Suhadi-Ibnu-Sosialisasi-Proposal-Pembukaan-Prodi

Report
Proses Evaluasi
Keterbatasan
Kemampuan Negara
PRUDEN
Animo Masyarakat
• Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi (PP No 4 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 13 & Permendikbud No 95
Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7)
• Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (PP No 4 Tahun 2014
Pasal 1 ayat 14)
• Permendikbud No 95 Tahun 2014 Pasal 25
1. Pembukaan PS merupakan penambahan PS baru pada PT yang telah memiliki pendirian
izin pendirian PT
2. Perubahan PS merupakan penggantian nama di dalam kelompok bidang/disipilin ilmu dan
teknologi tertentu, dan/atau penggantian kurikulum PS pada PT yang telah memiliki
pendirian izin pendirian PT
• Permendikbud No 95 Tahun 2014 Pasal 26
1. Pembukaan PS harus memenuhi SN DIKTI yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi
peringkat akreditasi minimum
2. Pemenuhan SN DIKTI harus dimuat dalam dokumen pembukaan PS yang terdiri atas :
a. Renstra Pembukaan PS sesuai dengan Renstra PT
b. Proposal Pembukaan PS
3. Format pedoman penyusunan Proposal Pembukaan PS diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur Jenderal
Permendikbud No 95 Tahun 2014 Pasal 29 dan 30
1. Pemimpin PT meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
(L2DIKTI) di wilayahnya
2. Pemimpin PT mengajukan proposal pembukaan/perubahan PS ke Dirjen Dikti
3. Dirjen melakukan evaluasi pembukaan/perubahan PS dengan bantuan asosiasi
profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan PS yang diusulkan
4. Jika hasil evaluasi dilayatakan LAYAK untuk dibuka/diubah maka Dirjen Dikti akan
menetapkan pembukaan/perubahan PS tersebut
5. Jika pembukaan/perubahan PS mengakibatkan perubahan bentuk PT maka akan
berlaku ketentuan dalam Permendikbud No 95 Tahun 2014 Pasal 18 (PTN) atau 19
(PTS)
Pendaftaran
(Januari – Maret)
Alur Pengajuan Ijin
Penyelenggaraan Prodi Baru
versi 2015
Lolos
Unggah Dokumen
(Januari – Maret)
Lolos
Evaluasi
(April – Agustus)
Lolos
Proses
administratif
Gagal
Lokakarya
(Sept – Desember)
Keputusan
Pembukaan Prodi
Standar Pendidikan Tinggi
(Pasal 54 UU No 12 Tahun 2012 dan Permendikbud No 49 Tahun 2014)
Standar Nasional Pendidikan
SN Dikti
Ditetapkan oleh
Menteri atas usul
BSNP
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Hasil
Standar Hasil
Standar Proses
Standar Proses
Standar Penilaian
Standar Penilaian
Standar Peneliti
Standar Pelaksana
Standar Sarana & Prasarana
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Pembiayaan
Standar Pembiayaan
Standar Isi
Standar Proses
Standar Penilaian
Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
SPT
Standar Dikti
Ditetetapkan oleh
setiap perguruan
tinggi
Standar Penelitian
Standar Pengabdian
Kepada Masyarakat
1. standar bidang akademik
2. standar bidang non akademik
Proposal Pembukaan Prodi versi 2015
I.
ASPEK KEMANFAATAN DAN KEUNGGULAN
1.1 Analisis Situasi
1.2 Aspek Spesifikasi
II.
KURIKULUM
2.1 Rumpun Keilmuan
2.2 Rancangan Kurikulum
2.3 Sistem Pembelajaran
III. SUMBER DAYA
3.1 Sumber Daya Manusia
3.2 Sarana dan Prasarana
IV. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4.1 Kebijakan di bidang Litabmas
4.2 Publikasi Dosen
V.
