Faktor yang Mempengaruhi Governance RS Pemerintah dan

Report
Faktor yang Mempengaruhi
Governance RS Pemerintah dan
Kinerja Outcome-nya
Hasil Studi Kasus terhadap 5 RSUD di
Indonesia
Aspek Perencanaan dan Sumber Dana
RS 1
Membuat
Renstra Bisnis
dan RBA, boleh
membuat
decision sendiri
RS 2
Membuat
Renstra Bisnis
dan RBA, boleh
decision sendiri,
boleh berpartner
(MoU)
Gaji PNS oleh
Gaji PNS oleh
Pemda, investasi Pemda, investasi
sharing dg RS,
sharing dg RS,
operasional non operasional non
gaji PNS oleh RS gaji PNS oleh RS
RS 3
RS 4
RS 5
Membuat
Renstra Bisnis
dan RBA
Membuat
Renstra, Renstra
Bisnis dan RBA
Membuat
Renstra Bisnis
dan RBA
Gaji PNS oleh
Pemda, investasi
sharing dg RS,
operasional non
gaji PNS oleh RS
Masih
terkendala dlm
sikronisasi target
kinerja dg
Pemda
Gaji PNS dan
APBA, APBN,
investasi oleh
operasional,
Pemda,
proporsional
operasional oleh
RS
Aspek Governance & Akuntabilitas
RS 1
RS 2
RS 3
RS 4
RS 5
• Sudah punya
• Sudah ada
beberapa perbup
Perbup kecuali
• Ada Dewan
utk pengadaan
Pengawas dan
barang dan jasa
Dewan Pembina • Ada Dewas dan
Dewan Pembina
Sudah punya
beberapa perbup
Ada Dewan
Pengawas
Ada Dewan
Pengawas dan
Dewan Pembina
Sudah punya
beberapa perbup
Ada Dewan
Pengawas dan
Dewan Pembina
• Evaluasi mutu 3bulanan
• Namun Dewas
dirasa belum
efektif dalam
evaluasi kinerja
RS
SPI, Badan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah,
inspektorat dan
auditor eksternal
LAKIP dan SPM
disampaikan ke
TAPEM
• Dewas
mengevaluasi
tiap 6 bulan
• Evaluasi kinerja
dengan LAKIP
• Ada rapat
mingguan
• Diaudit oleh
inspektorat,
BPKLI dan
Ombudsman
• Dewas tdk
terlalu efektif,
namun RS bisa
konsultasi ke
Pemda dan
perangkatnya
• Diaudit oleh
auditor eksternal
dan Internal
(inspektorat &
SPI)
• SPM & LAKIP sbg
alat ukur kinerja
• Dewas sdh
efektif khususnya
utk konsultasi
jika ada
perubahan
peraturan
Aspek SDM
RS 1
• Perekrutan
PNS via BKD
• RS merekrut
staf non PNS
• Sedang dlm
proses
perbaikan
sistem
remunerasi
RS 2
RS 3
RS 4
RS 5
• Banyak staf
• Banyak staf
• Ada staf non
•
non PNS
non PNS
PNS
• Kontrak dokter • Kontrak dokter • Kontrak dokter •
SpA dan SpOG
SpOrt, SpB,
SpA
• Sudah ada
SpA, SpPD
• Menggunakan
sistem
• Sudah ada
sistem jasa yg
remunerasi
sistem
sama dg
sederhana
remuneasi
sebelum BLUD
sederhana
•
Ada staf non
PNS
Kontrak dokter
SpA, SpPD,
SpAN, SpP,
SpJP, dan
tenaga
Fisioterapis
Honorer digaji
oleh Pemda
• Pemda juga
menetapkan
sistem
remunerasi
Karakteristik BLUD
• Merupakan bagian dari Pemda
• Menjadi bagian dari PAD
• Menghasilkan barang dan atau jasa yang sebagian atau seluruhnya
dijual kepada masyarakat
• Tidak mengutamakan keuntungan
• Memiiki cost dan revenue center
• Dapat mengelola sendiri sumber dayanya dengan prinsip efektifitas
dan produktivitas
• Rencana Kerja dan Anggaran dikonsolidasikan dengan Pemda
• Semua pendapatan kecuali dari APBD/N dapat langsung
dibelanjakan
• Dapat memiliki staf PNS dan Non PNS
• Tidak menjadi subyek pajak
Kapasitas Pelayanan dan Volume Pasien
Hospital
Capacity
Bed Capacity
RS 1
RS 2**
RS 3
RS 4*
RS 5*
168
300
200
172
125
Kunjungan IRNA
11,142
13,742
10,842
13,017
6,244
Kunjungan IRJA
71,083
90,610
105,728
94,008
33,924
Kunjungan IGD
18,562
14,391
27,125
16,426
8,014
Dokter
34
42
49
n.a.
31
Perawat
177
255
226
n.a.
117
43,934
45,000
48,917
n.a.
23,000
Volume of patients
Human Resources
Keuangan
Total Revenue
(Juta Rupiah)
Source: calculated from various hospitals documents and secondary data from BUK
* estimation
** January-June 2013
n.a.: data not available
Kesimpulan
• BLUD membawa perubahan signifikan bagi RSUD
• Perubahan tdk hanya pada aspek pengelolaan keuangan tapi juga
aspek lain spt perencanaan, governance dan pengelolaan SDM
• Implementasi BLUD pada RSUD di Jawa lebih baik dari RS di luar
Jawa
• Keberhasilan implementasi tergantung pada kesiapan sistem
manajemen operasional
• RSUD masih memiliki tantangan:
– RS masih membutuhkan subsidi pemerintah
– RS masih sering jadi alat politik
Saran
• Keterampilan komunikasi politik perlu dimiliki oleh semua Direktur
dan manajer RS untuk meningkatkan efektivitas advokasi kepada
stakeholders kunci
• Sistem manajemen operasional perlu terus dikembangkan untuk
mendukung akuntabilitas RS
• RS dan stakeholders perlu memonitor kinerja RS dari berbagai
perspektif yg berbeda sesuai dg amanat BLUD: kinerja pelayanan,
kinerja keuangan dan kinerja manfaat
• Pemerintah pusat perlu mengatur penyebaran tenaga kesehatan
agar RS di luar Jawa memiliki peluang yg sama dengan RS di Jawa
dalam hal pengembangan pelayanan

similar documents