Sidang Kelompok 1 (UASBN SD-MI-Paket A)

Report
BAHAN RAPAT KOORDINASI
PENYELENGGARAAN UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1
29 November 2013
1
POKOK BAHASAN US/M
2
A
Dasar Hukum
B
Pokok-Pokok Kebijakan
C
Butir-Butir Kesepakatan
A
Dasar Hukum
3
UNDANG-UNDANG SISDIKNAS
Pasal 35
(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi
lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara
berencana dan berkala.
(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan
kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan.
(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan
pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan
standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP
Pasal 63
(1)
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Pasal 66
(1)
(2)
(3)
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan
untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan
dalam bentuk ujian nasional.
Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali
dalam satu tahun pelajaran.
PP No. 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PP No. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP
Pasal 72
(1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan menengah setelah:
a.
menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
b.
memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran;
c.
lulus ujian sekolah/madrasah; dan
d. lulus Ujian Nasional.
(1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat dinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
Pasal 77A
(1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis,
psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.
(2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai:
a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada
tingkat nasional;
b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat
daerah; dan
c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.
Pasal 89
(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
a.
Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus
dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata
pelajaran yang ditempuhnya;
c.
Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian
Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan;
dan
d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah
memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan.
(3a)Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, huruf b, dan huruf d.
B
Pokok-Pokok Kebijakan
9
POKOK-POKOK KEBIJAKAN US/M





Ujian pada jenjang Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) untuk SD/MI, SDLB, Program
Paket A/Ula tahun pelajaran 2013/2014 diberi nama Ujian Sekolah/Madrasah
(US/M).
US/M diselenggarakan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah.
Untuk penjaminan mutu, Pemerintah menetapkan kisi-kisi US/M untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI, SDLB serta Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula. Kisi-kisi selain mata pelajaran
tersebut dan muatan lokal ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
Untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional, Pemerintah menetapkan 25% soal
US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI, SDLB serta
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula.
75% naskah soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI,
SDLB serta Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula
dan naskah soal selain mata pelajaran lainnya serta muatan lokal disiapkan oleh satuan
pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
KEGUNAAN US/M
Hasil US/M digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu satuan pendidikan;
b. penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu
pendidikan.
KRITERIA KELULUSAN DARI SATUAN
PENDIDIKAN
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran; dan
c. lulus US/M.
PEMBIAYAAN OLEH PEMERINTAH
Biaya penyelenggaraan US/M di tingkat Pemerintah mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
 penyusunan Permen dan POS US/M;
 sosialisasi US/M kepada Pemerintah Daerah;
 penyusunan, penggandaan, dan pendistribusian kisi-kisi soal US/M;
 penyiapan 25% butir soal US/M;
 pemantauan pelaksanaan US/M;
 rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan US/M;
 analisis hasil US/M, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan
 publikasi hasil US/M.
SKEMA ALUR PERAKITAN
Pemerintah
25%
Provinsi
75%
Kabupaten/Kota
75%
Satuan Pendidikan
14
Rakit + Ditetapkan
DIGANDAKAN
Rakit + Ditetapkan
DIGANDAKAN
25%
ALUR US/M SD/MI dan SDLB
A. Mata Pelajaran:
1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. Ilmu Pengetahuan Alam
4. Pendidikan Agama
5. Pendidikan Kewarganegaraan
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Seni Budaya dan Keterampilan
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
25%
Pemerintah
75% Satuan
Pendidikan
Perakitan
100%
Satuan
Pendidika
n
B. Muatan Lokal
C. Pengembangan Diri
US/
M
15
C
Butir-Butir Kesepakatan
16
Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
A.
Data Peserta
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Provinsi mengirimkan aplikasi pendataan ke Kabupaten/Kota
...Des 2013
2.
Satuan pendidikan menyerahkan data peserta ke Kabupaten/Kota
...Des 2013
3.
Kabupaten/Kota melakukan pendataan peserta
...Jan 2014
4.
Provinsi menerima data peserta
...Jan 2014
5.
Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara
(DNS) ke satuan pendidikan penyelenggara US/M
...Jan 2014
6.
Satuan pendidikan mengirimkan hasil verifikasi ke Kabupaten/Kota
...Jan 2014
7.
Kabupaten/Kota mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT)
...Mar 2014
8.
Satuan pendidikan mencetak Kartu Peserta US/M
...Mei 2014
Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
B. Bahan US/M
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Pemerintah menetapkan kisi-kisi soal
...Des 2013
2.
Satuan pendidikan menyiapkan soal US/M
...Jan 2014
3.
Kabupaten/Kota mengoordinasikan satuan pendidikan dalam penyiapan 75%
soal US/M
...Jan 2014
4.
Satuan pendidikan mengirimkan 75% soal ke Kabupaten/Kota
...Jan 2014
5.
Kabupaten/Kota mengirimkan 75% soal US/M ke Provinsi
...Jan 2014
6.
Provinsi menetapkan 75% soal US/M.
...Feb 2014
7.
Pemerintah mengirim 25% soal ke Provinsi
...Feb 2014
8.
Provinsi menyelesaikan master soal US/M.
...Feb 2014
Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
C. Penggandaan dan Pendistribusian
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Provinsi menyelesaikan finalisasi data dan master untuk digandakan
...Feb 2014
2.
Provinsi menggandakan bahan US/M, SKHUS/M, Ijazah. (termasuk Proses
Lelang)
...Apr 2014
3.
Provinsi mendistribusikan bahan US/M, SKHUS/M, Ijazah. ke Kabupaten/Kota
...Mei 2014
4.
Kabupaten/Kota mendistribusikan bahan US/M ke satuan pendidikan
penyelenggara US/M atau titik akhir.
...Mei 2014
5.
Satuan pendidikan mengambil bahan US/M di titik akhir
Selama ujian
6.
Kabupaten/Kota mendistribusikan SKHUS/M, Ijazah.
...Mei 2014
Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan
Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah
D. Perangkat Peraturan
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Provinsi menerima Permen dan POS US/M
...Des 2013
2.
Provinsi menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M
...Jan 2014
3.
Kabupaten/Kota menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M
...Jan 2014
4.
Satuan pendidikan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M
...Jan 2014
E. Penganggaran
No
Uraian Kegiatan
Waktu
1.
Pemerintah Daerah menyusun rencana anggaran
...Des 2013
2.
Pemerintah Daerah menetapkan anggaran US/M melalui APBD
...Des 2013
Terima Kasih
21

similar documents