SUMBER HUKUM ACARA PERDATA - M. HAMIDI MASYKUR, SH

Report
SUMBER HUKUM ACARA
PERDATA
M.Hamidi Masykur
LOGO
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
a. Zaman Kolonial
1. Reglement op de Buergerlijke rechtsvordering (Rv)
Adalah hukum acara perdata bagi golongan orang Eropa di masa
Belanda yang digunakan dulu di lembaga peradilan Raad van
Justitie, Residentiegerecht, dan Hoogerechtshof.
2. Reglement Indonesia (IR)
Adalah hukum acara perdata yang digunakan bagi golongan orang
Indonesia, digunakan di lembaga peradilan Landraad dan mulai
berlaku tanggal 1 Mei 1848. IR tidak digunakan lagi dalam praktik
peradilan perdata saat ini.
3. Herziene Indonesish Reglement (HIR)
Adalah reglemen Indonesia yang diperbaharui sejak tahun 1941. Isi
dari HIR adalah hukum acara perdata dan hukum acara pidana,
juga
peradilan-peradilan
kabupaten
(regenschapsgerecht),
pengadilan distrik (districtsgerecht), dan pengadilan negeri yang
bersifat tidak formalistis. HIR masih menjadi acuan hukum acara
perdata hingga saat ini.
LOGO
5. Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)
Adalah diberlakukan untuk daerah-daerah di luar jawa dan Madura.
6. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der
Justitie in Indonesie)
Adalah reglemen tentang organisasi kehakiman. RO merupakan
acuan dalam kebijakan organisasi kehakiman, namun saat ini
jarang digunakan dalam praktik, kecuali dipakai sebagai acuan
internal kehakiman.
7. B.W (Burgerlijk Wetboek) terutama Buku ke IV tentang Pembuktian
dan Daluwarsa yang masih berlaku hingga kini.
8. WvK (Wetboek van Koophandel)
Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah
jarang ditemukan sebagai acuan sumber hukum acara perdata.
www.themegallery.com
LOGO
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
b.Zaman Jepang
Berlaku HIR, RBG, dan beberapa bagian dari Rv
yang masih menjadi acuan hukum perdata
hingga saat ini.
LOGO
c. Zaman Republik Indonesia
Melalui Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Peraturan Presiden
No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 jo. UU Darurat No. 1/1951, yang
berlaku adalah:
1. HIR
2. RBG
3. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
www.themegallery.com
LOGO
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
10. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke IV tentang Pembuktian
dan Kedaluawarsa
13. Yurisprudensi
14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
15. Hukum Adat
16. Doktrin
17. Perjanjian Internasional
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Add your company slogan

similar documents