
 Pendataan:









Menerbitkan petunjuk pelaksanaan penggunaan manajemen
Menerbitkan petunjuk teknis penggunaan manajemen dekon
khususnya dalam susunan pengelolaan tunjangan
Memberikan kriteria calon petugas operator di Dinas Prov dan
Kab/Kota
Menerbitkan surat edaran agar pengelola disesuaikan dengan
masing-masing jenjangnya, PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
Pusat atau Dinas Pendidikan Kab/Kota memberikan tembusan ke
Dinas Pendidikan Provinsi terkait data penerima tunjangan/insentif
Mekanisme pendataan dimasukan kedalam juklak dan juknis
tunjangan
Data usulan dari Kabupaten/Kota dikirim langsung ke Pusat, dengan
tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi
Mengupayakan adanya bintek bagi tenaga pengelola tunjangan dan
manual-manual yang mempermudah operasional pendataan.
Perlu ada dana penunjang operasional untuk IT
Rekomendasi
 Penerbitan SK

Pola pencairan insentif disesuaikan dengan pola pencairan
tunjangan
 Mekanisme Pencairan Melalui Virtual Account:

Pusat bersama BRI menerbitkan surat/juklak/juknis yang
peruntukannya kepada BRI didaerah

Meningkatkan lagi Sosialisasi BRI Pusat ke BRI di daerah
(cabang/unit)

Petugas verifikator Dinas Kab/Kota agar melakukan croscek ke
situs PADAMU NEGERI

Pusat dengan BRI agar berkoordinasi dengan seluruh BRI di
cabang terkait prasyaratan pencairan dana tunjangan

BRI Pusat menerbitkan SOP pencairan tunjangan kepada BRI
di daerah sebagai acuan untuk pengambilan tunjangan sesuai
dengan MoU Kemendikbud dengan BRI
Rekomendasi
 Pelaporan:




Dinas Pendidikan kab/kota menghimpun laporan pencairan dari guru
sesuai dg juknis dengan melampirkan tanda terima mendapatkan dana
dari bank, ditembuskan ke dinas pendidikan prop
Perlu adanya partisipasi anggaran pendukung dari APBD I, dan APBD II
untuk melakukan koordinasi yang terkait dengan tunjangan
Perlu adanya anggaran dari pusat untuk melakukan koordinasi di
propinsi
Merumuskan format baku untuk pelaporan
 Pengendalian:



Memformulasikan kembali, anggaran APBN, APBD I dan APBD II untuk
pemantauan dan pengendalian, terutama tentang pencairan tunjangan
Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan
teknis pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan dari pusat
Membuat penjadwalan yang jelas antara pusat, provinsi dan kab/kota.

similar documents