manajemen asn - Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Report
UNDANG-UNDANG No 5/2014
tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
OUTLINE
1 LATAR BELAKANG
2 POKOK-POKOK PIKIRAN
3 PENUTUP
1 LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009)
MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)
2008-2009
10.7
19.3
DARI 2008-2009 ke 2013-2014
- KORUPSI MEMBURUK
- KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI
EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
PERC: Political and Economic Risk Consultancy
REFORMASI BIROKRASI
.... untuk menjawab tantangan di masa depan
TRANSFORMASI BIROKRASI &
PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025
2018
DYNAMIC
GOVERNANCE
2013
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
MANAJEMEN
SDM
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN
POTENSI HUMAN
CAPITAL
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI
UU No 25
Tahun 2009
Pelayanan
Publik
RUU Sistem
Pengawasan
Intern
Pemerintah
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
BIROKRASI
EKSISTING
UU No. 39
Tahun 2008
Kementerian
Negara
UU APARATUR SIPIL
NEGARA
Peraturan Pelaksana:
19 PP, 4 PERPRES, 1
PERMEN
RUU
Adminsitrasi
Pemerintahan
2 POKOK-POKOK PIKIRAN
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN
TGL 15 JANUARI 2014
TUJUAN UTAMA UU ASN
a.
b.
c.
d.
Independensi dan Netralitas
Kompetensi
Kinerja/ Produktivitas Kerja
Integritas
e. Kesejahteraan
f. Kualitas Pelayanan Publik
g. Pengawasan dan
Akuntabilitas
setkab.go.id
PRINSIP DASAR UU ASN
Memberlakukan “SISTEM MERIT ”
melalui:
• Seleksi dan promosi secara adil dan
kompetitif
• Menerapkan prinsip fairness
• Penggajian, reward and punishment berbasis
kinerja
• Standar integritas dan perilaku untuk
kepentingan publik
• Manajemen SDM secara efektif dan efisien
• Melindungi pegawai dari intervensi politik
dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah
kebijakan dan
Manajemen ASN
yang berdasarkan
pada kualifikasi,
kompetensi, dan
kinerja secara adil
dan wajar dengan
tanpa membedakan
latar belakang politik,
ras, warna kulit,
agama, asal usul,
jenis kelamin, status
pernikahan, umur,
ataupun kondisi
kecacatan.
UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN
UNDANG-UNDANG
UNDANG UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA POKOK KEPEGAWAIAN
STRUKTUR:
• XV Bab
• 141 Pasal
STRUKTUR:
• VI Bab
• 41 Pasal
PEGAWAI:
• Pegawai Negeri Sipil
• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
PEGAWAI:
• Pegawai Negeri Sipil
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara RI
JABATAN:
• Jabatan Administrasi
• Jabatan Fungsional
• Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN:
• Jabatan Struktural
• Jabatan Fungsional
SISTEMATIKA UU ASN
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PRINSIP,
BAB VI HAK DAN
KEWAJIBAN ASN
BAB XI ORGANISASI
NILAI DASAR, KODE
PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB XII SISTEM
BAB III JENIS, STATUS,
BAB VIII MANAGEMEN
BAB XIII PENYELESAIAN
DAN KEDUDUKAN ASN
ASN
SENGKETA
BAB IV FUNGSI, TUGAS,
BAB IX PENGISIAN
BAB XIV KETENTUAN
DAN PERAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PERALIHAN
BAB V JABATAN ASN
BAB X PEGAWAI ASN
YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
INFORMASI ASN
BAB XV KETENTUAN
PENUTUP
3 PENUTUP
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
TERIMA KASIH
KETENTUAN UMUM
APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN):
profesi bagi pegawai negeri sipil
(PNS) dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK) yang
bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:
PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN ASN :
pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
ASN SEBAGAI PROFESI
BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d. kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan
http://sinyo19.blogspot.com
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN
JENIS
PNS
Pasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPK
Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
2. Menduduki jabatan
pemerintahan.
1. Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan
ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas
pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara
• Melaksanakan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
pimpinan
• Harus bebas dari
pengaruh/intervensi
golongan & partai
politik
FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN
Fungsi:
1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa
Peran Pegawai ASN:
Sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme
HAK DAN KEWAJIBAN ASN
JENIS
PNS
Pasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPK
Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
HAK
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan
kompetensi.
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. perlindungan; dan
4. pengembangan
kompetensi.
KEWAJIBAN
• setia dan taat pada Pancasila,
UUD NRI 1945, NKRI, dan
pemerintah yang sah;
• menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan
pemerintah;
• menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
• melaksanakan tugas
kedinasan;
• menunjukkan integritas dan
keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan
• bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI
DIISI TNI
DAN POLRI
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN
Jabatan
Administrasi
Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan yang
dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil; dan
d) pemula
Jabatan
Fungsional
Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda; dan
d) ahli pertama.
