desa - E-Office Pemerintah Kabupaten Banyumas

Report
PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS
CILONGOK, 12-13 NOVEMBER 2014
DASAR HUKUM
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU DESA) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 Landasan Konstitusi
 Dari otonomi daerah ke otonomi desa
 Pengaturan keberagaman
 UU 5/1979 = Penyeragaman di Tingkat
Nasional
 UU 22/1999  32/2004 = Penyeragaman di
tingkat Propinsi/Kabupaten
 UU 6/2014  Desa dan Desa Adat =
keberagaman hingga tingkat kabupaten/kota
 Kedudukan dan Kewenangan
 Rekognisi
 Kewenangan asal-usul
 Kewenangan wajib
 Subsidiaritas
 Kewenangan lokal berskala desa
 Penugasan
 Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
 Kelembagaan Desa
 Pemdes (PNS tdk lagi masuk desa)
 BPD: pemusyawaratan vs perwakilan
 Musdes
 Musyawarah Desa
 Kelembagaan masyarakat
 Aset Desa



Penguasaan/pengelolaan
aset-aset
program2 nasional yang lalu
BUMDes
Distribusi aset cq reforma agraria
berbasis desa/desa adat
 Keuangan Desa




Konsolidasi proyek/dana sektor
Penyebutan persentase APBN masuk
desa (DAD)
Perubahan rumus ADD
1 Desa, 1 Perencanaan, 1 penganggarar
 Pembangunan
Desa
Pembangunan Perdesaan





dan
Desa membangun & Membangun desa
swakelola
Penataan sistem produksi
Pemberdayaan & pendampingan
Kelembagaan kerjasama antar desa
 Bab I : Ketentuan Umum.
 Bab X : Badan Usaha Milik Desa.
 Bab II : Kedudukan dan Jenis Desa.
 Bab XI : Kerjasama Desa.
 Bab III: Penataan Desa.
 Bab
 Bab IV: Kewenangan Desa.
 Bab V :
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

 Bab VI: Hak dan Kewajiban Desa
dan Masyarakat Desa.

 Bab VII: Peraturaan Desa.
 Bab VIII: Keuangan Desa dan Aset
Desa.
 Bab IX : Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan.


XII:
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
dan
Lembaga Adat Desa.
Bab XIII: Ketentuan Khusus Desa
Adat.
Bab
XIV:
Pembinaan
dan
Pengawasan.
Bab XV: Ketentuan Peralihan.
Bab XVI : Ketentuan Penutup.
 Azas Pengaturan (Pasal 3)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
rekognisi;
subsidiaritas;
keberagaman;
kebersamaan;
kegotongroyongan;
kekeluargaan;
musyawarah;
demokrasi;
kemandirian;
partisipasi;
kesetaraan;
pemberdayaan; dan
keberlanjutan.
Defenisi (Pasal 1 (1) & Jenis Desa
(Pasal 6)
 Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat
berdasarkan
prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
 Penyebutan desa dan desa adat dapat
disesuaikan dengan penyebutan yang
berlaku di daerah setempat
 UU 32/2004
 Desa berada di dalam dan
di bawah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
 UU Desa
 Pasal 5
Desa
berkedudukan
wilayah Kabupaten/Kota
 Penjelasan
 Penjelasan
tambahan:
‘Otonomi desa’ adalah
bagian
dari
‘otonomi
daerah’ yang diserahkan ke
desa.
di
tambahan:
‘Otonomi desa’ tidak lagi
menjadi sisanya ‘otonomi
daerah’ (yang bersumber dari
hak
berian),
melainkan
menjadi wujud pengakuan
atas hak asal-usul yang
dimiliki desa (bersumber dari
hak bawaan)
 Desa dapat menjadi Desa




Adat (Pasal 100)
Kelurahan dapat menjadi
Desa (Pasal 12)
Kelurahan dapat menjadi
Desa Adat (Pasal 100)
Desa
dapat
menjadi
Kelurahan (Pasal 11)
Desa Adat dapat menjadi
Kelurahan (Pasal 100)
 Desa/Desa Adat dapat:




