pembinaan kepegawaian ketatausahaan kepegawaian

Report
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2014
BIRO
KEPEGAWAIAN
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
BAGIAN
MUTASI
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
SUBBAGIAN
PENGANGKATAN
DAN KEPANGKATAN
STUKTURAL DAN
FUNGSIONAL UMUM
SUBBAGIAN
JABATAN
FUNGSIONAL I
SUBBAGIAN
DATA DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN
SUBBAGIAN
KEPANGKATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
JABATAN
FUNGSIONAL II
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
DISIPLIN DAN
PERATURAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PEMBERHENTIAN,
PENSIUN DAN
PEMINDAHAN
SUBBAGIAN
JABATAN
FUNGSIONAL III
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN
JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN
TATA USAHA
KEPEGAWAIAN
Melaksanakan koordinasi penyusunan
perencanaan, pengembangan, mutasi
pegawai, administrasi jabatan
fungsional, tata usaha kepegawaian,
penyediaan data dan informasi
kepegawaian, serta laporan kepegawaian
Koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan,
dan pembinaan pegawai
b. Pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan,
pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai
c. Koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan
pengelolaan administrasi jabatan fungsional
d. Pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian
e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro
a.
1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai,
2) Bagian Mutasi,
3) Bagian Jabatan Fungsional,
4) Bagian Tata Usaha Kepegawaian.
1.
2.
3.
4.
5.
Melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan
pengelolaan data dan informasi
kepegawaian,
arsip kepegawaian,
administrasi keuangan,
evaluasi organisasi dan tata laksana,
pengelolaan tata usaha dan rumah
tangga serta pelaporan biro
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pengumpulan dan pengolahan data
kepegawaian, serta pembangunan sistem
informasi kepegawaian
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pengelolaan arsip kepegawaian
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami,
perawatan kesehatan, dan urusan kepegawaian,
serta pelaksanaan administrasi keuangan,
perencanaan, evaluasi organisasi dan tata
laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah
tangga serta pelaporan biro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Data dan informasi Kepegawaian
Arsip Kepegawaian
Kartu Pegawai
Kartu Istri
Kartu Suami
KPE
Cuti PNS
DP3 PNS
Sumpah/Janji PNS
LHKPN
Sub Bagian Data dan Informasi
Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
Sub Bagian Tata Usaha
melakukan penyiapan bahan koordinasi
pengelolaan administrasi kepegawaian
Sekretariat Jenderal, arsip
kepegawaian, Kartu Pegawai, Kartu
Istri/Katu Suami.
DASAR HUKUM
1.
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974, diperbaharui Undang-undang
Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian.
Keputusan Kepala (BKN) Badan
Kepegawaian Negara Nomor 66/
KEP/1974 tentang Kartu Pegawai
Negeri Sipil.
Persyaratan
Pembuatan Kartu Pegawai
(KARPEG)
1. Legalisir SK CPNS;
2. Legalisir SK PNS;
3. Legalisir Sertifikat Prajabatan;
4. Foto 2x3cm (2 lembar)
Persyaratan
Pembuatan KARTU ISTRI
(KARIS)
1.
2.
3.
4.
5.
Legalisir SK CPNS;
Legalisir SK PNS;
Legalisir Akta Nikah;
Laporan Perkawinan ;
Foto Istri 2x3cm (2 lembar);
Persyaratan Pembuatan
Kartu Istri (Cerai/Alm)
1. Legalisir SK CPNS;
2. Legalisir SK PNS;
3. Legalisir Akta Nikah Terahir;
4. Laporan Perkawinan (Duda);
5. Foto Istri 2x3cm (2 lembar);
6. Ijin Cerai Atasan & Akta Cerai(cerai)
7. Surat Keterangan Kematian(alm)
Persyaratan Pembuatan
KARTU SUAMI (KARSU)
1.
2.
3.
4.
5.
Legalisir SK CPNS;
Legalisir SK PNS;
Legalisir Akta Nikah;
Laporan Perkawinan;
Foto Suami 2x3cm (2 lembar)
Persyaratan Pembuatan
Kartu Suami(Cerai/Alm)
1. Legalisir SK CPNS;
2. Legalisir SK CPNS;
3. Legalisir Akta Nikah Terahir;
4. Laporan Perkawinan (Janda);
5. Foto Suami 2x3cm (2 lembar);
6. Surat Ijin Cerai dari Atasan (bila cerai);
7. Akta Cerai dari KUA (bila cerai)
8. Surat Keterangan Kematian Lurah (bila alm)
Persyaratan Pembuatan
Kartu Peserta TASPEN*)
1. Legalisir SK CPNS;
3. Legalisir SK PNS;
4. Legalisir SPMT;
5. Mengisi Formulir Peserta Taspen;
*) Diajukan pada kantor wilayah setempat.
Persyaratan Pembuatan
Kartu ASKES*)
1. Formulir Askes
2.
3.
4.
5.
6.
Legalisir SK Terakhir
Legalisir Akta Nikah (suami/istri)
Akta kelahiran (anak)
Daftar Gaji (ttd bendahara)
Foto 2x3cm (masing-masing 1 lembar)
*) Diajukan Kantor Regional setempat (sesuai domisili)
Katu Peserta ASKES Barkode
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN
BIRO KEPEGAWAIAN
www.ropeg.kkp.go.id
DASAR HUKUM
 PERATURAN MENTERI KP NOMOR PER.15/MEN/2010, TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN;
 PERATURAN MENTERI KP NOMOR PER.17/MEN/2011, TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN;
 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN EGOVERNMENT;
 SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA NOMOR SE/01/M.PAN/3/2009 TENTANG PEMANFAATAN
PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN OPEN SOURCE SOFTWARE
(OSS).
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN
(SIMPEG)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BERBASIS WEBSERVER/ONLINE;
 OPEN SOURCE;
 MEMILIKI AKSES (SECURITY);
 DATA REAL TIME;
 PENGELOLA APLIKASI SIMPEG
DI SETIAP UNIT KERJA KKP.
DATA DUKUNG APLIKASI
SIMPEG
UNTUK CPNS YAITU
 DATA RIWAYAT HIDUP;
 DATA SK CPNS;
 DATA FOTOCOPY SEMUA IJAZAH PENDIDIKAN
FORMAL;
 DATA KELUARGA (KK, AKTE NIKAH & AKTE
ANAK);
 KTP;
 NPWP;
 FILE FOTO TERBARU.
PRESENSI ELEKTRONIK
DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
6/PERMEN-KP/2013, TENTANG PRESENSI
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN;
BERKAS ELEKTRONIK
MERUPAKAN FASILITAS YANG DIGUNAKAN DALAM
MELENGKAPI DATA APLIKASI SIMPEG ONLINE KKP;
DATA FILE ELEKTRONIK SEBAGAI PENDUKUNG DALAM
VALIDASI DATA APLIKASI SIMPEG KKP.
TERIMA KASIH
jakarta-13-03-2014

similar documents