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
• Jabatan pimpinan tinggi utama;
• Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
• Jabatan pimpinan tinggi pratama
Jabatan ASN
tertentu
Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN
MANAGEMEN ASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
 KemPAN merumuskan kebijakan
 LAN melaksanakan diklat dan kajian
 BKN mengelola pegawai ASN
 KASN menjamin perwujudan sistem merit
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN
BKN
KASN
NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah, yang terdiri:
 1 orang Ketua merangkap
anggota.
 1 orang Wakil Ketua
merangkap anggota
 5 orang anggota


Mengawasi proses
pengisian JPT;
Penerapan asas, nilai
dasar, serta kode etik dan kode
perilaku (mengawasi dan
mengevaluasi serta meminta
informasi, memeriksa dan
klarifikasi laporan pelanggaran)
Mewujudkan:
 Sistem Merit
 ASN yg profesional
 Pemerintahan yg efektif, efisien,
terbuka, & bebas KKN;
 ASN yg netral;
 Profesi ASN yg dihormati;
 ASN dinamis &
berbudaya.
Tugas: menjaga netralitas;
melakukan pengawasan
atas pembinaan profesi;
dan melaporkan hasilnya
kepada Presiden
Fungsi: mengawasi norma dasar,
kode etik dan kode perilaku ASN,
serta penerapan Sistem Merit
TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN
HASIL PENGAWASAN
KASN
TIDAK ADA
PELANGGARAN
SANKSI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD BERUPA:
ADA
PELANGGARAN
Keputusan KASN:
pelanggaran kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN
TIDAK
DITINDAK
LANJUTI PPK
dan PyB
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk
menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB
yang melanggar prinsip Sistem Merit dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
DITINDAK
LANJUTI PPK
dan PyB
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan,
pembatalan, penerbitan
keputusan, dan/atau
pengembalian
pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk
PyB sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
MANAJEMEN ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan
pejabat fungsional keahlian utama kepada:
– Menteri di kementerian;
– Pimpinan lembaga di LPNK;
– sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
– gubernur, di provinsi; dan
– bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang (PyB)
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN
kepada
Pejabat
yang
Berwenang
di
kementerian,
sekretaris
jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,
sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
MANAJEMEN ASN
Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan
kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. Penilaian kinerja
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. pensiun dan tabungan hari tua;
dan
n. perlindungan.
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. penggajian dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
MANAJEMEN PNS
1
REKRUITMEN
BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk
JANGKA WAKTU 5 THN
2
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2
PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN
PNS-SWASTA
3
PROMOSI
4
KESEJAHTERAAN
5
MANAJEMEN
KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
7
PENSIUN
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG
JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/
PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA
KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
SEMANGAT FULLY FUNDED
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)
GEN-Y
(R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)





CEPAT BELAJAR & PINTAR
KRITIS
BEKERJA MOBILE
MELEK TEKNOLOGI
MUDAH BERGAUL
 SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN
 BERORIENTASI PD TIM
 SUKA TANTANGAN BESAR
 TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/
SENIOR
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI
INDONESIA TAHUN 2013
KEMENKEU
PERTAMINA
KEMENKEU
PEMDA
KEMENLU
KEMDIKBUD
KEMKOMINFO
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y
1. PROMOSI DAN
RE-BRANDING
2. KEJELASAN
POLA KARIER
PROGRAM RETAINING YG
KOMPREHENSIF
3. SISTEM
REKRUITMEN
YG BAIK
- Kompetitif,
- Adil,
- Objektif,
- Transparan,
- Bebas Unsur KKN,
- Bebas Biaya
PEMBERHENTIAN PNS
TIDAK DENGAN HORMAT
a.
b.
c.
d.
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945;
dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau
dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang dilakukan dengan berencana.
BATAS USIA PENSIUN
Batas usia pensiun PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.
KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI
SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II)
1
PEJABAT
PIMPINAN
TINGGI
BUP 60 tahun
Tidak diberhentikan
dari jabatannya
2
PEJABAT Usia < 60 tahun
PIMPINAN
TINGGI
Telah
diberhentikan
(TMT akhir
Januari 2014)
Telah diberhentikan
dari jabatannya
Telah diberhentikan
dari jabatannya,
Usia > 58 tahun
BUP 60 tahun
BUP 58 tahun
Diberhentikan dgn
hormat
KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2)
3
PEJABAT Usia < 60 tahun
PIMPINAN
TINGGI
Telah
diberhentikan
(TMT akhir
Januari 2014)
dan SK pensiun
telah ditetapkan
SK pensiun Ditinjau
Kembali
tidak bersedia lagi
melaksanakan
tugas
Surat pernyataan
bermaterai kepada
PPK
SK pensiun berlaku
Usia >58 saat
berakhirnya MPP
4
PEJABAT
PIMPINAN
TINGGI
Masa Bebas
Tugas/ MPP
Usia < 58 tahun saat
berakhirnya MPP
tidak bersedia lagi
melaksanakan
tugas
Diberhentikan dgn
hormat
Ditugaskan kembali
& tidak berhak
mengajukan MPP
Surat pernyataan
bermaterai kepada
PPK
Diberhentikan dgn
hormat
KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana
(sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan
fungsional umum)
1
2
PEJABAT
ADMINISTRASI
PEJABAT
ADMINISTRASI
BUP 58 tahun
Usia
< 58 tahun
Telah
diberhentikan
(TMT akhir
Januari 2014)
dan SK pensiun
telah ditetapkan
SK pensiun Ditinjau
Kembali
tidak bersedia lagi
melaksanakan
tugas
Surat pernyataan
bermaterai kepada
PPK
SK pensiun berlaku
KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI (2)
Usia < 56 tahun saat
berakhirnya MPP
3
PEJABAT
ADMINISTRASI
Masa Bebas
Tugas/ MPP
tidak bersedia lagi
melaksanakan
tugas
Ditugaskan kembali
& tidak berhak
mengajukan MPP
Surat pernyataan
bermaterai kepada
PPK
Diberhentikan dgn
hormat
KETENTUAN BUP LAINNYA
1
BUP pejabat fungsional
yang tidak ada
perpanjangannya sesuai
peraturan perundangan
saat ini
2
PNS yang diberhentikan
sementara krn ditahan dan
menjadi terdakwa tindak
pidana
3
4
PNS yang diberhentikan dari
jabatan organik karena
diangkat sebagai Pejabat
Negara atau Kepala Desa
BUP bagi PNS yang
menduduki jabatan lain
yang ditentukan UndangUndang
(Guru, Dosen, dan Jaksa, dll)
Akan diatur lebih
lanjut dengan
Peraturan
Perundangundangan
Usia < 58 tahun
Usia < 58 tahun
BUP 58 tahun
BUP 58 tahun
Tetap berlaku
MANAJEMEN PPPK
Pengadaan
Penilaian
Kinerja
Disiplin
Hak
 Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,
seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan.
 Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan.
 Pengangkatan oleh Keputusan PPK.
 Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.
 PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS
 Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi.
 Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
 Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.
PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin
jika melanggarnya
 Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd
APBN/APBD.
 Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
 Dapat diberikan penghargaan.
 Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua,
kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK;
BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar
Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS
SEBAGAI PNS.
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil
gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN
PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai
calon.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
 Sifat: Kompetitif dan Terbuka
 Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN
 Proses
− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL,
PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
POLA KARIR JPT
a. Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.
b. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi
kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
c. Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
d. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu)
tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk
memperbaiki kinerjanya.
e. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja,
maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi
kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada
jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada
jabatan yang lebih rendah.
 PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung
sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi,
 Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan
mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan
wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis
dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
8
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
6
KASN
7
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PIMP K/L /PPK
1
5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
7
PRESIDEN
Laporan
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
KASN
PPK
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
4
8
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
6
MEMILIH &
MENETAPKAN
5
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
9
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
KASN
7
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
MENYAMPAIKAN
3 CALON
8
MENDAGRI
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
6
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
5
1
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
8
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
6
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
MENETAPKAN JPT
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
5
KOORINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
ORGANISASI ASN
KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk
menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan
profesi ASN; dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu
bangsa.
FUNGSI :
a.
b.
c.
d.
Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap
dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam
melaksanakan tugas;
Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi
terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku
profesi;
Menyelenggarakan
usaha-usaha
untuk
peningkatan
kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan
peraturan perudang-undangan
SISTEM INFORMASI ASN
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi
Pengambilan Keputusan dalam
manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar
instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran
Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan,
mudah diakses dan memiliki sistem
keamanan terpercaya.
5. Pengelola:
BKN
dan
dapat
digunakan/diakses
oleh
instansi
terkait baik untuk keperluan update
data maupun untuk pengambilan
keputusan.
PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa
Pegawai ASN
Administratif
Keberatan
diajukan secara tertulis
kepada atasan pejabat
yang berwenang
menghukum dengan
memuat alasan keberatan
dan tembusannya
disampaikan kepada
pejabat yang berwenang
menghukum
Banding administratif
diajukan kepada badan
pertimbangan ASN
KETENTUAN PERALIHAN
PENYETARAAN JABATAN
UNDANG-UNDANG
UNDANG UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
POKOK KEPEGAWAIAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
 Jabatan eselon Ia
 Kepala lembaga pemerintah
non kementerian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan eselon II
Jabatan Administrator
Jabatan eselon III
Jabatan Pengawas
Jabatan eselon IV
Jabatan Pelaksana
Jabatan eselon V dan fungsional
umum
KETENTUAN PENUTUP
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang
ini harus sudah ditetapkan paling lambat
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
• Ketentuan
peraturan
perundangundangan mengenai kode etik dan
penyelesaian pelanggaran terhadap kode
etik bagi jabatan fungsional tertentu
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang
ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai
Negeri Sipil Daerah disebut sebagai
Pegawai ASN.
KETENTUAN PENUTUP
Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam UndangUndang ini dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau
b. Warganegara berkebutuhan khusus.

similar documents