Berubah status
Digabung (Pasal 10 & 99)
Dimekarkan (Pasal 8 ayat 1)
Dihapus;
 Berdasarkan
prakarsa
masyarakat;
 Ditetapkan
dalam
Peraturan
Daerah
(Propinsi
atau
Kabupaten/Kota); disertai
peta wilayah (Pasal 101)
 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus
oleh Desa.
 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.
 Penugasan disertai dengan biaya
Prinsip dasar Pemerintahan Desa
•
Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
•
Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
•
Musyawarah Desa
(psl. 54)
•
•
•
Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Kepala Desa
(psl. 25 – 53)
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Lembaga
Kemasyarakatan/
Adat
Dipilih
langsung
•
•
•
•
•
RPJM-Desa
Asset Desa
Hal-hal
Strategis
RPJM-Desa dan RKPDesa
APB-Desa
Peraturan Desa
Kinerja Pemerintah
Kerja Sama
Warga/Masyarakat
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Klp. Dengan kepentingan
khusus
Bagian Wilayah Desa
9
 Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam upaya meningkatkan kinerja
pemerintahan Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat.
 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 Dengan demikian Musyawarah Desa bukan lembaga yang permanen, melainkan
forum bersama perluasan dari BPD.
 Hal yang bersifat strategis meliputi: penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama
Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa;
penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (seperti bencana,
wabah penyakit, gangguan keamanan, dll).
 Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan
hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa.
 Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,
gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10% dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang
terbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa)
 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota;
 10% dari DAU + DBH
 Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
 Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
•
Desa memiliki kewenangan yang jelas mencakup:
– Kewenangan asal-usul  azas pengakuan
– Kewenangan skala lokal desa  azas subsidiaritas
– Penugasan
•
Desa membuat perencanaan program sesuai dengan tujuan dan kebutuhan
pembangunan desa.
•
Desa harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai.
•
Desa memiliki hak untuk mengelola aset dan membentuk usaha.
•
Desa diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri proyek-proyek skala desa
(swakelola).
•
Tata kelola desa dibuat agar ada ‘check and balances’ dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
 Pembangunan
Desa
bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:
 penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
 pembangunan sarana dan prasarana Desa,
 pengembangan potensi ekonomi lokal,
 pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
 Pembangunan
Desa mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
 Prioritas,
program,
kegiatan,
dan
kebutuhan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa yang meliputi:
 peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya
lokal yang tersedia;
 pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dan
 peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
berwenang:
 memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 menetapkan Peraturan Desa;
 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 membina kehidupan masyarakat Desa;
 membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;
 mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;
 mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 memanfaatkan teknologi tepat guna;
 mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 Berikut sejumlah hak , kewajiban , dan sejumlah larangan yang harus
dipertanggungjawabkan (Pasal 26 ayat 3, 4; Pasal 27; pasal 28; Pasal 29)
 Masyarakat Desa berhak:
 meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa;

 memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:




