Hasil-Komisi-5 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Report
REMBUK NASIONAL
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014
Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) Tahun 2013
TIM KOMISI V
IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 2013
Ketua Komisi
: Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Sekretaris
: Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikmen
Tim Perumus
:
1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
2. Direktur Pembinaan PKLK, Ditjen Dikmen
3. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Setjen
4. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Setjen
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Paudni
6. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Paudni
7. Inspektur Investigasi, Itjen
2
ANGGOTA KOMISI V
NO
PESERTA
JUMLAH
1
Tim Perumus
10
2
Atase Pendidikan KBRI
2
3
Rektor Universitas
2
4
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota
5
Kepala LPMP dan BP-PNFI
7
6
Direktur SEAMEO
2
7
Kopertis
1
8
Ketua DPP HIPKI dan HISPPI
2
9
Kemenag
2
10
Tim Substansi
8
TOTAL
147
183
3
HASIL
DISKUSI SIDANG KOMISI 5
5
Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (1/3)
No
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1
20 % siswa SMA dan 1. Pendataan individual peserta didik yang berasal dari keluarga kurang
30 % siswa SMK
mampu/miskin
berasal dari
2. Sinergi pembiayaan untuk siswa kurang mampu oleh pemerintah pusat,
keluarga kurang
prov, kab/kota, dan masyarakat
mampu
Output:
Penyediaan BSM daerah untuk siswa yang belum menerima BSM dari
pusat (yg tersedia di APBN pusat adalah 13 % untuk SMA dan 15 %
untuk SMK)
2
Belum semua
kab/kota
menyediakan biaya
operasional sekolah
menengah
1.
2.
3.
Melakukan koordinasi untuk penetapan biaya pendidikan , khususnya biaya
operasional non personal pada setiap wilayah, karena setiap wilayah
memiliki tingkat kemahalan yang berbeda
Setiap Kab/kota perlu menetapkan standar dan menyediakan biaya
operasional pendidikan sesuai karakteristik masing-masing daerah
Sinergi pembiayaan pendidikan untuk biaya operasional non-personal oleh
pemerintah pusat, prov, kab/kota, dan masyarakat
Output:
1. Pemerintah menyediakan BOS SM sebesar satu juta rupiah per siswa
pertahun.
2. Masing-masing daerah sesuai dengan kemampuannya menyediaan BOS
Daerah untuk memenuhi kekurangan biaya operasional non-personal di
sekolah untuk meringankan biaya operasional yang perlu ditanggung
oleh masyarakat.
6
Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (2/3)
No
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
3
1. Penetapan biaya Fixed cost pada satuan pendidikan
Kurang efektifnya
2. Pemetaan sekolah kecil khususnya di daerah 3 T
dana BOS pada SM
dengan jumlah murid
Output:
kecil khususnya
Program afirmasi bagi satuan pendidikan khususnya di daerah 3T
daerah 3 T
4
Sebagian besar anak
usia 16-18 thn di
daerah 3 T dan
termarginalkan belum
memiliki layanan
pendidikan menengah
yang memadai
1.
2.
Melakukan pemetaan kebutuhan layanan di daerah 3T dan siswa yang
termarginalkan
Menyediakan layanan khusus untuk daerah 3T dan termarginalkan dengan
menyesuaikan model layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
masing-masing daerah 3T.
Output:
Program afirmasi layanan pendidikan menengah di daerah 3 T dan
termarginalkan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/ kota.
7
Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (3/3)
No
Isu Strategis
5
2 % anak usia 16-18
thn yang
berkebutuhan khusus
belum mendapatkan
pelayanan secara
optimal
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1.
2.
3.
Melakukan pemetaan anak usia 16-18 thn yang berkebutuhan khusus
pada setiap kab/kota
Menetapkan simpul dan sub-simpul layanan pendidikan khusus pada
daerah tertentu
Melakukan gerakan proaktif dalam menyediakan layanan pendidikan bagi
peserta didik berkebutuhan khusus
Output:
Penyediaan layanan bagi anak berkebutuhan khusus usia 16-18 thn yang
belum mendapatkan layanan pendidikan (termasuk pendidikan inklusi)
oleh pemerintah, pemerintah propinsi dan kab/kota.