PENDANAAN
5.1 Manajemen Finansial
5.2 Aspek Keberlanjutan
VI. MANAJEMEN AKADEMIS
VII. SISTEM PENJAMINAN MUTU
VIII. KESIMPULAN
Standard Pembelajaran,
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
(Permendikbud No 49, 50
dan 87 Tahun 2014,
Standar dari PT yang
bersangkutan
1.1 Analisis Situasi
1. Misi, tujuan, dan strategi pencapaian tujuan
2. Manfaat PS
3. Kemampuan dan potensi institusi untuk mengelola
4. Swot Analysis
1.2 Aspek Spesifikasi
1. Nomenklatur dan jenjang program studi
2. Posisi PS di tingkat nasional dan internasional
3. Keunggulan dan karakteristik PS yang diusulkan
4. Hubungan PS yang diusulkan dengan PS lainnya pada institusi pengusul
(60% perbedaan kurikulum)
2.1 Rumpun Keilmuan
1. Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari PS dan konstelasinya
terhadap bidang ilmu lainnya (lengkapi dengan diagram relasi)
2. Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan 10 tahun ke depan
3. Untuk program studi vokasi perlu mencantumkan perkembangan rancangan
keahilian yang akan dibentuk
2.2 Rancangan Kurikulum
1. Profil dan profesi lulusan PS yang diusulkan
2. Analisis profil di atas bermuara pada kepentingan pengembangan ilmu
3. Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan level PS yang diusulkan
4. Matriks bahan kajian yang diturunkan dari CP
5. Mata kuliah yang mengait pada bahan kajian
6. Susunan mata kuliah per semeseter berikut bobotnya
2.3 Sistem Pembelajaran
1. Metode dan bentuk pembelajaran disesuaikan dengan CP dengan memperhatikan jumlah
mahasiswa di kelas, ketersediaan dosen, ketercukupan sumber belajar, sarana pembelajaran,
dan lingkungan belajar yang menjamin standarisasi interaksi mahasisw dan dosen
2. Cara mengembangkan suasana akademik, interaksi akademik dosen dan mahasiswa, dan
perilaku kecendekiawanan
3. Rancangan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada tugas akhir
4. Rancangan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat misalnya
dalam bentuk magang, kerja praktek, atau kegiatan lain yang sejenis
5. Sistem/pola pembelajaran yang dapat mengantarkan lulusan mampu membuat karya ilmiah
dan atau karya nyata layak publikasi sesuai dengan level pendidikannya
6. Sistem pembobotan dan beban belajar
7. Sistem penilaian pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang transparan dan
akuntabel
3.1 Sumberdaya Manusia
1. Ketersediaan (jumlah dan kualifikasi) seluruh dosen (penuh dan paruh waktu) yang akan
mengampu prodi
2. Ketersediaan (jumlah dan kualifikasi) tenaga kependidikan
3. Perencangan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
4. Kebutuhan dan mekanisme pemenuhan kebutuhan
5. Kebijakan tentang value & reward system untuk SDM dan bagaimana menyiapkan sistem
nilai dan penghargaan yang konsisten
3.2 Sarana dan Prasarana
1. Kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kurikulum (Permendikbud
No 49 Tahun 2014)
2. Kebutuhan dan mekanisme pemenuhan kebutuhan serta perencanaan pengembangan
sarana dan prasarana
4.1 Kebijakan Umum di Bidang Litabmas
1. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk Litabmas di institusi pengusul
2. Kebijakan pelaksanaan Litabmas oleh dosen di institusi pengusul
3. Kebijakan Litabmas oleh dosen bersama mahasiswa dikaitkan dengan
upaya pencapaian misi dan tujuan PS
4. Kebijakan dan SOP pengunggahan tugas akhir mahasiswa dan karya
ilmiah dosen
4.2 Publikasi Dosen
1. Sajikan daftar publikasi 3 tahun terakhir dari seluruh dosen yang
mengampu PS (keberadaan publikasi dapat dilacak di dunia maya
5.1 Manajemen Finansial
1. Kebijakan, regulasi, panduan, dan SOP manajemen keuangan di institusi
khususnya yang terkait dengan penganggaran, pengelolaan/pemanfaatan, dan
pencatatan (kebutuhan investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya
pengembangan, dan biaya taktis)
2. Kebijakan untuk mencegah korupsi
3. Kebijakan untuk memastikan manajemen keuangan yang efisien dan efektif
4. Kebijakan tentang aid and affordability
5. Keterlibatan aktif pengelola PS dalam sebagian atau seluruh proses
(perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban) keuangan
6. Cash flow selama lima tahun penyelenggaraan prodi
7. Cara penggalangan dana untuk dana operasional Tri Dharma PT dan dana
investasi untuk penyelengaraan PS
5.2 Aspek Keberlanjutan
1. Jumlah kebutuhan lulusan dengan profil dan kompetensi seperti
lulusan PS yang diusulkan di tingkat nasional, regional, dan
internasional
2. Jumlah lulusan yang dihasilkan oleh PS yang diusulkan dan PS yang
sama dari PT lain dibandingkan dengan daya serap pasar
3. Keberadaan sumber peserta didik
4. Jumlah mahasiswa yang akan direkrut pada saat PS mulai
diselenggarakan sesuai dengan analisis cash flow yang direncanakan
5. Dukungan kerjasama yang akan membantuk pengembangan PS
6. Penggalangan dana beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu
secara ekonomi
6.1 Manajemen Akademis
1. Prosedur pembukaan dan penutupan PS di tingkat fakultas dam peran
eksekutif dan Senat Akademik
2. Struktur organisasi dan manajemen penyelenggaraan PS
3. Metode pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang ada tanpa
mengganggu PS lain dan metode peningkatan mutu akademik PS yang
diusulkan
4. Mekanisme penerimaan dan jumlah mahasiswa baru yang direncanakan
pada tahun pertama
5. Rencana pengembangan dan peningkatan mutu akademik PS untuk
jangka pendek (1-5 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun), dan
jangka panjang (10-15 tahun ke depan)
7.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal
1. Uraikan Sistim Penjaminan Mutu (SPMI-PT) yang dapat menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran pada Program studi yang diusulkan sehingga dapat dicapai Capaian
Pembelajaran (Learning Outcomes) yang telah ditetapkan
2. Jelaskan dan gambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi unit pengawasan dan
penjaminan mutu internal (lembaga/unit kerja, personil, ruang lingkup tugas, prosedur kerja
dsb)
3. Jelaskan Manual Mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, pernyataan, unit
pelaksana, standar, prosedur, SOP, formulir, dan pentahapan sasaran mutu perguruan tinggi
yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Nomor 152/ET/2012).
4. Jelaskan implementasi atau penjaminan mutu perguruan tinggi pengusul
5. Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu perguruan tinggi pengusul dan
tindak lanjutnya.
• Berupa analisis yang ringkas namun komprehensif minimal
berisi penjelasan bagaimana program studi yang diusulkan akan
memenuhi kebutuhannya.
• Sesuaikan dengan data dan analisis sebelumnya, sehingga
kesimpulan mencerminkan bahwa program studi yang diusulkan
layak dibuka dan dapat terselenggara secara berkelanjutan.
• UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tingggi;
• PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
• PP No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
• PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
• Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia
• Permendikbud No. 084 Tahun 2013 Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN &
Dosen Tetap pada PTS
• Permendikbud No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Jarak Jauh
• Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
• Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan , dan Pembubaran
PTN serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS
• SE Dirjen Dikti No. 526/E.E3/MI/2014 tentang perhitungan sks program studi magister
dan program studi doktor.
Contoh Pengusul Yang Ditolak Saat Pendaftaran
• Perguruan Tinggi pengusul yang terkena sanksi sesuai dengan Surat
Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti No.
8319.E2.3/KL/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 tidak dapat mengajukan
Proposal Pembukaan Prodi
• Perguruan Tinggi pengusul yang terkena sanksi sesuai dengan Surat
Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti No.
8414/E.E2.3/KL/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 (nama PT tidak muncul
di laman Pangkalan Data Dikti) tidak dapat mengajukan Proposal
Pembukaan Prodi

similar documents