Profesionalisme Dokter dan Efisiensi Tarif INA CBGs

Report
Profesionalisme Dokter dan Efisiensi
Tarif INA CBGs
Oleh :
Dr. Prasetyo Widhi Buwono,SpPD-FINASIM
Wasekjen 3 PB IDI
Efisiensi Tarif INA CBGs VS Kualitas
Pelayanan  Profesionalisme Dokter ?
Beberapa tarif JKN 2014 terlalu rendah 
kendali biaya minus kendali mutu.
2. Disparitas tarif antara RS tipe A, B,C, pendidikan
dan non pendidikan mengganggu sistem rujukan.
3. Plafon harga rendah, obat hanya 1 mg. RS tipe B
penyakit kronis lain : Rp 155.372,- harus dibagi 2
obat + penunjang medik  selesai SE 32/2014,
bagaimana dengan pemeriksaan laboratorium ?
1.
Prosentase tarif INA CBGs untuk pemeriksaan
laboratorium terlalu rendah, sehingga pasien
yang mau operasi harus kontrol 3-4 kali,
bagaimana untuk operasi cito/emergensi ?
4. Tarif transfusi darah tidak sesuai dengan jumlah
darah yg dibutuhkan  besarnya tarif hanya
cukup untuk 2 kolf darah, bagaimana pasien
operasi cito dengan kebutuhan darah > 2 kolf.
5. Prosedur tindakan rawat jalan dengan tarif
rendah  pasien diinapkan  pasien emergensi
tdk mendapatkan tempat.
-
6. Permenkes no 28 tahun 2014  besarnya jasa
pelayanan 30-50 % tarif INA CBGs, masalah :
A. Antar daerah bisa berbeda dlm menentukan
jasa pelayanan  tergantung Perda RS.
B. Tidak disebutkan prosentase pembagian jasa
medis dokter, paramedis dan manajemen RS.
C. Tarif yang rendah  jaminan ketersediaan obat
dan alat kesehatan  turunnya mutu pelayanan.
Data kemenkes : 6 bln JKN 71 % RS naik
pendapatan 20-30 %, pembagian jasmed dokter ?
7. Beberapa tindakan medis penunjang seperti gizi
klinik, Patologi anatomi, Patologi klinik
Mikrobiologi klinik, parasitologi klinik  belum
ada dalam coding INA CBGs.
8. Tarif INA CBGs yg rendah  RS swasta enggan
bekerja sama dgn BPJS  beban di RS negeri 
Pasien RS negeri meningkat  beban dokter
meningkat, 1 dokter spesialis 100 pasien, kualitas
pelayanan ? ? ?
8. Revisi tarif sdh dibahas sejak maret 2014
permenkes 59 tahun 2014  tarif baru belum
disosialisasikan.
Masukan dan Saran
1.
Mengurangi disparitas antara berbagi tipe RS :
A,B,C, dan D , dirancang tarif median mengacu pd
tarif RS tipe B pendidikan :
A. RS tipe D,C, dan B non pendidikan tarif terendah
mengacu pd tarif RS tipe B pendidikan, tarif ter
tinggi mengacu pada tarif RS tipe B pendidikan.
B.RS rujukan nasional, RS tipe A dan B pendidikan
tarif terendah mengacu pada tarif RS tipe B
pendidikan, tarif tertinggi mengacu pada tarif
RS tipe A pendidikan
2. Menilai kembali “case by case” tarif tindakan
tertentu yg dinilai ekstrem tinggi atau ekstrem
rendah sesuai usulan PERSI/ARSSI.
3. Tidak boleh ada iur biaya dalam bentuk apapun.
4. Alkes tertentu seperti implan ditagihkan
tersendiri sesuai daftar material dan rentang tarif
harga.
5. Penunjang medis seperti gizi klinik, PA,PK, Mikro
biologi, parasitologi dibuatkan aturan jasa tindakan
sehingga tdk terkooptasi dlm grouping atau dibuat
tagihan tersendiri, demikian juga akupuntur medis
yg ada dalam ICD X diklaim tersendiri
6. Prosedur radiologi yg mahal dan canggih dibuatkan
klaim tersendiri, penyesuaian tarif tindakan radiolo
gi rawat jalan menghindari ranap pasien yg tidak
sesuai indikasi medis.
7. Persentase nominal jasa medis harus dikeluarkan
dari cost yg lain sehingga dokter mendapatkan
keadilan dan mengurangi sengketa dgn manajemen.
8. Perlu dibuatkan aturan RS dapat mengelola sendiri
dana JKN ( tidak masuk ke kas daerah ) sehingga
ada jaminan jasa medis dapat diberikan tepat waktu.
9. Penyusunan dan revisi INA CBGs kedepannya
seharusnya mempertimbangkan usulan organisasi
profesi (IDI dan perhimpunan spesialis dibawahnya ),
TERIMA KASIH

similar documents