Penanaman Modal (176_2009 jo 76_2012)

Report
Pembebasan Bea Masuk
dalam rangka
Penanaman Modal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Tugas dan Fungsi DJBC
Tugas
• merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Fungsi
• penyiapan perumusan kebijakan kementerian keuangan di
bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
• penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan
prosedur di bidang kepabeanan dan cukai; dan
• pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
kepabeanan dan cukai.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Implementasi Fungsi DJBC
Trade Facilitator
Industrial
Assistance
Revenue
Collector
• memberikan fasilitas perdagangan (peningkatan arus
barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan
ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan
menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
• memberikan dukungan kepada industri dalam negeri
sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar
internasional.
• mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan
bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
Community
Protector
• melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang
yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu
kesehatan dan keamanan serta moralitas
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal
Kewenangan
Menkeu
Berdasarkan UU
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal (cont’d)
UU Kepabeanan
UU No.10
th.1995 jo UU
No.17
th.2006
Pembebasan
Bea Masuk
Keringanan
Bea Masuk
Penangguhan
Bea Masuk
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal (cont’d)
UU APBN 2012
UU No.22
th.2011
BMDTP
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 (PMK-176) tentang Pembebasan
Bea Masuk atas impor Mesin serta Barang dan
Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri dalam rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 (PMK76).
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009
Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk.
Subjek
o Industri Manufaktur;
o Industri Jasa (lampiran 176/PMK.011/2009).
Objek
o Mesin;
o Barang dan Bahan (hanya industri manufaktur).
Syarat Subjek
Dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan
industri.
Syarat Objek
o belum diproduksi di dalam negeri;
o sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
o sudah diproduksi di dalam negeri namun
jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 (cont’d)
Lampiran 176
o
o
o
o
o
o
o
Pariwisata dan Kebudayaan;
Transportasi/perhubungan (transportasi publik);
Pelayanan Kesehatan Publik;
Pertambangan;
Konstruksi;
Industri Telekomunikasi;
Kepelabuhan.
Permohonan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 (cont’d)
Mesin
Barang
dan
Bahan
Pembangunan
Pengembangan
Industri
Ya
Ya
Manufaktur dan Jasa
Ya
Ya apabila
menambah
kapasitas ≥30%
Manufaktur
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pelabuhan Pemasukan
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Tidak dirinci jenis
 Dirinci jenis barang per
barang per pelabuhan,
yang tercantum dalam
Keputusan Fasilitas
Pembebasan Bea
Masuk.
pelabuhan, yang
tercantum dalam
Keputusan Fasilitas
Pembebasan Bea
Masuk.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Laporan Realisasi Impor
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Tidak ada sanksi bagi
 Ada sanksi aministratif
perusahaan yang tidak
melaporkan realisasi
impor.
bagi perusahaan yang
tidak melaporkan
realisasi impor;
 Sanksi administratif
tersebut diatur dalam
Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM).
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pengawasan
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Pengawasan tidak
 Pengawasan pada saat
diatur secara
terperinci.
pemberian Keputusan
Fasilitas Pembebasan
Bea Masuk dan saat
penggunaannya,
dilakukan BKPM (tidak
menghilangkan
kewenangan DJBC);
 Pengawasan pada saat
impor dilakukan oleh
DJBC.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan Mesin
Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang
terutang dalam hal:
 Setelah 5 (lima) tahun;
 Sebelum 5 (lima) tahun kepada penerima fasilitas;
 Force majeure;
 Ekspor.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindatanganan Mesin (cont’d)
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Dapat dilakukan
 Dilakukan setelah 2
sebelum 5 (lima)
tahun, dengan
membayar bea masuk
dan bunga 2% per
bulan apabila
ditujukan kepada
bukan penerima
fasilitas.
(dua) tahun dan
sebelum 5 (lima) tahun
dengan membayar bea
masuk apabila kepada
bukan penerima
fasilitas.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindatanganan Mesin (cont’d)
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Tidak diatur tentang
 Dalam hal force
Nilai Ekonomis.
majeure namun masih
memiliki Nilai
Ekonomis, wajib
membayar bea masuk.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan Barang dan Bahan
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Dibebaskan dari
 Tidak dapat
kewajiban membayar
bea masuk yang
terutang dalam hal:


Force majeure;
Ekspor.
 Selain hal tersebut di
dipindahtangankan
kecuali force majeure;
 Dapat diekspor
kembali atau dilakukan
pemusnahan.
atas, dianggap
penyalahgunaan.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindatanganan Barang dan Bahan (cont’d)
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
 Tidak diatur tentang
 Dalam hal force
Nilai Ekonomis.
majeure dan
pemusnahan namun
masih memiliki Nilai
Ekonomis, wajib
membayar bea masuk.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan
 Pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan
Bahan dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri
Keuangan;
 Permohonan pemindahtanganan atas Mesin
dan/atau Barang dan Bahan diajukan oleh
Perusahaan penerima fasilitas kepada Direktur
Fasilitas Kepabeanan sebelum dilakukan
pemindahtanganan.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Achtung!
 Pemotongan kuota pada saat impor berdasarkan
jumlah unit barang, bukan berdasarkan nilai barang
(nilai barang hanya bersifat perkiraan);
 Impor barang harus melalui pelabuhan pemasukan
yang telah ditunjuk dalam Keputusan Pembebasan
Bea Masuk;
 Ketentuan Larangan, Pembatasan dan/atau Tata
Niaga Impor wajib dipenuhi pada saat impor.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
terima kasih
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

similar documents