Materi 21-22-23

Report
MARI BELAJAR ..
MATERI
PERPAJAKAN
PPh Pasal 21, 22, dan 23
PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
kepada orang pribadi sehubungan dengan
pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
Pegawai
Petugas penjaja barang
dagangan
Petugas dinas luar asuransi
Distributor MLM, Direct Selling
Penerima uang pesangon,
pensiun atau uang
manfaat pensiun, THT,
JHT, termasuk ahli
warisnya
Bukan pegawai :
Tenaga ahli
Seniman/pekerja seni,
pembawa acara
Olahragawan
Peserta
kegiatan
Agen iklan
Pengawas dan pengelola proyek
Pembawa pesanan/yang
menemukan
langganan/perantara
Penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh dan
moderator
Pengarang, peneliti, penerjemah
Pemberi jasa dalam segala
bidang
Peserta perlombaan
Peserta rapat, konferensi,
sidang, pertemuan, kunjungan
kerja
Peserta/anggota kepanitiaan
Peserta pendidikan, pelatihan
dan magang
Peserta kegiatan lainnya
Penghasilan
sehubungan dengan
pemutusan hubungan
kerja dan sehubungan
pensiun yang diterima
sekaligus
Penghasilan
pegawai tidak
tetap atau tenaga
kerja lepas yang
dibayarkan secara
bulanan
Penghasilan
Penerima
Pensiun secara
teratur
Penghasilan
Pegawai Tetap
baik teratur
maupun tidak
teratur
Imbalan kepada
bukan pegawai
Penghasilan
Yang
Dipotong
PPh Pasal
21/26
Imbalan
kepada peserta
kegiatan
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
Bukan Wajib Pajak
Wajib Pajak PPh Final
Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
PTKP
Keterangan
Setahun
Sebulan
24.300.000
2.025.000
Tambahan pegawai kawin
2.025.000
168.750
Tambahan anggota keluarga sedarah &
semenda dlm grs keturunan lurus, anak
angkat, maximum 3 orang
2.025.000
168.750
24.300.000
2.025.000
Untuk diri Wajib Pajak
Tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami
Status PTKP
WP Tidak Kawin
Kode
Jumlah
WP Kawin
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
TK/0
24.300.000
0 Tanggungan
K/0
26.325.000
1 Tanggungan
TK/1
26.325.000
1 Tanggungan
K/1
28.350.000
2 Tanggungan
TK/2
28.350.000
2 Tanggungan
K/2
30.375.000
3 Tanggungan
TK/3
30.375.000
3 Tanggungan
K/3
32.400.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
K/I/0
50.625.000
1 Tanggungan
K/I/1
52.650.000
2 Tanggungan
K/I/2
54.675.000
K/I/3
56.700.000
3 Tanggungan
6
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI
SENDIRI
STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
STATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN
BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN
(MAKSIMAL)
SETAHUN
(MAKSIMAL)
SEBULAN
BIAYA JABATAN
5%x
PENGHASILAN BRUTO
(GAJI)
6.000.000
500.000
2.400.000
200.000
BIAYA PENSIUN
5%x
PENGHASILAN BRUTO
(PENSIUN)
TARIF BERDASARKAN
PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh)
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO
Lapisan Penghasilan
Tarif
1.
S.d. Rp 50.000.000
5%
2.
Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000-
25%
4.
Di atas Rp500.000.000
30%
9
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN
FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI
DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA
10
BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARA
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,
JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DIBAYARKAN KEPADA
PEJABAT NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA
- GAJI/PENSIUN
- TUNJANGAN
TERKAIT
TARIF PS.17
X
PENGHASILAN
KENA PAJAK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
HONORARIUM
IMBALAN LAIN
DGN NAMA
APAPUN
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA
TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
UPAH HARIAN/
MINGGUAN/
BORONGAN
HONOR, U.SAKU
HADIAH, KOMISI,
BEASISWA, PEMBAYARAN LAIN
SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN
JASA KEGIATAN
TARIF PS.17
X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :
PENGACARA
AKUNTAN
ARSITEK
DOKTER
KONSULTAN
NOTARIS
PENILAI
AKTUARIS
TARIF PS.17
X
DASAR PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN
Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN
PPh SEBULAN
12
CONTOH PERHITUNGAN PPh 21
LAMPIRAN PER-31/2012
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
Dr. Iqbal (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas sebesar Rp
10.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21
5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP
5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,Contoh 2
Ditha Setiadhi (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp
10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri.
Ditha Setiadhi menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polri
saja. Penghitungan PPh Pasal 21:
= ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a
= (Rp 5.000.000 – 2.025.000) x 5%
=Rp 2.975.000 x 5%
=Rp 148.750,-
14
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 3
Willy SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagai
peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,5% x
(Rp5.000.000)
= Rp250.000
Jika Willy tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima
dipotong PPh Pasal 21 sebesar :
5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000
Contoh Kasus
1. Nama
ADI SAPUTRO
2. Alamat
Jl. Sakti No. 18
3. Jabatan
4.
5.
6.
7.
Status/Tanggungan
Pangkat/Golongan
NPWP
Masa Kerja
Penghasilan Bruto 1
8.
thn
Kabag Keuangan,
Kementerian BUMN
Kawin/2 Anak
Pembina (IV/a)
48.999.666.3.011.000
Januari – Desember 2014
Rp. 46.983.048,-
Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2013
:
Tunjangan lain-lain
Rp
Penghasilan Bruto
- (+)
= Rp
BIAYA JABATA
5% x Penghas
Bruto (Maksim
6.000.000/T
500.000/Bl
46.983.048
Pengurangan :
- Biaya Jabatan 5% x46.983.048
:
Rp
2.349.152
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
1.540.741
**)
Penghasilan Neto
IURAN PENSIUN =
4.75% x (Gaji
Pokok+Tunjangan
Keluarga) =
4.75% x32.436.648
= Rp
= Rp
3.889.893 (-)
43.093.155
PTKP ( K/3 )
- Wajib Pajak
:
Rp
24.300.000
- Status Kawin
:
Rp
2.025.000
- Anak 2 orang @ Rp 2.025.000
:
Rp
4.050.000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
= Rp
30.375.000
Rp
12.718.155
Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2013
Penghasilan Neto
= Rp
PTKP ( K/2 )
- Wajib Pajak
:
Rp
24.300.000
- Status Kawin
:
Rp
2.025.000
- Anak 2 orang @ Rp 2.025.000
:
Rp
4.050.000
43.093.155
Pembulatan
Penghasilan
Kena Pajak
adalah Ribuan
(+)
Penuh (000)
Rp 30.375.000 (-)
Rp 12.718.155
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
=
Penghasilan Kena Pajak
= Rp
12.718.000
= Rp
635.900
= Rp
635.900 (-)
NI HI L
PPh Terutang
5 % x Rp 12.718.155 = 635.908
PPh Telah Dipotong
PPh yang kurang atau lebih dibayar
*)
**)
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
Iuran pensiun sebesar 4,7 5 % x (gaji pokok+tunjangan keluarga)
PPh Pasal 22
19
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan
kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
 Impor Barang
 Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA,
bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
 Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
 Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan
badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis
Pertamax, Pertamax Super dan gas.
 Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22
 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan
Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan
Bebas (SKB) PPh pasal 22.
 Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
 Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
 Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, dan benda pos.
 Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
 Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
 Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.
PEMUNGUT PPh PASAL 22
Pemungut PPh pasal 22:
 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat
ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan
pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau
belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
 Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan
Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan
bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari
APBN maupun non-APBN;
 Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri
baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
 Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan
bakar minyak, gas, dan pelumas.
 Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan
untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
TARIF PPh PASAL 22
• Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
– PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
• Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
– PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
• Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang
– PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
• Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%
– PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri
• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%
– PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%
– PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan
• Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%
– PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAHPECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA
SKB
24
SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
25
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp
11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
26
PPh Pasal 23
27
PEMOTONG PPh PASAL 23
 Badan Pemerintah.
 Subjek Pajak Dalam Negeri.
 Penyelenggara Kegiatan.
 Badan Usaha Tetap (BUT)
 Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
Lainnya.
 Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk
oleh Kepala KPP.
PEMOTONG PPh PASAL 23/26
Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23
29
PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI
30
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
TARIF
2%
JUMLAH BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
31
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
15%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
1. Jasa Penilai (appraisal)
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
2. Jasa Aktuaris
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan
atestasi laporan keuangan
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
4. Jasa Perancanag (design)
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di
bidang penambangan migas,kecuali
yg dilakukan BUT
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang
penambangan Migas
2%
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
32
1
jasa teknik, jasa manajemen, jasa
Konstruksi, jasa konsultan
1.
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah
2.
Sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta kecuali Sewa Tanah dan/atau
Bangunan
3.
Imbalan Jasa Lain
*tidak termasuk PPN
Tarif
Dasar
Penghitungan
2%
Sifat

