18. strategi pembangunan dan perencanaan

Report
Disusun Oleh :
BAGUS RUDYANTO - 01210043
ROSITA FITRIA ARINI - 01210101
CAGAR ARTA KUSUMA - 01210011
IKA MARLINA - 01210074
DIDIT SANTOSO - 01210109
OUTLINE
2
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL :
RPJMN 2010-2014
3
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL :
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI RPJPN
RPJMN
RPJMN
RPJMN
RPJMN
2004-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
• Penataan
kembali NKRI
• Aman & damai,
adil &
demokratis, dan
peningkatan
kesejahteraan
• Pembangunan
SDM
• Penguasaan
Iptek
• Penguatan
daya saing
ekonomi
• Pembangunan
keunggulan
kompetitif
berbasis SDA
• Pembangunan
SDM &
penguasaan
iptek
• Percepatan
pembangunan
struktur
perekonomian
yang kokoh dg
keunggulan
kompetitif
4
Visi RPJPN
2005-2025
Indonesia yang
Mandiri, Maju,
Adil dan
Makmur
VISI RPJMN 2010-2014
“Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”
Sejahtera
Demokratis
Berkeadilan
5
Memperkuat triple tracks strategy serta
pembangunan inklusif dan berkeadilan
Memantapkan konsolidasi demokrasi
Memperkuat penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi serta pengurangan
kesenjangan
ALUR KETERKAITAN BUKU I-II-III RPJMN



6
BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
NASIONAL

Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
Demokratis dan Berkeadilan

Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
Kerangka Makro
BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG

Sinergi pembangunan antarbidang

Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang
pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik,
hukum & aparatur, hankam, infrastruktur,
wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH

Sinergi pembangunan pusat – daerah dan
antardaerah

Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)
MASALAH KESENJANGAN ANTARWILAYAH
7
PETA KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2008
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp
Nasional
Pertumb. Ekonomi
21,55%
4,65%
Pendaptn perkapita
9,80 jt
Penduduk miskin
7,3 jt (14,4%)
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp
Nasional
Pertumb. Ekonomi
8,83%
5.26%
Pendaptn perkapita
13,99 jt
Pendudk miskin 1,21 jt (9%)
Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp
Nasional
Pertmbh Ekonomi
4,60%
7.72%
Pendapt perkapita
4,98 jt
Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Wilayah Papua
Share PDRB thdp
Nasional
Pertmbuh Ekonomi
1,28%
0,60%
Pendaptn perkapita
8,96 jt
Pndudk miskin
0,98 jt (36,1%)
Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp
Nasional
Pertumbh Ekonomi
62,00%
5.89%
Pendapt perkapita
11,27 jt
Pendudk miskin 20,19 jt
(12,5%)
Sumber : diolah dari BPS, 2008
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp
1,42%
Nasional
Pertmbuh Ekonomi
3,50%
Pendapt perkapita
3,18 jt
Pendudk miskin 2,17 jt
(24,8%)
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp
Nasional
Pertumbh Ekonomi
0,32%
4,94%
Pendaptn perkapita
2,81 jt
Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
8
KETERKAITAN ANTARWILAYAH
• Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa dan
Sumatera  Blok
Ekonomi Utama.
• Perdagangan antardaerah
di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif
kecil dan belum
berkembang  Wilayah
ini perlu percepatan
pembangunan.
Catatan:
Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang
digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam
lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat perwujudan wawasan nusantara
9
KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU
6,58%
1,82%
83,10%
8,39%
81,54%
14,83%
54797.00 (minimum)
73,01%
4,32%
5,26%
7,85%
245594.00
398937.00 (median)
9,49%
19,51%
70,85%
639154.00
1339115.00 (maximum)
Sumber: IRIO 2005, Diolah
22,2%
84,32%
Pengganda Output Antarwilayah
Perdagangan Intrawilayah
Wilayah
Sumatra
JawaBali
Kalimantan
Sulawesi
Indonesia
Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra
1.559
0.088
0.081
0.015
0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali
0.158
1.599
0.097
0.201
0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Kalimantan
0.023
0.056
1.480
0.068
0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi
Sulawesi
0.002
0.008
0.005
1.460
0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur
Kep. Timur
0.003
0.017
0.002
0.009
1.307
Transaksi ekonomi terbesar terjadi dalam wilayah sendiri, keterkaitan antarwilayah belum optimal.
10
ISU UTAMA:
KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
•
Pembangunan di Indonesia belum memberikan hasil secara merata kepada
seluruh wilayah dan penduduk.
•
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk
mencapai tujuan pembangunan.
•
Pengembangan wilayah di Indonesia perlu diarahkan kepada pendekatan
yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan
setiap masa.
•
Daerah-daerah memiliki karakteristik geografis yang beragam dan
membutuhkan perencanaan berbasis karakteristik ruang geografis.
•
Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam memerlukan intervensi
kebijakan yang berbasis kewilayahan berdasarkan pemanfaatan sumber
daya setempat dan penguatan sinergi antara Pusat dan Daerah serta
Antardaerah.
11
ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014
Strategi pengembangan wilayah 2010-2014 adalah sebagai berikut :
1. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar JawaBali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;
2. meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian
domestik;
3. meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektorsektor unggulan di tiap wilayah;
4. mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan
strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan,
kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta
5. mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.
12
SINERGI PUSAT - DAERAH
13
KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN SEKTOR DI DAERAH
•
•
•
•
Keterkaitan dan sinergi antar sektoral
Sinergi pusat – daerah
Keserasian pusat – daerah
Dekonsentrasi/tugas pembantuan
PEMBANGUNAN SPASIAL/WILAYAH
• Arah Pengembangan Wilayah
• Kerjasama antar daerah
• Kerjasama provinsi - kabupaten
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Grand desain desentralisasi dan otonomi daerah
14
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
•
Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan
sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak.
•
Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka
memperkuat perekonomian domestik.
•
Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar,
tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus.
Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang
mencakup :
1)
2)
3)
4)
5)
15
Sinergi dalam perencanaan kebijakan.
Sinergi dalam kerangka regulasi.
Sinergi dalam kerangka anggaran.
Sinergi dalam kerangka kelembagaan dan aparatur
Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah.
SINERGI PERENCANAAN KEBIJAKAN
Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat
dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan
dilaksanakan dengan :
• mengoptimalkan penyelenggaran Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua
tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/ kota, provinsi dan nasional) sehingga
terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan
kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan
antara pusat dan daerah.
• Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong
terciptanya proses partisipastif semua pelaku
pembangunan dan berkembangnya transaparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan
pembangunan.
SINERGI KERANGKA REGULASI
Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk :
• mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum
dalam RPJMN 2010-2014.
• Meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan.
• Setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah
harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan nasional.
• Sinergi pusat dan daerah antara dilakukan dengan:
1. konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan
peraturan perundangan;
2. pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka
harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan
3. fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang
bermasalah.
SINERGI KERANGKA ANGGARAN
Sinergi Kerangka Anggaran dilaksanakan dengan :
•
Sinergi hubungan pusat daerah dilakukan melalui
penerapan sistem penganggaran daerah (dana transfer
daerah dan APBD) demi tercapainya harmonisasi
kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.
•
Dalam rangka menjamin efektivitas pemanfaatan dana
dekonsentrasi, sinergi untuk:
1. mempertegas kerangka organisasi
dan personil
pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi;
2. sinkronisasi perencanaan program dekonsentrasi
antara departemen teknis dan kepala daerah; dan
3. penentuan
sasaran fungsional program secara
bersama.
SINERGI KELEMBAGAAN DAN APARATUR
Sinergi Pusat-Daerah di bidang pemerintahan akan
diarahkan untuk :
•
•
•
memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah
dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah.
Upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang untuk
memperbaiki tata kelola kelembagaan diarahkan untuk :
1. mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar
penyelenggaraan urusan pemerintahan secara lebih efisien
dan efektif,
2. meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai
standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh
pemerintah Pusat,
3. melaksanakan kaidah penyelenggaran pemerintahan yang
baik termasuk pelayanan publik; serta
4. meningkatkan daya saing daerah.
Upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk
menjadi aparatur yang lebih kompeten dan profesional dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH (1)
Sinergi pengembangan wilayah akan dilaksanakan untuk mendorong
penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip
harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian
antardaerah.
Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam lima tahun mendatang adalah:
 sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk
menghindari tumpang tindih kebijakan;
 memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian
ruang untuk mitigasi bencana alam;
 meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang;
 mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana
dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan
bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga;
SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH (1)




meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu
serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang
khususnya dengan sektor kehutanan;
mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan
rencana tata ruang wilayah yang mencakup sistem tataguna lahan
dan sistem transportasi;
mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi
dan kabupaten/kota;
membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayahwilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH (2)
Dalam penataan pemekaran wilayah, Pemerintah Pusat-Daerah
akan melakukan sinergi untuk :
(1) menyusun grand design yang mengatur arah kebijakan dan
strategi pemekaran daerah, serta proyeksi mengenai jumlah
daerah otonom ideal di wilayah NKRI;
(2) melakukan pengendalian dan evaluasi secara terus menerus
terhadap kemampuan manajemen pemerintah dengan
memperhatikan daya dukung lahan, aglomerasi, dan distribusi
pendapatan; serta
(3) revitalisasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD dalam
melakukan pengujian kelayakan dan memberikan pertimbangan
dalam pemekaran dan/atau penggabungan daerah.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN
23
8 (Delapan) Visi Pembangunan Nasional
Tahun 2005 - 2025
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7.Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional
24
RPJM ke-1 (2005–2009)
Diarahkan untuk menata kembali
dan membangun Indonesia di segala
bidang yang ditujukan untuk
menciptakan Indonesia yang aman
dan damai, yang adil dan
demokratis, dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya meningkat.
RPJM ke-2 (2010–2014)
Ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan kembali
Indonesia di segala bidang dengan
menekankan pada upaya
peningkatan kualitas
sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan iptek
serta penguatan daya saing
perekonomian.
RPJM ke-3 (2015–2019)
Ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan iptek yang terus
meningkat.
RPJM ke-4 (2020–2025)
Ditujukan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh SDM berkualitas dan
berdaya saing.
KESIMPULAN
• Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses yang mencakup perencanaan kebijakan.
kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerangka
kelembagaan dan aparatur, serta kerangka
pengembangan wilayah.
• Perencanaan di tingkat pusat (kementerian/lembaga)
seyogyanya sudah mulai melakukan bentuk perencanaan
dalam dimensi kewilayahan (perencanaan regional)
• Dalam sinergi perencanaan kebijakan program dan
kegiatan, maka program dan kegiatan baik pusat dan
daerah harus disusun berdasarkan isu strategis, arah
kebijakan dan strategi pengembangan yang telah
diperoleh melalui identifikasi fakta, potensi, masalah yang
ada di tiap wilayah.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

similar documents