Kepala Desa;
perangkat Desa;
anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 mendapatkan
pengayoman dan perlindungan dari gangguan
ketenteraman dan ketertiban di Desa.
 Masyarakat Desa berkewajiban:
 membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 mendorong
terciptanya kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang baik;
 mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan
tenteram di Desa;
 memelihara
dan
mengembangkan
nilai
permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan di Desa; dan
 berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
 Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan
masyarakat Desa dengan:
 menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru
untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat
Desa;
 meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat
Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
dan
 mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau
yang sudah ada di masyarakat Desa.
 Pemberdayaan
masyarakat
Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.
 Penjelasan:
 Yang
dimaksud dengan “pendampingan” adalah
termasuk
penyediaan
sumber
daya
manusia
pendamping dan manajemen.
 Pasal 68, ayat 1, huruf a. “Masyarakat Desa berha “meminta dan
mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dst…
 Pasal 82,
Ayat 1, “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai
rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Ayat 2, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.
 Pasal 86, ayat 1, “Desa berhak mendapatkan akses informasi
melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 116
(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap
diakui sebagai Desa.
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah
tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan
(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa
melakukan inventarisasi Aset Desa.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BESERTA
SOLUSI/PEMECAHANNYA
PERMASALAHAN
Distorsi pemahaman kedudukan desa dalam sistem pemerintahan NKRI
Yaitu dalam memahami Kedudukan desa :
1. desa sebagai organisasi pemerintahan
2. desa sebagai kesatuan masyarakat
3. bagian dari wilayah NKRI
4. bagian dari suatu kawasan pembangunan (kawasan pembangunan
perdesaan/perkotaan)
Solusi pemahaman dari aspek
anggaran/keuangan desa :
1. sbg organisasi pemerintahan, ds
mendapat alokasi dana (ADD)
2. mendapat bantuan keuangan/hibah
3. mendapat dana, personil, sarpras
untuk melengkapi Tugas Pembantuan
4. Sasaran kegiatan pembangunan
nasional/daerah atas kawasan
perdesaan/perkotaan
Solusi pemahaman dari aspek kegiatan :
1. Proyek/kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengurus dan
mengatur rumah tangga desa (otonomi desa) yg
direncanakan, dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan
oleh desa
2. masyarakat desa menjadi subyek sekaligus sasaran
pemberdayaan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun desa
itu sendiri
3. mendapat, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan
tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau pemda
4. menjadi bagian dari kawasan yg merupakan target dan sasaran
pembangunan kawasan perdesaan/perkotaan
Permasalahan
Pemahaman hubungan antar pemerintahan yang ada dalam sistem
pemerintahan NKRI adalah pembagian wewenang (pemerintahan nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya desa, adalah sub sistem
pemerintahan yg membentuk sistem pemerintahan) sementara uu desa
memberi warna lain hubungan antar pemerintahan tsb.
Solusi
 Perlu adanya pemahaman yang selaras dg kaidah dalam
menterjemahkan hubungan antar pemerintahan tsb sesuai dengan sistem
pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945.
 Apa yang menjadi wewenang pem pusat, pem prov, pem kab/kota
(termasuk wwn pemdes) diterjemahkan sebagai wewenang negara dg
pelaksana pemerintahan masing2 adalah pem sbgmana tersebut diatas.
 Keuangan negara yg digunakan untuk biayai kegiatan pem dlm jlnkan
wewenang/pelayanan dialokasikan kepada semua pemerintahan sebagai
alokasi dana (alokasi keuangan spt DAU, DAK, ADD) bukan dlm konsep
bantuan, krn kalau disebut bantuan akan diterjemahkan lain dan punya
dampak negatif dalam tunjang efektifitas gara pem di NKRI.
Permasalahan
Aturan pelaksanaan UU Desa yg berupa PP, Permen
hingga Perda belum tuntas disusun dan ditetapkan. Ttp
roda pemerintahan harus tetap jalan.
Solusi
Teknis penyelenggaraan pemdes
dilakukan berdasarkan Perda dan Perbup
lama disesuaikan dengan UU Desa
(sepanjang tidak bertentangan dengan UU
Desa dan aturan dasar lain)
Permasalahan
Posisi Sekretaris Desa menurut PP 43 Tahun
2014 tentang Desa bagi Sekdes yang telah
diangkat menjadi PNS tetap menjalankan tugas
sedangkan yang masih kosong dilakukan
penjaringan, hal ini akan menimbulkan
kecemburuan
Solusi
Diselenggarakan sosialisasi, pembinaan
dan fasilitasi
Permasalahan
Permasalahan pemahaman pemberdayaan desa
dlm pemberdayaan desa yang diberdayakan adalah masyarakat