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
7. Jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambangan
selain migas
2%
8. Jasa penunjang di bidang
penerbangan dan bandar udara
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
9. Jasa penebangan hutan
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja
(outsourcing service)
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan suratsurat berharga, kecuali yg di lakukan
Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan,
kecuali yg dilakukan KSEI
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
sulih suara
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya

33
*tidak termasuk PPN
Sifat
…lanjutan
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
16. Jasa mixing film
2%
17. Jasa sehubungan dengan software
komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan
/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan, selain yg dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
20. Jasa maklon
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN
Sifat
…lanjutan

34
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
22. Jasa penyelenggara kegiatan
2%
23. Jasa pengepakan
Sifat
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau
waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
25. Jasa pembasmi hama
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga
2%
Jumlah
Bruto*
Tgl 10 bln
berikutnya
Tgl 20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN
35
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Contoh 1
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan
komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,Contoh 2
Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan
di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg
tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
36
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Jenis Pajak
Batas Waktu Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 21
Selambat-lambatnya tgl 10 bulan
berikut
Selambat-lambatnya tgl 20
bulan berikut
PPh Pasal 22
Pada hari yang sama dg
pelaksanaan pembayaran
Selambat-lambatnya 14 hari
setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23/Final
Selambat-lambatnya tgl 10 bulan
berikut
Selambat-lambatnya tgl 20
bulan berikut
PPN
Selambat-lambatnya tgl. 7 bulan
berikutnya
Selambat-lambatnya akhir
bulan berikutnya
Jenis Pajak
Tidak/terlambat
Setor
PPh Pasal 21
Sanksi bunga 2 %
Sanksi denda Rp
100.000
PPh Pasal 22
Sanksi bunga 2 %
Sanksi denda Rp
100.000
PPh Pasal
23/Final
Sanksi bunga 2 %
Sanksi denda Rp
100.000
Sanksi bunga 2 %
Sanksi denda Rp
500.000
PPN
Tidak/terlambat
Lapor
39

similar documents