8
Sub Topik 2 : Penyediaan Daya Tampung Pendidikan Menengah (1/2)
No
Isu Strategis
1
49 % kab/kota APK dikmen
masih dibawah rata-rata
nasional (<76%)
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1.
2.
Setiap kab/kota melakukan pemetaan terhadap lulusan SMP/MTs yang akan
melanjutkan ke SM dan berkoordinasi dengan semua pemangku
kepentingan
Menyediakan sumber daya (resources) untuk menampung lulusan SMP/MTs
melalui sinergitas antar pemangku kepentingan
Output:
1. Komitmen untuk setiap Prov. dan Kab/Kota untuk meningkatkan APK
minimal 4% setiap tahunnya.
2. Pemerintah propinsi dan kab/kota serta pemangku kepentingan lainnya
menyediakan layanan pendidikan menengah minimal satu SMA, SMK,
atau yang sederajat di setiap kecamatan
3. Pemerintah propinsi dan kab/kota membuat rencana aksi daerah untuk
peningkatan APK Pendidikan Menengah minimal 4 % per tahun
2
19,36 % SMA dan SMK
kekurangan daya tampung
dari peserta didik yang ada
1.
2.
Setiap kab/kota melakukan identifikasi kemampuan daya tampung dari
sekolah yang ada
Meningkatkan kapasitas daya tampung dari sekolah yang sudah tersedia
atau mendirikan USB
Output:
1. Dukungan sarana prasarana dari pemerintah, prov, dan kab/kota untuk
memenuhi kekurangan daya tampung peserta didik yang ada.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana DAK.
9
Sub Topik 2 : Penyediaan Daya Tampung Pendidikan Menengah (2/2)
No
3
4
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Belum semua
kab/kota dapat
menyediakan lahan
yang cukup untuk
peningkatan akses
(USB/RKB)
1. Setiap kab/kota melakukan identifikasi lahan yang layak untuk
mendirikan USB/RKB.
2. Meningkatkan komitmen antar pemangku kepentingan untuk
dapat menyediakan sumber daya yang cukup , khususnya
penyediaan lahan.
Lulusan SMP/MTs di
daerah 3 T dengan
jarak yang jauh
sehingga tidak efektif
apabila dibangun USB
baru
Pemetaan lulusan SMP/MTs di daerah 3 T yang membutuhkan SM
Output:
Penyediaan anggaran di APBD untuk pembelian lahan
Output:
Pembangunan SM satu atap yang dilengkapi asrama siswa dan
guru
10
Sub Topik 3 : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (1/4)
No
1
Isu Strategis
Terdapat kekurangan
guru produktif di SMK
sebanyak 19.032 orang
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1. Kab/kota melakukan pemetaan kebutuhan guru produktif di setiap SMK
2. Melakukan program pendidikan alih fungsi
keahlian bagi guru
adaptif/normatif yang akan menjadi guru produktif, khususnya bagi
daerah yang memiliki guru normatif/adaptif yang berlebih.
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat industri
sebagai mitra guru produktif.
4. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK atau PT dalam penyediaan
guru produktif
5. Membekali guru produktif yang sudah ada melalui pelatihan berjenjang,
sehingga seorang guru dapat memiliki minimal 2 kompetensi bidang
keahlian yang dapat diampu.
Output:
1. Pengusulan pengangkatan guru SM diprioritaskan untuk memenuhi
kekurangan guru produktif di SMK
2. Percepatan dan perluasan program pendidikan alih fungsi keahlian
bagi penyediaan calon guru produktif SMK melalui PT LPTK dan non
LPTK serta institusi lain yang memiliki kewenangan tersebut
3. Pengoptimalan guru produktif yang sudah ada di sekolah/ daerah
kabupaten/ kota
4. Pemanfaatan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat
industri sebagai guru tamu produktif di SMK
11
Sub Topik 3 : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (2/4)
No
2
Isu Strategis
Terdapat 30.084 guru
SM yang belum
berkualifikasi S1/D4
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1. Kab/kota menyusun peta kualifikasi PTK Dikmen
2. Melakukan sinergi pembiayaan peningkatan kualifikasi guru
antara pemerintah, prov, dan kab/kota
Output:
Program percepatan pemenuhan kualifikasi guru SM oleh
pemerintah, pemerintah prov, dan kab/kota
3
Masih terdapat guru
SM yang mismatch
1. Setiap Kab/kota melakukan pemetaan guru SM yang mismatch
2. Adanya program pemagangan bagi guru yang akan alih fungsi
3. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK,PT dan P4TK
Kejuruan dalam program pendidikan sertifikasi dan program alih
fungsi
Output:
1. Program pendidikan “sertifikasi” dan program alih fungsi bagi
guru agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Pemerintah kabupaten kota melaksanakan program penataan
guru untuk mengurangi guru SM yang mismatch.