desa dalam kerangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
Mestinya sasaran pemberdayaan adalah masyarakat desa yang
meliputi (lembaga desa, lembaga adat, dan tokoh masyarakat desa).
Solusi
Mereka ini yang harus makin berdaya dan makin
melembaga. Bukan pendampingnya/fasilitatornya yg
malah lebih melembaga dari kelembagaan masyarakat
desa itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa juga
harus memperhatikan kaidah2 penyelenggaraan
pemerintahan desa mengingat desa adalah suatu
organisasi pemerintahan
Permasalahan
UU Desa menempatkan para kepala desa sebagai kuasa
pengguna anggaran (KPA), sama seperti kepala dinas di
lingkup instansi pemerintah kabupaten atau provinsi,
sementara kemampuan dan pengalaman teknis belum
sepenuhnya dapat menunjang ketertiban dan kelancaran
pengelolaan keuangan desa dengan pola pengelolaan
keuangan negara.
Solusi
Pembinaan lewat koordinasi/sosialisasi
dan merencanakan Bintek bagi Kepala
Desa, katdes, dan pihak terkait pemdes
lainnya
Permasalahan
UU Desa memberikan keleluasaan setiap desa
untuk membuat peraturan desa dan memungut
retribusi untuk pendapatan desa yg berpotensi
berbenturan dengan peraturan daerah/per peruu-an lain.
Solusi
Diselenggarakan sosialisasi , pembinaan,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi
Permasalahan
Pelaksanaan Pilkades secara serentak dan pembiayaan dari
APBD memberatkan keuangan pemda
Solusi
Biaya Pilkades diusulkan untuk ditanggung
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten. Pengalokasian dari
Kabupaten dilaksanakan setiap tahun
anggaran lewat pembentukan dana
cadangan (supaya tidak menumpuk dalam 1
tahun anggaran)
Permasalahan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ketika mencalonkan diri
menjadi Calon Kepala Desa diharuskan cuti selama proses
pencalonan dan pemillihan Kepala Desa sampai dengan
penetapan Calon Kades Terpilih.
Sementara tidak diatur berkaitan dengan perangkat
desa tersebut terpilih menjadi Kepala Desa dan ketika
masa jabatan Kepala Desanya habis kembali menjadi
perangkat desa lagi.
Berbeda dengan PNS yang menjadi Kepala Desa, diatur
ketika masa jabatan Kepala Desanya habis, PNS
tersebut kembali menjabat sebagai PNS.
Hal ini menimbulkan kecemburuan.
Solusi
Menjadi catatan untuk diakomodir dalam penyusunan
Perda/Perbup
Permasalahan
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari PAD
Bagi Desa yang tidak mempunyai bengkok/ tanah kas
desa akan kesulitan direalisasikan, karena pungutan
kepada masyarakat oleh desa semakin sulit dilaksanakan
pada era sekarang
Solusi
Perlu Alokasi Dana Desa yang khusus diberikan
kepada Desa yang tidak mempunyai bengkok/ kas
desa dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
Permasalahan
Pengelolaan Keuangan Desa belum tertib karena pola
pengelolaan keuangan desa masih tardisional, belum
menyesuaikan dengan kelayakan pengelolaan keuangan
pemerintahan
Solusi
Perlu diatur seperti pengelolaan keuangan daerah dengan
mendayagunakan APBDes, rekening desa untuk
menampung pendapatan desa dan sumber-sumber
keuangan desa lainnya hingga untuk pengeluaran/belanja
desa juga diambil di rekening desa melalui mekanisme
kegiatan desa.
Pendapatan Desa (UU DESA)
Pendapatan Asli Desa (PADesa);
Dana Desa dari APBN;
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten;
Alokasi Dana Desa (ADD);
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jateng dan
APBD Pemerintah Kabupaten = Jika ada, tergantung
kemampuan APBD
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari
pihak ketiga = Jika ada;
lain-lain pendapatan Desa yang sah (antara lain hasil
kerja sama dengan pihak 3).
Pendapatan asli desa
BERASAL DARI KEWENANGAN SKALA LOKAL DESA DAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 hasil usaha desa (hasil BUMDes,hasil tanah
bengkok),
 hasil aset desa,
 Swadaya, partisipasi gotong royong
masyarakat,
 lain-lain pendapatan asli Desa
DANA DESA (PP 60/2014)
APBN
DISALURKAN KE
DESA DIBAGI 3
TAHAP
DALAM SETAHUN
APBDESA
Melalui APBD Kabupaten
DANA DESA & ADD
MEMPERTIMBANGKAN :
1. LUAS WILAYAH
2. JUMLAH PENDUDUK
3. ANGKA KEMISKINAN
4. KESULITAN GEOGRAFIS
Penghitungan Penghasilan Tetap
(Semisal
Contoh ADD di bawah 500 juta = diambil dari 60% ADD)
: ADD 400 juta,
Jumlah Perades 10, Sekdes 1, (Perangkat Desa 11)
Kades 1
Perhitungan :
 60 % X 400.000.000 = 240.000.000 (untuk 1 tahun)
 240.000.000 / 13 = 18.461.538 (1 bulan)
Menghitung bilangan pembagi :
 18.461.538 / 13,4 = 1.377.727
Materi hari ini dan besok bisa
dimintakan dengan kirim
permohonan data ke Email kabupaten
bagian pemerintahan setda :
[email protected]
BELANJA DESA
70 % dari jumlah APBDes
untuk membiayai :
1. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan
Pembangunan Desa
3. Pembinaan
Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan
Masyarakat Desa
30 % dari jumlah APBDes
untuk membiayai :
1. Penghasilan tetap dan
tunjangan-tunjangan
Kades&Perades
2. Operasional
Pemerintah Desa
3. Tunjangan dan
operasional BPD
4. Insentif RT & RW

similar documents