Kerangka Regulasi RPJMN Tata Ruang dan Pertanahan

Report
PAPARAN PERSIAPAN
TRILATERAL MEETING
KERANGKA REGULASI RPJMN
2015-2019
Direktur Tata Ruang dan
Pertanahan,
Kementerian PPN/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
JAKARTA, 31 OKTOBER 2014
OUTLINE
 LATAR BELAKANG;
 MAKSUD DAN TUJUAN TRILATERAL MEETING KERANGKA
REGULASI;
 PESERTA TRILATERAL MEETING;
 PERAN MASING-MASING PIHAK;
 OUTPUT TRILATERAL MEETING;
 KERANGKA REGULASI RT RPJMN 2015-2019 BIDANG
PERTANAHAN;
2
LATAR BELAKANG
 RT RPJMN 2015-2019 telah memasukan Kerangka
Regulasi sebagai salah satu delivery mechanism untuk
mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan
sebagai pemenuhan Tahap III RPJPN.
 Permen PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahaan Renstra KL
berdasarkan RPJMN
3
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud: meningkatkan kualitas pengelolaan regulasi
(regulatory management) dan dalam jangka
menengah untuk mengendalikan kuantitas
regulasi
Tujuan:
membangun kesepakatan antara masingmasing pihak untuk mewujudkan kebijakan
dan regulasi yang lebih berkualitas dan
proporsional sehingga lebih mampu
mendukung penyelenggaraan Negara yang
efisien.
4
PESERTA
A. Bappenas:
1. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan
2. Direktorat Sektor di Bappenas (mitra K/L pengusul)
B. Kementerian Hukum dan HAM:
1. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional,
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian, Badan Pembinaan
Hukum Nasional;
3. Direktorat Harmonisasi, Ditjen Peraturan Perundangundangan
4. Direktorat Perancangan, Ditjen Peraturan Perundangundangan
C. Kementerian/Lembaga Pengusul:
1. Biro Perencanaan
2. Biro Hukum,
3. Unit Eselon 1 terkait dengan substansi regulasi yg diusulkan
5
PERAN
DIREKTORAT ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Memberikan gambaran menyeluruh mengenai
tatacara pengelolaan kebijakan dan regulasi 20152019 pasca pelantikan presiden terpilih;
 Memberikan gambaran menyeluruh mengenai
integrasi dan keterkaitan antara ‘kebijakan dan
regulasi.
 Memberikan gambaran mengenai kebijakan/regulasi
dan kesesuaiannya dengan NAWA CITA dan RPJM,
serta pengintegrasiannya ke dalam dokumen
perencanaan Jangka Menengah (RPJMN) dan
tahunan (RKP).
6
PERAN
DIREKTORAT SEKTOR (MITRA K/L PENGUSUL)
 Memberikan gambaran bab Rancangan teknokratik
RPJMN sektor masing-masing dan keterkaitann ya
dengan sektor lainnya.
 Melakukan analisis dan menilai urgensi dari
kerangka regulasi dari perspektif arah kebijakan
RPJMN dan kebutuhan regulasi dalam RKP 2015.
 Memberikan persetujuan awal terhadap arah
kerangka regulasi dalam RPJMN dan kebutuhan
regulasi dalam RKP.
7
PERAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Melakukan analisis dan menilai proposal yang
diajukan dari perspektif regulasi secara agregat.
 Memberikan rekomendasi mengenai tingkat regulasi
yang tepat untuk substansi kebijakan yang diatur.
8
PERAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGUSUL
 Memberikan uraian sebagai justifikasi (eg. Evaluasi,
Assesment, penelitan tetapi bukan Naskah Akademik)
berkaitan kerangka kebijakan/regulasi yang
diajukan berdasarkan RPJMN dan RKP 2015;
 Menyampaikan/menyertakan data pendukung yang
diperlukan terkait point tersebut di atas (Evaluasi UU,
PP, perpres (untuk RPJMN); dan UU, PP, Perpres,
permen (untuk RKP);
9
OUTPUT
KESEPAKATAN AWAL ARAH KERANGKA REGULASI (RPJMN)
DAN KEBUTUHAN REGULASI (RKP) SAMBIL MENUNGGU RPJMN
FINAL BERDASARKAN ARAHAN DARI
PRESIDEN TERPILIH
10
KERANGKA REGULASI RT RPJMN 2015-2019
BIDANG PERTANAHAN
No.