12
Sub Topik
dandan
Peningkatan
Kualitas
Guru
Sekolah
Menengah
(3/4)
Sub
Topik3 :3Penyediaan
: Penyediaan
Peningkatan
Kualitas
Guru
Sekolah
Menengah
No
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
4
Sebagian besar guru SM
belum secara terstruktur
ditingkatkan
kompetensinya
1. Pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota menyusun peta
kompetensi PTK Dikmen
2. Melakukan sinergi pembiayaan peningkatan kompetensi guru
antara pemerintah, pemerintah prov, dan kab/kota
3. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK,PT dan P4TK dalam
program Continous Profesional Development (CPD)
Output:
1. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota
melaksanakan program CPD (program pengembangan
profesional guru berkelanjutan);
2. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota
mengoptimalkan dan melakukan sinergitas program
pelatihan guru, baik dilaksanakan di pusat pelatihan guru
(P4TK), LPTK, PT, Industri dan di sekolah .
13
SubTopik
Topik33: Penyediaan
: Penyediaan
dan
Peningkatan
Kualitas
Guru
Sekolah
Menengah
Sub
dan
Peningkatan
Kualitas
Guru
Sekolah
Menengah
(4/4)
No
5
Isu Strategis
Belum terjadi pemerataan
penempatan guru antara
jumlah guru di kota dan
pendesaan pada sekolah
menengah
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1. Pemerintah provinsi dan kab/kota menyusun peta distribusi
guru di kota dan pedesaan pada sekolah menengah
2. Pemerintah menyusun rencana aksi nasional distribusi guru
dikmen secara merata berbasis kebutuhan wilayah melalui
sinergitas antar para pemangku kepentingan antara satu
kab/kota dengan kab/kota lainnya
Output:
Implementasi revisi PP no.74 terkait dengan redistribusi guru
di setiap kab/kota
6
Semakin seringnya guru dan
kepala sekolah dilibatkan
dalam ranah politik
Penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur larangan dan
sanksi bagi pelibatan guru dalam ranah politik.
Output:
Adanya peraturan perundangan yang mengatur tatacara
pengelolaan tenaga guru dan melarang keterlibatan guru
dalam ranah politik.
14
Sub Topik 4 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran (1/2)
NO
PERMASALAHAN
1.
Sebagian besar Kompetensi
Lulusan SMA/SMK belum
memenuhi standar yang
ditetapkan
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA (SOLUSI)
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatan keseimbangan soft skill & hard skill yang meliputi
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui
penataan kurikulum
Melakukan proses pembelajaran di kelas yang difokuskan pada
aspek
mengamati,
menanya,
mengolah,
menyajikan,
menyimpulkan, dan menciptakan
Pembelajaran di SM tidak hanya terjadi di ruang kelas,namun juga
memanfaatkan lingkungan sekolah, industri dan fasilitas di
masyarakat lainnya
Memperkaya sumber belajar selain Guru ( misalnya : tenaga ahli di
masyarakat/ industri, alumni, tutor sebaya dan pembelajaran
online) dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
Melakukan proses pengajaran di kelas melalui contoh dan teladan
Output:
1. Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui implementasi
Kurikulum 2013
2. Melakukan pengayaan dan pengimbasan kompetensi guru
dalam pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kurikulum 2013.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber belajar selain guru.
15
Sub Topik 4 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran (2/2)
No
2.
3.
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Kurangnya bahan ajar,
alat, dan media
pembelajaran untuk
menunjang proses
belajar yang bermutu
1.
2.
Beragamnya
implementasi kurikulum
yang digunakan pada
SMK
1.
3.
Melakukan pemetaan kebutuhan sarpras pendukung pembelajaran
Meningkatkan penyediaan sumber daya untuk pemenuhan sarpras tersebut
melalui sinergitas antar pemerintah pusat, prov, dan kab/kota
Penyediaan sarana ICT di SM
Output:
1. Penyediaan buku pegangan guru, dan buku siswa di perpustakaan yang
memadai oleh pemerintah pusat, prov, dan kab/kota
2. Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi
3. Penyediaan alat dan bahan praktikum siswa SM
4. Pelaksanaan kerja sama dengan DUDI dan pemanfaatan lingkungan dalam
penyediaan sarana praktek dan pembelajaran
2.
Melakukan pemetaan SMK yang menggunakan kurikulum 1994, 1997, 2004,
dan KTSP
Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kurikulum SMK dengan melibatkan
dunia usaha dan dunia industri
Output:
Penetapan regulasi implementasi kurikulum 2013 sesuai program keahlian
pada SMK di seluruh Indonesia
4.
Kesenjangan mutu
lulusan di kota dan desa
yang berbeda
1.
2.
Melakukan pemetaan terhadapat disparitas lulusan antara kota dan kecamatan
Meningkatkan pemenuhan SNP bagi sekolah yang berada di desa
Output:
Program afirmasi sekolah bermutu di setiap kab/kota
16
Sub Topik 5 : Peningkatan Tata Kelola PMU (1/2)
No
1.
Isu Strategis
Belum tersedianya data
dan informasi Sekolah
Menengah yang tepat
dan akurat
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1. Kab/kota menggunakan sistem pendataan tunggal, sehingga
tercipta keseragaman antara pemerintah pusat, prov., dan
kab/kota
2. Kab/kota mewajibkan satuan pendidikan mengisi data online
dikmen secara reguler dan kontinu
Output:
Pemanfaatan sistem pendataan online Dikmen (PAS : Paket
Aplikasi Sekolah)
2.
3.
Belum
tersosialisasikannya
rencana implementasi
PMU ke semua
pemangku kepentingan
Menyusun rencana sosialisasi nasional implementasi PMU melalui
berbagai sarana dan media yang ada
Belum adanya
perencanaan dan
pelaksanaan PMU yang
terpadu antar kab/kota,
provinsi, dan pusat
1. Menyusun rencana aksi nasional implementasi PMU
2. Meningkatkan sinkronisasi rencana implementasi PMU antara
pusat, prov., dan kab/kota
Output:
Pencanangan dan sosialisasi PMU secara nasional
Output:
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan PMU secara intensif
antara kab/kota, prov, dan pusat
17
Sub Topik 5 : Peningkatan Tata Kelola PMU (2/2)
No
4.
Isu Strategis
Belum semua sekolah
memiliki Rencana Induk
Pengembangan Sekolah
(RIPS)
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1.
2.
Melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang belum memiliki RIPS
Melakukan sinkronisasi RIPS dengan jenis bantuan yang akan
diberikan oleh pemerintah pusat, prov., dan kab/kota
Output:
Program pendampingan penyusunan dan pelaksanaan RIPS
5
Belum tersedianya sistem
Monitoring, Evaluasi, dan
Informasi yang terpadu
1.
2.
Melakukan identifikasi kebutuhan informasi monitoring dan evaluasi
Menyusun Grand Design sistem MONEV terpadu yang dapat
digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan
Output:
Penyediaan sistem monitoring , evaluasi dan informasi secara online
6
Pemanfaatan DAK (yang
diatur dalam juknis) belum
sesuai dengan kebutuhan
daerah
1.
2.
3.
Melakukan identifikasi kebutuhan pembiayaan sekolah menengah
melalui DAK
Pemerintah kab/kota dan provinsi mengusulkan perbaikan juknis
DAK
Pemerintah kab/kota melaporkan pelaksanaan DAK kepada
Pemerintah
Output:
Penyusunan Juknis DAK dapat menampung kebutuhan daerah
dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
18
TERIMAKASIH
19

similar documents