Arah Kebijakan
Kerangka Regulasi
1.
UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Membangun Sistem
Pasal-pasal terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Pendaftaran Tanah
Bangunan (BPHTB) perlu diubah agar dapat dibebaskan bea
Publikasi Positif
bagi pendaftaran tanah pertama.
2.
Reforma Agraria
melalui Pemberian
Tanah dan Bantuan
Pemberdayaan
Masyarakat
Revisi PP No. 11/2010 Tentang Penertiban dan
Pemberdayaan Tanah Terlantar untuk memperkuat penetapan
tanah terlantar. Selain itu PP tersebut perlu dilengkapi dengan
bussiness plan yang rinci sehingga dalam menetapkan tanah
terlantar negara mempunyai dasar yang kuat.
a.
3.
Pencadangan Tanah
Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan b.
Umum
Revisi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadanaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk
pengaturan lemaga penyediaan tanah (bank tanah) sebagai
instrumen pelaksana dari UU 2/2012.
Penyusunan UU dan peraturan lainnya yang mengatur
tentang lembaga penyediaan tanah (bank tanah),
kewenangan, sumber pendanaannya serta pemanfaatan
tanahnya.
11
KERANGKA REGULASI RT RPJMN 2015-2019
BIDANG PERTANAHAN (LANJUTAN…)
No
Kerangka Regulasi
Substansi yang diusulkan
Stakeholder Terkait
UU No. 28/2009
tentang Pajak
1.
Daerah dan
Restribusi Daerah.
Pasal-pasal terkait Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) perlu diubah agar dapat
dibebaskan bea bagi pendaftaran
tanah pertama.
Kemen Agraria dan
TR, Kemendagri,
Kemenkeu,
Kemenkum HAM,
Bappenas
Revisi PP No.
11/2010 Tentang
2. Penertiban dan
Pemberdayaan
Tanah Terlantar
Pasal-pasal untuk memperkuat
Pemerintah dalam penetapan tanah
terlantar. Selain itu PP tersebut perlu
mempertegas agar usulan
permohonan HGU dilengkapi
dengan bussiness plan yang rinci
sebagaimana waktu mengajukan ijin
prinsip sehingga dalam menetapkan
tanah terlantar negara mempunyai
dasar yang kuat.
Kemen Agraria dan
TR, Kemenkeu,
Kemenkum HAM,
Bappenas
12
KERANGKA REGULASI RT RPJMN 2015-2019
BIDANG PERTANAHAN (LANJUTAN…)
No
Kerangka Regulasi
Substansi yang diusulkan
Stakeholder Terkait
a. Revisi UU No. 2 Tahun a. Menambah dasar
2012 tentang
pembentukan lemaga
a. Kemen Agraria dan TR,
Pengadanaan Tanah
penyediaan tanah (bank
Kemenkeu, Kemenkum
Bagi Pembangunan
tanah) sebagai instrumen
HAM, Bappenas
untuk Kepentingan
pelaksana dan
Umum
pelelngkap UU 2/2012.
3.
b. Pengaturan tentang
b. Penyusunan UU dan
lembaga penyediaan
peraturan lainnya
tanah (bank tanah),
yang terkait lembaga
kewenangan, sumber
penyediaan tanah
pendanaannya serta
(bank tanah)
pemanfaatan tanahnya
(mungkin dalam bentuk
PP).
b. Kemen Agraria dan TR,
Kemenkeu, OJK, Setneg,
Kemenkum HAM,
Bappenas
13
BAHAN DISKUSI
1.Apakah dalam memberikan gambaran Bab RT RPJMN dan
analisa urgensi oleh Dit. Teknis Bappenas terdapat format
baku?:
 Apakah draf RT RPJMN dan white paper saja cukup menjadi dasar penyusunan
gambaran dan analisa urgensi?
2.Apa beda uraian justifikasi K/L pengusul dengan gambaran
dan analisa urgensi oleh Dit. Teknis Bappenas?
3.Beda data pendukung berupa evaluasi UU, PP dengan uraian
justifikasi K/L?
4.Kesepakatan lebih rinci peran masing-masing pihak.
14
TERIMAKASIH
Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan, Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta Pusat
Email: [email protected]

similar documents